<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Benny-Wenda-ULMWP-For-Cepos.jpg" alt="Ketua Eksekutif United Liberation Movement For Wets Papua (ULMWP) Benny Wenda. (dok ULMWP For Cepos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Eksekutif United Liberation Movement For Wets Papua (ULMWP) Benny Wenda. (dok ULMWP For Cepos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jendral Tito Karnavian mengklaim sudah memiliki data siapa saja yang bermain dalam kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Dia menuding ada tiga kelompok yang bermain dengan asing untuk membuat kondisi di bumi cendrawasih itu menjadi memanas dalam beberapa waktu belakangan ini. Oleh sebab itu, Tito akan mengejar para pelaku yang membuat Papua tidak damai seperti dulu.  Seperti diberitakan Cendrawasih Pos (Jawa Pos Group), Tito Karnavian menuding United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai organisasi dibalik kisruh Papua saat ini. Menurutnya, dua kelompok ini yang bermain atau otak dalam situasi aksi di Papua. “Mereka itu United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) kata saya,” ujar Kapolri Tito, Kamis (5/9).  Dirinya bahkan sudah mengantongi beberapa data atas keterlibatan kedua kelompok tersebut dan juga mengetahui arah rangkaian kegiatan yang dilakukan ULMWP dan KNPB termasuk gerakan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang juga digerakan oleh kelompok tersebut. “Apapun yang terjadi di Papua saat ini, itu didesain oleh kelompok yang ada di sini (Papua,red),” bebernya.  Lanjut Tito, pihaknya akan terus mengejar bahkan nama-namanya yang sudah dikantongi. “Kami akan tegakkan hukum terhadap mereka, karena mereka terus bermain bahkan masyarakat jadi korban, untuk itu kita harus bergerak keras menanggapi permainan kelompok tersebut,” jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/kapolri-papua.jpg" alt="Kapolri, Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D (tengah) didampingi Kapolda Papua, Brigjen Pol. Rudolf Alberth Rodja (paling kiri) dan Kabid Dokkes Polda Papua KOMBES POL drg. Agustinus Mulyanto Hardi T, saat menjenguk ketiga an" width="100%">
<figcaption>Kapolri, Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D (tengah) didampingi Kapolda Papua, Brigjen Pol. Rudolf Alberth Rodja (paling kiri) dan Kabid Dokkes Polda Papua KOMBES POL drg. Agustinus Mulyanto Hardi T, saat menjenguk ketiga an</figcaption>
</figure> Kerusuhan di Jayapura, Papua, Kamis (29/8) lalu. (Cleine/AFP)  Dirinya juga menyampaikan bahwa yang memproduksi informasi-infromasi hoaksadalah kedua kelompok tersebut yakni ULMWP dan KNPB. “Dari siber kita sudah memantau siapa yang memproduksi hoks tersebut. Untuk itu saya harap masyarakat jangan terpengaruh,” bebernya.  Sementara itu terkait keterlibat negara lain dalam situasi di Papua saat ini, dirinya mengatakan bahwa hal tersebut semua orang sudah tahu, salah satunya Benny Wenda yang ikut bermain. “Mereka ini mengejar dalam rangka rapat di Komisi HAM Jenewa pada 9 September nanti, jadi situasi akan menjadi laporan dalam agenda tersebut dalam hal ini ada laporan bahwa Papua rusuh, dan setelah itu tanggal 23 dan 24 September juga ada sidang Majelis Umum PBB,”tegasnya.  Lanjut Tito, dalam agenda tersebut akan membicarakan tentang pandangan berbagai negara tetapi tidak ada agenda khusus untuk Papua. “tetapi dalam agenda tersebut sengaja bola dilempar, ada beberapa unsur eksternal atau satu dua negara didekati agar mengangkat isu Papua rusuh, itu tujuan dari semua ini dan yang main adalah Benny Wenda,”tutupnya.  Untuk penanganan berbagai insiden pasca aksi-aski di Papua, Kapolri mengatakan bahwa dirinya sudah menurunkan tim Mabes Polri, ProPam yang bekerja sama dengan Komnas HAM. “Langkah ini kami buat agar mendapatkan keterangan atau informasi yang betul-betul objektif tentang peristiwa yang terjadi,” ujanya.  Jawaban Benny Wenda  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/000_1JU72V.jpg" alt="Kerusuhan di Jayapura, Papua, Kamis (29/8) lalu. (Cleine/AFP)" width="100%">
<figcaption>Kerusuhan di Jayapura, Papua, Kamis (29/8) lalu. (Cleine/AFP)</figcaption>
</figure> Ketua Eksekutif United Liberation Movement For Wets Papua (ULMWP) Benny Wenda. (dok ULMWP For Cepos)  Ketua Eksekutif United Liberation Movement For Wets Papua (ULMWP) Benny Wenda menegasakan Perjuangan Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesis, (NKRI) ialah dengan jalan damai tanpa anarkis dan kekerasan. Untuk itu, Benny menilai jika terjadi anarkis pada demostrasitrasi di Kota Jayapura (29/8) lalu adalah skenario Negara Indonesia untuk mengacaukan perjuanganya yang selama ini damai.  Wenda menegaskan tuntutan rakyat Papua adalah referendum dengan perjuangan secara damai maka yang menciptakan melisi barisan nusantara dan barisan merah putih merupakan bentukan Indonesia sendiri untuk bentrok dengan orang Papua. “Jakarta tidak bisa menuduh saya sebagai aktor di belakang, apa yang terjadi di Papua dan Surabaya Jakarta dan lainya, itu spotannitas karena Indonesia menuduh dan mengkategorikam Bangsa Papua sebagai bangasa Monyet, anjing dan binatang lainya, dan meminta orang Papua harus pulang ke Papua. Ini yang membuat Orang Papua secara secara spontan turun ke jalan,” jelas Benny seperti dilansir Cendrawasih Pos (Jawa Pos Group), Jumat (5/9).  Dirinya menilai, rakyat Papua ingin keluar secara damai dan Indonesia tidak menginginkan hal ini, karena cara secara damai sampai saat ini telah sudah banyak mendapat simpati dunia, maka dirinya menilain Indonesia membuat skenario untuk melakukan tindakan anarkis yang memihak ke Indonesia dan menyalahkan orang Papua.  ”Contohnya pada demo yang dilakukan hari pertama berlangsung damai dan aman dan gubernur juga hadir, tapi pada demo kedua kejadian anarkis karena Indonesia tahu reputasi Indonesia di dunia internasional sudah hancur sehingga mereka harus buat skenario-skenario sehingga perjuangan bangsa Papua secara damai mereka berusaha mengacaukan dengan dikategori separatis, anarkis dan pengacau,” katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Mahasiswa-Papua-Tuntut-Referendum-Dery-Ridwansah-1-e1567067781688.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ratusan pemuda dan mahasiswa asal Papua menggelar aksi demonstrasi di sekitar Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). Aksi unjuk rasa tersebut mengusung tema "Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri untuk Mengakhiri Rasisme dan Penjajahan di West Papua. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Kata Wenda yang berdomisili di ingris itu, bahwa Badan Kesekutif Mahasiswa (BEM) bersama rakyat Papua pada rombongan pertama selalu berjalan aman, rombongan kedua juga aman, tetapi rombongan pendemo ketiga dan keempat berlangsung brutal. ini ada apa?.  “Semua berkumpul di Kantor Gubernur aman tapi ada kelompok nusantara dan barisan merah putih mengurung pendemo sehingga mereka tidak bisa pulang, maka aksi anarkis ini di belakanganya ada aktornya itu siapa, karena pendemo juga disusupi dan masyarakat nusantaea juga disusupi, jadi aktor sebenarnya adalah Wiranto dan TNI, karena orang Papua tidak perna musuh dangan pendatang di Papua bahkan ada perang suku pun orang Papua tidak perna berperang melawan mereka” paparnya.  Dikatakan, tuntutun ULMWP itu perjuangan damai karena sebelum Indonesia datang, Papua sudah berada dalam keadaan damai, Tapi sejak Indonesia datang tahun 1963 mulai dilakukan operasi Trikora disitulah mulai kekuatan militer sampai saat ini karena 5000 masyarakat Papua di bunuh ” ujar Wenda mengenang Pelangran HAM yang hingga kini tidak ada penegakan hukum.  Ia menegaskan Indonesia tidak bisa bergerak dengan cara lama seperti ini karena di era teknologi dan mata dunia yang semakin bersimpati bersama Papua, maka berilah kebebasam kepada masyarakat Papua “Saya tetap siap berdiri secara damai untuk papua, sehingga indonesia tidak perlu ragu lagi untuk kembalikan hak kedaulatan bangsa Papua dan menetukan nasip sendiri supayah indonesia akan kerja sama bersebelahan, dan saya sampaikan bahwa selama ini rakayat papua hidup aman dengan pendatang maka yang mengacaukan adalah Indonedia sendiri, tapi secara politik saya bertangung jawab untuk pengambil alihan Papua barat maka segala tuduan itu tidak benar kami berjuang secara damai,” katanya.

Kapolri Sebut Dalang Kerusuhan Papua: Mereka Mengejar Rapat Komisi HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/komisi-ham-pbb-larangan-burka-di-perancis-langgar-ham_m_.jpg" alt="Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam putusannya hari Selasa (23/10), menyatakan bahwa UU Perancis yang melarang burka di muka umum melanggar hak kebebasan beragama" width="100%">
<figcaption>Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam putusannya hari Selasa (23/10), menyatakan bahwa UU Perancis yang melarang burka di muka umum melanggar hak kebebasan beragama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perancis tahun 2010 memberlakukan UU pelarangan burka atau nikab di tempat umum. Komisi HAM PBB menyebut UU itu tidak proporsional dan melanggar HAM. dan kebebasan beragama. Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam putusannya hari Selasa (23/10),&nbsp; menyatakan bahwa UU Perancis yang melarang burka di muka umum melanggar hak kebebasan beragama para perempuan Muslim. UU itu disebut "secara&nbsp; tidak proporsional" menargetkan minoritas perempuan Muslim yang menggunakan Burka. Komisi juga menyatakan, Paris tidak cukup menjelaskan mengapa larangan itu diperlukan. Ini adalah pertama kalinya PBB mengambil keputusan soal larangan burka dan nikab. UU serupa ada di beberapa negara Eropa lain seperti termasuk Austria, Belgia, Denmark dan Belanda. Badan PBB itu menyatakan prihatin dengan dua kasus yang dipaparkan perempuan Perancis yang didenda karena mengenakan nikab, pakaian penutup seluruh tubuh kecuali bagian mata. Menurut Komisi HAM PBB, larangan itu melanggar kebebasan beragama para perempuan Muslim yang mengenakan pakaian seperti itu. Komisi HAM juga menyebutkan, larangan di Perancis terlalu "pukul rata" dan bahwa para pejabat Perancis tidak cukup menjelaskan mengapa perlu melarang pakaian seperti itu. Meskipun larangan di Perancis dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari paksaan memakai nikab, undang-undang itu juga memiliki efek sebaliknya, kata Komisi HAM PBB, yaitu dengan "membatasi mereka keluar dari rumah mereka, menghalangi akses mereka ke layanan publik" dan memarjinalkan mereka. Komisi mendesak pemerintah Perancis untuk meninjau lagi UU tersebut dan membayar kompensasi kepada perempuan yang sudah terkena sanksi. Panel PBB yang terdiri dari 18 ahli hak asasi manusia itu menekankan, keputusan mereka tidak dimaksudkan sebagai tantangan terhadap konstitusi sekuler di Perancis. "Keputusan itu tidak ditujukan pada gagasan sekularitas, juga bukan merupakan pengesahan cara berpakaian yang banyak anggota komisi, termasuk saya sendiri, menganggapnya sebagai bentuk penindasan perempuan," kata ketua Komisi Yuval Shany. Perancis tahun 2010 memberlakukan UU yang melarang orang mengenakan "segala macam pakaian yang dimaksudkan untuk menutupi wajah" di depan umum. Mereka yang melanggar larangan tersebut bisa terkena sanksi denda sebesar150 Euro. Putusan Komisi HAM PBB bertentangan dengan putusan Pengadilan Eropa Hak Asasi Manusia (ECHR) dari tahun 2014, yang menguatkan UU di Perancis dan menolak argumen bahwa UU itu melanggar kebebasan beragama. Pemerintah Perancis sekarang diberi waktu 180 hari untuk melaporkan kembali kepada Komisi HAM PBB tentang tindakan apa yang telah diambil. Meskipun Perancis wajib mengikuti putusan Komisi PBB, namun badan internasional itu tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan keputusan mereka.

Komisi HAM PBB: Larangan Burka di Perancis Langgar HAM

komisi ham

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisi ham

Berita Terkini

Kapolri Sebut Dalang Kerusuhan Papua: Mereka Mengejar Rapat Komisi HAM

Komisi HAM PBB: Larangan Burka di Perancis Langgar HAM

Download Aplikasi JawaPos.com