<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/es-krim-disegel-3487248559.jpg" alt="Terbukti mengandung alkohol, Satpol PP Kota Surabaya masih menyegel gerai es krim di mal kawasan Surabaya Barat. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Terbukti mengandung alkohol, Satpol PP Kota Surabaya masih menyegel gerai es krim di mal kawasan Surabaya Barat. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi&rsquo;i menyoroti kasus gerai es krim beralkohol yang sempat viral beberapa waktu lalu. Kini, gerai itu kembali beroperasi setelah membayar denda tipiring Rp 300 Ribu. "Kita apresiasi langkah cepat Satpol PP, tetapi putusan pengadilan hanya Rp 300.000 ini mengecewakan. Padahal pelanggaran ini berpotensi membahayakan anak-anak jika tidak diawasi,&rdquo; tutur Imam di Surabaya, Rabu (23/4). Padahal, merujuk Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perindustrian dan Perdagangan, pelanggaran ini dapat dikenai sanksi lebih tegas, yakni pidana maksimal 3 bulan penjara atau denda maksimal Rp 50 juta. &ldquo;Ini soal tanggung jawab moral. Jangan sampai hukum terlihat lunak terhadap pelanggaran yang menyangkut keselamatan publik. Kami tidak ingin ini dianggap enteng," jelasnya. Politikus Partai Nasdem itu lantas menyoroti peran manajemen pusat perbelanjaan di Surabaya Barat dalam kasus ini. Sebagai penyedia tempat, Imam menyebut manajemen mal seharusnya ikut bertanggung jawab. &ldquo;Kalau ada pelanggaran di rumah kita, masa kita tidak tahu-menahu? Pihak mal juga harus dipanggil dan dimintai keterangan. Mereka tidak bisa lepas tangan (atas kasus gerai yang menjajakan es krim beralkohol),&rdquo; terangnya. Begitu pula Pemkot Surabaya. Imam berharap Pemkot dapat bersikap tegas dan tidak pandang bulu untuk menegakkan aturan di Kota Pahlawan. &ldquo;Kita tidak ingin pemerintah hanya tegas ke pelaku kecil, tapi ketika melibatkan pihak besar malah takut. Siapa pun yang melanggar, besar atau kecil, harus diproses sama rata. Jangan sampai kita lengah," seru Imam. Sebelumnya, Satpol PP Kota Surabaya menyegel gerai es krim beralkohol di pusat perbelanjaan kawasan Surabaya Barat pada Sabtu malam (5/4). Dalam kegiatan tersebut, dua box dan enam kap es krim diamankan. Kemudian pada Selasa (8/4), sampel es krim diserahkan ke BPOM Kota Surabaya. Langkah ini merupakan tindak lanjut Pemkot atas beredarnya video ulasan seorang influencer @mamari***. Dalam video singkatnya, Ia mendatangi gerai dan menanyakan es krim varian Jack Daniel's dengan kadar alkohol 40 persen. Tidak hanya varian Jack Daniel's, gerai es krim tersebut juga menjajakan varian lain, seperti vodka, wine, dan rum. Hasil uji laboratorium dari BPOM menunjukkan bahwa es krim yang dijajakan oleh gerai tersebut positif mengandung alkohol 3,35 persen. Namun kini, segel dari Satpol PP telah dibuka dan gerai yang bersangkutan diperbolehkan buka lagi. &ldquo;Kami sudah melakukan penghentian sementara dan penyegelan. Tetapi karena ini sifatnya administratif dan tipiring, maka segel dibuka kembali setelah proses persidangan,&rdquo; tukas Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Kota Surabaya, Agnis Juistityas.&nbsp;

Kasus gerai es krim beralkohol di Surabaya kembali mencuat setelah membayar denda tipiring Rp 300 ribu, Dewan soroti sanksi yang ringan.

Gerai Es Krim Beralkohol Viral di Surabaya Barat Buka Lagi, Komisi D DPRD Surabaya Pertanyakan Peran Manajemen Mal dan Denda Rp 300 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Polpem-ilustrasi-PTM-terbatas-smp-1-surabaya-alfian-rizal_5-1.jpg" alt="PTM di SMPN 1 Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>PTM di SMPN 1 Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menjelang pemberian beasiswa bagi siswa SMA/SMK di Surabaya, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah mengusulkan pembentukan call center. Usul itu diberikan kepada Pemkot Surabaya sebagai persiapan.  Call center itu, menurut Khusnul, sangat penting, selain masalah sinkronisasi data MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya. ”Tujuan dibentuknya call center ini adalah, agar pelajar dari kalangan MBR yang belum menerima beasiswa bisa melapor ke call center tersebut,” ujar Khusnul Khotimah, politikus PDI Perjuangan itu pada Rabu (20/10).  Dia berharap tidak ada pelajar yang putus sekolah karena tak mampu membayar. Khusnul Khotimah mendukung penuh langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang ingin memberikan beasiswa untuk pelajar SMA/SMK pada 2022, sesuai dengan janji kampanye.  Pemberian beasiswa itu, lanjut Khusnul terus dimatangkan Pemkot Surabaya. ”Yang terbaru adalah pertemuan antara Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dengan Eri di Balai Kota Surabaya, Senin (18/10),” papar Khusnul Khotimah.  Pertemuan itu membahas soal sinkronisasi data pelajar dari keluarga MBR. Menurut Khusnul, pemkot dan pemprov saling sinergi untuk kesuksesan program beasiswa bagi pelajar SMA/SMK.  ”Karena muaranya sama, yakni meningkatkan SDM Surabaya dan Jawa Timur,” ungkap Khusnul Khotimah.  Sebelumnya, Pemkot Surabaya menyiapkan anggaran senilai Rp 47 miliar pada APBD 2022, untuk beasiswa SMA/SMK. ”Pemkot Surabaya sebelumnya telah memberikan beasiswa CSR bagi siswa SMP. Tentu beasiswa ini melengkapi fasilitas pendidikan di Surabaya,” terang Khusnul Khotimah.  Besaran program beasiswa CSR bagi pelajar SMP pada 2021 meningkat 300 persen atau sekitar Rp 12,513 miliar dari tahun sebelumnya Rp 4,057 miliar.

Dewan Usulkan Bentuk Call Center Persiapan Beasiswa SMA/SMK Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG-20210912-WA0006.jpg" alt="Khusnul Khotimah (tengah) meninjau pelaksanaan tes CPNS dan PPPK. DPRD Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Khusnul Khotimah (tengah) meninjau pelaksanaan tes CPNS dan PPPK. DPRD Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah turun langsung membantu peserta tes CPNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Dari catatannya, sebanyak 2.083 peserta diwajibkan untuk tes swab antigen.  ’’Setiap peserta tes CPNS dan PPPK diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan tes antigen pada H-1 sebelum pelaksanaan tes. Rencananya, tes diselenggarakan mulai 13 hingga 17 September,’’ ujar Khusnul Khotimah pada Senin (13/9).  Bantuan tes antigen itu , lanjut Khusnul, dibutuhkan para peserta tes. Dia membantu peserta untuk swab pada tes, Jumat (10/9).  Oleh karena itu, Khusnul meminta Pemkot Surabaya dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, untuk membantu  secara gratis. Pemkot Surabaya harus hadir membantu mereka. Apalagi mereka juga bagian dari warga Surabaya yang tengah berusaha mencari pekerjaan dan status kerja yang lebih baik.  ’’Mungkin teknis tes swab antigen bisa dilakukan di puskesmas terdekat, serta memberikan surat keterangan hasil pemeriksaan swab antigen tersebut secepatnya,’’ ujar Khusnul Khotimah yang juga alumnus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Uinsa) itu.  Menurut Khusnul, sebelumnya Pengurus Koordinator Daerah Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Surabaya, juga telah mengirim surat permohonan fasilitas tes swab antigen untuk peserta seleksi guru pegawai PPPK 2021 kepada Kepala Dinkes Surabaya. Surat permohonan tersebut telah dikirim pada 9 September.  Dalam surat itu, pengurus FHK2I memohon kepada kepala Dinkes Surabaya untuk memfasilitasi tes antigen dan vaksin Covid-19, sebagaimana persyaratan mengikuti tes PPPK 2021. Syarat terebut tertuang dalam Surat Kementerian Kesehatan Nomor SR.04.01/II/2309/2021 pada 6 September 2021.  ’’Sebagai wakil rakyat di Komisi D DPRD Surabaya, saya minta Pemkot Surabaya melalui dinkes untuk membantu mereka. Pemerintah harus hadir membantu mereka. Harapan saya semoga semua selurus peserta tes PPPK dan CPNS bisa lolos dan diterima,’’ tutur Khusnul Khotimah.  Dalam tinjauannya, Khusnul memastikan peserta tes CPNS dan PPPK mematuhi protokol kesehatan (prokes) selama pelaksanaan tes. Meski mereka sudah dinyatakan negatif berdasar tes antigen, tapi harus tetap melaksanakan prokes.  ’’Pelaksanaan tes CPNS dan PPPK ini yang melakukan adalah pemerintah pusat. Semoga pelaksanaan tes PPPK dan CPNS berjalan lancar dan tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19,’’ ucap Khusnul Khotimah.

Komisi D DPRD Surabaya Dampingi Peserta Tes CPNS dan PPPK Swab Antigen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/DEWAN-KOMISI-D.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Petugas pemulasaraan jenazah mendapatkan perhatian lebih dari para anggota Komisi D DPRD Surabaya. Selain memberikan bantuan, mereka juga berdiskusi dengan orang-orang yang bertugas di sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keputih, Surabaya, itu.  Dalam satu hari, masih ada belasan jenazah yang harus diurus di TPU Keputih. Petugas harus memandikan sampai memakamkan jenazah. Termasuk yang dikremasi di krematorium. Tidak jarang, para petugas kehabisan alat pelindung diri (APD) karena pengirimannya terlambat. ’’Stoknya ada. Tapi, kan tidak ada yang bisa memprediksi dalam satu hari itu bakal terpakai berapa,” kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah setelah berdiskusi dengan para petugas tersebut.  Para wakil rakyat tersebut memberikan bantuan berupa 100 baju hazmat. Selain itu, ada 200 kotak berisi 10.000 masker. Ada pula sarung tangan karet, kapas seberat 9 kilogram, hingga vitamin yang turut disumbangkan. ’’Mereka sangat butuh vitamin itu karena hampir setiap hari harus kerja ekstra mengurus jenazah,” ujar Khusnul.  Bantuan tersebut diharapkan bisa menjadi APD cadangan ketika stok belum dikirim. Selain itu, multivitamin diberikan untuk menjaga daya tahan tubuh mereka. Selain harus berurusan dengan jenazah pasien Covid-19, para petugas harus basah-basahan setiap hari. ’’Jangan sampai mereka sakit karena petugasnya terbatas memang,” ucapnya.  Politikus PDI Perjuangan itu berharap bantuan tersebut bisa menjadi sedikit tambahan semangat bagi para petugas di TPU Keputih. Dia menyadari, bantuan yang diberikan masih jauh dari kata cukup.  ’’Tapi, minimal bantuan yang tidak seberapa itu bisa memantik simpati dari pihak-pihak lain maupun para stakeholder untuk ikut turun membantu pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini,” jelasnya.

DPRD Surabaya Beri Bantuan Petugas Pemulasaraan Jenazah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dewan-minta-pemkot-surabaya-sosialisasikan-ppdb-zonasi_m_.jpg" alt="Ilustrasi, Komisi D DPRD Surabaya meminta pemkot aktif menyosialisasikan PPDB zonasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Komisi D DPRD Surabaya meminta pemkot aktif menyosialisasikan PPDB zonasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- DPRD Surabaya meminta pemkot agar segera menyosialisasikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Pemkot diminta untuk melibatkan seluruh&nbsp;stakeholder. "Jadi, dia (pemkot) harus menyiapkan semuanya. Konkretnya ya sosialisasi. Pemkot harus duduk bersama antara kepala sekolah negeri, dan swasta untuk menentukan zonanya itu," kata anggota Komisi D DPRD Surabaya, Shobir Ibnu kepada&nbsp;JawaPos.com, Rabu (6/3). Selain untuk menginformasikan, Shobir berharap sosialisasi diharapkan bisa mencegah terjadinya masalah. Salah satunya, polemik sepinya siswa yang mendaftar di sekolah swasta. Shobir mengatakan, tak perlu ada pembicaraan dengan dewan. Sebab, PPDB zonasi sudah menjadi tugas pemkot untuk memberikan kemudahan akses pendidikan. "Jadi, Permendikbud itu sifatnya wajib diikuti. Filosofinya adalah mendekatkan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Sehingga memudahkan kontrol," tambah Shobir. Sebagai informasi, Dinas Pendidikan Surabaya yang nanti menentukan zonasinya. Apakah berdasarkan kelurahan, kecamatan, atau radius tempat tinggal calon siswa dalam jarak tertentu.&nbsp;Jika menurut Permendikbud, Dinas Pendidikan wajib memprioritaskan calon siswa yang mendaftar lebih dahulu.

Dewan Minta Pemkot Surabaya Sosialisasikan PPDB Zonasi