<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/01/1735649998869-3519476944.jpg" alt="Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Donny Yoesgiantoro (kanan) di kantor Baznas di Jakarta (31/12). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Donny Yoesgiantoro (kanan) di kantor Baznas di Jakarta (31/12). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Donny Yoesgiantoro mengungkapkan data menarik. Yaitu lembaga atau instansi penyumbang badan publik tidak informatif terbanyak. Data tersebut disampaikan Donny saat berkunjung ke kantor Baznas di Jakarta pada Selasa (31/12). Dia mengatakan masih ada lembaga, instansi, atau badan publik yang tidak informatif. &rsquo;&rsquo;Badan publik yang paling besar tidak informatif, paling besar komponennya, disumbang BUMN dan perguruan tinggi negeri (PTN),&rsquo;&rsquo; ungkap Donny Yoesgiantoro. Donny bersyukur Kemenag akhirnya mengeluarkan respons yang cepat. Dia mengungkapkan setelah ada informasi tersebut, Menag Nasaruddin Umar mengeluarkan surat edaran untuk seluruh perguruan tinggi negeri di bawah Kemenag. &rsquo;&rsquo;Isi surat edarannya untuk seluruh rektor di bawah Kemenag untuk terbuka informasi maupun arsip,&rsquo;&rsquo; kata Donny Yoesgiantoro. Donny juga menyampaikan sejumlah saran untuk Baznas. Dia mengatakan keberadaan Baznas tidak hanya di pusat atau Jakarta. Tetapi juga di daerah-daerah seluruh Indonesia. Ketika Baznas mendapatkan penghargaan sebagai badan publik yang informatif, Baznas di daerah juga harus mengupayakannya. Selain itu untuk ketentuan jenis informasi publik serta informasi yang dikecualikan, harus sama antara di Baznas pusat dengan Baznas di daerah. Dia mencontohkan informasi yang dikecualikan seperti data secara detail muzakki atau si pembayar zakat. Tetapi dengan izin dari muzakki sendiri, data tersebut bisa menjadi informasi publik. Donny menegaskan klasifikasi informasi di Baznas pusat dan di daerah jangan sampai simpang siur. Dia menegaskan jenis informasi publik dan informasi yang dikecualikan. &rsquo;&rsquo;Jangan sampai di Baznas pusat (masuk kategori) dikecualikan, tetapi di Baznas daerah tidak Atau sebaliknya di pusat masuk kategori informasi publik, tetapi di Baznas daerah masuk kategori dikecualikan,&rsquo;&rsquo; papar Donny Yoesgiantoro. Sementara itu, Ketua Baznas Noor Achmad bersyukur Baznas di pengujung tahun mendapatkan penghargaan dari tiga instansi. Yaitu Komisi Informasi Pusat, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Noor mengatakan dalam menjalankan tugas, mereka tidak main-main. Karena banyak lembaga yang memantaunya. Termasuk para media massa atau wartawan. Dia menegaskan jangan sampai ada informasi publik yang tersembunyi atau tidak tersampaikan ke masyarakat. &rsquo;&rsquo;Silakan wartawan kritisi kami dan beri masukan ke kami,&rsquo;&rsquo; kata Noor Achmad. Begitupun dengan penghargaan yang diberikan oleh ORI. Dia mengatakan dalam memberikan pelayanan kepada publik, Baznas harus maksimal. Sehingga jangan sampai ada komplain dari masyarakat. &rsquo;&rsquo;Jika ada pelayanan yang tidak bagus, akan dilaporkan ke Ombudsman,&rsquo;&rsquo; tutur Noor Achmad.

Komisi Informasi (KI) ungkap lembaga atau instansi penyumbang badan publik tidak informatif terbanyak yakni BUMN dan perguruan tinggi negeri

Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro Ungkap Penyumbang Lembaga Tidak Informatif Terbanyak, BUMN dan PTN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/IMG-20240919-WA0022-2031622552.jpg" alt="Sejumlah jurnalis tergabung dalam Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulsel protes dugaan pelanggaran seleksi KPID-KI di DPRD Sulawesi Selatan di Makassar. (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah jurnalis tergabung dalam Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulsel protes dugaan pelanggaran seleksi KPID-KI di DPRD Sulawesi Selatan di Makassar. (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulawesi Selatan mendesak pimpinan DPRD Sulsel mengulang proses seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) sesuai rekomendasi Badan Kehormatan (BK). Sebab diduga proses itu sarat pelanggaran aturan oleh Komisi A DPRD. &rdquo;Seluruh bukti-bukti dugaan pelanggaran sudah kami serahkan ke BK DPRD Sulsel untuk disikapi, bahkan telah dilakukan klarifikasi kepada sejumlah peserta seleksi. Hasilnya diindikasikan melanggar aturan,&rdquo; ucap Koordinator KJPP Sulsel Muhammad Idris seperti dilansir dari Antara di Makassar, Kamis (19/9). Menurut dia, nama-nama calon komisioner KPID&nbsp;dan KI yang dinilai cacat prosedur itu sebelum dikeluarkan Komisi A DPRD Sulsel sudah bocor ke publik bahkan akan dilantik. Padahal itu menjadi preseden buruk bila dipaksakan, sebab ada pelanggaran dalam proses seleksi. &rdquo;Makanya kami mendesak segera dilakukan seleksi ulang sesuai dengan aturan yang ada, tidak ada tawar menawar. Walau nanti pelantikannya oleh anggota DPRD Sulsel yang baru,&rdquo; ujar Muhammad Idris. Meskipun masa akhir jabatan anggota DPRD periode 2019-2024 habis pada pekan ini, KJPP Sulsel berharap tidak ada pelantikan karena sarat pelanggaran. Selain itu, berpedoman hasil pemeriksaan dan klarifikasi BK DPRD Sulsel, nama-nama tersebut tidak memenuhi syarat dan seleksi harus diulang. &rdquo;Sudah jelas dan ada temuan hasil seleksi kemarin disusupi kepentingan politik, bahkan melanggar aturan KIP karena proses seleksinya terkesan tertutup,&rdquo; tegas Muhammad Idris. Pria yang disapa akrab Tajanang&nbsp;itu mengungkapkan, ada temuan baru di mana salah satu peserta yang namanya diloloskan Komisi A terpantau ikut berpolitik praktis. Dia terlihat dalam foto duduk berdampingan dengan salah satu pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. &rdquo;Bagi kami ini sangat fatal dan telah menyalahi prinsip independensi, walaupun sifatnya menghadiri meski belum jelas kapasitasnya sebagai apa, tapi jelas di situ ada keberpihakan,&rdquo; papar Muhammad Idris. Sementara itu, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulawesi Selatan Andi Muhammad Sardi menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Sulsel. Sebab, hingga kini belum merespons surat dari KJPP terkait carut marut&nbsp;proses perekrutan komisioner&nbsp;KPID&nbsp;dan KI Sulsel. &rdquo;Apalagi, isu yang beredar Pemprov Sulsel diduga justru mendesak DPRD Sulsel segera mengirimkan nama-nama komisioner yang cacat prosedur itu. Kami sayangkan itu dipaksakan, apalagi ada upaya pelantikan, padahal faktanya cacat prosedural,&rdquo; ucap Andi Muhammad Sardi.

KJPP Sulawesi Selatan desak pimpinan DPRD Sulsel mengulang proses seleksi calon KPID dan Komisi Informasi sesuai rekomendasi BK

KJPP Sulsel Desak DPRD Seleksi Ulang Calon Komisioner KPID dan Komis Informasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/13/WhatsApp-Image-2024-05-06-at-185908-309539544.jpeg" alt="Aktivitas Kantor Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan." width="100%">
<figcaption>Aktivitas Kantor Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Kehormatan (BK) DPRD Provisi Sulawesi Selatan&nbsp;memproses dugaan pelanggaran aturan pada seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) Sulsel. Itu dilaksanakan Komisi A dalam uji kelayakan dan kepatutan. BK DPRD Provinsi Sulsel memproses dugaan pelanggaran itu menyusul diterimanya laporan dari Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulsel. &rdquo;Ini karena KJPP mengirim surat laporan dugaan pelanggaran, kami terima dengan senang hati dan sedang ditindaklanjuti,&rdquo; ujar Ketua BK DPRD Andi Hatta Marakarma seperti dilansir dari Antara di Makassar. Menurut dia, laporan yang diterima BK menjadi acuan untuk dilaksanakan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran aturan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) saat proses seleksi pada 16-17 April. &rdquo;Alhamdulillah, ada banyak bahan (dari laporan) yang bisa ditindaklanjuti supaya bisa di-clear-kan dan diklarifikasi dugaan-dugaan yang itu mungkin betul dan mungkin juga tidak. Kita tunggu tindakan berikutnya,&rdquo; papar Andi Hatta Marakarma, mantan Bupati Luwu Timur itu. Dari laporan yang dimasukkan KJPP Sulsel tersebut akan ditindaklanjuti secara bertahap serta berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Sulsel. Proses penyelidikan akan terus berjalan dan tidak akan terlalu lama. Bahan yang diterima dari&nbsp;KJPP Sulsel tersebut tentunya dipelajari termasuk bukti-buktinya. &rdquo;Langkah awal kami akan merekomendasikan ke pimpinan agar menunda dulu pengumuman (KPID-KI), sampai dalam waktu yang tidak terlalu lama, tentu kami segera berkoordinasi,&rdquo; tutur Andi Hatta Marakarma. Untuk proses selanjutnya, kata Hatta, akan memanggil pihak terlapor dalam hal ini Komisi A untuk memberikan klarifikasi berkaitan dengan laporan KJPP Sulsel. Diharapkan pekan ini bisa dilaksanakan, mengingat waktu terbatas. Koordinator KJPP Sulsel Muh Idris menyatakan telah memasukkan laporan dan telah diterima BK. Selanjutnya mengawal serta siap dipanggil dan menghadirkan saksi-saksi terkait untuk memberikan keterangan fakta. Dia mengungkapkan, proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi A diduga melanggar pasal 5 dan 9 nomor 4 huruf C, PKPI Nomor 2 Tahun 2011 tentang pedoman rekrutmen KPI, menyebutkan proses harus terbuka dan ada proses perangkingan (rangking) masing-masing calon, sementara faktanya tidak dilakukan. Selain itu, Komisi A diduga melanggar Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Sulsel dengan merilis sejumlah nama-nama calon komisioner yang lulus hingga beredar di media tanpa persetujuan pimpinan DPRD Sulsel. &rdquo;Ini adalah langkah serius yang diambil KJPP sampai akhirnya ditindaklanjuti BK DPRD untuk melakukan penyelidikan. Kami berharap dari pelaporan ini ada titik terang serta terungkap dugaan pelanggaran tersebut. Selanjutnya. uji kelayakan dan kepatutan diulang,&rdquo; papar Idris. KJPP menilai dari awal proses seleksi calon komisioner KPID dan KI diduga bermasalah, mulai verifikasi berkas, sampai pada uji kelayakan dan kepatutan atas dugaan transaksional. Bahkan temuan KJPP dari nama-nama yang diloloskan sebelumnya, terdapat satu nama diduga berstatus ASN dan belum mengajukan cuti.

BK DPRD Provisi Sulawesi Selatan memproses dugaan pelanggaran aturan pada seleksi KPID dan Komisi Informasi (KI) Sulsel

BK DPRD Sulsel Proses Dugaan Pelanggaran Aturan Seleksi KPID 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/04/WhatsApp-Image-2023-07-17-at-205508-2_1-521727078.jpg" alt="Ilustrasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Selatan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Selatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan memantau sekaligus mendalami dugaan praktik transaksional pada seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) usai dilaksanakan Komisi A DPRD Sulsel pada 16-17 April. &rdquo;Kita sementara pantau dugaan praktik tersebut. Sementara ini kami juga menunggu laporan resmi. Kalau ada laporan resmi, maka tentu kami lebih enak menyelidikinya,&rdquo; ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel Soetarmi seperti dilansir dari Antara di Makassar. Sejauh ini, pihaknya terus memantau perkembangan atas dugaan praktik transaksional tersebut. Selain itu, masih menunggu pelaporan resmi dari orang-orang yang merasa dirugikan dalam proses seleksi tersebut. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel Selle KS Dalle dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) berkaitan perkara tersebut menjelaskan kepada Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulsel yang menyoroti keras dugaan pelanggaran proses uji kelayakan dan kepatutan itu menyatakan persoalan ini masih berproses. Meski demikian pihaknya mengindikasikan kuat adanya dugaan pelanggaran kode etik termasuk pelanggaran aturan yang diatur dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Proses Rekrutmen di dalamnya diatur mekanisme uji kelayakan dan kepatutan terbuka serta perangkingan, namun itu tidak dijalankan. Perwakilan KJPP Sulsel Muhammad Andi Sardi mengemukakan, proses uji tersebut tidak sesuai dengan aturan bahkan tertutup untuk diakses publik. Bahkan ada dugaan transaksional, mengingat tiba-tiba diumumkan Komisi A nama-nama yang lolos KPID maupun KI Sulsel, padahal aturannya harus melalui pimpinan DPRD Sulsel. Selain itu, nama-nama yang diumumkan Komisi A, dari tujuh nama KPID tidak ada satupun yang memiliki latar belakang penyiaran dan diduga lebih kepada orang-orang titipan partai politik. Bahkan, saat RDP berlangsung, tidak ada satupun perwakilan Komisi A yang hadir untuk memberikan jawaban atau klarifikasi terkait nama yang dirilis tersebut. &rdquo;Kami kecewa dengan pertemuan ini, walaupun dihadiri pimpinan DPRD, tetapi tidak satupun anggota Komisi A hadir untuk memberikan penjelasan, sehingga kita menduga ada permainan dibalik uji itu. Intinya, kami meminta uji kelayakan dan kepatutan diulang karena melanggar aturan,&rdquo; papar Muhammad Andi Sardi. Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika dalam RDP itu beralasan, seluruh anggota Komisi A sedang melaksanakan kunjungan kerja di luar daerah sehingga tidak bisa menghadiri rapat. Kendati demikian, dia menegaskan pimpinan DPRD belum mengeluarkan surat resmi ke Pemprov Sulsel, walaupun beredar nama-nama, tapi itu bukan keputusan pimpinan. &rdquo;Nama-nama komisioner sah kalau itu keputusan kelembagaan yang ditandatangani pimpinan dalam hal ini saya selaku Ketua DPRD Sulsel. Saya yakinkan belum ada surat saya tanda tangani atau surat saya teruskan ke gubernur menindaklanjuti hasil yang diputuskan Komisi A,&rdquo; terang Andi Ina Kartika. Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif menambahkan sejauh ini pimpinan belum menetapkan keputusan karena masih menunggu proses BK. Hasil BK akan dibawa dan dibahas ke rapat pimpinan dihadiri Ketua Fraksi, Komisi A maupun BK. &rdquo;Tidak perlu khawatir teman-teman, semua nanti jalan, kalau BK sudah selesai maka kami akan lakukan rapat pimpinan juga dihadirkan semua ketua fraksi, setelah itu mengambil keputusan berdasar dari putusan BK serta pendapat dari Komisi A. Kalau terjadi pelanggaran tentu bisa dianulir,&rdquo; tutur Andi Ina Kartika.

Penyidik Kejati Sulawesi Selatan pantau dan dalami dugaan praktik transaksional pada seleksi calon komisioner KPID dan Komisi Informasi

Kejati Sulsel Dalami Dugaan Praktik Transaksional Seleksi KPID 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/08/IMG-20240508-WA0003-2579433594.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) RI Arya Sandhiyudha." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) RI Arya Sandhiyudha.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Arya Sandhiyudha menilai salinan putusan perceraian antara figur publik Ria Ricis dan Teuku Ryan&nbsp;merupakan informasi terbuka. &rdquo;Posisi salinan putusan perceraian secara umum. Pertama, tanggapan kami ini sifatnya sosialisasi pedoman, bukan respons terhadap kasus pihak tertentu saja,&rdquo; kata Arya seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (8/5). Secara regulasi, dia menyebutkan, salinan putusan perceraian masuk kualifikasi informasi wajib tersedia setiap saat. Hal itu berarti kapan pun ada permohonan informasi dari masyarakat. Termasuk juga kalangan pewarta, badan publik terkait wajib merespons. Arya juga menyebutkan pasal yang melandasi. Hal itu dimasukkan dalam kategori pasal 11 ayat (1) b dan/atau c mengenai keputusan dan/atau kebijakan suatu badan publik. &rdquo;Itu artinya salinan tersebut informasi publik yang terbuka,&rdquo; terang Arya Sandhiyudha. Secara lebih spesifik, menurut Arya, salinan putusan perceraian pengadilan itu termasuk kualifikasi informasi wajib tersedia setiap saat. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dia menguraikan bahwa badan publik ada yang memilih menayangkan putusan perceraian di laman situs web atas pertimbangan memudahkan masyarakat untuk tahu, terutama berkaitan dengan figur publik. &rdquo;Hal ini juga diperbolehkan di dalam undang-undang,&rdquo; tutur Arya Sandhiyudha. Berbeda dengan pendapat Mahkamah Agung (MA) yang menganggap perlu menyamarkan identitas nama yang bercerai, Arya melihat ada hal yang lebih penting dirahasiakan, disamarkan, atau dikecualikan daripada soal nama. Yakni riwayat, kondisi, dan catatan pribadi. &rdquo;Aibnya kan di situ, bukan di nama pihak yang bercerai. Justru nama yang bercerai tetap masuk informasi terbuka. Sebagai bahan pengumuman perihal status terbaru dari kedua warga negara tersebut,&rdquo; ucap Arya Sandhiyudha.

Komisi Informasi Pusat (KIP) menilai salinan putusan perceraian antara figur publik Ria Ricis dan Teuku Ryan merupakan informasi terbuka

KIP Sebut Salinan Putusan Ria Ricis Merupakan Informasi Terbuka 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/WhatsApp-Image-2023-12-21-at-061423-3445705947.jpg" alt="Wagub Emil Dardak terima penghargaan." width="100%">
<figcaption>Wagub Emil Dardak terima penghargaan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemprov Jatim menerima dua penghargaan masing-masing dari Komisi Informasi Publik dan Kemenko PMK. Komisi Informasi Publik memberi penghargaan ke Pemprov Jatim sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif Dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2023 Kategori Pemerintah Provinsi. Penghargaan itu diberikan Ketua Komisi Informasi Publik Dony Yoesgiantoro kepada Wagub Jatim Emil Dardak mewakili Gubernur Khofifah. Pemprov Jatim juga menerima penghargaan dari Kemenko PMK, Anugerah Revolusi Mental 2023. Penghargaan itu diberikan Wapres Ma'ruf Amin kepada Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak. &rdquo;Saya mewakili Ibu Gubernur Khofifah tentu berterima kasih atas penghargaan yang diberikan Komisi Informasi Publik dan Kemenko PMK,&rdquo; kata Emil Dardak, Kamis (21/12). &rdquo;Ini menjadi komitmen kita bahwa Bu Gubernur dan saya akan terus bekerja keras untuk warga Jatim hingga nanti masa jabatan kami selesai,&rdquo; tambah Emil. Mantan Bupati Trenggalek itu juga menyebut dua penghargaan tersebut menjadi kado spesial bagi warga Jatim dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras menyukseskan program-program pro rakyat yang dilakukan Pemprov Jatim. &rdquo;Ini kado spesial buat warga Jatim, buat seluruh ASN, seluruh pihak yang terus bekerja keras untuk kesejahteraan dan kemajuan Jatim,&rdquo; ungkap Emil. &rdquo;Tentu ini juga kado spesial buat kami Khofifah-Emil dan kado ini kami persembahkan untuk rakyat Jawa Timur,&rdquo; lanjut Emil. Wagub Emil mengatakan, penghargaan tersebut merupakan kado indah menjelang purna tugasnya. &rdquo;Kami sangat bersyukur bahwa penghargaan ini merupakan kado indah menjelang purna tugas periode ini yang tinggal sebentar lagi,&rdquo; tutur Emil.

Pemprov Jatim terima dua penghargaan dari Komisi Informasi Publik dan Kemenko PMK. Wagub Emil Dardak sebut kado indah jelang purna tugas

Jawa Timur Raih Penghargaan di Istana Wapres Dua Hari Berturut-turut, Emil Dardak Sebut Kado Indah Jelang Purna Tugas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/15/kpid-3237499382.png" alt="Malam anugerah keterbukaan informasi publik Jawa Timur 2023." width="100%">
<figcaption>Malam anugerah keterbukaan informasi publik Jawa Timur 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keterbukaan informasi merupakan keniscayaan bagi semua badan publik. Sebab, hal itu sudah menjadi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Namun, sejauh ini masih banyak badan publik yang belum sungguh-sungguh melaksanakan regulasi tersebut, Termasuk pemerintah kabupaten/kota di Jatim. Hasil monitoring dan evaluasi (Monev) tahun 2023 yang dilaksanakan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim, dari 38 kabupaten/kota se-Jatim, hanya enam kabupaten/kota yang masuk dalam kategori informatif. Yakni, Pemkot Mojokerto, Pemkab Lumajang, Pemkot Madiun, Pemkot Probolinggo, Pemkab Jember, dan Pemkab Situbondo (selengkapnya lihat grafis di bawah). Menurut A. Nur Aminuddin, koordinator Monev KI Provinsi Jatim, pihaknya melaksanakan penilaian tersebut mengacu Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi KIP. Nilai itu hasil akumulasi dari penilaian Self Assesment Question (SAQ) visitasti, dan wawancara. "Badan publik dengan nilai total 90 ke atas, maka termasuk informatif," paparnya. Tahapan penilaian awal, lanjut Amin, KI Provinsi Jatim lebih dulu mengirmkan formulir SAQ ke badan-badan publik. Di lembar tersebut ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Beberapa di antaranya apakah badan publik bersangkutan memiliki website pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), apakah website PPID itu terhubung dengan website badan publik bersangkutan, apakah badan publik memiliki aplikasi layanan PPID berbasis mobile (Android). Pertanyaan lain, apakah website badan publik itu mengumumkan informasi seperti diatur dalam UU tentang KIP. Mulai dari profil, tugas dan fungsi, struktur organisasi, visi dan misi, maklumat pelayanan informasi publik, anggaran, program kerja, peraturan-peraturan, dan hal-hal lain terkait dengan layanan informasi publik. &lsquo;&rsquo;Nah, dari hasil SAQ yang telah diisi dan dikembalikan ke KI Provinsi Jatim, kami melakukan validasi dan penilaian sesuai PerKI. Apakah betul jawaban yang disampaikan. Misalnya, kami cek website atau portalnya. Ada yang tidak update, ada yang tidak bisa dibuka, ada yang tidak lengkap, dan seterusnya,&rsquo;&rsquo; kata komisioner kelahiran Bojonegoro itu. Badan publik dengan nilai SAQ 80 ke atas, akan dilanjutkan dengan tahapan visitasi dan wawancara. Amin mengatakan, pihaknya langsung mendatangi badan publik bersangkutan. Tujuannya, mendengarkan paparan sekaligus bertanya lebih jauh tentang layanan KIP. "Adapun badan publik dengan nilai di bawah 80, mohon maaf tidak akan dilakukan visitasi dan wawancara. Sebab, badan publik itu termasuk kurang informatif, bahkan tidak informatif,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Amin menyatakan, tidak semua pemkab/pemkot mengembalikan formulir SAQ yang telah dikirimkan lembaga negara KI. Pada tahun 2023, tercatat masih ada empat kabupaten/kota. Yakni, Pemkab Madiun, Pemkab Jombang, Pemkab Bangkalan, dan Pemkab Sumenep. "Karena tidak mengirimkan maka tentu saja nilainya nol. Untuk detil penilaian yang kami lakukan, bisa dibuka di website Komisi Informasi Jawa Timur,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jatim Elis Yusniyawati menambahkan, sebagai wujud apresiasi terhadap kepatuhan atas KIP tersebut pihaknya setiap tahun memberikan apresiasi atau penghargaan. Biasanya anugerah Keterbukaan Informasi itu juga langsung diberikan gubernur atau wakil gubernur. "Dan, tahun ini juara umumnya adalah Pemkot Mojokerto,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sementara itu, Ketua KI Provinsi Jatim Edi Purwanto mengungkapkan, pihaknya akan terus mendorong badan-badan publik agar benar-benar menjalankan UU tentang KIP, Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan regulasi terkait lainnya. Berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemprov Jatim serta stake holder, ke depan KI akan terus bersama-sama melakukan advokasi, sosialisasi dan edukasi pentingnya keterbukaan informasi yang merupakan salah satu hak asasi seperti tertuang dalam Pasal 28 F UUD 1945. Dalam UU tentang KIP itu, sambung Edi, juga diatur sanksi serta sengketa informasi bagi badan publik yang tidak memberikan informasi. "Goal dari KIP ini tidak lain terwujudnya peningkatan layanan publik, menumbuhkan trust masyarakat pada badan publik, terciptanya good governance, dan bagian dari keunggulan dan strategi dari badan publik dalam mewujudkan pembangunan atau kesejahteraan masyarakat,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia berharap, pada tahun 2024 mendatang, kabupaten/kota dan badan publik di Jatim makin tergugah dan terus berkomitmen dalam memberikan layanan keterbukaan informasi publik. "Kita ingin tahun depan, kabupaten/kota dan badan publik yang informatif jauh lebih banyak dari tahun ini,'' pungkasnya. Status/Kategori Keterbukaan Informasi Publik 38 Kabupaten/Kota di Jatim Tahun 2023 A. Informatif - Pemkot Mojokerto - Pemkab Lumajang - Pemkot Madiun - Pemkot Probolinggo - Pemkab Jember - Pemkab Situbondo B. Menuju Informatif - Pemkot Blitar - Pemkab Blitar - Pemkab Pamekasan - Pemkab Bojonegoro - Pemkab Banyuwangi - Pemkab Kediri - Pemkab Pacitan C. Kurang Informatif - Pemkab Sampang D. Tidak Informatif - Pemkab Nganjuk - Pemkot Malang - Pemkot Kediri - Pemkot Batu - Pemkab Gresik - Pemkab Ngawi - Pemkab Ponorogo - Pemkab Trenggalek - Pemkab Malang - Pemkot Surabaya - Pemkab Bondowoso - Pemkab Magetan - Pemkot Pasuruan - Pemkab Lamongan - Pemkab Pasuruan - Pemkab Tulungagung - Pemkab Probolinggo - Pemkab Tuban - Pemkab Sidoarjo - Pemkab Mojokerto - Pemkab Madiun - Pemkab Jombang - Pemkab Bangkalan - Pemkab Sumenep

Monev 2023 yang dilaksanakan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim, hanya enam kabupaten/kota yang masuk dalam kategori informatif.

Kaleidoskop 2023, Ini Status Keterbukaan Informasi Kabupaten/Kota Se-Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/KOMISI-INFORMASI-2516972751.jpg" alt="Komisioner Komisi Informasi Jatim, KPU Jatim, serta Bawaslu Jatim menunjukkan piagam komitmen keterbukaan informasi publik tentang Pemilu dan Pemilihan, di Grand Swiss-Belhotel, Rabu (15/11)." width="100%">
<figcaption>Komisioner Komisi Informasi Jatim, KPU Jatim, serta Bawaslu Jatim menunjukkan piagam komitmen keterbukaan informasi publik tentang Pemilu dan Pemilihan, di Grand Swiss-Belhotel, Rabu (15/11).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com- Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal tiga bulan lagi. Tepatnya, 14 Februari 2024. Menyambut pesta demokrasi itu, Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur mengajak KPU Jatim dan Bawaslu Jatim untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan pemilu dengan transparan dan akuntabel. Komitmen tiga lembaga itu tergelar di Grand Swiss-Belhotel, Darmo, Surabaya, Rabu (15/11). Penandatangan piagam komitmen itu dilakukan Edi Purwanto (Komisioner KI Jatim), Gogot Cahyo Baskoro (Komisioner KPU Jatim), dan Dwi Endah Prasetyowati (Anggota Bawaslu Jatim). &lsquo;&rsquo;Kami mengapreasiasi KI Jatim yang berinisiatif untuk melakukan pengawalan pemilu dengan transparan dan akuntabel ini. Dan, kami pastikan KPU Provinsi Jatim serta KPU kabupaten/kota siap melaksanakannya,&rsquo;&rsquo; kata Gogot, komisioner divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partipasi masyarakat KPU Jatim itu. Keterbukaan informasi, lanjut dia, sangatlah penting dalam penyelanggaraan pemilu. Sebab, hal itu akan membawa pengaruh terhadap tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat. &lsquo;&rsquo;Alhamdulillah, selama ini KPU Jatim dan kabupaten/kota sudah berupaya sebaik mungkin menjalankan keterbukaan informasi seperti diamanatkan peraturan perundang-undangan. Baik itu melalui media massa, website maupun media sosial kami,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Gogot berharap, KPU kabupaten/kota untuk mau melayani setiap pemohon informasi terkait kepemiluan melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang telah dibentuk. Terkecuali informasi bersangkutan bersifat dikecualikan. &rsquo;&rsquo;Itupun yang boleh menentukan informasi itu dikecualikan atau tidak adalah KPU RI,&rsquo;&rsquo; paparnya. Pernyataan senada juga disampaikan Dwi Endah. Alumnus Universitas Negeri Malang (UM) itu juga menyambut baik inisiatif KI Jatim untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 dengan transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pemilu akan semakin demokratis. &lsquo;&rsquo;Kami siap dan mendukung keterbukaaan informasi publik,&rsquo;&rsquo; kata perempuan kelahiran Jember itu. Sementara itu, Komisioner KI Jatim Elis Yusniyawati dalam paparannya menegaskan, keterbukaan informasi itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Karena itu, setiap badan publik wajib untuk melaksanakannya. Termasuk KPU dan Bawaslu. Nah, sebagai implementasi UU itu, KI telah mengesahkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan. Menurut Elis, regulasi itu membahas lebih teknis tentang bagaimana penyelenggara pemilu memberikan layanan standar kepada pemohon informasi. Pemilih wajib diberikan akses ke informasi yang diperlukan untuk dapat membuat keputusan yang cerdas. Selain itu, memungkinkan pemantauan dan pengawasan yang efektif untuk memastikan keadilan dan integritas dalam proses pemilu. &rsquo;&rsquo;Karena itu, kami mengajak agar KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu untuk memedomani Perki 1/2019 tersebut. Dengan demikian, harapan kami nantinya dapat mengurangi potensi sengketa informasi publik,&rsquo;&rsquo; ujarnya.

Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur mengajak KPU Jatim dan Bawaslu Jatim untuk mengawal pelaksanaan pemilu dengan transparan,

Komisi Informasi Ajak KPU dan Bawaslu Jatim Berkomitmen Kawal Pemilu dengan Transparan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/KI-AWARD-JATIM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Komitmen dan kerja keras jajaran kepengawasan pemilu dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, berbuah apresiasi. Rabu (30/11), Komisi Informasi (KI) Jatim memberikan penghargaan kepada Bawaslu Jatim dan Bawaslu kabupaten/kota di Jatim.  Khusus Bawaslu Jatim meraih enam penghargaan sekaligus dalam event KI Award tersebut. Yakni, sebagai lembaga publik favorit dalam keterbukaan informasi, lembaga publik informatif, terbaik dalam kategori pelayanan infomasi.  Selain itu, terbaik dalam penyedia informasi publik, terbaik dalam pengelolaan dan pendokumentasian informasi, dan terbaik dalam kategori permohonan informasi.’’Kami bersyukur atas apresiasi yang telah diberikan Komisi Informasi ini,’’ kata Ketua Bawaslu Jatim A. Warits, Kamis (1/12).  Sebagai lembaga publik yang mengawasi tahapan pemilu, lanjut Warits, Bawaslu Jatim memang berusaha dan berkomitmen untuk memberikan informasi sebaik-baiknya dan melayani setiap permohonan informasi. ’’Kami yakin bila Bawaslu terbuka, pemilu akan terpercaya,” ungkapnya.  Sementara itu, Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Jatim Abdul Quddus Salam juga berbahagia atas capaian tersebut. Termasuk jajaran Bawaslu di 38 Kabupaten/Kota se-Jatim. ’’Ada sembilan Bawaslu kabupaten/kota yang juga dinyatakan informatif oleh Komisi Informasi,’’ katanya.  Menurut Quddus, tentu apresiasi tersebut patut disyukuri dan menambah motivasi tersendiri bagi Bawaslu. Sebab, sebagai lembaga yang baru permanen, Bawaslu kabupaten/kota telah mewujudkan upaya serius untuk memberikan informasi kepada publik.  ‘’Ke depan, kita semakin berkomitmen untuk dapat memberikan yang terbaik kepada publik sesuai tugas dan fungsi Bawaslu. Tentunya, tetap membutuhkan sinergisitas dengan segenap stakeholder,’’ ujarnya.  Sembilan Bawaslu kabupaten/kota yang mendapat predikat informatif antara lain, Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Tuban, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Ngawi, Bangkalan, Kota Pasuruan, Kota Madiun, dan Situbondo. ‘’Semoga penghargaan ini juga menjadi motivasi bagi Bawaslu kabupaten/kota lain,’’ pungkasnya.  ---  PENGHARGAAN KOMISI INFORMASI JATIM  Bawaslu Jatim <ul> 	<li>Kategori Badan Publik Layanan Informasi Publik Terbaik Instansi Vertikal di Jawa Timur.</li> 	<li>Kategori Badan Publik Penyedia Informasi Publik Terbaik Instansi Vertikal di Jawa Timur.</li> 	<li>Kategori Badan Publik Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik Terbaik Instansi Vertikal di Jawa Timur.</li> 	<li>Kategori Badan Publik Permohonan Informasi Publik Terbaik Instansi Vertikal di Jawa Timur.</li> 	<li>Kategori Badan Publik Informatif</li> 	<li>Kategori Badan Publik Favorit Tahun 2022</li> </ul>  Bawaslu Kabupaten/Kota <ul> 	<li>Bawaslu Kota Malang, Kategori Badan Publik Mengumumkan Informasi Publik Terbaik</li> 	<li>Bawaslu Nganjuk, Kategori Badan Publik Layanan Informasi Publik Terbaik</li> 	<li>Bawaslu Situbondo, Kategori Badan Publik Penyedia Informasi Publik Terbaik</li> 	<li>Bawaslu Kota Pasuruan, Kategori Badan Publik Penyedia Informasi Publik Terbaik</li> 	<li>Bawaslu Kediri, Kategori Badan Publik Permohonan Informasi Publik Terbaik</li> </ul> Kategori Badan Publik Informatif di Bawaslu Kab/Kota <ol> 	<li>Kab. Madiun</li> 	<li>Kab. Malang</li> 	<li>Kab. Ngawi</li> 	<li>Kab. Bangkalan</li> 	<li>Kota Pasuruan</li> 	<li>Kota Madiun</li> 	<li>Kab. Situbondo</li> 	<li>Kab. Mojokerto</li> 	<li>Kab. Tuban</li> </ol>

Bawaslu Jatim Raih Enam Penghargaan Keterbukaan Informasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/DOKUMEN-APBD.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sejauh ini, masih banyak kabupaten/kota yang belum memberikan akses terbuka dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) APBD. DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Sebagian besar, pemkab/pemkot hanya menyampaikan anggaran secara global. Padahal, sejatinya DPA adalah terbuka.  Polemik itu juga terjadi di Gresik. Gara-gara permohonan informasi DPA APBD tidak diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Gresik, Diskominfo pun digugat salah satu lembaga. Yakni, Avicenna for Good Government and Public Policy. Gugatan itu disampaikan ke Komisi Informasi (KI) Jawa Timur.  Hasilnya? Dari sidang yang digelar secara virtual Kamis (23/9), KI memerintahkan Diskominfo untuk memberikan DPA tersebut. Menurut A. Nur Aminuddin, ketua majelis hakim KI Jawa Timur, pihaknya mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon untuk seluruhnya. “Kami memerintahkan kepada termohon (Diskominfo) untuk memberikan dokumen yang dimohon dalam bentuk hard copy kepada pemohon selambatnya 10 hari kerja," ujarnya.  Putusan KI tersebut bersifat inkracht. Aminuddin mengatakan, apa yang telah dilakukan pemohon merupakan bagian dari partisipasi masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan sesuai perundang-undangan. Dalam sidang pembacaan putusan itu juga terungkap sebenarnya ringkasan DPA sudah tersedia di website resmi Pemkab Gresik. Namun, hal itu dianggap tidak memadai. Pemohon meminta DPA secara lengkap.  Berdasar Undang-Undang Nomor 14 Tahyn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 52 disebutkan, Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai UU, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurangan paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 juta.  Direktur Avicenna Ali Syibro menyatakan, putusan KI tersebut menjadi satu bukti bahwa DPA APBD bukan informasi yang bersifat rahasia atau dikecualikan. Ssiapapun bisa mengakses dokumen tersebut. "Bagaimanapun APBD itu uang rakyat. Dalam DPA itu ada rincian item-item beserta harga-harga apa yang mau dibelanjakan pemerintah memakai uang rakyat,’’ paparnya.  Karena itu, lanjut Ali, dengan dibukanya DPA secara lengkap itu maka masyarakat bisa turut serta mengawasi badan publik dan jalannya pemerintahan. Sebelumnya, Avicenna mengajukan permohonan permintaan DPA itu dengan bersurat resmi. Namun, Diskominfo menyebut dokumen tersebut tidak bisa diberikan dengan alasan bersifat rahasia.  Menanggapi itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Gresik Muhammad Rum Pramudya mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima salinan putusan tersebut. Pihaknya juga sudah melakukan kroscek  ke Diskominfo. “Belum tahu isi putusannya, jadi kami masih menunggu menerima salinan tersebut baru bisa menindaklanjuti,” tuturnya.  &nbsp;  &nbsp;

Catat, Putusan Sidang KI Jatim, DPA APBD Terbuka untuk Publik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisi informasi

Berita Terkini