<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/Proyek-Tanggul-Laut-di-Wilayah-Cilincing-Yang-Menjadi-Polemik-Dery-Ridwansah-3JPG-4154851732.jpg" alt="Nelayan berada di atas proyek tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta, Kamis (11/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Nelayan berada di atas proyek tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta, Kamis (11/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti keberadaan tanggul beton yang berdiri di sepanjang kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara. Sebab, keberadaan tanggul itu dikeluhkan nelayan sekitar. Menindaklanjuti keluhan itu, DPR akan memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta sejumlah pihak terkait, untuk mengklarifikasi berdirinya beton di pesisir Cilincing tersebut. &ldquo;Informasi awal yang diterima Komisi IV DPR, tanggul beton yang membentang sekitar 2&ndash;3 km di pesisir Cilincing itu, merupakan bagian dari DLKr DLKp Pelabuhan Marunda,&rdquo; kata Alex kepada wartawan, Jumat (12/9). Ia menjelaskan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) merupakan wilayah darat dan perairan yang digunakan langsung untuk kegiatan pelabuhan. Sementara, Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) merupakan perairan di sekitarnya yang digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Alex menjelaskan, dari laporan awal yang diterima, keberadaan tanggul itu merupakan bagian dari rencana pengembangan pelabuhan oleh sebuah perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN).&nbsp; &ldquo;Tanggul beton ini, rencananya akan dijadikan lokasi pelabuhan sebuah entitas perusahaan PMDN,&rdquo; ungkapnya. Ia menambahkan, perusahaan tersebut diklaim sudah mengantongi dokumen perizinan. Selain itu, lokasi pembangunan juga diklaim sesuai dengan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Meski dokumen dinyatakan lengkap, Komisi IV DPR tetap akan menindaklanjuti keluhan masyarakat, terutama nelayan yang terdampak.&nbsp; &ldquo;Kita akan mengonfirmasi ke KKP, apakah perairan di sekitar tanggul beton itu memang diperuntukan untuk nelayan melaut,&rdquo; tegasnya. Alex menekankan, jika wilayah tersebut memang menjadi ruang hidup dan jalur nelayan, pihaknya akan meminta pemerintah meninjau ulang izin yang telah diberikan.&nbsp; &ldquo;Jika memang untuk nelayan, tentunya akan kita minta untuk meninjau ulang izin yang diberikan,&rdquo; imbuhnya. Sebagaimana diketahui, tanggul beton di Cilincing dikelola oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN). Keberadaan bangunan tersebut pertama kali mencuat ke publik setelah sebuah video berdurasi 1 menit 9 detik diunggah warganet ke media sosial X.&nbsp; Video itu memperlihatkan beton yang memanjang sepanjang 2&ndash;3 kilometer di pesisir Cilincing. Para nelayan mengeluhkan keberadaan beton tersebut karena menyulitkan mereka untuk melintas.

Komisi IV DPR RI akan memanggil KKP terkait tanggul beton yang dikeluhkan nelayan di Cilincing, Jakarta Utara.

Nelayan Keluhkan Tanggul Beton di Sepanjang Pesisir Cilincing Jakarta Utara, Komisi IV DPR Bakal Panggil KKP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/pexels-polina-tankilevitch-4110255-2213530290.jpg" alt="Ilustrasi merek beras terbukti tidak sesuai dengan mutu. (www.pexels.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi merek beras terbukti tidak sesuai dengan mutu. (www.pexels.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Temuan mengejutkan terkait praktik pengoplosan beras kembali menghebohkan publik. Sebab, dikabarkan terdapat 212 merek beras yang tidak sesuai standar, di mana 86 persen di antaranya dijual dengan label premium atau medium, padahal hanya berisi beras biasa. Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menilai fakta tersebut mengindikasikan adanya praktik sistematis yang tak hanya menyesatkan konsumen, tapi juga mengancam kredibilitas tata niaga pangan nasional.&nbsp; "Ini menjadi alarm keras terhadap kerentanan sistem pengawasan pangan nasional," kata Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (16/7). Ia menegaskan, praktik-praktik kecurangan ini harus segera ditindak tegas dengan bukti valid sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Temuan ini juga menunjukkan kelemahan mendasar pada sistem distribusi pangan yang tidak transparan dan membuka celah bagi penipuan masif. &ldquo;Potensi kerugian ekonomi masyarakat yang mencapai Rp 100 triliun per tahun bukan hanya angka statistik, namun mencerminkan skala kerusakan yang dibiarkan terjadi dalam waktu lama,&rdquo; ujar Daniel.&nbsp; Ia mengingatkan, jika tak ada tindakan sistemik dan berkelanjutan, kerugian tersebut bisa menembus Rp 1.000 triliun dalam satu dekade, yang berpotensi memicu krisis kepercayaan publik terhadap sistem pangan nasional. Daniel menekankan praktik pengoplosan, pemalsuan label, dan permainan harga bukan sekadar pelanggaran etika bisnis, tapi merupakan kejahatan terhadap hak dasar rakyat atas pangan yang layak dan jujur.&nbsp; &ldquo;Dalam konteks ini, rakyat telah menjadi korban dari sistem distribusi yang lemah dan tidak transparan,&rdquo; tambahnya. Karena itu, ia mendukung langkah Satgas Pangan untuk segera menindaklanjuti kasus ini dan menekankan bahwa penyelesaian tidak boleh berlarut-larut agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.&nbsp; &ldquo;Langkah mengatasi persoalan beras oplosan ini harus segera diselesaikan, sehingga masyarakat tidak worry dalam membeli dan mengkonsumsi beras dalam negeri,&rdquo; tegas Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu. Daniel menegaskan bahwa DPR melalui Komisi IV akan memperkuat kerangka hukum dalam pembahasan revisi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, termasuk mendorong peran lebih kuat bagi Bulog. &ldquo;Beras adalah kebutuhan pokok rakyat Indonesia, dan juga menjadi komoditas politik serta diplomasi. Maka negara harus kuat memegang kendali atas stok dan harga beras nasional,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mendesak penyelesaian cepat atas temuan beras oplosan untuk cegah kepanikan pasar.

Geger Beras Oplosan di Tengah Masyarakat, Komisi IV DPR Minta Penyelesaian Tak Berlarut untuk Cegah Kepanikan Pasar

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/09/Pemagaran-laut-di-Tangerang-1758347195.jpg" alt="Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PKS, Johan Rosihan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kasus pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang yang menuai kontroversi.(Ist)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PKS, Johan Rosihan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kasus pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang yang menuai kontroversi.(Ist)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PKS, Johan Rosihan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kasus pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang yang menuai kontroversi. Sidak itu dilakukan Johan bersama nelayan, didampingi Anggota Komisi IV lainnya Riyono alias Caping dari fraksi PKS DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindakan itu memicu keresahan di kalangan nelayan setempat, karena menghalangi akses mereka ke area penangkapan ikan, meningkatkan biaya operasional, dan mengancam keberlanjutan mata pencaharian mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemagaran laut ini adalah bentuk pelanggaran nyata terhadap hak nelayan dan masyarakat pesisir. Pemerintah harus segera memastikan legalitas tindakan ini dan mengambil langkah tegas jika terbukti melanggar aturan,&rdquo; kata Johan Rosihan saat berdialog dengan nelayan yang terdampak, Rabu (8/1).&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, pemanfaatan wilayah pesisir harus dilakukan dengan izin resmi dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, setiap kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem laut diwajibkan memiliki analisis dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015501946/rugikan-masyarakat-karena-harga-tanah-anjlok-jadi-rp-50-ribu-per-meter-mui-tegas-tolak-psn-pik-2">Rugikan Masyarakat Karena Harga Tanah Anjlok jadi Rp 50 Ribu per Meter, MUI Tegas Tolak PSN PIK 2</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johan menegaskan, jika pagar ini didirikan tanpa izin atau tanpa memperhatikan dampak ekologis dan sosial, maka tindakan ini berpotensi melanggar hukum dan pelakunya dapat dijerat sanksi administratif hingga pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nelayan adalah tulang punggung ekonomi pesisir. Hak mereka atas akses laut harus dilindungi. Kasus ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa pengelolaan laut harus mengutamakan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; pungkas Johan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pemagaran laut ini adalah bentuk pelanggaran nyata terhadap hak nelayan dan masyarakat pesisir. Pemerintah harus segera memastikan legalitas

Sidak Pemagaran Laut di Tangerang, Komisi IV DPR RI Sebut Pelaku Bisa Disanksi Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/Ekspor-Pasir-Ke-Singapura-120215-JOS-1-3699542539.jpg" alt="Ilustrasi: Sebuah kapal tunda menarik tongkang berisi pasir laut yang akan dibawa ke Singapura, di perairan Kepulauan Riau. (ANTARA FOTO/Joko Sulistyo/ama/pri)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Sebuah kapal tunda menarik tongkang berisi pasir laut yang akan dibawa ke Singapura, di perairan Kepulauan Riau. (ANTARA FOTO/Joko Sulistyo/ama/pri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengkritik kebijakan Pemerintah yang membuka kembali keran ekspor pasir laut. Ia meminta Pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan tersebut, karena dapat berdampak terhadap ekologi laut dan menimbulkan masalah sosial.&nbsp; "Kami mewanti-wanti Pemerintah untuk kembali mempertimbangkan kebijakan ini. Karena ekspor pasir bisa menyebabkan ekologi laut terancam bencana! Dan bila terjadi bencana ekologi, itu bisa merugikan Indonesia berkali-kali lipat dibandingkan keuntungan yang didapat," kata Daniel kepada wartawan, Kamis (19/9).&nbsp; Kebijakan ekspor pasir laut itu dituangkan dalam dua aturan Menteri Perdagangan (Permendag). Yaitu Permendag Nomor 20 dan 21 Tahun 2024. Keduanya merupakan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Mei 2023. Daniel mengingatkan, penambangan pasir laut untuk diekspor bisa menimbulkan permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan alam dan masyarakat. &ldquo;Dibukanya keran ekspor pasir laut ini memiliki banyak dampak, baik pada lingkungan dan sosial. Terutama terhadap lingkungan laut yang berdampak secara serius,&rdquo; tuturnya. Daniel merinci dampak serius yang dapat terjadi pada lingkungan laut Indonesia dengan adanya penambangan pasir laut. Mulai dari degradasi terumbu karang, karena ekstraksi pasir laut dapat merusak terumbu karang dan habitat laut lainnya. Dampak serius lainnya yakni penurunan kualitas air, karena aktivitas penggalian dapat mengakibatkan pencemaran dan perubahan kualitas air laut. &ldquo;Pengambilan pasir laut juga dapat mempercepat erosi pantai dan mengubah bentuk garis Pantai, serta mengganggu habitat spesies laut yang bergantung pada substrat dasar laut untuk berkembang biak,&rdquo; jelas Daniel. Daniel mengingatkan, dampak besar lainnya dari kebijakan penambangan pasir untuk diekspor adalah hilangnya pulau-pulau kecil Indonesia seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya. "Kejadian pulau-pulau kecil akan hilang seperti 20 tahun yang lalu, selama proses penambangan pasir laut yang diekspor akan terulang," papar Daniel.&nbsp; Ia menegaskan, ekspor pasir laut dari Indonesia ke luar negeri sebenarnya telah dilarang sejak 20 tahun lalu. Tepatnya pada era Presiden Megawati Soekarnoputri. Pelarangan ekspor pasir laut oleh&nbsp;Megawati didasari alasan karena tindakan tersebut hanya akan menguntungkan negara lain, seperti Singapura, dan merugikan Indonesia karena keuntungan yang didapat negara rendah.&nbsp; Kendati demikian, Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan tersebut tidak akan memberikan dampak negatif pada lingkungan laut. Pemerintah mengklaim bahwa yang diambil adalah sedimen, bukan pasir. Sedimen merupakan material padat yang terdiri dari pecahan-pecahan batu-batuan, mineral, sisa-sisa tumbuhan, dan hewan yang dipindahkan dan diendapkan di tempat baru yang mengganggu jalur kapal laut.&nbsp;

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengkritik kebijakan Pemerintah yang membuka kembali keran ekspor pasir laut.

Tolak Kebijakan Ekspor Pasir Laut yang Digulirkan Pemerintah, Komisi IV DPR: Pulau-Pulau Kecil Bisa Hilang Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/17/FotoJet-11-1-3737414444.jpg" alt="Ilustrasi, gempa bumi megathrust dengan kekuatan luar biasa yang akan terjadi di Indonesia. (Freepik/ chandlervid85)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, gempa bumi megathrust dengan kekuatan luar biasa yang akan terjadi di Indonesia. (Freepik/ chandlervid85)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut terjadinya gempa megathrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Terkait hal itu, Komisi IV DPR meminta Pemerintah untuk segera melakukan mitigasi dan antisipasi. Karena informasi soal potensi gempa megathrust tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. "Indonesia memang salah satu negara yang rawan bencana alam, sehingga kita perlu melakukan mitigasi lebih awal agar masyarakat lebih waspada dan memahami cara penanggulannya. Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan dan memastikan bahwa masyarakat kita terlindungi,&rdquo; kata anggota Komisi IV Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (21/8).&nbsp; Daniel menjelaskan, apa yang disampaikan BMKG soal potensi gempa megathrust di Indonesia harus menjadi perhatian serius Pemerintah.&nbsp; &ldquo;Jangan sampai informasi awal yang disampaikan BMKG hanya dianggap angin lalu dan kita tidak melakukan persiapan. Apalagi banyak masyarakat yang khawatir karena informasi ini,&rdquo; tegasnya. "Meskipun ini bukan peringatan bahwa gempa megathrust akan terjadi dalam waktu dekat, namun masyarakat perlu diberikan edukasi dan sosialisasi sedini mungkin," lanjut Daniel. Legislator dari dapil Kalimantan Barat I ini pun menilai Pemerintah harus bisa belajar dari bencana Tsunami Aceh tahun 2004 silam yang menelan banyak korban. Karena itu, diperlukan mitigasi komprehensif dan berkelanjutan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terburuk. &ldquo;Pemerintah agar memberikan penjelasan secara mendetail kepada masyarakat tentang potensi gempa megathrust ini. Agar tidak terjadi simpang siur informasi yang akan membuat masyarakat lebih resah,&rdquo; ucap Daniel. Sebagai negara yang rawan bencana, potensi gempa bumi di Indonesia tiak bisa dipungkiri. BMKG menyebut ada 13 zona megathrust di Indonesia. Mulai dari megathrust Aceh-Andaman di barat Indonesia hingga zona megathrust Papua di utara Papua. Selain itu, gempa juga berpotensi terjadi di megathrust Mentawai-Siberut.&nbsp; Bahkan, diperkirakan kekuatan potensi gempa megathrust itu lebih tinggi dibanding gempa yang melanda Aceh pada 2004 silam. Mengingat dampak gempa Aceh yang dahsyat itu, masyarakat pun menjadi khawatir terhadap informasi potensi gempa megathrust yang akan datang. Karena itu, Daniel mendorong Pemerintah segera melakukan antisipasi penanggulangan bencana. Sebab selain upaya mitigasi, persiapan dari sisi infastruktur hingga cara evakuasi bencana juga sangat penting. "Kita tidak ingin karena kurangnya persiapan nantinya akan merugikan masyarakat," pungkas Daniel.&nbsp; &nbsp;

Komisi IV DPR meminta Pemerintah untuk segera melakukan mitigasi dan antisipasi potensi gempa megathrust yang diprediksi oleh BMKG.

Minta Pemerintah Segera Antisipasi Potensi Gempa Megathrust, Komisi IV DPR: Banyak Masyarakat yang Khawatir   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/07/BERAS-DERY-RIDWANSAG-4-1290539279.jpg" alt="Pedagang saat mengecek kondisi beras di tokonya, Jakarta, Rabu (7/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Pedagang saat mengecek kondisi beras di tokonya, Jakarta, Rabu (7/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Upaya meningkatkan produksi beras tahun ini dihadapkan pada masalah cukup krusial. Yakni, penyusutan luas tanam hampir 2 juta hektare. Hal itu terungkap dalam rapat antara Komisi IV DPR dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta kemarin (13/3). Salah satu &rdquo;menu&rdquo; rapat adalah pembahasan ketersediaan pangan. Amran menyebutkan, target produksi beras tahun ini sebanyak 32 juta ton. Untuk mengejar target produksi beras itu, ada beberapa masalah yang berpotensi menjadi penghambat. Di antaranya, luas tanam padi yang menyusut cukup signifikan. Dia mengatakan, luas tanam padi pada kurun 2023&ndash;2024 berkurang hampir 2 juta hektare dibandingkan periode 2015&ndash;2019. Berkurangnya luas tanam padi tersebut otomatis berdampak pada penurunan produksi beras. Penurunan luas tanam itu antara lain disebabkan pengalihan lahan dan faktor cuaca. Masalah lainnya adalah berkurangnya volume pupuk subsidi setiap tahun. Amran menuturkan, pada periode 2014&ndash;2018, alokasi pupuk subsidi mencapai 9,55 juta ton. Alokasi itu terus berkurang. Puncaknya pada 2024, volume pupuk bersubsidi hanya 4,73 ton. &rdquo;Kami ingin mengembalikan alokasi volume pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton kembali,&rdquo; katanya. Menurut dia, dengan alokasi pupuk yang tinggal 4,73 juta ton, diperkirakan ada 20 persen petani yang tidak bisa mengakses pupuk bersubsidi. Dengan begitu, hal itu berpengaruh pada proses tanam padi. Amran menambahkan, upaya meningkatkan produksi beras tahun ini juga masih akan terdampak perubahan iklim. Menurut perhitungannya, perubahan iklim membuat produksi padi berpotensi susut sekitar 30 persen. Untuk mengatasi masalah iklim itu, ada beberapa strategi yang dilakukan Kementan. Di antaranya, upaya pompanisasi air sungai untuk lahan sawah tadah hujan. Meski dihadapkan pada sejumlah tantangan, Amran mengatakan bahwa kebutuhan beras Maret hingga Mei nanti masih aman. &rdquo;Kekhawatiran kami adalah stok beras pada Juni sampai Oktober,&rdquo; ujarnya. Amran menjelaskan, ketersediaan stok beras pada Juni hingga Oktober terkait dengan luas tanam pada Februari lalu. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga beras pada minggu pertama Maret naik 3,06 persen dibandingkan rata-rata harga pada Februari 2024. &rdquo;Namun demikian, jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga beras pada minggu pertama Maret sedikit menurun dibanding Februari, yaitu terjadi di 75,28 persen wilayah Indonesia,&rdquo; ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini pada rakor inflasi yang digelar Kemendagri kemarin. Pudji memerinci, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras pada Februari mencapai 281 kabupaten/kota dengan harga rata-rata Rp 15.482 per kg. Sementara itu, pada minggu pertama Maret jumlahnya turun menjadi 271 kabupaten/kota dengan harga rata-rata Rp 15.956 per kg. (wan/dee/c6/fal)

Upaya meningkatkan produksi beras tahun ini dihadapkan pada masalah cukup krusial. Yakni, penyusutan luas tanam hampir 2 juta hektare.

BPS: Harga Beras Masih Naik di 271 Kabupaten/Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-17-at-10.21.20.jpg" alt="Ketua Komisi IV DPR Sudin. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi IV DPR Sudin. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi IV DPR Sudin menyatakan tidak ada program food estate palsu. Namun, ia menegaskan yang ada adalah data-data soal program food estate dimanipulasi atau di-mark up oleh Kementrian Pertanian (Kementan).  "Perlu saya tegaskan tidak ada food estate palsu. Yang ada adalah data dimark up oleh kementrian pertanian dari hasil food estate," kata Sudin saat rapat dengan pendapat (RDP) bersama Kementan, (24/1).  Politikus PDI Perjuangan itu melanjutkan, jika food estate palsu maka tidak ada potensinya untuk menghasilkan hasil-hasil pertanian. Ia memastikan program food estate memiliki potensi tetapi data-datanya dimanipulasi.  "Saya juga tergelitik baca di media. Food estate palsu, enggak ada yang palsu food estate. Kalau palsu itu berarti tidak ada food estatenya tidak ada potensinya. Tapi ini ada food estatenya yang kurang pas adalah laporan perihal produksinya," katanya.  Untuk itu, Sudin memastikan pihaknya sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menyelidiki food estate di berbagai wilayah.  "Kita sudah sepakat saya diminta untuk membuat Panja prihal food estate diberberapa wilayah," tandasnya.  Sebelumnya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan melaksnakan program food estate bukan perkara mudah. Menurutnya, di sektor pertanian ada kendala atau faktor alam yang mempengaruhi hasil produksi tani.  "Bukan seperti membalik tangan. Berhadapan dengan lahan, berhadapan dengan hama, berhadapan cuaca, berhadapan dengan orang. Butuh kesabaran untuk mengurusnya," ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Senin (16/1).

DPR Bakal Bentuk Panja Terkait Manipulasi Data Food Estate

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Pengecatan-Atap-Gedung-Kura-kura-DPR-MPR-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Suasana pekerja menyelesaikan proyek pengecatan atap gedung Kura-kura atau Nusantara di Kompleks Parlemen, DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (01/12/2022). Proyek pengecatan atap gedung kura-kura kompleks parlemen Senayan DPR RI memakan anggaran mencapai Rp4,5" width="100%">
<figcaption>Suasana pekerja menyelesaikan proyek pengecatan atap gedung Kura-kura atau Nusantara di Kompleks Parlemen, DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (01/12/2022). Proyek pengecatan atap gedung kura-kura kompleks parlemen Senayan DPR RI memakan anggaran mencapai Rp4,5</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Wana Inti Kahuripan Intiga (PT WIKI) mengadu ke Komisi IV DPR. Aduan mereka tekait terbitnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).  Direktur PT WIKI Bimo mempersoalkan terbitnya beberapa IPPKH di area kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) milik PT WIKI.  "Izin-izin IPPKH di dalam area milik PT WIKI ini terbit tanpa adanya komunikasi dan koordinasi terlebih dulu dengan PT WIKI. Sehingga, sulit untuk menjaga dan mewujudkan pegelolaan hutan secara lestari dan berkesinambungan (sustainable forestry) tersebut," kata Bimo di hadapan Wakil Ketua Komisi IV Budi Djiwandono, Jakarta, Senin ((9/1).  Menurut Bimo, IPPKH sebagai izin untuk pembukaan lahan hutan alam lazimnya diterbitkan setelah adanya komunikasi dan koordinasi dengan perusahaan pemegang izin IUPHHK-HA. Dengan adanya sejumlah IPPKH, PT WIKI merasa dirugikan.  "Dengan terbitnya IPPKH tanpa komunikasi dan koordinasi tersebut juga sangat berpotensi mengakibatkan terjadinya pematokan lahan secara ilegal, pembalakan liar, dan penggundulan hutan secara tidak bertanggung jawab," kata Bimo. Untuk itu, dia meminta persoalan tersebut dibahas dalam <a href="https://www.jawapos.com/tag/komisi-iv-dpr/">Komisi IV DPR</a>.  Budi Djiwandono menyayangkan adanya dugaan terbitnya IPPKH tanpa koordinasi tersebut. Dia khawatir ada potensi terjadinya kerusakan pelestarian hutan. "Bahwa kami sangat menyayangkan telah terjadinya penerbitan IPPKH itu," tandasnya.

Ada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, PT Wiki Mengadu ke Komisi IV DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Sudin-Komisi-IV-DPR-goid.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi IV DPR RI kritik program Kementerian Pertanian (Kementan) soal program Food Estate atau lumbung pangan yang dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menilai program Food Estate pemerintah tidak berhasil karena tidak ada hasil alias nihil.  Bahkan, kata Sudin, alat dan mesin pertanian (alsintan) yang juga merupakan program pemerintah terbukti mangkrak. Dalam hal ini, Sudin mempertanyakan kesiapan pemerintah untuk menjamin keberhasilan Program Food Estate yang disebut akan menjadi penunjang ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pangan.  "Dulu bilang, wah sudah siap potensi (food estate) di Kalimantan Tengah Pulang Pisau. Potensi 1 hektar (hasilnya) mencapai 3 ton, wassalam. Mana ada hasilnya," kata Sudin dalam RDP bersama Kementan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, dan ID Food, di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (23/11).  Sudin menjelaskan, ketidakberhasilan food estate salah satunya karena bibit yang ditanam tidak cocok dengan pH tanah di lokasi setempat. Oleh sebab itu, pihaknya meminta Kementan untuk bekerja sama dengan BRIN mencari bibit yang pas untuk ditanam di lahan gambut.  "Karena bibitnya (tidak dipastikan) pas atau tidak di lahan gambut dan pH keasamannya tinggi sekali. Dibutuhkan dolomit sekian juta ton, gimana ngangkutnya. Maka langsung saya perintahkan untuk kerja sama BRIN dan Kementan cari bibit yang pas di lahan gambut tersebut atau yang pH-nya tinggi sekali," tandas Sudin.  Alsintan yang mangkrak juga diakui oleh Direktur Jenderal Prasarana Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementan Ali Jamil Harahap. Namun, pihaknya belum bisa menyebut soal jumlah dan presentase alat pertanian yang mangkrak.  "Menurut catatan kita masih ada (alat mesin) yang mangkrak dan sudah kita arahkan masuk ke gudang dan perbengkelan. Karena datanya ada di dinas," ujar Ali.  Mengutip laman resmi Kementan, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa Food Estate (FE) merupakan salah satu konsep penumbuhan lumbung pangan. Program Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2020 ini berjalan atas arahan Presiden Jokowi guna mewujudkan kemandirian pangan.  Selain itu juga bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kalimantan Tengah (Kalteng) merupakan salah satu lokasi pengembangan food estate.  Beberapa komoditas pertanian dikembangkan di sana termasuk hortikultura. Komoditas hortikultura yang dikembangkan antara lain sayuran dan buah-buahan terdiri dari cabai, sawi, kangkung, jeruk, kelengkeng dan durian.  Sementara itu, program taksi alsintan merupakan inovasi Kementan untuk mengurangi beban APBN dan melatih kemandirian petani. Program tersebut berkaitan langsung dengan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Terlebih Presiden Jokowi telah menyetujui anggaran KUR kepada usaha pertanian diperuntukan pada program alat dan mesin pertanian (Taksi Alsintan).

DPR Kritik Food Estate, Alsintan Terbukti Mangkrak dan Tidak Ada Hasil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/golkar-akui-ada-kadernya-yang-main-dua-kaki-di-pilpres-2019_m_.jpg" alt="Politikus senior Golkar Firman Soebagyo secara terang-terangan mengakui keberadaan kader yang bermain dua kaki di Pilpres 2019." width="100%">
<figcaption>Politikus senior Golkar Firman Soebagyo secara terang-terangan mengakui keberadaan kader yang bermain dua kaki di Pilpres 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo mengatakan, rencana pelabelan BPA galon AMDK guna ulang berbahan polikarbonat (PC) berpotensi menambah tumpukan sampah AMDK galon sekali pakai yang secara tidak langsung diuntungkan dengan rencana kebijakan tersebut.  Komisi IV DPR mengkritisi rencana revisi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 31/2018 yang akan mewajibkan pelabelan Bisfenol-A (BPA) ke air minum dalam kemasan (AMDK) galon guna ulang berbahan PC.  Pelabelan BPA akan memberi konotasi negatif kepada kemasan galon guna ulang PC yang telah diberi izin edar dan dinyatakan aman selama lebih dari 30 tahun. Kebijakan ini akan mendorong produsen air kemasan untuk beralih ke galon PET sekali pakai. Aktifis lingkungan dan industri memperkirakan hal ini akan berpotensi menimbulkan sampah sebesar 1 milyar galon sekali pakai pertahun.  “Secara ideal penanganan sampah dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah daerah atau pelaku industri yang turut berperan menyumbang tumpukan sampah tersebut,” ujar Firman (18/7).  Menurutnya, sampah yang bersumber dari masyarakat perlu dilakukan edukasi dan fasilitasi pengelolaannya. Sementara sampah yang bersumber dari aktivitas ekonomi daerah secara umum, dikembalikan kepada pemerintah daerah.  Begitu pula dengan sampah yang bersumber dari industri, yang sepatutnya dikembalikan ke industri untuk dikelola kembali. Dengan begitu industri seharusnya mulai mengurangi wadah plastik sekali pakai dan lebih berinovasi kembali pada wadah plastik guna ulang.  Firman juga menuturkan, persoalan sampah, terutama plastik ini amat berkaitan erat dengan isu kesehatan masyarakat serta sosial dan ekonomi. Itulah tugas daripada DPR. Ketika ada hal-hal yang berdampak negatif kepada rakyat, terlepas diminta atau tidak diminta, DPR harus ambil peran. Perundangan yang berdampak negatif atau tidak relevan tentu harus dilakukan revisi dan sesuaikan," katanya.  "Kami di Baleg DPR RI sedang melakukan pengkajian terhadap perundangan yang terkait dengan penanganan sampah. Karena dampak sampah plastik sekali pakai ini, tidak hanya sekedar banyak tapi juga mengkhawatirkan terhadap aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan rakyat kita," jelasnya.  Diketahui, total sampah nasional yang tercatat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2021 telah mencapai 68,5 juta ton. Sekitar 17 persen dari jumlah tersebut merupakan sampah plastik sekali pakai. Indonesia sendiri pada 2019 tercatat sebagai negara dengan buangan sampah plastik sekali pakai per kapita terbesar keenam di Asia Tenggara. Salah satu yang mendorong masalah ini adalah gaya hidup massyarakat yang serba praktis, sehingga pemakaian plastik sekali pakai meningkat.  Musisi yang juga aktivis lingkungan, Agustinus Gusti Nugroho yang akrab disapa Nugie, juga mengomentari masalah sampah plastik ini. "Penggunaan (kemasan plastik) sekali pakai buang itu harus dikurangi karena bisa jadi limbah yang merusak lingkungan," ujarnya.  Melihat kondisi tersebut, Nugie telah lama aktif berkampanye untuk meningkatkan kepedulian masyarakat agar membuat aksi nyata terkait isu lingkungan.  Menurutnya, kepedulian generasi muda terhadap sampah adalah penentu nasib lingkungan Indonesia di masa mendatang. Tanpa keterlibatan generasi muda, gerakan-gerakan penyelamatan lingkungan tidak akan menunjukkan perubahan yang signifikan.

Regulasi Label BPA AMDK Galon Berpotensi Tambah Masalah Sampah Plastik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisi iv dpr

Berita Terkini