<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/23/11023c4f-e744-42dd-b866-1e808c5dc049-3830603475.jpg" alt="Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan menilai pengembangan transportasi publik membutuhkan anggaran Rp 660 miliar per tahun. (Dokumentasi PDI Jatim)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan menilai pengembangan transportasi publik membutuhkan anggaran Rp 660 miliar per tahun. (Dokumentasi PDI Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus mulai serius memperhatikan pengembangan transportasi publik guna menjawab kebutuhan mobilitas warga yang semakin kompleks dan dinamis. Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Eri Irawan menilai pengembangan transportasi umum membutuhkan komitmen anggaran yang jelas dan berkelanjutan. "Untuk memenuhi kebutuhan ideal: 11 rute Surabaya Bus dan 30 rute feeder Wirawiri, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 660 miliar per tahun, transportasi umum memang mahal," ucapnya, Senin (23/2). Oleh karenanya, lanjut politikus PDI Perjuangan tersebut, alokasi anggaran yang jelas menjadi salah satu kunci penting apabila Kota Surabaya benar-benar ingin mengembangkan transportasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan. &ldquo;Harus kita dorong agar Pemkot segera mengajukan Perda Transportasi Umum, termasuk mengunci anggaran. Misalnya diatur pengalokasian 5 persen APBD khusus untuk pengembangan transportasi umum,&rdquo; imbuhnya. Menurut Eri, pengajuan Perda Transportasi Umum menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian arah kebijakan sekaligus keberlanjutan pendanaan, meski tetap harus menyesuaikan kemampuan fiskal daerah. Ia juga menegaskan perlunya perubahan paradigma pembangunan kota dengan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan beralih menuju sistem transportasi publik yang terintegrasi. "Di sisi lain, kami juga mendukung arah kebijakan makro Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan pemerataan distribusi hasil pembangunan," tutur Eri. Ia menilai kedua agenda perlu berjalan seiring di tengah tekanan ekonomi global dan nasional yang memicu perlambatan pada sektor utama penopang pertumbuhan, terutama konsumsi rumah tangga, investasi, serta kinerja ekspor. "Karena itu, optimalisasi belanja pemerintah perlu didukung skema pembiayaan alternatif serta pembangunan infrastruktur strategis agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," pungkas Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. (*) &nbsp;

Komisi C DPRD Kota Surabaya sebut pengembangan transportasi publik butuh Rp 660 miliar per tahun. Simak penjelasannya.

Pengembangan Transportasi Publik Surabaya Mendesak, Komisi C DPRD: Butuh Rp 660 Miliar per Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/11/NOVIA-11-1603617817.jpg" alt="Proyek lapangan padel di kawasan Keputih, menuai protes dari warga sekitar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Proyek lapangan padel di kawasan Keputih, menuai protes dari warga sekitar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembangunan lapangan padel di kawasan Keputih memicu gelombang protes warga, karena dianggap mengganggu ruang hidup masyarakat sekitar. Polemik ini pun mendapat sorotan dari wakil rakyat. Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto memahami sikap warga sekitar. Sebab, proyek tersebut berada di area yang juga menjadi tempat tinggal warga sekitar dan aktivitas petani tambak. &ldquo;Lapangan padel ini identik dengan olahraga kelas menengah atas, sementara di sisi lain ada warga dan petani tambak yang merasa ruang hidupnya terganggu,&rdquo; tutur Herlina kepada awak media, Rabu (11/2). Menurutnya, pembangunan lapangan padel ini menimbulkan kesan perlakuan berbeda antara kepentingan kelompok tertentu dan masyarakat kecil. Kondisi ini tak boleh dibiarkan berlarut tanpa kejelasan. "Pemerintah Kota Surabaya harus memberikan sikap tegas dan jelas.Jangan sampai muncul kesan seolah ada perlindungan bagi kaum borjuis, sementara kaum proletar justru terpinggirkan,&rdquo; imbuh Politisi Partai Demokrat itu. Herlina merupakan anggota DPRD Surabaya dari daerah pemilihan (dapil) 3, yang meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, dan Wonocolo. Herlina mengaku menerima cukup banyak keluhan dari warga Keputih terkait proyek pembangunan lapangan padel. Ia mendesak Pemkot Surabaya untuk mengambil sikap dalam penyelesaian polemik ini. &ldquo;Saya minta pemkot, dalam hal ini DPRKPP (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan), harus memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan izin yang diberikan,&rdquo; seru Herlina. Kesesuaian antara izin dan kondisi di lapangan, kata dia, adalah kunci utama dalam penyelesaian polemik ini. Jika ditemukan pelanggaran, maka Pemkot Surabaya wajib mengambil langkah korektif segera. &ldquo;Kalau tidak ada kesesuaian, tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Izinnya bisa dicabut sampai dilakukan pembongkaran pembangunan (lapangan padel) jika memang melanggar ketentuan,&rdquo; tegasnya. Herlina memastikan dalam wakru dekat, Komisi C DPRD Kota Surabaya akan menggelar rapat hearing, serta memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan lapangan padel di Keputih ini secara terbuka.

Lapangan padel identik dengan olahraga kelas menengah atas, di sisi lain ada warga dan petani tambak yang merasa ruang hidupnya terganggu.

Pembangunan Lapangan Padel Keputih Diprotes Warga, Komisi C DPRD: Jangan Lindungi Kaum Borjuis, Izin Harus Dievaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/6PGIF4SqBKg4gZMwM5jawRqE6KJ1W2YlFBsNF5vr-230822843.jpg" alt="Komisi C DPRD Surabaya Dukung Penundaan Pembangunan RS Surabaya Selatan: Langkah Realistis. (Instagram @aning_rahmawati)" width="100%">
<figcaption>Komisi C DPRD Surabaya Dukung Penundaan Pembangunan RS Surabaya Selatan: Langkah Realistis. (Instagram @aning_rahmawati)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menunda pembangunan RS Surabaya Selatan, karena adanya pemangkasan TKD 2026, justru mendapat respons positif dari Komisi C DPRD Kota Surabaya. Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, langkah Pemkot Surabaya realistis di tengah tekanan keuangan daerah. Terlebih, pendapatan RSUD Eka Candrarini atau RS Surabaya Timur juga belum optimal. "Tidak dihilangkan, tetapi ditunda. Kenapa kok ditunda? Karena RS Surabaya Timur yang ditargetkan pendapatannya Rp 100 sekian miliar, ternyata hanya terealisasi sekitar Rp 20 miliar," tutur Aning di Surabaya, Kamis (23/10). Realisasi pendapatan yang jauh di bawah target, membuat DPRD dan Pemkot Surabaya lebih memprioritaskan RSUD Eka Candrarini dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH), agar dapat dapat beroperasi lebih stabil dan berkembang. &ldquo;Keduanya masih perlu penguatan dari sisi layanan dan pendapatan. Kalau RS Surabaya Timur sudah stabil dan BDH juga berkembang, baru kita akan anggarkan pembangunan RS Surabaya Selatan," imbuhnya. Politikus PKS ini menyebut pembangunan RS Surabaya Selatan tetap menggunakan APBD, namun tidak di 2026. Terkait opsi kerja sama dengan swasta dalam pembangunan RS, hal tersebut masih belum disepakati. &ldquo;Modelnya nanti seperti apa, apakah dengan pihak ketiga atau sistem Build, Operate, Transfer (BOT), itu masih akan kita bahas. Yang jelas, dengan kondisi keuangan saat ini, realistis saja. Kita memperkuat rumah sakit yang sudah ada dan infrastruktur dasar," tegas Aning.&nbsp; Sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan ada pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 730 miliar. Hal ini membuat pihaknya harus menata ulang alokasi APBD 2026. Salah satunya menunda pembangunan RS Surabaya Selatan. Eri menyebut alokasi APBD 2026 akan difokuskan pada program-program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur jalan.&nbsp; &ldquo;Untuk 2026 kan yang dipotong Rp 730 miliar itu, makanya kita tidak menjalankan dulu untuk yang rumah sakit, tetapi yang prioritas, seperti jalan, infrastruktur yang kita jalankan dulu," pungkas Wali Kota Eri. Pembangunan jalan diharapkan dapat menggerakkan perekonomian warga sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas. Terlebih pada 2026-2027, Pemkot memiliki sejumlah proyek jalan yang bersifat multiyears (tahun jamak). Di antaranya proyek jalan tembus Wiyung - Lidah Wetan, penyelesaian kolam tampung di Jalan Radial Road, pembukaan akses jalan Pacar Keling, serta evaluasi pembangunan jembatan di Royal Residence yang terhubung ke JLDB (Jalur Lingkar Dalam Barat).

DPRD Surabaya memberikan dukungan atas penundaan pembangunan RS Surabaya Selatan, langkah realistis di tengah pemangkasan dana.

Komisi C DPRD Surabaya Dukung Penundaan Pembangunan RS Surabaya Selatan: Langkah Realistis!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/17/LhkySEOe5AGs7bqrsGSyGGMWsIlxI5fq4pj0hyWi-2473665054.jpg" alt="Komisi C DPRD Surabaya Kawal Penelusuran Sumber Semburan Air Bercampur Gas di Sungai Rungkut Madya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Komisi C DPRD Surabaya Kawal Penelusuran Sumber Semburan Air Bercampur Gas di Sungai Rungkut Madya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kemunculan semburan air bercampur gas diduga metana di Sungai kawasan Jalan Rungkut Madya, Kecamatan Gununganyar, Surabaya menyita perhatian berbagai kelompok masyarakat. Termasuk dari kalangan legislator. Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Eri Irawan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk segera menangani dengan pendekatan ilmiah.&nbsp; &ldquo;Respons cepat jajaran Pemkot, PDAM, PGN, dan perangkat kampung patut diapresiasi. Dari investigasi awal, telah dipastikan bahwa tidak ada jaringan pipa gas maupun air di bawah lokasi semburan," tutur Eri, Jumat (17/10). Politikus dari PDI Perjuangan ini menilai upaya penelusuran sumber semburan yang diduga mengandung gas metana itu harus terukur, sehingga tidak menimbulkan risiko bagi warga di sekitar lokasi. "Tetapi langkah penyelidikan lanjutan terus dilakukan agar sumber dan karakter gas dapat diketahui secara ilmiah dan akurat, termasuk mengecek apakah ada pipa gas yang mengarah ke titik semburan," lanjutnya. Respons cepat dan koordinasi lintas instansi menjadi langkah awal dalam mitigasi adanya bencana lingkungan, seperti semburan air bercampur gas diduga metana yang terjadi di sungai kawasan Rungkut Madya. "Hasil kajian ilmiah juga akan menjadi dasar penting dalam menentukan langkah mitigasi yang tepat. Tim PGN juga langsung melakukan pengecekan untuk mencari sumber semburan," ucap Eri. Komisi C DPRD Surabaya akan terus mengawal proses investigasi, serta memastikan Pemkot Surabaya menyiapkan langkah mitigasi yang matang jika fenomena serupa kembali muncul di kemudian hari. &ldquo;Keselamatan warga menjadi prioritas utama. Kami mendukung penuh langkah Pemkot Surabaya untuk menangani fenomena ini secara cepat, aman, dan berbasis kajian ilmiah,&rdquo; tukas ketua Komisi C DPRD Surabaya.&nbsp; Sebelumnya, semburan air bercampur gas diduga metana di Sungai kawasan Rungkut Madya, muncul pertama kali pada Kamis (16/10) sekitar pukul 2 siang. Semburan itu berlangsung hingga keesokan harinya&nbsp; Dari pantauan JawaPos.com di lokasi, semburan air disertai bau gas di Sungai kawasan Rungkut Madya berlangsung hingga Jumat (17/10) sekitar 16.15 WIB. Meski begitu, garis polisi tetap dipasang di sekitar titik semburan.&nbsp; Beberapa petugas BPBD Kota Surabaya juga masih berjaga, bahkan membangun tenda kecil di sekitar lokasi. &nbsp;Sesekali, pengguna jalan yang melintasi Jalan Rungkut Madya, menengok ke arah sungai.&nbsp; Tak sedikit yang berhenti dan merekam semburan dengan ponsel genggam masing-masing. Hingga berita ini ditulis, Jumat (17/10) pukul 17.50 WIB, masih dilakukan penggalian di sekitar sungai. (*)

Semburan air bercampur gas metana di Rungkut Madya Surabaya menarik perhatian DPRD untuk penanganan yang ilmiah.

Komisi C DPRD Surabaya Kawal Penelusuran Sumber Semburan Air Bercampur Gas di Sungai Rungkut Madya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/21/hyCxlsj2h4Qsy4QCU78qUIyalTIEwHo7kgVd06N5-1-543562694.jpg" alt="Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto menyoroti polemik legalitas PT Suka Jadi Logam di Kandangan, Benowo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto menyoroti polemik legalitas PT Suka Jadi Logam di Kandangan, Benowo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto menyoroti polemik legalitas PT Suka Jadi Logam (SJL) di Wisma Tengger, Kandangan, Benowo. Ia mendesak Pemkot Surabaya memperjelas legalitas izin usaha PT SJL, yang belakangan ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Jika terbukti melakukan aktivitas pelebaran emas, maka pabrik tersebut wajib direlokasi. "SJL ini kan kemudian sudah menjadi polemik yang kemudian cukup ramai. Kalau mencermati apa yang disampaikan warga, perusahaan ini pabrik emas, peleburan emas," tutur Herlina di Surabaya, Minggu (21/9). Namun, data dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya menunjukkan hal berbeda. PT SJL tercatat memiliki izin sebagai industri yang bergerak di bidang kerajinan. "Maka saya bukan langsung bicara ditutup pabrik ini atau seperti apa, kita cek terlebih dahulu hulunya. Sebenarnya ini industri kerajinan atau dia ini pabrik emas yang skalanya besar," tambahnya. Menurut Politikus Partai Demokrat itu, industri kerajinan seharusnya berskala kecil dan masuk dalam UMKM. Namun jika ternyata berubah menjadi pabrik emas, maka PT SJL wajib pindah ke kawasan industri, bukan di dekat pemukiman. &nbsp;"Maka kalau ini adalah pabrik emas maka maka bunyinya mutlak harus ada di kawasan industri, Tidak bisa berada di kawasan perdagangan dan jasa yang dekat dengan pemukiman warga," tegas Herlina.&nbsp; Ia meminta pemkot untuk mengevaluasi izin PT SJL secara menyeluruh. Jika aktivitas produksi tak sesuai dengan perizinan, Herlina menilai perlu adanya revisi hingga pencabutan izin demi melindungi kepentingan masyarakat. "Maka kalau kemudian melihat klasifikasinya, maka izin-izin yang sudah ada ataukah nanti perlu dilakukan koreksi itu mutlak diperlukan. Wis iku wae, iku (sudah itu saja, itu) adalah PR besar," pungkasnya.&nbsp;

DPRD Surabaya mendesak Pemkot untuk mengevaluasi izin PT Suka Jadi Logam yang menimbulkan keresahan masyarakat.

Komisi C DPRD Kota Surabaya Soroti Legalitas PT SJL di Benowo: Pabrik Emas Wajib Pindah ke Kawasan Industri!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/bulak-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi C DPRD Kota Surabaya merespons aduan warga RW 01 Kelurahan Bulak, Kota Surabaya terkait permohonan pemindahan tiang listrik yang berada di tengah jalan. Keberadaan tiang listrik tersebut sudah mengganggu aktivitas warga setidaknya selama 4 tahun terakhir.  Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Abdul Ghoni menerangkan bahwa warga Bulak yang bermukim di kawasan RW 01 sudah pernah melayangkan surat kepada pihak Kecamatan Bulak pada tahun 2017.  "Warga ingin tiang tersebut digeser ke tepi jalan karena posisinya saat ini sangat mengganggu arus lalu lintas," ujar Abdul Ghoni.  Aduan ihwal pemindahan tiang yang berada di Jalan Bulak Rukem Timur I tersebut tersebut kemudian disampaikan kepada PLN Distribusi Jawa Timur Area Surabaya Utara.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/bulak-2-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Foto tiang listrik di tengah Jalan Bulak Rukem Timur I, Bulak, Surabaya. (Istimewa)  Pada tanggal 27 Desember 2017, pihak PLN memberikan respons dengan mengatakan bahwa butuh biaya sebesar Rp 14.943.702 untuk melakukan pemindahan tersebut sesuai RAB No. 0158/PFK/SBU/2017.  Merasa keberatan dengan biaya yang diminta, lanjut Ghoni, warga pun akhirnya bersurat ke Komisi C DPRD Kota Surabaya untuk mencari solusi. Surat tersebut dikirim pada 3 November 2021 bulan lalu.  Merespons aduan tersebut, Abdul Ghoni pun kemudian turun ke lapangan untuk meninjau langsung kondisi yang dikeluhkan.  "Proses hearing masih akan terus berlanjut," ujar Abdul Ghoni.

Tiang Listrik di Tengah Jalan, Komisi C DPRD Respons Aduan Warga Bulak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211005-WA0015-1.jpg" alt="Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Abdul Ghoni Muklas Ni" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Abdul Ghoni Muklas Ni</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kebersihan lingkungan menjadi salah satu fokus Abdul Ghoni Muklas Ni'am, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Sosok anggota dewan muda itu mengajak warga Pantai Nambangan bersama-sama membersihkan pantai sebagai upaya menjaga lingkungan.  ”Acara bersih-bersih pantai ini sebagai bentuk kesadaran kolektif nelayan bahwa laut adalah ladang mengais rezeki. Kalau dikotori, kondisi ekosistem gimana? Maka bermasalah kan,” tutur Abdul Ghoni ketika ditemui pada Selasa (5/10).  Kegiatan bersih-bersih pantai itu dilakukan rutin tiap minggu. Tiap Hari Minggu, Ghoni mengajak total 17 kelompok nelayan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-05-at-19.26.18-420x269.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   ”Ada ratusan nelayan yang berpartisipasi. Kami membersihkan pantai, mengambil sampah plastik, baik yang ditinggalkan pengunjung pantai atau yang terbawa dari laut,” terang Abdul Ghoni.  Ghoni menyesalkan masih banyak sampah di pantai. Sebab, pantai adalah ladang bagi sebagian warga, utamanya warga kampung nelayan. Untuk itu, dia berupaya membangun kesadaran lingkungan dari warga sekitar terlebih dahulu.  ”Saya mengkoordinasikan kelompok melayani untuk bersih-bersih pantai. Kemudian sampah yang sudah dikumpulkan akan diletakkan di pinggir jalan untuk diambil petugas Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH),” terang Abdul Ghoni.  Ghoni berharap, dengan pantai yang bersih, perekonomian warga kampung nelayan bisa meningkat. Dengan laut dan ekosistem yang bersih, hasil tangkapan ikan juga makin meningkat.  ”Ada penelitian kalau kualitas air laut bermasalah di antaranya akibat reklamasi dan pencemaran limbah, ekosistem laut juga masalah. Berarti penghasilan nelayan akan turun,” tutur Abdul Ghoni.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-05-at-19.26.17-420x279.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Kegiatan itu merupakan bagian dari program tanggul laut. Tidak hanya membersihkan sampah namun juga melakukan edukasi warga.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Bantu Nelayan Bersih-Bersih Pantai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/BAKTIONO.jpg" alt="Anggota Komisi C DPRD Surabaya Baktiono (kanan). (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi C DPRD Surabaya Baktiono (kanan). (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Warga yang tinggal di daerah Jalan Kayoon, Surabaya, belakangan sambat. Mereka mengeluh lantaran bau tidak sedap merebak dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Setelah dicek, ada beberapa hotel yang nekat membuang sampah di tempat tersebut. Keluhan itu langsung direspons DPRD Kota Surabaya.  Hari ini (20/9) sejumlah hotel bakal dipanggil untuk rapat dengar pendapat di Komisi C.  Jumat lalu (17/9), Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono bersama anggota komisi Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am sudah mendatangi lokasi. Hasilnya, ternyata memang ada sampah dari hotel yang masuk kategori limbah B2 yang dibuang di TPS tersebut. Jumlahnya cukup banyak.  Menurut Baktiono, hotel, mal, maupun restoran dilarang membuang sampah atau limbah di TPS. ’’Dari pengakuan penjaga TPS, mereka (pengelola hotel, Red) membuang sampah pada malam hari,” ujarnya Minggu (19/9).  Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 yang diubah menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2019, hal tersebut sudah diatur. Pada pasal 18 dijelaskan, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta penanggung jawab kegiatan atau usaha yang menghasilkan sampah lebih dari 30 meter kubik (m3) per bulan wajib membuang sampah sendiri ke TPS terpadu atau tempat pembuangan akhir (TPA).  Nah, hotel, mal, maupun restoran termasuk yang menjadi objek regulasi tersebut. Sebab, sampah atau limbah usaha yang mereka hasilkan per bulan rata-rata lebih dari 30 meter kubik. ”Menghitungnya per bulan. Ojo dihitung harian. Itu namanya mengakali aturan,” kata Baktiono.  Karena itu, Baktiono sudah meminta bantuan Satpol PP Surabaya untuk menjaga TPS tersebut. Dalam pekan ini, pihaknya akan memanggil pengelola dan asosiasi untuk dimintai penjelasan. ”Besok (hari ini, Red) kita panggil pengelola hotel, mal, dan restoran yang menghasilkan limbah itu,” jelasnya.  &nbsp;

Hotel Buang Sampah Sembarangan, Dewan: Itu Namanya Mengakali Aturan

Komisi C DPRD Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Komisi C DPRD Surabaya

Berita Terkini