<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/07/Screenshot_20240907_191500_Instagram-2773977491.jpg" alt="Mees Hilgers dan Eliano Reijnders memperkenalkan diri ke skuad timnas Indonesia, Sabtu (7/9). (Instagram @idn_abroad)" width="100%">
<figcaption>Mees Hilgers dan Eliano Reijnders memperkenalkan diri ke skuad timnas Indonesia, Sabtu (7/9). (Instagram @idn_abroad)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi III DPR RI menyetujui pemberian kewarganegaraan Indonesia terhadap dua pesebak bola Eliano Johannes Reijnders dan Mees Victor Joseph Hilgers. Persetujuan itu disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. "Sesuai Surat Presiden Nomor R47/PRES/09/2024 dan R48/PRES/9/2024 perihal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI atas nama saudara Eliano Johannes Reijnders dan saudara Mees Victor Joseph Hilgers," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9). Pangeran lantas mempertanyakan terkait persetujuan Eliano Johannes Reijnders dan Mees Victor Joseph Hilgers untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI) "Kira-kira apakah setuju? Sudah semua ya?" ucap Pangeran diiringi ketukan palu tanda persetujuan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/whatsapp-image-2024-09-17-at-14-18-46-_x600-2058994905.jpeg" alt="Komisi III DPR RI menyetujui pemberian kewarganegaraan Indonesia terhadap dua pesebak bola Eliano Johannes Reijnders dan Mees Victor Joseph Hilgers. (Dok. PSSI)" width="100%">
<figcaption>Komisi III DPR RI menyetujui pemberian kewarganegaraan Indonesia terhadap dua pesebak bola Eliano Johannes Reijnders dan Mees Victor Joseph Hilgers. (Dok. PSSI)</figcaption>
</figure> Sebelum disetujuinya naturalisasi terhadap Eliano dan Mees, Menpora Dito Ariotedjo memberikan penjelasan. Eliano merupakan warga negara Belanda, yang merupakan pemain sepak bola klub PEC Zwolle. Eliano memiliki keturunan Indonesia dari sang Ibu dan kakeknya yang kelahiran Indonesia. "Eliano juga memiliki istri keturunan Indonesia," ungkap Dito. Sementara, Mees merupakan pesepakbola FC Twente yang juga merupakan warga Belanda. Mees memiliki darah Indonesia dari sang ibu dan kakek yang merupakan warga Indonesia asal Ambon. "Mees Hilgers merupakan bek tengah yang memiliki defensive skill dengan gaya bertahan yang baik," ungkap Dito. Lebih lanjut, Dito menyampaikan terima kasih atas permohonan persetujuan naturalisasi tersebut. "Terima kasih kepada pimpinan Komisi III DPR RI yang telah memberikan perhatian besar kepada olahraga nasional, khususnya cabang olahraga sepak bola," pungkasnya.

Komisi III DPR RI menyetujui pemberian kewarganegaraan Indonesia terhadap dua pesebak bola Eliano Reijnders dan Mees Hilgers.

Resmi! Komisi III DPR RI Setujui Proses Naturalisasi Pesepak Bola Eliano Reijnders dan Mees Hilgers 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/banyak-poin-yang-belum-jelas-ruu-sda-harus-diperinci-lagi_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPR. Ahli Hidrologi menilai RUU SDA butuh sejumlah perbaikan dan penjelasan lebih rinci." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPR. Ahli Hidrologi menilai RUU SDA butuh sejumlah perbaikan dan penjelasan lebih rinci.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Seorang Asisten Pemerintahan di Pemkab Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Yudi Herzandi mengadu dan memohon perlindungan hukum kepada Komisi 3 DPR RI. Permohonan perlindungan hukum tersebut didasari dugaan kriminalisasi yang dilakukan oknum Polda Sumsel terhadap dirinya atas laporan Basyarudin yang mewakili PT Gorby Putra Utama sebagai pelapor. &rdquo;Saya dilaporkan dugaan tindak pemalsuan keterangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan HGU PT SKB,&rdquo; kata Yudi, Senin (17/7). Padahal kata Yudi, dirinya sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin hanya melakukan tugas sesuai disposisi yang diperintahkan Bupati Musi Banyuasin kala itu, Dodi Reza Alex Noerdin. &rdquo;Saya diperintahkan Bapak Bupati untuk hadir pada sidang panitia B pada 30 November 2020 yang diundang Kanwil BPN Sumsel untuk memberikan keterangan terkait dengan status pemohon PT SKB,&rdquo; jelas Yudi. Di hadapan para pimpinan dan anggota Komisi 3, Yudi mengungkap sejumlah kejanggalan di balik laporan PT PT Gorby Putra Utama terhadap dirinya. Yudi menyebut memberikan keterangan bahwa status lahan tersebut berpedoman pada Permendagri 50 Tahun 2014. Lokasi lahan juga berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, sesuai dengan pendapat hukum Kejaksaan Agung RI Nomor : B-038/A/Gtn.1/03/2017 tanggal 3 Maret 2017 dan kesepakatan bersama antara 2 kabupaten yaitu Musi Banyuasin dan&nbsp; Musi Rawas Utara. Kejanggalan lain kata Yudi, laporan terhadap dirinya tak berdasar karena sesuai laporan tersebut, yakni tanggal 4 Juli 2022 tidak ada kegiatan apapun sesuai dengan laporan di dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Polda Sumsel. Menyikapi aduan dugaan kriminalisasi tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari Fraksi PAN Pangeran Khairul Saleh mengapresiasi langkah masyarakat dalam mencari keadilan melalui kewenangan Komisi 3 DPR yang memiliki fungsi kontrol terhadap kinerja institusi penegak hukum. &rdquo;Ini adalah tanda kepercayaan publik terhadap kami terus terjalin dengan masyarakat di negeri ini. Komitmen kami di Komisi 3 tentu senapas dengan konstitusi, khususnya dalam penegakan hukum jangan ada indikasi bahwa hukum kita hanya untuk segelintir orang saja, harus senapas dengan konstitusi yakni equality before the law,&rdquo; kata Khairul Saleh, Senin (17/7). &rdquo;Kalau memang salah ditegakkan, tapi kalau tidak salah jangan dikriminalisasi,&rdquo; tambah dia. Lebih jauh Khairul Saleh mengingatkan penegakan hukum harus objektif. Dia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit memberikan atensi dalam permasalahan tersebut. &rdquo;Trust public yang semakin membaik jangan tercemar dengan menggadaikan integritas kelembagaan atas dugaan ketidakadilan dalam penegakan hukum,&rdquo; ucap Pangeran Khairul Saleh. Khairul Saleh mendesak Mabes Polri dan Satgas Tambang memberangus mafia tambang yang menciptakan konflik atau sengketa tapal batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatera Selatan. Dia mewanti-wanti potensi ada pihak yang akan memancing di air keruh, dalam hal ini indikasi keterlibatan mafia tambang. Modus yang digunakan mafia tambang kata Khairul adalah dengan cara menggeser batas daerah dalam melegalkan wilayah tambang. &rdquo;Saya mendapat laporan dari masyarakat ada sebuah perusahaan, namanya PT Gorby Putra Utama, selama ini dengan leluasa bisa melakukan penambangan di wilayah yang berbatasan antar Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas Utara yang seolah-olah dalam wilayah IUP, padahal berada dalam wilayah Musi Banyuasin,&rdquo; papar Khairul. &rdquo;Ini jangan dianggap sepele. Saya selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yang memperoleh masukan dari masyarakat, tentu tidak diam dan membiarkan potensi pelanggaran hukum serta potensi kerugian masyarakat dan negara,&rdquo; terang Khairul Saleh.

Seorang Asisten Pemerintahan di Pemkab Musi Banyuasin, Yudi Herzandi memohon perlindungan hukum kepada Komisi 3 DPR atas dugaan kriminalisas

Asisten Pemkab Musi Banyuasin Minta Perlindungan Hukum Ke DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/16/anggota-DPD-2705924192.jpg" alt="Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha." width="100%">
<figcaption>Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha sangat mengapresiasi Komisi III DPR RI yang sudah melakukan kunjungan kerja reses di wilayah Sulawesi Tengah. Anggota DPR itu salah satunya mengunjungi pihak aparat penegak hukum setempat. Abdul Rachman Thaha mengatakan, mengapa Sulteng menjadi tempat kunjungan kerja, pasti ada sesuatu di daerah Sulteng. Pihaknya berterima kasih kepada rombongan komisi III DPR RI yang peka terhadap kondisi perkembangan di wilayah Sulteng. &rdquo;Saya sempat mengantar para senior-senior saya yang sesama di parlemen. Tentunya saya juga ingin mendapatkan informasi tentang daerah pemilihan saya juga. Dan saya yakin ini juga atas inisiatif dari Sarifuddin Sudding yang juga berasal dari dapil Sulteng,&rdquo; papar Abdul Rachman Thaha. Dia meyakini, pihak-pihak terkait pasti mendapatkan informasi-informasi yang sangat akurat. Khususnya soal peredaran narkoba dan keberadaan tenaga kerja asing. &rdquo;Ini sangat membahayakan regenerasi anak bangsa, khususnya anak-anak daerah Sulteng,&rdquo; terang Abdul Rachman Thaha. Menurut dia, apa yang telah disampaikan anggota DPR RI Benny K. Harman dan anggota lain bahwa Sulawesi Tengah menjadi provinsi ke-4 dengan tingkat peredaran Narkoba tertinggi di negeri ini harus menjadi perhatian aparat penegak hukum. &rdquo;Beliau menyampaikan ini pasti berdasar data yang akurat. Saya tidak menafikan apa yang telah disampaikan bahwa memang Sulteng menjadi provinsi ke-4 peredaran tertinggi narkoba,&rdquo; ujar Abdul Rachman Thaha. Apalagi lanjut dia, Sulteng adalah daerah tambang yang terdapat begitu banyak warga negara asing yang keluar masuk. Hal tersebut perlu patut diduga jangan sampai dengan mudah masuk mengedarkan narkoba. &rdquo;Kemenkumham dan aparat penegak hukum harus benar-benar melakukan pengawasan ekstraketat terhadap orang asing yang masuk,&rdquo; terang Abdul Rachman Thaha. Dia menambahkan, hal itu harus menjadi perhatian khusus BNN dan BNNP Sulawesi Tengah. BNN harus segera mengambil sikap dari hasil data penelitian lembaga peneliti nasional. Dan hal itu harus didukung peralatan yang lebih lengkap sehingga dapat bekerja lebih maksimal untuk melakukan pengawasan bagi WNA yang masuk. &rdquo;Aparat penegak hukum harus bekerja lebih ekstra ketat untuk membongkar jaringan narkoba ini. Apalagi anggota DPR RI Benny K. Harman menyebut tenaga kerja asing itu tidak mau dites urine oleh petugas BNN dan polisi. Inilah contoh betapa negara gagal hadir melindungi warganya,&rdquo; ucap Abdul Rachman Thaha. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha mengapresiasi Komisi III DPR RI yang lakukan kunjungan kerja reses di wilayah Sulawesi Tengah

Anggota DPD RI Apresiasi DPR RI Ungkap Permasalahan Narkoba dan Tenaga Kerja Asing di Sulteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Sahroni.jpg" alt="dpr ri" width="100%">
<figcaption>dpr ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR RI akan menggelar rapat dengan menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait perbedaan nilai transaksi mencurigakan di Kemenkeu.  "Kami akan mengundang Menteri Keuangan, Menkopolhukam, dan Kepala PPATK untuk menyinkronkan hasil laporan yang dimiliki Pak Menko sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Ibu Menkeu, karena ada perbedaan sangat jauh," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Rabu (29/3) malam.  Menurut Sahroni, laporan terkait adanya transaksi mencurigakan yang disampaikan Mahfud dan Sri Mulyani sangat berbeda. Mahfud menyampaikan dirinya memiliki data ada nilai transaksi janggal mencapai Rp 349 triliun, sedangkan Sri Mulyani menyebutkan hanya sekitar Rp 189 triliun sepanjang 2017-2019.  "Kalau dari Rp 349 triliun ada yang disampaikan PPATK tadi, ada Rp 189 triliun yang dua kali terjadi laporan, di antara pelaporan pertama Rp 180 triliun dengan Rp 189 triliun. Jadi dua-duanya akan menjadi konfirmasi kebersamaan untuk menyelidiki lebih lanjut," ujar Sahroni.  Sebelumnya, Mahfud MD menyebut ada 491 entitas aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terlibat dalam dugaan TPPU senilai Rp 349 triliun.  "Yang terlibat di sini jumlah entitas dari Kemenkeu 491 orang," kata Mahfud dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/3) malam.  Dia mengungkapkan bahwa 491 entitas ASN Kemenkeu itu terdiri dari tiga kelompok laporan hasil analisis (LHA). Menurut Mahfud, kategori pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu dengan jumlah Rp 35 triliun dengan melibatkan 461 entitas ASN Kemenkeu.  Kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain. Nilai transaksi dari kategori kedua di atas adalah Rp 53 triliun dengan jumlah entitas ASN Kemenkeu yang terlibat sebanyak 30 orang.  Ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tidak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai di kementerian tersebut.  Untuk kategori yang terakhir, jumlah transaksinya mencapai Rp 260 triliun dan tidak melibatkan entitas ASN Kemenkeu. Mahfud menegaskan bahwa jangan melibatkan Rafael Alun dengan kasus dugaan TPPU ini karena Rafael terlibat dalam kasus berbeda.  "Rafael sudah ditangkap, selesai. Di laporan ini ada jaringannya. Bukan Rafael, itu kan pidana, bukan TPPU" ujar Mahfud MD.

DPR Bakal Pertemukan Mahfud MD dan Sri Mulyani Terkait Perbedaan Data

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/rapat-gabungan-kpk-akan-buktikan-ini_m_162885.jpeg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Jaksa Agung HM Prasetyo menyelenggarakan rapat gabungan dengan Komisi III DPR. Rapa&lrm;t gabungan ini adalah untuk koordinasi antara aparat penegak hukum dalam hal penanganan tindak pidana korupsi&lrm;. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, lembaga antirasuah ini sudah melakukan semaksimal mungkin. &lrm;"Nanti KPK tunjukkan sebetulnya pemberantasan korupsi di Indonesia enggak jelek-jelek amat ya," ujar Arus saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/10). &lrm;Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, rapa&lrm;t gabungan itu adalah untuk koordinasi antara aparat penegak hukum dalam hal penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini karena menurutnya, selama 15 tahun KPK berdiri, sampai saat ini belum melihat kemajuan yan signifikan dalam menekan perilaku koruptif, bahkan sebaliknya makin masif. "Ingin arah dan agenda pemberantasan korupsi tidak hanya menghasilkan kegaduhan dan festivalisasi, tapi hasil nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, bisnis dan kesejahteraan masyarakat," ujar Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (16/10). Menurut Bambang, yang disaksikan hari ini dari pola dilakukan KPK justru kontraproduktif bagi pembangunan nasional. Sebagai contoh katanya, banyak dana mengendap di bank-bank daerah karena para pimpinan provinsi, kepala daerah, dan kementerian terkait tidak berani mengeksekusi berbagai program pembangunan, Ini menurutnya, karena mereka takut dipenjarakan KPK. "Mereka tidak berani menggunakan diskresi dan kewenangannya. Begitu juga para pengusaha menghadapi dilema luar biasa. Itulah kurang lebih yang akan dievaluasi dan bicarakan dengan para pemangku kepentingan penegak hukum (Jaksa Agung, Kapolri, dan KPK)," kata Bambang Soesatyo. Menurutnya&nbsp;harus ada keselarasan dalam merealisasikan agenda pemberantasan korupsi. Semua pihak tidak ingin agenda pemberantasan korupsi dibajak untuk kepentingan sekelompok golongan, politik, kekuasaan maupun ekonomi dengan berbagai turunannya. "Karena kita tahu, proses penanganan dan penindakan tindak pidana korupsi rawan. Mulai dari pengaduan masyarakat (Dumas), penyadapan, penyidikan, hingga penuntutan, dan pengamanan barang bukti atau barang sitaan," pungkas Bambang Soesatyo.

Rapat Gabungan, KPK Akan Buktikan Ini

komisi 3

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisi 3

Berita Terkini

Resmi! Komisi III DPR RI Setujui Proses Naturalisasi Pesepak Bola Eliano Reijnders dan Mees Hilgers

Asisten Pemkab Musi Banyuasin Minta Perlindungan Hukum Ke DPR

Anggota DPD RI Apresiasi DPR RI Ungkap Permasalahan Narkoba dan Tenaga Kerja Asing di Sulteng

DPR Bakal Pertemukan Mahfud MD dan Sri Mulyani Terkait Perbedaan Data

Rapat Gabungan, KPK Akan Buktikan Ini

Download Aplikasi JawaPos.com