<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/UVmqCDdVHrZYGxxSCrdkiTBKQeid8zJowyuX7kRd-330370408.jpg" alt="Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko berziarah ke makam pahlawan tak dikenal saat peringatan Hari Pahlawan Nasional. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko berziarah ke makam pahlawan tak dikenal saat peringatan Hari Pahlawan Nasional. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masih dalam semarak peringatan Hari Pahlawan 10 November, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mengajak generasi muda untuk semangat berjuang di era modern.&nbsp; &ldquo;Kalau dulu para pejuang berperang melawan penjajah dengan bambu runcing, sekarang kita berjuang melawan kemalasan, kebodohan, dan sikap acuh. Bentuk perjuangan hari ini melalui kerja nyata," tuturnya, Selasa (11/11). Bagi politikus yang akrab disapa Cak YeBe itu, semangat arek-arek Suroboyo yang berani melawan penjajah meski hanya bersenjatakan bambu runcing adalah teladan yang harus dihidupkan kembali di era modern.&nbsp; Karena itu, Yona mengajak generasi muda di Kota Surabaya untuk mewarisi keberanian itu dengan semangat &ldquo;Gas Pol Pantang Kendor&rdquo; demi mewujudkan cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045. &ldquo;Arek-arek Suroboyo dulu mampu membuat nyali penjajah ciut, mereka bersatu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Sekarang, semangat itu harus kita wujudkan lewat kerja keras dan kontribusi nyata bagi negeri,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Politikus Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa Surabaya bukan sekadar Kota Pahlawan karena sejarah heroiknya pada pertempuran 10 November 1945, tetapi juga karena karakter warganya yang berjiwa juang tinggi.&nbsp; Menurut Yona, nilai keberanian, solidaritas, dan cinta tanah air yang dimiliki arek-arek Suroboyo harus menjadi energi penggerak generasi muda untuk menatap masa depan bangsa dengan penuh optimisme. "Semangat juang itu harus hidup dalam tindakan kita sehari-hari. Bukan hanya di Hari Pahlawan, tapi di setiap langkah kita membangun bangsa. Api perjuangan para pahlawan harus dihidupkan lagi menuju Indonesia Emas 2024," seru Yona.&nbsp; Terakhir, ia menyebut peringatan Hari Pahlawan seyogianya bukan seremoni tahunan saja, tetapi momentum membangkitkan kesadaran kolektif untuk menjaga nilai-nilai perjuangan, melalui kejujuran, disiplin, dan kepedulian sosial. &ldquo;Arek Suroboyo tidak kenal menyerah. Keberanian dan cinta tanah air tidak cukup diwariskan lewat cerita, tapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Yona. (*)

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengajak generasi muda untuk meneladani semangat perjuangan pahlawan.

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Serukan Perjuangan Modern: Musuh Kita Kini Bukan Penjajah, Tapi Kemalasan dan Kebodohan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/20250211_144405-2739776825.jpg" alt="Tubagus Lukman Amin. (Galih Adi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tubagus Lukman Amin. (Galih Adi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi A DPRD Surabaya meminta Satpol PP untuk meningkatkan intensitas patroli rutin dan gabungan. Hal itu untuk mengantisipasi angka pencurian kendaraan bermotor yang kian marak. Harapannya dengan patroli itu kejadian serupa bisa dicegah. Anggota Komisi A DPRD Surabaya Tubagus Lukman Amin mengatakan, laporan kehilangan kendaraan bermotor hampir setiap hari dia dengar. Hal ini semakin menimbulkan keresahan di masyarakat. Apalagi jumlahnya tidak sedikit, 2-3 kejadian kehilangan kendaraan roda dua terjadi. Hal ini perlu mendapat atensi. Menurut dia, jelang bulan puasa dan hari raya aksi pencurian sepeda motor semakin sering. Dia meminta Pemkot Surabaya untuk bisa ikut turun tangan. "Kepolisian mulai dari jajaran atas hingga bawah sudah menjalankan tugasnya dengan maksimal. Operasi keliling sudah dilakukan dan itu perlu diapresiasi. Namun, sekarang karena masih ada titik rawan, maka harus gotong royong," kata Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya saat ditemui Jawa Pos pada Kamis (13/1). Dia mendorong Satpol PP bisa ikut bergerak membantu pengamanan. Paling tidak intensitas operasi keliling perlu ditingkatkan. Jajaran di kecamatan dan kelurahan bisa ikut membantu. "Di kampung memang ada CCTv yang terpasang. Namun bukan berarti aman, kejadian pencurian juga masih ada," katanya. Oleh karena itu, Pemkot perlu segera merealisasikan hal ini. Dia tidak ingin masyarakat diresahkan dengan kejadian kriminal yang semakin marak. Apalagi korbannya juga dari kalangan masyarakat kecil. "Bentuk lagi keamanan kampung. Tentunya harus ada suport juga dari Pemkot Surabaya," paparnya. Sementara, itu Kepala Satpol PP Surabaya M Fikser mengatakan mendukung masukan dari pemkot itu. Selama ini patroli sudah diinstruksikan. Jika digelar gabungan maka pasti akan lebih masif lagi. "Kami terus komunikasikan hingga ke bawah agar jajaran di Pemkot Surabaya semuanya terlibat dalam pengawasan keamanan. Sampai dini hari pun kami masih patroli," katanya. (gal)

Komisi A DPRD Surabaya meminta Satpol PP untuk meningkatkan intensitas patroli rutin dan gabungan. Hal itu buntut dari sering curanmor.

Hampir Setiap Hari Ada Laporan Kehilangan Sepeda Motor di Surabaya, DPRD Soroti Kinerja Satpol PP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/13/WhatsApp-Image-2023-08-13-at-164445-687524065.jpg" alt="Ketua DPD Golkar Surabaya Arief Fathoni." width="100%">
<figcaption>Ketua DPD Golkar Surabaya Arief Fathoni.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Gerbong Komisi A DPRD Surabaya mengalami perubahan terhadap siapa saja yang menjalankan mesinnya di sektor legislatif bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pertiwi Ayu Krishna yang duduk sebagai Ketua Komisi A DPRD Surabaya sejak 2019 lalu itu dicopot oleh Fraksi Golkar. Ayu, panggilan akrab Pertiwi Ayu Krishna itu, dirotasi dengan Lembah Setyowati.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lembah duduk di anggota Komisi B DPRD Surabaya. Rotasi Ayu dengan Lembah dilakukan pekan lalu. Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, untuk ketua Komisi A DPRD Surabaya sudah ditunjuk.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012975176/industri-wajib-kelola-limbah-yang-dihasilkan">Industri Wajib Kelola Limbah Yang Dihasilkan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi sudah dipilih di Komisi A DPRD Surabaya, iya Arief Fathoni yang ditunjuk" kata Adi Sutarwijono, politikus senior PDIP Surabaya itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adi menyebutkan bahwa rapat paripurna untuk penetapan ketua Komisi A DPRD Surabaya dilakukan besok Selasa (19/9). Sebelum paripurna, lanjut Adi, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya menggelar rapat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012974995/sambut-piala-dunia-u-17-2023-pemkot-surabaya-siapkan-berbagai-event-menarik">Sambut Piala Dunia U-17 2023, Pemkot Surabaya Siapkan Berbagai Event Menarik</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi baru saja Banmus rapat untuk penjadwalan paripurna besok," imbuh Adi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arief Fathoni dan Ayu sama-sama dari Golkar Surabaya. Sebelumnya, Fathoni duduk sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya. Sementara itu, kini, posisi Ketua Fraksi Golkar diambil alih Ayu.&nbsp;</div>

Fathoni duduk sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya. Sementara itu, kini, posisi Ketua Fraksi Golkar diambil alih Ayu.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Ditetapkan Lewat Paripurna, Arief Fathoni yang Terpilih Geser Pertiwi Ayu Krishna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220912-WA0017.jpg" alt="Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. Rafika Yahya/JawaPos.com " width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. Rafika Yahya/JawaPos.com </figcaption>
</figure>JawaPos.com- Komisi A DPRD Kota Surabaya masih mogok kerja. Mereka belum juga mulai membahas RAPBD 2023. Padahal, komisi lain sudah aktif menggelar rapat bersama dengan OPD mitra kerja sejak Senin (24/10).  Dari pantauan Jawa Pos, kemarin (25/10) kondisi ruang Komisi A DPRD Surabaya kosong melompong. Tidak ada kegiatan. Bahkan, lampu ruangan pun mati. Suasana itu kontras dengan kondisi di ruang komisi B, komisi C, dan komisi D. Tiga alat kelengkapan dewan (AKD) itu kemarin sibuk membahas rancangan anggaran tahun depan dengan mitra kerjanya.  Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Khrisna mengakui, setelah reses pihaknya belum menggelar rapat RAPBD 2023. ’’Kami sama sekali belum bahas (RAPBD 2023, Red),’’ ungkapnya.  Ayu, sapaan akrab Pertiwi Ayu Khrisna, belum bisa memastikan kapan pembahasan RAPBD 2023 kembali berlanjut. Keputusan itu tentu harus dibicarakan dengan semua anggota komisi A. Rapat internal komisi harus diagendakan untuk mendengar pendapat setiap anggota. ’’Kami harus duduk bareng. Kan anggota komisi A berasal dari lintas partai,’’ ujarnya.  Mengapa masih mogok kerja? Ayu menyatakan bahwa selama ini komisi A merasa dianaktirikan oleh Pemkot Surabaya. Khususnya oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Dia menilai pemkot tidak menghormati hasil pembahasan di internal komisi.  Salah satunya yang dipersoalkan adalah anggaran operasional satpol PP dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2022. Anggota komisi serta Banggar DPRD Surabaya sepakat ada tambahan anggaran Rp 1,1 miliar itu. ’’Artinya, kan sudah klir. Tapi, kenapa TAPD malah mencoret,’’ tegas Ayu. Atas kondisi itu, pihaknya merasa tidak dihargai dalam pembahasan anggaran.  Nah, terkait lanjutan pembahasan RAPBD 2023, Ayu mengaku sudah menghubungi Pelaksana Harian (Plh) Sekkota Erna Purnawati. Namun, pejabat yang juga menjabat asisten pemerintahan dan kesejahteraan Pemkot Surabaya itu tidak merespons teleponnya. ’’Saya hubungi nggak direspons,’’ ujarnya.  Padahal, DPRD ingin mengetahui sikap pemkot. Khususnya OPD yang menjadi mitra kerja komisi A. Hal itu penting untuk mengakhiri kebuntuan dalam pembahasan RAPBD 2023. ’’Karena pemkot terkesan acuh, ya kami sekarang pasif saja. Kalau mau dilanjutkan, silakan TAPD hubungi saya sebagai ketua komisi,’’ tegas politikus Golkar tersebut.  Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono meminta semua komisi untuk mematuhi pembahasan RAPBD 2023. Apalagi, agenda pembahasan sudah diputuskan dalam rapat badan musyawarah (bamus).  Dengan demikian, keputusan itu mengikat untuk semua anggota dewan di lintas komisi. ’’Sesuai rapat bamus, kami tetap pasang target pengesahan APBD 2023 pada 10 November nanti. Ini bertepatan dengan Hari Pahlawan,’’ jelas Adi. (mar/c12/aph)  ---  KISRUH PEMBAHASAN RAPBD 2023 DI KOMISI A <ul> 	<li>Komisi A merasa TAPD tidak menghargai hasil pembahasan PAK 2022 di internal komisi.</li> 	<li>Salah satunya, usulan penambahan anggaran satpol PP Rp 1,1 miliar yang dicoret TAPD.</li> 	<li>Pimpinan komisi A berupaya menghubungi TAPD, tapi belum direspons.</li> 	<li>Pimpinan dewan meminta seluruh komisi mematuhi hasil rapat bamus tentang pembahasan RAPBD 2023.</li> 	<li>Target APBD 2023 disahkan 10 November 2022.</li> </ul> Sumber: Reportase Jawa Pos

Masih Mogok, Komisi A DPRD Surabaya Belum Pastikan Bahas RAPBD 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-22-at-19.11.28.jpg" alt="Imam Syafii (kiri) mendampingi LL dalam proses konfirmasi dokumen di Liponsos Surabaya (22/1). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Imam Syafii (kiri) mendampingi LL dalam proses konfirmasi dokumen di Liponsos Surabaya (22/1). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dengan suara lirih dan menundukkan kepala, LL mengatakan bahwa dirinya kapok dan tidak ingin kembali lagi ke Liponsos Keputih, Sukolilo. Bocah 15 tahun itu diciduk anggota satpol PP pada 20 Januari di kediamannya, di Banyu Urip. Saat itu, jarum jam menunjukkan pukul 03.00. LL terkejut dengan kehadiran petugas berseragam cokelat muda di rumahnya.  LL tinggal dengan seorang adik di rumahnya. Adiknya masih berusia 10 tahun. LL dan adiknya hidup sebatangkara. Tak ada orang tua. Ibu dan bapak LL telah wafat. Ayah LL meninggal ketika dia masih kecil. Sementara, sang ibu menghembuskan napas terakhir saat adik LL berusia 8 tahun.  Saat digrebek di rumah, LL sedang asyik berkumpul bareng teman-temannya. Mereka diduga asyik pesta minuman keras (miras). Selama dua hari, LL tinggal di Liponsos. Sementara itu, adik LL tinggal seorang diri di rumah. Kondisinya mengenaskan. Tiap malam, adik LL tak tidur di rumah. Dia tidur keliling di rumah tetangga sekitar.  Pada Sabtu (22/1), anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafii bersama saudara jauh LL mendatangi Liponsos. Imam ingin menjemput LL. Saudara jauh LL menjadi penjaminnya, termasuk Imam.  ”Saya mendapatkan cerita LL ini dari tim. Meski, wilayah LL bukan daerah pemilihan (dapil) tapi ini perkara kemanusiaan,” tutur Imam, Sabtu (22/1).  Sebelum LL resmi dikeluarkan dari Liponsos, Imam beserta LPMK dan saudara LL melengkapi berkas. Mulai dari tanda tangan RT, RW, hingga kelurahan. Imam meminta kepada LL untuk tidak mengulangi perbuatannya.  Menurut politikus Nasional Demokrat (Nasdem) itu, negara perlu hadir untuk melindungi dan memastikan kondisi seperti LL dan adiknya baik-baik saja. Tak hanya urusan permakanan, pendidikan LL juga harus diperhatikan.  Sebab, lanjut Imam, LL tak memiliki orang tua. Pendidikannya juga berhenti. Termasuk adik LL yang tidak melanjutkan pendidikan. Dia berencana menyekolahkan kembali LL beserta adik LL.  ”Sejauh ini, LL dan adiknya itu sudah dapat permakanan. Rumah yang ditinggali sekarang juga sudah mendapatkan intervensi rutilahu dari pemkot,” papar Imam.

Tinggal Tanpa Orang Tua, Bocah 15 Tahun Diciduk Ketika Pesta Miras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG_20210507_174205.jpg" alt="Josiah Michael (tengah) mendapat bingkisan produk UMKM dari warga Lakarsantri. Josiah for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Josiah Michael (tengah) mendapat bingkisan produk UMKM dari warga Lakarsantri. Josiah for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Selama melakukan reses pada 30 April hingga 7 Mei, anggota Komisi A DPRD Surabaya Josiah Michael mendapat permintaan khusus dari warga. Permintaan itu adalah untuk melakukan pendampingan pengembangan perekonomian.  Salah satu permintaan warga adalah mengajarkan digital marketing untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Upaya pendampingan perekonomian itu dilakukan untuk kembali melakukan stabilisasi ekonomi warga. Terutama bagi perempuan dan pelaku UMKM.  ”Selama reses saya berkeliling dan menerima aduan warga. Ternyata, ada aduan sekaligus permintaan untuk mengajarkan digital marketing bagi bisnis mereka,” ujar Josiah pada Jumat (7/5).  Pelajaran digital marketing itu, lanjut Josiah, diharapkan mampu meningkatkan pemasukan dan pendapatan warga. Terlebih, pada masa pandemi, segala hal dilakukan secara daring.  ”Dengan digital marketing ini, warga bisa memasarkan produknya lebih banyak. Dengan pasar yang lebih luas. Sehingga bukan hanya mendapatkan keuntungan, namun juga konsumen yang jadi langganan,” terang Josiah.  Digital marketing yang akan diajarkan Josiah, rencananya berkisar pada cara memotret produk mengunggah di sosial media, menggunakan marketplace, dan juga memanfaatkan WhatsApp untuk lebih dekat dengan pelanggan. Nanti, digital marketing itu diajarkan secara berkala.  ”Kemarin saya berkunjung ke beberapa tempat. Mereka sendiri yang minta digital marketing. Di antaranya warga Benowo dan Lakarsantri. Saya senang mereka nggak nyerah. Mereka bisa mengembangkan perekonomian sendiri pada masa pandemi,” ujar Josiah.  Sementara itu, selama Januari hingga April, Josiah mengaku menerima total 85 aduan. Dari total tersebut, 1 dalam proses dan 84 aduan telah selesai dilaksanakan.  ”Tertinggi soal bansos dan MBR, ada 17. Kemudian administrasi kependudukan ada 15. Itu saya unggah dan laporkan via instagram di @<a href="https://josiahmichael.id/">josiahmichael.id</a> supaya seluruh warga Surabaya bisa melihat,” tutur Josiah.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Ajarkan Digital Marketing untuk UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Ghofar.jpg" alt="Anggota Komisi A DPRD Surabaya Ghofar Ismail. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi A DPRD Surabaya Ghofar Ismail. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya menyoroti banyaknya pejabat  pelaksana tugas (Plt) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Surabaya. Hal itu membuat kinerja tidak maksimal.  ”Pejabat pelaksana tugas tidak bisa mengambil keputusan yang strategis karena sifatnya sementara tidak definitif,” kata Anggota Komisi A DPRD Surabaya Ghofar Ismail seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Dia mencontohkan di tingkat kelurahan, banyak sektretaris kelurahan yang merangkap menjadi pelaksana tugas lurah atau kepala kelurahan sementara. Hal itu membuat kinerja kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat tidak begitu maksimal. Hal itu berdampak pada kinerja Pemkot Surabaya karena pejabat pelaksana tugas itu ruang gerak kerjanya tidak luas dalam setiap menyikapi permasalahan di masyarakat.  ”Permasalahan di masyarakat masih banyak yang belum diselesaikan karena terkendala jabatan lurah dipegang Plt,” kata Ghofar Ismail.  Terutama masalah tanah, kata Ghofar, yang menyelesaikan harus lurah definitif bukan pelaksana tugas. Hal itu karena pelaksana tugas tidak bisa memutuskan atau menyelesaikan permasalahan tanah di tingkat bawah atau masyarakat.  Ghofar menambahkan, sering kali Komisi A mendapat aduan dari masyarakat saat rapat dengar pendapat agar segera memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Kota Surabaya untuk segera mengisi jabatan yang masih kosong.  ”Harapannya agar kinerja kedinasan di lingkungan Pemkot Surabaya berjalan maksimal, sehingga layanan masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Secepatnya tidak ada lagi jabatan Plt di kedinasan Pemkot Surabaya,” kata Ghofar Ismail.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Y1cR5XcFTZE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=fzrViQ9c2tI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=d8KykPQ6414

Banyak Pejabat Pelaksana Tugas di Pemkot Surabaya Jadi Komisi A