<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/10/2vFulfRTXAuk3WnVXsRt1P5tjttSIxgNbSi8IleI-1-1016966777.jpg" alt="Anggota Komisi A DPRD kota Surabaya Cahyo Siswo Utomo menyoroti maraknya aksi curanmor dan langkah Pemkot menyiagakan polisi di setiap RW. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi A DPRD kota Surabaya Cahyo Siswo Utomo menyoroti maraknya aksi curanmor dan langkah Pemkot menyiagakan polisi di setiap RW. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Maraknya aksi pencurian sepeda motor (curanmor) di perkampungandi Surabaya, mendorong Pemkot Surabaya menyiagakan petugas polisi di setiap RW.&nbsp; Satpol PP dan Petugas Pemadam Kebakaran (PMK) juga dikerahkan untuk menjaga keamanan lingkungan. Langkah ini disorot oleh Anggota Komisi A DPRD kota Surabaya, Cahyo Siswo Utomo. Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai program polisi RW masih perlu dievaluasi. Terlebih, saat ini para pelaku curanmor sudah semakin nekat dan tidak takut terekam kamera pengawas (CCTV). "Monitoring dan evaluasi berkala harus dilakukan. Kami di DPRD akan terus mendorong agar pelaksanaan program ini benar-benar tepat sasaran," tutur Cahyo ditemui di Gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (10/6). Cahyo yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya, menyarankan Pemkot untuk segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) khusus memberantas curanmor demi keamanan lingkungan.&nbsp; "Sesuai dengan tupoksi kami di urusan pengawasan, kami menyampaikan ke dinas terkait seperti Satpol PP dan Bakesbangpol serta dinas terkait lainnya yang mendukung pelaksanaan program siskamling," ucapnya. Sementara di bidang legislasi, Cahyo mendorong adanya payung hukum untuk program siskamling. Kalau perlu dibuat Peraturan Daerah, tetapi harus dikaji dulu dan melibatkan semua warga Surabaya. Lebih lanjut, Cahyo juga menyoroti pentingnya kerja sama antarwilayah. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya perlu bersinergi dengan daerah sekitar untuk menekan angka kriminal di perbatasan wilayah. "Misalnya (berkolaborasi) dengan Pemkab Sidoarjo maupun Pemkab Gresik yang lebih dekat dengan Surabaya. Termasuk ancaman keamanan dan ketertiban lainnya sepertinya bisa lebih dioptimalkan lagi," jelas Cahyo.&nbsp;

Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan keamanan dengan menyiagakan polisi di setiap RW untuk mencegah pencurian sepeda motor.

Curanmor di Surabaya masih Marak, Komisi A DPRD Kota Surabaya Dorong Perda Khusus Keamanan Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/1640511789202.jpg" alt="Ilustrasi gereja. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gereja. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pembangunan gereja di Kecamatan Lakarsantri ditolak warga. Alasannya, karena terlalu dekat dengan pemukiman warga.  Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Josiah Michael menyatakan mendapat laporan dari warga setempat bahwa pembangunan gereja terlalu dekat dengan perkampungan. ”Alasan penolakan warga disebabkan lokasi bakal gereja terlalu dekat dengan perkampungan,” tutur Josiah pada Minggu (26/12).  Josiah dari Fraksi PSI itu menjelaskan, penolakan itu diketahui dari surat yang didapatkannya pada Sabtu (25/12). Surat itu memiliki kop bertulis Forum Perjuangan Islam Lakarsantri.  Masyarakat Lakarsantri menolak pendirian gereja di wilayah Lakarsantri sesuai pembahasan hasil resume rapat pada 6 Oktober yang dihadiri Muspika, Bakesbang Linmas, GKI, dan Citraland. Hasil rapat tempat ibadah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Perwali 58 Tahun 2007.  Josiah menjelaskan, perwali tersebut memuat aturan bahwa pendirian tempat ibadah wajib mengumpulkan persetujuan dari warga. Minimal ada 60 warga yang memberi persetujuan.  ”Yang saya sesalkan adalah penolakan warga. Kalau nggak setuju, ya sudah. Tapi bukan membuat aksi penolakan,” terang Josiah.  Josiah khawatir aksi penolakan itu menjadi bibit-bibit intoleransi di Kota Surabaya. Untuk itu, dia meminta Pemerintah Kota Surabaya segera mengambil sikap.  ”Saya sangat menyesalkan masih ada penolakan pembanguna gereja yang menodai predikat Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki toleransi tinggi,” ucap Josiah.

Warga Tolak Pembangunan Gereja, Anggota DPRD Surabaya Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-26-at-12.54.27.jpg" alt="Sebanyak 105 pasangan mengikuti nikah masal pada (23/12). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 105 pasangan mengikuti nikah masal pada (23/12). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Nikah masal yang menghadirkan 105 pasangan pada (23/12) berbuntut masalah. Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Krishna mengaku kecewa kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Politikus Golkar itu mengatakan, ide nikah masal tersebut berasal dari komisi A. Sayangnya, dispendukcapil seolah tidak mengapresiasi ide itu.  Ayu menyampaikan, seharusnya, minimal ada lambang DPRD Kota Surabaya di backdrop. Tapi, nyatanya, tidak ada logo tersebut. Legislator tiga periode itu menyatakan, program nikah masal bertujuan untuk mendongkrak Layanan Online dan Terpadu One Gate System antara Dispendukcapil Surabaya, Pengadilan Agama, dan Kementerian Agama Surabaya (Lontong Kupang) serta Layanan Online dan Terpadu One Gate System Bersama Dispendukcapil Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya (Lontong Balap).  ”Saya masih ingat betul, Pak Sonhaji (Kepala Dispendukcapil) ke ruang kerja. Meminta solusi atau ide, bagaimana supaya program Lontong Kupang atau Balap bisa masif,” terang Ayu kepada JawaPos.  Menurut dia, sikap dispendukcapil berpotensi membuat hubungan antara dewan dengan pemkot renggang. Padahal saat ini, hubungan eksekutif dengan legislatif tengah harmonis. Ayu berharap, dispendukcapil lebih memperhatikan kembali. ”Saat sambutan, wali kota saja mengucapkan teri makasih kepada dewan,” tambah Ayu.  Untuk mendukung program nikah masal, Ayu tidak hanya ikut terjun mencari peserta ke konstituen-konstituenya. Dia juga merogoh kocek hingga Rp 9 juta untuk membantu pelaksanaan nikah masal. Uang tersebut digunakan untuk pembayaran nikah masal 27 pasangan dari dirinya.  Terpisah, Agus Iman Sonhaji selaku kepala dispendukcapil menyampaikan, pihaknya tidak ada niatan untuk tak mengapresiasi ide dari dewan. Justru, menurut dia, ide dari dewan sangat membantu pelaksanaan nikah masal tersebut.  ”Bu Ayu juga ikut mendatangkan peserta itu menggunakan bus. Saya sangat senang sekali bisa dibantu,” ujar Sonhaji saat ditemui JawaPos di Siola Dispendukcapil.  Selain dewan, Sonhaji juga mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada banyak pihak. Mulai dari kader hingga kelurahan di setiap wilayah. Tidak terkecuali, para perias yang bersedia membantu tanpa dibayar. Dia berharap, ke depan, program seperti nikah masal berjalan lancar kembali.

Buntut Nikah Masal, Ketua Komisi A Kecewa ke Dispendukcapil Surabaya