<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/06/HAJI-02-1478652911.jpg" alt="Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Publik sempat digegerkan dengan sejumlah nama produk berkonotasi negatif tetapi mendapat sertifikat halal. Sorotan itu direspons langsung oleh sejumlah pemangku kepentingan. Yakni, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk Halal. Ketiga institusi itu menggelar pertemuan dan menyepakati solusi terhadap 151 produk bersertifikat halal yang penamaannya bermasalah. Adapun beberapa produk dengan nama berkonotasi negatif dan bersertifikat halal itu adalah "tuyul", "tuak", "beer", dan "wine". Pertemuan itu berlangsung di Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel) pada Selasa (8/10). "Kami mengadakan pertemuan konsolidasi dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Komite Fatwa Produk Halal. Konsolidasi itu untuk mengidentifikasi nama-nama produk yang disinyalir menyangkut penamaan-penamaan produk yang berkonotasi dan tidak diperbolehkan di dalam Fatwa MUI," kata Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham di Serpong, Selasa (8/10). Dalam konsolidasi itu diperoleh data bahwa 5.314.453 produk telah bersertifikat halal. Di dalamnya terdapat 151 produk dengan nama bermasalah. Persentasenya 0,003 persen. "Artinya, alhamdulillah kita cukup proper. Namun demikian, dari 151 itu kita identifikasi temuannya ada dua, yang dikecualikan berjumlah 30 dan tidak dikecualikan berjumlah 121," lanjut Aqil. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/WhatsApp-Image-2024-10-09-at-111818-1028804809.jpeg" alt="Pertemuan BPJPH, MUI, dan Komite Fatwa soal nama produk berkonotasi negatif tetapi mendapat sertifikat halal. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Pertemuan BPJPH, MUI, dan Komite Fatwa soal nama produk berkonotasi negatif tetapi mendapat sertifikat halal. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh mengatakan, merujuk Fatwa MUI nomor 44 tahun 2020, terdapat dua kondisi terkait penamaan produk. Pertama, sesuai dengan fatwa ada pengecualian terkait dengan penggunaan nama, bentuk, dan atau kemasan yang diatur di dalam fatwa nomor 44 tahun 2020. Misalnya, yang secara 'urf atau kebiasaan di tengah masyarakat dikenal sesuatu yang biasa atau tidak terasosiasi dengan sesuatu yang haram, misalnya bir pletok, dikenal sebagai jenis minuman tradisional yang halal, suci, dan tidak terasosiasi dengan pengertian bir yang mengandung alkohol. Tidak semua jenis kata 'wine' itu kemudian terlarang. Misalnya, 'red wine' yang merujuk kepada jenis warna yang secara empirik digunakan di tengah masyarakat. Ini penting untuk dipahami secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di publik. "Yang kedua, yang secara substansi memang tidak sejalan dengan fatwa. Karena itu, kita komitmen untuk melakukan perbaikan dan juga meminta pelaku usaha melakukan perbaikan dan perubahan sesuai dengan standar fatwa," ujar Niam. Mengenai mekanisme perbaikan penamaan produk tersebut, telah didiskusikan ada jalan afirmatif untuk melakukan proses perbaikan untuk kepentingan penyesuaian dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga, standar fatwa yang menjadi acuan di dalam proses penetapan fatwa halal. "Dengan demikian, konsolidasi ini akan semakin mengakselerasi proses penyelenggaraan sertifikasi halal dan dedikasi ini untuk kepentingan publik, kepentingan jaminan perlindungan halal, dan juga kepentingan ketepatan secara syar'i," imbuhnya. Ketua Ketua Komite Fatwa Produk Halal Zulfa Mustofa mengatakan, masyarakat tidak perlu ragu terhadap sistem jaminan produk halal (SJPH) serta sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH yang diterbitkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa (MUI) maupun Komite Fatwa Produk Halal. "Karena pada dasarnya kami menggunakan acuan yang sama, standar fatwa yang sama, kemudian juga melalui proses audit yang sama, walaupun memang di produk reguler mungkin sedikit lebih rumit," jelas Zulfa. "Oleh karenanya, pada hal-hal yang tadi sudah disepakati, ada yang dikecualikan, maupun ada yang tidak dikecualikan, akan ada mekanisme yang kita lalui bersama. Ada proses perbaikan dan juga ada proses afirmasi kepada mereka," katanya. "Masyarakat harus memiliki kepercayaan kepada Sistem Jaminan Produk Halal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga yang fatwanya dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal," tegas Zulfa. Seperti diketahui, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, sertifikasi halal dilakukan pelaku usaha melalui dua skema. Pertama, skema reguler. Yaitu, prosesnya diawali dengan pengajuan sertifikasi halal melalui Sihalal BPJPH. Lantas pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang dilakukan oleh auditor halal. Hasil audit itu kemudian disidangkan pada sidang fatwa oleh Komisi Fatwa MUI. Hasil sidang berupa ketetapan kehalalan produk kemudian menjadi dasar BPJPH menerbitkan sertifikat halal by system secara digital. Kedua, sertifikasi halal dengan skema self declare atau pernyataan pelaku usaha. Skema ini diawali dengan pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha mikro dan kecil (yang produknya dipastikan berbahan halal dan diproses sederhana) melalui akun Sihalal. Kemudian, Pendamping Proses Produk Halal (P3H) melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memastikan kehalalan baik bahan maupun proses produksi. Hasil pendampingan selanjutnya disidangkan pada sidang fatwa oleh Komite Fatwa Produk Halal, yang hasil ketetapan kehalalan produknya menjadi dasar diterbitkan sertifikat halal secara digital oleh BPJPH melalui&nbsp;Sihalal.

Publik sempat digegerkan dengan sejumlah nama produk berkonotasi negatif tetapi mendapat sertifikat halal.

Penjelasan BPJPH soal Produk Bersertifikat Halal, tapi Nama Produknya Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1659699142159.jpg" alt="Ilustrasi pinjaman online." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pinjaman online.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menghalalkan paylater dengan beberapa syarat. Yang pertama, bila digunakan tanpa bunga.  Artinya, akad qard atau utang piutang digunakan dengan administrasi yang rasional. Sehingga hal itu diperbolehkan.  ”Maksud administrasi yang rasional adalah dalam qard maudhu’-nya adalah menolong sehingga jika ada biaya administrasi tidak masalah,” tegas Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur KH Sholihin Hasan, Jumat (5/8).  Selain itu, sistem paylater diperbolehkan bila digunakan dengan menggunakan akad jual beli langsung kepada penyedia paylater. Meski pengguna bisa membayarkan secara kredit dan harga lebih mahal, hal itu diperbolehkan.  ”Sehingga jika akadnya sesuai dengan prinsip syariah boleh, namun jika tidak sesuai maka haram,” terang KH Sholihin Hasan.  Oleh karena itu, Fatwa MUI Jawa Timur memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mendorong pelaku usaha digital dengan sistem paylater agar menerapkan prinsip syariah dan berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional MUI.  ”Kami juga meminta kepada pelaku usaha untuk menerapkan prinsip syariah dalam implementasi sistem paylater. Dan kami meminta masyarakat untuk bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan sistem paylater agar tidak terjebak pada pola hidup boros, tidak terjebak pada praktek riba dan tidak menyalahi prinsipprinsip syariah,” tegas KH Sholihin Hasan.  Sementara itu, Ketua Fatwa MUI Jatim KH Ma'ruf Khozin menjelaskan, paylater diharamkan karena beberapa hal. Pertama, karena mencantumkan bunga sekitar 2 persen. Denda senilai 1 persen bila ada keterlambatan pembayaran pun juga diharamkan. Hal tersebut, kata KH Ma'ruf Khozin, tidak benar secara agama.  ”Cara seperti itu secara fikih tidak dibenarkan,” tutur KH Ma'ruf Khozin.  Sistem paylater juga disebut membebani pengguna. Alasannya, pengguna layanan paylater harus membayar uang lebih banyak dari yang dipinjamkan.  Layanan paylater, lanjut dia, mengandung unsur ziyadah. Artinya, ada uang tambahan yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit paylater kepada konsumen.

MUI Sebut Paylater Boleh Bila Tak Pakai Bunga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-20210322-WA0027.jpg" alt="Ketua Fatwa MUI Jatim KH Maruf Khozin memaparkan hasil diskusi dan musyawarah. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Fatwa MUI Jatim KH Maruf Khozin memaparkan hasil diskusi dan musyawarah. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim KH Maruf Khozin menyatakan vaksin AstraZeneca halal untuk digunakan umat Islam. Hal itu ditegaskan setelah mempertimbangkan berbagai data dan penjelasan dari para pakar.  ”Ada yang menyatakan tripsin itu menggunakan benda yang diharamkan. Tapi menurut pakar yang lain dinyatakan tidak ada. Hanya untuk membiakkan saja,” tutur KH Maruf Khozin di kantor MUI Jatim, Jalan Dharmahusada, Surabaya, pada Senin (22/3).  Dia menegaskan vaksin AstraZeneca halal digunakan. Menurut dia, kalangan fikih Islam bisa menemukan satu titik dari berbagai pendapat ulama dan pakar soal masalah tersebut.  ”Bagi kami di kalangan fikih Islam, hal itu bisa ditemukan dalam satu titik sudut pandang, ketika ada benda haram kemudian mengalami status yang lain, sudah menjadi suci dan dihalalkan,” tutur KH Maruf Khozin.  Meski demikian, dia mengakui, di kalangan MUI Pusat masih memegang pedoman bahwa barang yang bersentuhan dengan benda najis, masih dikategorikan sebagai hal najis. Pendapat itu juga termaktub dalam pendapat ulama kalangan mazhab Syafiiah.  ”Sementara kawan-kawan mazhab Hanafi, andaikan meskipun terjadi persentuhan, tapi karena beralih fungsi sudah berganti. Contohnya anggur menjadi khamer miras, kemudian menjadi cuka. Ini awalnya suci, jadi najis, jadi suci lagi,” terang KH Maruf Khozin.  Sehingga, MUI Jatim membuat analogi bahwa awalnya virus itu adalah barang suci, kemudian ada tripsin, lalu tercampur dengan benda najis, setelah itu diangkat menjadi vaksin. ”Maka sudah menjadi halal lagi, menjadi suci lagi. Kita tidak perlu ragu akan hal itu,” papar KH Maruf Khozin.  Meski berbeda pendapat, Maruf menegaskan, tetap sejalan dengan MUI pusat bahwa vaksin AstraZeneca dihalalkan.  ” MUI Pusat, boleh dan halal karena darurat. Kalau MUI Jatim, boleh karena tidak ada najis. Sama seperti vaksin miningitis ketika haji dan umrah, kita tidak pernah mempermasalahkan itu, kita menerima itu. Kita tetap menjalani ibadah haji umrah padahal ketika kita ke Mekkah daruratnya tidak sama ketika darurat masa pandemi,” ujar KH Maruf Khozin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yyCCfGAxOCQ

Vaksin AstraZeneca Halal, MUI Pusat dan Jatim Ada Beda Pendapat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/mui-bentuk-tim-khusus-kaji-aliran-kepercayaan-masuk-kolom-agama-ktp_m_167534.jpeg" alt="Ilustrasi: MUI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: MUI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - RUU KUHP hingga kini masih kontroversi. Meski begitu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi tentang perzinaan ikut diatur dalam RUU KUHP tersebut.  Komisi Hukum MUI Ikhsan Abdullah mengatakan, sejumlah usulan dari MUI telah diakomodasi oleh DPR. Sudah ada yang dimasukkan ke dalam revisi KUHP.  Menurut Ikhsan Abdullah, MUI khawatir jika hal menyangkut perzinaan tak diatur maka akan dianggap sebagai hal yang biasa. Bahkan menjadi tradisi di kalangan masyarakat.  "Kalau dibiarkan, masyarakat jadi tradisi. Menjadi hal-hal yang diterima. Bahaya kan? Enggak sesuai dengan budaya mana pun, termasuk adat atau pun agama kita apakah muslim, Hindu, Budha, Kristen, semua melarang itu," Ikhsan Abdullah saat dikonfirmasi, Minggu (21/9).  MUI merespons sejumlah pihak yang menolak revisi ini karena dianggap multitafsir dan menyangkut hal privat. Ikhsan mengatakan, perbuatan zina dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat. Pemerintah harus ikut andil dalam fenomena tersebut.  "Urusan moral itu bukan hanya urusan pribadi tapi urusan moral negara, urusan pemerintah. Hukum negara harus hadir dan di dalam semua nilai-nilai apa pun harus terkandung di dalamnya," terangnya.  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly pada Jumat (30/9) mengklarifikasi sejumlah pasal kontroversial terkait RUU KUHP. Salah satunya Pasal 417 tentang perzinaan.  Menurut Yasonna perbuatan zina dan kumpul kebo (kohabitasi) yang diatur dalam RUU KUHP hanya dapat diadukan oleh orang yang terkena dampak dua perbuatan tersebut.  "Mengenai perzinaan yaitu persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri merupakan delik aduan yang hanya bisa dilakukan oleh suami atau istri atau orang tua atau anak jadi pengaduannya dibatasi oleh orang-orang yang paling terkena dampak," kata Yasonna di gedung Kemenkumham Jakarta, Jumat (20/9).  Dalam draf revisi KUHP pasal 417 ayat (1) disebutkan, "Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau isterinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II. Sedangkan ayat (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anaknya.  "Tidak ada keharusan pengaduan harus diikuti gugatan perceraian karena perzinaan ini dalam konteks dan nilai-nilai masyarakat Indonesia, bukan masyarakat kota besar," tambah Yasonna.  Sedangkan mengenai kumpul kebo diatur dalam pasal 419 ayat (1), Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.  Ayat (2), Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anaknya.  "Untuk kohabitasi merupakan delik aduan dan yang berhak mengadu dibatasi hanya oleh suami atau istri, anak, dan orang tua. Dapat juga dilakukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lain sepanjang mendapatkan persetujuan tertulis dari suami/istri, anak, dan orang tua serta pengaduan dapat ditarik. Itu hukumannya enam bulan, jadi tidak bisa langsung ditahan, enam bulan atau denda," ucap Yasonna.  Zina dan kumpul kebo ikut diatur karena menurut Yasonna bila tidak diatur maka pemerintah dapat dipersepsikan menyetujui perzinaan.  "Kecuali kita mau mengatakan di sini, nanti kalau kita tidak atur dikatakan lagi, pemerintah atau Menkumham menyetujui perzinaan, kalau itu lebih berat buat saya. Jadi jangan diputar balik," tukas Yasonna.

MUI Sepakat Soal Perzinaan Diatur dalam RUU KUHP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/soal-fatwa-golput-kubu-01-maklumi-sikap-mui_m_.jpg" alt="Sekjen PPP, Arsul Sani memaklumi sikap MUI soal Fatwa Golput." width="100%">
<figcaption>Sekjen PPP, Arsul Sani memaklumi sikap MUI soal Fatwa Golput.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini kembali memberikan peringatan kepada publik agar senantiasa menyalurkan hak pilihnya di pemilu 2019. MUI bahkan mengharamkan golput dalam fatwanya. Menanggapi itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani memakluminya. "Saya terus terang ini bukan setuju atau tidak setuju, saya bisa menerima pandangan seperti ini," ujarnya di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (26/3). Arsul menerangkan, dalam hukum tata negara berbasis islam, membangun pemerintahan memiliki hukum fardu kifayah, atau wajib bagi masyarakat banyak. Sementara itu menyalurkan pilihan merupakan bentuk partisipasi membangun sebuah negara. "Dalam konteks pemilu, menurut saya haramnya itu kalau ini (golput) dijadikan seruan gerakan dan akan meluas mengakibatkan siapapun yang terpilih memimpin pemerintahan menjadi, dalam tanda kutip kurang legitimate," imbuhnya. Lebih lanjut, Sekjen PPP itu mengatakan, golput yang dimaksud oleh MUI yaitu bagi orang-orang yang dengan sengaja tidak mau memilih, padahal dia tidak berhalangan. Sementara itu, bagi yang mendapat hambatan maka bisa dimaklumi jika golput. "Yang disebut golput dalam fatwanya ini yaitu saya punya hak pilih, saya tidak memiliki kesulitan menyalurkan hak pilihan karena saya terdaftar di DPT, atau tidak di DPT tapi saya punya e-KTP kemudian dibuat kemudahan pakai e-KTP saja sudah bisa (nyoblos)," kata Arsul. "(Kalau berhalangan) misalnya sakit, kemudian watu pemilu ada hujan badai kalau dia melaksanakan itu membahayakan jiwanya. Itu baru (dimaklumi kalai golput)," tandasnya.

Soal Fatwa Golput, Kubu 01 Maklumi Sikap MUI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tanggung-jawab-syari-wujudkan-kesehatan-masyarakat_m_.jpg" alt="Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin MR kepada siswa SD di Batam." width="100%">
<figcaption>Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin MR kepada siswa SD di Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Islam mendorong umatnya untuk mempraktikkan hidup sehat. Menjaga kesehatan, baik kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat (public health). Banyak perintah dalam Alquran yang ditujukan kepada manusia agar menjaga kesehatan dan mencegah terkena bahaya/penyakit. Demi melangsungkan kehidupan. Perintah-perintah tersebut kemudian dikodifikasi para ulama menjadi kaidah ushul fiqh yang berbunyi "mencegah lebih utama daripada mengobati", "darurat membolehkan hal-hal yang dilarang", dan "perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna, maka perbuatan tersebut <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/09/2018/imunisasi-mr-rendah-campak-rubela-ancam-anak-anak-aceh" target="_blank">hukumnya wajib</a>". Artinya, jika menjaga kesehatan adalah perintah wajib, sarana untuk menyelenggarakan kesehatan adalah sebuah kewajiban juga. Dari konstruksi berpikir tersebut, ikhtiar manusia menjaga kesehatan dan mencegah sakit adalah keharusan yang tidak perlu diragukan lagi. Upaya untuk mendapatkan kehidupan yang baik menjadi perintah dalam agama agar manusia mampu mengoptimalkan ibadah vertikal (hablum minallah) dan interaksi sosial (hablum minannaas). Islam tidak asing dengan perlindungan kesehatan manusia melalui cara meningkatkan kekebalan tubuh. Dalam Alquran disebutkan, "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan..." (QS Al Baqarah: 233). Perintah menyusui anak dengan ASI sejatinya adalah upaya pemenuhan gizi sekaligus pencegahan penyakit karena di dalamnya ada zat-zat yang dibutuhkan anak untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan, ancaman terhadap kesehatan manusia pun semakin beragam. Salah satu ancaman yang membahayakan kehidupan manusia adalah penyakit measles-rubella (MR, campak dan rubela). Penyakit yang lebih dikenal sebagai campak Jerman itu diidap ribuan anak di berbagai daerah di Indonesia. Menurut catatan Kementerian Kesehatan, dari 2010 hingga 2015 diperkirakan terdapat 23.164 kasus campak dan 30.463 kasus rubela. Angka tersebut dipastikan lebih rendah daripada jumlah sebenarnya di lapangan karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Penyebabnya, pelayanan kesehatan swasta yang masih rendah dalam hal kelengkapan laporan surveilans dan perilaku orang tua yang menolak vaksin MR. Tingginya angka penderita tersebut membuat pemerintah menerapkan status kejadian luar biasa (KLB) di beberapa tempat di tanah air. Problem menghadapi ancaman itu bukan hanya tingginya angka penderita, tapi juga belum memadainya upaya pencegahan melalui imunisasi. Setidaknya ada dua masalah yang dihadapi. Pertama, ada penolakan sebagian masyarakat terhadap imunisasi sebagai mekanisme pencegahan terhadap penyakit. Kedua, belum ada kesadaran utuh bagi pemangku kebijakan dalam upaya jaminan kehalalan terhadap vaksin untuk imunisasi. Terhadap masalah yang pertama, pada 2016 MUI secara khusus menetapkan fatwa tentang <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/13/09/2018/petugas-imunisasi-mr-diintimidasi-32-juta-anak-belum-divaksin" target="_blank">imunisasi</a>. Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Diktum fatwa berikutnya menjelaskan, penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram. Akan tetapi, fatwa itu memberikan aturan khusus, sebagaimana disebutkan dalam diktum ketiga, imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan, kecuali: a. digunakan pada kondisi darurat atau al hajat; b. belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan c. adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Untuk pelaksanaan imunisasi MR, dari hasil pengkajian, penelitian, dan pendalaman yang dilakukan Komisi Fatwa MUI diperoleh informasi bahwa vaksin MR yang halal dan tidak mengandung barang-barang haram belum tersedia di Indonesia untuk saat ini. Syarat kompetensi dan kredibilitas sangat ditekankan Komisi Fatwa MUI. Kompetensi terkait dengan keahlian dan profesionalitas sehingga informasinya diyakini validitasnya. Kredibilitas terkait dengan aspek moral sehingga informasinya layak diterima. Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2016 dan Nomor 33 Tahun 2018 menegaskan bahwa vaksin yang menggunakan babi dalam proses produksinya adalah haram. Namun, dengan kondisi kedaruratan, hukum tersebut menjadi mubah dengan catatan tiga hal penting: (1) kondisi keterpaksaan (dharurat syar'iyyah), (2) belum ditemukan vaksin MR yang suci dan halal, (3) ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal. Dalam fatwa tersebut pun ada rekomendasi kepada pemerintah dan produsen vaksin untuk wajib menyediakan vaksin halal. Fatwa yang dikeluarkan itu sudah melalui proses pendalaman dan diskusi internal yang mendalam atas problematika yang dihadapi umat. MUI memiliki kewajiban karena fungsinya sebagai penjaga umat (himayatul ummah). *) Sekretaris Komisi Fatwa MUI

Tanggung Jawab Syari Wujudkan Kesehatan Masyarakat

komisi fatwa mui

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisi fatwa mui