<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/IMG_20241219_131952-1583145207.jpg" alt="Ilustrasi reservoir komunal di Jakarta. (PAM Jaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi reservoir komunal di Jakarta. (PAM Jaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi B DPRD Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Francine Widjojo meminta, PAM Jaya menunda pemberlakuan tarif baru layanan air tahun ini. Utamanya, di rumah susun (hunian). Menurut Francine, saat ini belum ada urgensi kenaikkan tarif air PAM Jaya pada 2025 karena sejak 2017 PAM Jaya selalu untung. Tertinggi pada 2023 untung Rp 1,2 triliun dan 2024 membagikan dividen Rp 62 miliar ke Pemprov DKI Jakarta selaku 100 persen pemegang saham PAM Jaya. &rdquo;Meskipun, tingkat kebocoran air atau Non Revenue Water sejak 2017 sangat tinggi, selalu berkisar 42-46 persen,&rdquo; papar Francine Widjojo. Selain karena banyaknya penolakan dari warga rumah susun kalangan menengah dan masyarakat berpenghasilan rendeh (MBR), dasar hukum keputusan kenaikkan tarif air bersih, menurut Francine, masih dapat diperdebatkan. Francine mengingatkan, peraturan telah mendefinisikan air minum sebagai air yang siap diminum dan memenuhi syarat Kesehatan. Yakni pada pasal 1 angka (5) UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air dan pasal 1 angka (2) PP 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). &rdquo;Dengan banyaknya pro dan kontra yang saat ini, ditambah lagi juga dengan dasar hukumnya terutama terkait dengan tarif air minum dibandingkan dengan air bersih, seharusnya sih PAM Jaya belum bisa menerapkan kenaikan tarif tersebut dan sebaiknya ditunda dulu lah di 2025 ini,&rdquo; kata Francine. Menurut Francine, secara aturan,&nbsp; sebenarnya yang bisa diterapkan PAM Jaya itu adalah kenaikkan tarif air minum, bukan air bersih. Sebab PAM Jaya itu adalah perusahaan air minum bukan air bersih. Selama ini warga Jakarta masih menikmati air bersih. Jadi terkait tarif itu, harusnya dibedakan antara air minum dengan air bersih.&nbsp; &rdquo;Kenaikan tarif yang diatur di dalam Keputusan Gubernur 730 tahun 2024 itu kan terkait dengan tarif air minum, sehingga PAM Jaya ini seharusnya menaikkan tarif air minum terhadap pelanggan-pelanggan yang sudah menerima layanan air minum,&rdquo; katanya. Menurut informasi, lanjut dia, layanan air minum itu sudah ada di Jakarta, terutama yang sambungan pipa baru. &rdquo;Sudah ada beberapa, tapi belum semuanya. Kami juga sudah mendengar keluhan dari anggota P3RSI yang terdiri dari pengurus-pengurus PPPSRS dan pengelola rumah susun, ternyata terdapat beberapa permasalahan, misalnya tadi terkait dengan meter kubik pemakaian (air bersih), karena rata-ratakan pemakaian penghuni apartemen itu tidak sampai 10 m&sup3;,&rdquo; ungkap Francine Widjojo. Sehingga, menurut Francine Widjojo, tidak adil jika warga rumah susun atau apartemen dipukul rata dikenakan tarif batas atas pemakaian &gt; 20 m&sup3; dengan pemberlakuan tarif progresif. Francine juga menyoroti instalasi yang sudah terpasang di gedung bertingkat, khususnya di rumah susun. Ternyata pipa penyambungan dibangun pengembang dan perawatannya membutuhkan biaya besar yang ditanggung&nbsp; PPPSRS dengan menggunakan dana gotong-royong&nbsp; Iuran Pemelirahaan Lingkungan (IPL) &rdquo;Jika dikaitkan dengan target Jakarta 2030 yang seharusnya 100 persen dapat layanan air minum dari PAM Jaya. Lantas bagaimana nanti kelanjutannya kalau misalnya ternyata pipa-pipa di dalam apartemen ini, apakah sudah memenuhi standar untuk bisa (penggunaan) untuk air minum atau harus diganti? Kalau misalnya harus diganti ini tanggung jawab siapa nih?&rdquo; tanya Francine. Sementara itu, Ketua Umum DPP R3RSI Adjit Lauhatta menyesalkan terbitnya peraturan Penerapan Tarif Baru Layanan Air Bersih dari PAM Jaya itu. Pasalnya, dalam tabel layanan baru itu menempatkan rumah susun sebagai apartemen yang merupakan hunian sama gedung bertingkat tinggi komersial, kondominium, dan pusat perbelanjaan, yang tarifnya Rp 21.500 per meter kubik. &rdquo;Terkait hal tersebut kami perlu penjelasan, apa dasar PAM Jaya penetapan golongan apartemen/rumah susun disamakan dengan gedung bertingkat tinggi komersial, kondominium, dan pusat perbelanjaan? Padahal fungsi dan peruntukannya berbeda. Apartemen atau rumah susun adalah&nbsp; hunian, sedangkan lainnya untuk komersial,&rdquo; kata Adjit di gedung DPRD DKI Jakarta.

Komisi B DPRD Jakarta meminta PAM Jaya menunda pemberlakuan tarif baru layanan air tahun ini. Utamanya, di rumah susun (hunian)

Fraksi PSI DPRD Jakarta Minta PAM Jaya Tunda Kenaikkan Tarif Air Bersih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/18/afif-b-2277145176.jpg" alt="Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mohammad Faridz Afif. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mohammad Faridz Afif. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi B DPRD Surabaya yang baru terbentuk pada Kamis (17/10) langsung tancap gas. Yakni dengan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra serta BUMD guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mohammad Faridz Afif mengatakan, langkah cepat dilakukan sebagai implementasi kinerja bahwa anggota DPRD yang tak ingin berpangku tangan dan segera melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh koleganya, terutama SKPD dan BUMD Pemkot Surabaya untuk mengambil peran aktif terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. &rdquo;Yang pertama terkait PAD, kedua soal UMKM, kewirausahaan, perekonomian, juga terkait BUMD. Bahwa ke depan, semua BUMD harus bisa memberikan deviden kepada Pemkot Surabaya, karena ada beberapa yang masih belum,&rdquo; ucap Mohammad Faridz Afif seperti dilansir dari Antara. Untuk mengawali langkah, kata Faridz, di hari pertama masuk kerja di komisinya sudah memanggil Diskominfo, Dinas Koperasi dan UMKM, juga Bapenda. &rdquo;Yang harus ditingkatkan adalah kinerja Bapenda agar ada peningkatan PAD. Kami tadi juga memberikan usul kepada Diskominfo agar ke depannya bisa menganggarkan CCTV untuk kampung-kampung agar lebih merata lagi,&rdquo; ujar Mohammad Faridz Afif. Disinggung soal penertiban untuk para penunggak pajak, Faridz akan meminta kepada pihak-pihak terkait untuk lebih tajam dalam memberikan teguran dan peringatan. &rdquo;Jika sebelumnya hanya berupa tanda silang, ke depannya diberikan kalimat (kata-kata) sindiran yang lebih keras dan tajam, contohnya Toko Ini Ngemplang Pajak, agar menjadi perhatian lebih kepada yang bersangkutan. Demikian juga dengan titik-titik reklame,&rdquo; tutur Mohammad Faridz Afif.

Komisi B DPRD Surabaya langsung tancap gas panggil OPD yang menjadi mitra serta BUMD guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD)

DPRD Surabaya Langsung Tancap Gas Dongkrak PAD, Panggil OPD dan BUMD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/26/WhatsApp-Image-2024-06-26-at-112208-1330963808.jpg" alt="Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Zurotul Mar" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Zurotul Mar</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Fenomena judi online semakin meluas dan tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu. Tetapi telah merambah ke berbagai profesi di masyarakat. Dari pegawai kantoran hingga profesional mandiri, banyak yang tertarik untuk mencoba peruntungan melalui platform-platform judi daring. Menurut Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Zurotul Mar'ah, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pemain judi online dari berbagai latar belakang profesi. Penggunaan teknologi digital yang semakin mudah diakses menjadi salah satu faktor utama yang mendukung pertumbuhan. Selain itu, promosi yang agresif dan berbagai jenis permainan menarik juga turut menjadi daya tarik bagi para pengguna. &rdquo;Kami melihat peningkatan minat dari berbagai kalangan, mulai dari pegawai negeri, karyawan perusahaan besar hingga pengusaha kecil,&rdquo; ujar Zurotul Mar'ah, Rabu (26/6). Fleksibilitas waktu dan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan tambahan menjadi alasan utama mengapa orang-orang dari berbagai profesi tertarik untuk bermain. Maka dari itu, lanjut Zurotul Mar'ah, sebelum menjalar yang lebih luas ke pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), P3K, dan outsourcing, perlu pembatasan akses ke situs judi online. &rdquo;Salah satu langkah utama yang diambil adalah penerapan sistem pembatasan akses ke situs judi online di seluruh kantor pemerintahan. Kementerian dan lembaga-lembaga terkait bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memblokir akses ke platform judi online yang umumnya diakses pegawai,&rdquo; ungkapnya Zurotul, saat ditemui di ruang rapat komisi B DPRD Surabaya. Langkah-langkah itu dengan harapan bahwa upaya itu dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung produktivitas pegawai negeri. Selain itu, pemerintah juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya judi online kepada pegawai. Program pelatihan dan workshop diadakan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran akan risiko yang terkait dengan perjudian online dan bagaimana cara mengatasi kecanduan tersebut. &rdquo;Kami menganggap penting untuk melindungi integritas dan moralitas di kalangan pegawai negeri. Kebijakan baru ini bukan hanya tentang mematuhi hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap pegawai dapat memberikan pelayanan publik dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme,&rdquo; ucap Zurotul Mar' ah yang berprofesi dokter umum itu.

Komisi B DPRD Kota Surabaya sebut terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pemain judi online dari berbagai latar belakang profesi

DPRD Surabaya Sebut Judi Online Meningkat Pesat Masuk Berbagai Kalangan Profesi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/FotoJet-52-4254932400.jpg" alt="Kebun Binatang Surabaya (KBS). (Dipta Wahyu/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kebun Binatang Surabaya (KBS). (Dipta Wahyu/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Momen libur Imlek 2024 dimanfaatkan wisatawan untuk berkunjung ke Kebun Binatang Surabaya (KBS). Diprediksi pada awal libur Tahun Baru Imlek 2024, jumlah pengunjung mencapai lebih dari 10.000 orang. Jumlah itu naik signifikan dibandingkan hari biasa yang hanya 2.000 orang. &rdquo;Jumlah pengunjung mengalami peningkatan dari hari biasanya. Hari biasa sampai 2.000 lebih, untuk hari ini bisa sampai 10.000 lebih,&rdquo; ujar Kasi Humas KBS Lintang Ratri. Pengunjung pun datang dari beberapa daerah. Bukan hanya dari Surabaya. Ada dari Mojokerto, Sidoarjo, hingga Gresik. Lintang menyebutkan, untuk menyesuaikan dengan momen Imlek, KBS juga menghadirkan pertunjukan barongsai. Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar'ah mengatakan, momen libur long weekend di Imlek memberikan dampak positif terhadap sektor perekonomian dan pariwisata Surabaya. Salah satunya di Kebun Binatang Surabaya. Politikus PAN Surabaya itu meminta agar Kebun Binatang Surabaya menjaga fasilitas supaya pengunjung pun merasa lebih nyaman dan aman. &rdquo;Fasilitas itu penting sekali,&rdquo; ujar Zuhrotul. Perempuan yang juga menjadi Ketua Perempuan Amanat Surabaya itu menambahkan, Kebun Binatang Surabaya jangan lupa untuk terus melibatkan pelaku UMKM di Surabaya. &rdquo;Supaya tumbuh bersama untuk sektor perekonomian Surabaya. Pariwisata tumbuh, pendapatan asli daerah pasti ikut terkerek tumbuh,&rdquo; ungkap Zuhrotul.

Komisi B DPRD Surabaya sebut libur long weekend Imlek memberikan dampak positif terhadap sektor perekonomian dan pariwisata Surabaya

10 Ribu Orang Serbu KBS di Libur Imlek, DPRD Surabaya Ingatkan Soal PAD dan UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-03-at-13.58.41.jpg" alt="Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya. Lucy Kurniasari." width="100%">
<figcaption>Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya. Lucy Kurniasari.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pada 19 Oktober, Demokrat Surabaya harus merelakan salah satu srikandi senior Ratih Retnowati meninggalkan kursi DPRD Surabaya. Bukan karena pindah partai, Ratih tutup usia karena sakit. Ratih sebelumnya duduk sebagai anggota Komisi B DPRD Surabaya. Hingga kini, tak ada yang menggantikan Ratih di Komisi B DPRD Surabaya itu. Ketua Demokrat Surabaya Lucy Kurniasari mengatakan, ada alasan mengapa pihaknya belum menugaskan pengganti Ratih di Komisi B DPRD Surabaya. &rdquo;Saat ini, Demokrat Surabaya masih berduka. Jadi, belum bisa menggantikan srikandi hebat seperti Bu Ratih,&rdquo; ungkap Lucy saat dihubungi JawaPos.com. Lucy menambahkan, saat ini, pihaknya juga fokus ke masa kampanye dan pemenangan Prabowo-Gibran. Pihaknya bekerja keras dan optimistis pasangan capres-cawapres yang didukung menang satu putaran di Surabaya dan Jawa Timur. Sebelumnya, Ratih tutup usia karena sakit setelah mendapatkan perawatan di RSUD Soewandhie pada 19 Oktober. Ratih juga sempat menjadi dosen dan menjadi nakhoda Demokrat Surabaya.

Ketua Demokrat Surabaya Lucy Kurniasari sebut, ada alasan mengapa belum menugaskan pengganti salah satu kadernya di Komisi B DPRD Surabaya

Alasan Demokrat Surabaya Belum Menentukan Pengganti Ratih Retnowati di DPRD Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/anas-karno-cek-air-PDAM1-434052402.jpg" alt="Wakil ketua komisi B DPRD kota Surabaya Anas Karno mengecek kondisi air yang dikeluhkan warga di kampung Kedung Tomas, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Wakil ketua komisi B DPRD kota Surabaya Anas Karno mengecek kondisi air yang dikeluhkan warga di kampung Kedung Tomas, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi B DPRD Kota Surabaya menyoroti kualitas air milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di kawasan Sukolilo. Kondisi air sempat dikeluhkan warga karena selain tidak lancar, juga baunya amis dan berwarna kuning. Wakil Ketua komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno mengatakan, setelah mendapat informasi pihaknya mengecek kondisi air yang dikeluhkan warga Kampung Kedung Tomas dan Kampung Semolowaru, Kecamatan Sukolilo. &rdquo;Masalah kualitas air tersebut harusnya sudah menjadi masa lalu, namun nyatanya masalah klasik tersebut masih saja dialami dan merugikan para pelanggan. Apalagi ini sudah berbulan-bulan,&rdquo; kata Anas Karno seperti dilansir dari Antara. Dia menyinggung keseriusan PDAM menjalankan program Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Ditargetkan tahun ini, seluruh pelanggan dari PDAM teraliri air bersih. &rdquo;Kami akan panggil manajemen PDAM untuk menanyakan sejauh mana keseriusan dan komitmen atas program tersebut,&rdquo; ucap Anas Karno. Salah satu warga Kedung Tomas Sumilah mengatakan, kondisi tersebut sudah dialami sekitar hampir dua bulanan. Saat ini, warga sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Sebagian warga terpaksa membeli air galon isi ulang. &rdquo;Warga butuh air. Untuk memasak kami menggunakan air galon isi ulang. Kemudian untuk air dari PDAM ini saya harus mengendapkan dulu agar kotorannya mengendap, kemudian baru bisa digunakan,&rdquo; ujar Sumilah. Hal itu dibenarkan Ketua RT 02 RW 03 Kedung Tomas Samian. Dia mengaku telah melaporkan kepada kelurahan hingga pihak PDAM, namun belum ada jalan keluar. &rdquo;Saya sudah laporkan dan ditanggapi dengan mengirimkan bantuan air tangki dari PDAM, hingga saat ini baru dikirim dua kali,&rdquo; terang Samian. Kondisi serupa juga dialami warga Semolowaru. Ketua RW 03 Semolowaru Puryanto mengatakan, belakangan ini, warga mengeluhkan kondisi air PDAM yang keruh dan berbau. &rdquo;Ini terjadi sudah berbulan-bulan yang lalu, bahkan hampir enam bulan yang lalu air PDAM di wilayah sini sudah bau amis dan berwarna kekuning-kuningan,&rdquo; ucap Puryanto. Kondisi tersebut, kata Puryanto, membuat warga terpaksa harus menguras air setiap dua hari sekali. &rdquo;Kalau untuk masak warga kebanyakan membeli galon isi ulang. Kemudian ibu-ibu juga tidak berani mencuci seragam sekolah anaknya menggunakan air PDAM karena airnya berwarna kuning,&rdquo; tutur Puryanto.

Komisi B DPRD Kota Surabaya menyoroti kualitas air milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di kawasan Sukolilo

DPRD Surabaya Soroti Kualitas Air PDAM di Kawasan Sukolilo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/WhatsApp-Image-2023-12-05-at-173806-2379313192.jpg" alt="Warga Surabaya antusias mengikuti pelatihan pembuatan produk Hokben dipandu praktisi dan pakar." width="100%">
<figcaption>Warga Surabaya antusias mengikuti pelatihan pembuatan produk Hokben dipandu praktisi dan pakar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Puluhan emak-emak di Surabaya antusias mengikuti pelatihan pembuatan produk Hokben di Surabaya. Dipandu praktisi dan pakarnya, mereka berlatih membuat makanan olahan Hokben, mulai dari shrimp roll frozen, ekado puyuh, salad, hingga siomay udang. Anggota Komisi B DPRD Jatim Agatha Retnosari mengatakan, masyarakat menyukai makanan kekinian. Karena itu, produk makanan kekinian banyak dijual UKM dengan harga sesuai kualitas. Siomay udang dan shrimp roll merupakan makanan yang sering ditemui dengan berbahan dasar ikan atau ayam yang mengandung gizi tinggi. &rdquo;Gaya hidup dan kebutuhan masyarakat khususnya generasi Z dan milenial&nbsp; yang terus berubah&nbsp; turut memengaruhi&nbsp; tren masyarakat tak terkecuali kuliner,&rdquo; kata Agatha Retnosari, Caleg DPRD Jatim nomor 3 dapil Surabaya dari PDIP itu. Begitupun dengan makin masifnya berbagai kuliner dari luar negeri atau makanan baru turut memengaruhi tren tersebut. Riset menunjukkan mayoritas generasi Z dan milenial lebih menyukai makanan di luar rumah baik secara online, takeaway, ataupun dine-in, dibandingkan dengan memasak makanan sendiri atau memakan masakan rumah. Peluang-peluang tersebut memberikan kesempatan bagi wirausahawan muda untuk lebih jeli melihat permintaan pasar. Saat ini permintaan pasar cenderung membutuhkan makanan kekinian yang bergizi, nikmat, dan menarik dari sisi tampilan serta harga terjangkau. &rdquo;Perkembangan penggunaan teknologi juga menjadi salah satu pendorong untuk semakin berkembangnya para wirausahawan baru. dengan logo, packaging, proses produksi yang tersertifikasi dan pemasaran yang bagus dapat mendongkrak para wirausaha untuk lebih dapat bersaing ke pasar modern dan global,&rdquo; ujar Agatha Retnosari. Pemerintah melindungi masyarakat dengan menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi sebagaimana disyariatkan agama Islam. Para wirausaha muda yang telah memiliki produk makanan minuman diharapkan segera memiliki sertifikasi dan standarisasi untuk keamanan pangan bagi masyarakat. &rdquo;Saat ini, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur bersama Komisi B DPRD Jatim melaksanakan program sinergitas untuk pelatihan singkat pembuatan produk Hokben, di masa datang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas UKM untuk semakin berdaya saing,&rdquo; papar Agatha Retnosari.

Anggota Komisi B DPRD Jatim mengatakan, masyarakat menyukai makanan kekinian. Produk makanan itu banyak dijual UKM

Anggota DPRD Jawa Timur Dorong Pelaku UMKM Belajar yang Lagi Tren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/WhatsApp-Image-2023-11-25-at-180836-3438925266.jpg" alt="Anggota Komisi B DPRD Jatim Agatha Retnosari berharap muncul 1.000 bos kafe baru selama 5 tahun ke depan dengan pelatihan barista." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi B DPRD Jatim Agatha Retnosari berharap muncul 1.000 bos kafe baru selama 5 tahun ke depan dengan pelatihan barista.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi B DPRD Jatim Agatha Retnosari gencar menggelar pelatihan barista untuk warga Surabaya. Menggandeng Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim, politikus PDIP itu berharap muncul 1.000 bos kafe baru selama 5 tahun ke depan. &rdquo;Saya berharap mereka tidak hanya menjadi karyawan kafe, tapi juga menjadi bos kafe baru,&rdquo; kata Agatha Retnosari, caleg petahana DPRD Jatim nomor 3 daerah pemilihan Kota Surabaya itu. Dalam setiap kali paket pelatihan, dia menggandeng puluhan pengusaha muda untuk mengenal lebih dekat tentang bisnis kopi sekaligus bagaimana meracik kopi yang layak untuk dipasarkan. Tidak hanya memberikan materi dan praktik, usai pelatihan 60 peserta dari wilayah Surabaya dan sekitarnya juga mendapatkan sejumlah alat penyumbang bisnis kopi seperti cangkir dan alat pengaduk kopi. Menurut dia, tren bisnis kopi belakangan menjadi bisnis yang menjamur dan memiliki potensi ekonomi tinggi untuk terus dikembangkan. Pasarnya juga sangat luas, dari laki-laki dan perempuan, semuanya gemar minum kopi. Segmennya juga luas dari usia muda, remaja, hingga usia tua masih gemar minum kopi. &rdquo;Minum kopi saat ini sudah menjadi gaya hidup,&rdquo; ujar Agatha Retnosari. Di sisi lain, lanjut dia, Jawa Timur salah satu sentra produsen kopi nasional. Data Departemen Pertanian Amerika menyebut Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia. Salah satu daerah penyumbang kopi terbesar di Indonesia adalah Jawa Timur. Menurut data Kementerian Pertanian, Jawa Timur memproduksi kopi hingga 48.675 ton sepanjang 2021. Di Jatim setidaknya ada 6 daerah penghasil kopi. Pertama Kabupaten Malang. Sentra produsen di antaranya Ampelgading, Sumbermanjing, Tirtoyudo, dan Dampit. Kopi dari Malang menghasilkan jenis arabika dan robusta. Kedua Banyuwangi. Data BPS menyebut pada 2022 menghasilkan 16.000 ton kopi. Salah satu kebun kopi terbaik di Banyuwangi adalah Kebun Kopi Malangsari. Hasil kopi dari perkebunan itu terkenal memiliki kualitas terbaik, dan telah di ekspor ke negara Italia. Ketiga Jember. Selain kopi robusta, Jember juga terkenal dengan ragam jenis kopi liberica dan kopi robusta. Luas perkebunan kopi robusta di Jember telah mencapai 32.000 hektare, dengan hasil panen yang selalu mencapai 11.000 ton setiap tahun. Keempat Bondowoso. Pemerintah Daerah Bondowoso telah membangun city branding, Bondowoso Republik Kopi. Bondowoso Republik Kopi bertujuan untuk memperkuat citra Kabupaten Bondowoso sebagai daerah sentra penghasil kopi jenis robusta dan arabika yang berkualitas tinggi baik dari segi kualitas biji maupun rasa yang dimiliki. Kelima Lumajang. Perkebunan kopi di Lumajang tersebar di 8 kecamatan yang berbeda. Tepatnya di Kecamatan Tempursari, Pronojiwo, Pasirian, Randuagung, Ranuyoso, Senduro, Pasrujambe, dan Gucialit. Lumajang rupanya menghasilkan 3 jenis kopi dengan keunikannya masing-masing. Di antaranya kopi arabika, robusta, dan excelsa. Kopi yang berasal dari Lumajang ini terkenal dengan aroma harum yang sangat khas. Keenam Pasuruan. Pasuruan juga memiliki areal perkebunan kopi tersebar di berbagai kecamatan seperti Purwodadi, Tutur, Puspo, Lumbang, Pasrepan, Purwosari, Prigen, dan Tosari. Perkebunan kopi di Pasuruan menghasilkan 2 jenis kopi unggulan. Yakni, kopi robusta dan kopi arabika. Total luas perkebunan kopi di sini telah mencapai lebih dari 5.000 hektare, dengan hasil 2.000 ton pada 2020.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Agatha Retnosari gencar menggelar pelatihan barista untuk warga Surabaya, berharap muncul 1.000 bos kafe baru

Jawa Timur Punya Potensi Kopi Besar, Politikus PDIP Ini Targetkan Ribuan Bos kafe Baru di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/20/WhatsApp-Image-2023-11-20-at-062336-3136551233.jpg" alt="Anggota Komisi B DPRD Jatim Agatha Retnosari mendorong geliat perekonomian UKM dan UMKM di Jatim." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi B DPRD Jatim Agatha Retnosari mendorong geliat perekonomian UKM dan UMKM di Jatim.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi B DPRD Jatim Agatha Retnosari berkomitmen terus mendorong geliat perekonomian mikro di Jatim. Khususnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Untuk 5 tahun ke depan, anggota Fraksi PDI Perjuangan itu berjanji membentuk 10 ribu UMKM baru dan 10 ribu UMKM baru untuk naik kelas. &rdquo;Dibantu stakeholder terkait, insya Allah bisa terwujud 10 ribu UMKM baru dan 10 ribu UMKM naik kelas,&rdquo; katanya saat pelatihan desain kemasan untuk UMKM wilayah Surabaya. Dalam acara pelatihan program sinergitas dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim itu, dihadirkan narasumber tenaga ahli packaging dan branding Nashrullah Hasin. Puluhan peserta yang hadir dari berbagai jenis usaha antusias mengikuti pelatihan. Bahkan sebagian peserta menginginkan pelatihan tersebut rutin digelar. Menurut Agatha Retnosari yang juga petahana Caleg DPRD Jatim dapil Surabaya nomor 3 itu, UMKM adalah backbone utama pertumbuhan ekonomi di Jatim. Data dari BPS per 21 Juli, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada kuartal II yakni sebesar 5,24 persen, di atas rata-rata nasional dan tertinggi se Pulau Jawa. &rdquo;Sektor UMKM menyumbang 58,36 persen bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jatim,&rdquo; terang Agatha Retnosari. Menurut Agatha, untuk meningkatkan nilai jual produk UMKM, dibutuhkan kemasan produk yang menarik. Agar hasil karya para UMKM dilirik konsumen. &rdquo;Membuat kemasan produk menjadi menarik adalah bagian dari strategi bisnis meningkatkan nilai jual produk UMKM,&rdquo; papar Agatha Retnosari. UMKM menurut dia, membutuhkan strategi untuk dapat bersaing khususnya di pasar global. &rdquo;Salah satu kunci produk UMKM bisa diterima dan berkembang di masyarakat luas ialah dengan kemasan produk yang menarik dan memiliki standar keamanan yang bagus,&rdquo; papar Agatha Retnosari. Desain produk yang menarik menurut Agatha dapat meningkatkan brand awareness dan kualitas produk tersebut. Sebab, dapat dikenal dan dipercaya konsumen maupun calon konsumen baru. &rdquo;Kemudahan usaha direalisasikan dengan menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan usaha ultra mikro dan UMKM serta usaha-usaha yang mampu naik kelas secara konsisten melalui penataan dan implementasi regulasi,&rdquo; ucap Agatha Retnosari.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Agatha Retnosari berkomitmen terus mendorong geliat perekonomian mikro UKM dan UMKM di Jatim

Legislator PDIP Jawa Timur Bidik 10 Ribu UMKM Baru dan 10 Ribu UMKM Naik Kelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-15-at-14.29.09.jpg" alt="Anggota DPRD Surabaya Zuhrotul Mar" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Surabaya Zuhrotul Mar</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 Kota Surabaya yang sudah disahkan pada Jumat (10/11), harapan dewan untuk pelayanan masyarakat Surabaya lebih ditingkatkan. Hal itu disampaikan Zurotul Mar'ah, anggota DPRD Surabaya dari Partai Amanat Nasional (PAN). Zurotul Mar'ah yang juga duduk sebagai anggota Komisi B DPRD Surabaya berharap setelah disahkan APBD 2024, layanan kualitas ke masyarakat lebih optimal kembali. &rdquo;Saya berharap setelah disahkan APBD 2024 Surabaya sebesar Rp 10,9 triliun untuk pelayanan masyarakat kualitasnya lebih meningkat lagi. Baik di infrastruktur maupun pendidikan dan kesehatan, juga untuk sumber daya manusia,&rdquo; kata Zurotul Mar'ah. Jadi apabila ada warga secara pribadi maupun di lingkungannya ada sesuatu permasalahan, lanjut dia, harapannya Pemkot Surabaya bergerak cepat untuk menangani atau merealisasikannya. Dibutuhkan kerja sama antara warga dengan Pemkot Surabaya dan dengan legislatif. Harus bekerja sama bahu-membahu untuk mewujudkan visi misi Surabaya. Selain itu, Zurotul Mar'ah yang berprofesi dokter umum itu juga menyampaikan bahwa untuk kesehatan anggaran 2024 lebih banyak 28 persen dari besarnya APBD 2024 Surabaya. &rdquo;Yaitu, dimungkinkan untuk seluruh warga Surabaya BPJS PBI yang dulu sempat dinonaktifkan yang BPJS PBI dari pusat bisa dialihkan BPJS PBI Daerah. Di samping itu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara umum,&rdquo; ucap Zurotul Mar'ah.

DPRD Surabaya berharap pelayanan kepada masyarakat Surabaya lebih ditingkatkan setelah APBD 2024 Kota Surabaya disahkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisi b

Berita Terkini