<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/Agus-Subiyanto-dinilia-3691548047.png" alt="KSAD Jenderal Agus Subiyanto" width="100%">
<figcaption>KSAD Jenderal Agus Subiyanto</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi I DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, pada Senin (13/11) mendatang. DPR RI terlebih dahulu melakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual terhadap calon Panglima TNI, pada hari ini Jumat (10/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013267740/wakil-ketua-dpr-ri-harap-suhartoyo-ketua-mk-yang-baru-jadi-benteng-konsitusi-indonesia-saat-ini">Wakil Ketua DPR RI Harap Suhartoyo Ketua MK yang Baru, Jadi Benteng Konsitusi Indonesia Saat Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hari ini kita sedang menunggu berkas yang akan dikirimkan Mabes TNI dan sampai sekarang tadi masih belum. Jadi kita masih menunggu,&rdquo; kata Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Golkar itu menuturkan, setelah pemberkasan administrasi sudah selesai, pihaknya akan melakukan tahapan verifikasi faktual. Tahapan ini akan dilakukan dengan mendatangi kediaman calon Panglima TNI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ke rumah yang bersangkutan (Agus Subiyanto) di daerah Cilangkap,&rdquo; ucap Bobby.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono. Sebab, Laksamana Yudo Margono akan memasuki masa pensiun pada 26 November 2023 mendatang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, dan 53 tahun bagi bintara serta tamtama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013267793/berikut-quotes-dan-kata-kata-mutiara-hari-pahlawan-nasional-cocok-untuk-caption-di-media-sosial">Berikut Quotes dan Kata-Kata Mutiara Hari Pahlawan Nasional, Cocok Untuk Caption di Media Sosial</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan undang-undang yang sama, jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Komisi I DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto

Komisi I DPR Lakukan Verifikasi Administrasi dan Faktual Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/meutya-hafid-optimistis-jokowi-tekuk-prabowo-di-debat-ke-4_m_.jpg" alt="Meutya Hafid" width="100%">
<figcaption>Meutya Hafid</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi I DPR RI berpesan agar TNI AD terus memastikan setiap operasi militer yang dilakukan mematuhi standar operasional prosedur (SOP). Kemudian yang tidak kalah penting, adalah penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid merespons pelantikan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Jenderal Agus Subiyanto telah dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/10) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meutya mengingatkan, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala ancaman dan gangguan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, prajurit TNI harus senantiasa menjunjung tinggi HAM,&rdquo; kata Meutya dalam keterangannya, Kamis (26/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Partai Golkar ini mengingatkan, komitmen terhadap HAM merupakan prinsip mendasar, yang harus terpatri dalam setiap tindakan TNI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013109469/baru-dilantik-jadi-ksad-jenderal-agus-subianto-akui-dapat-arahan-dari-jokowi-untuk-sukeskan-pemilu-2024">Baru Dilantik jadi KSAD, Jenderal Agus Subianto Akui Dapat Arahan dari Jokowi untuk Sukeskan Pemilu 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini mencakup perlindungan terhadap warga sipil, tahanan, dan populasi yang rentan dalam situasi konflik bersenjata," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai KSAD, Jenderal Agus memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan TNI AD menjalankan operasi militer dengan menghormati HAM. Ia mengatakan, penghargaan terhadap HAM merupakan kunci untuk menjaga citra dan integritas TNI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip HAM internasional dan demokrasi. Jadi keteladanan KSAD sebagai pemimpin TNI AD untuk menghargai HAM di setiap operasi militer sangat signifikan,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam menunaikan tugas, TNI pun diingatkan untuk selalu sederhana dan menjaga hati rakyat. Hal ini sejalan dengan 8 wajib TNI yang menjadi pedoman prajurit saat bekerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Lepaskan sikap dan sifat arogansi. Prajurit TNI harus santun kepada rakyat dan menjadi contoh dalam bersikap. Jangan sekali-kali merugikan, menakuti, atau menyakiti hati rakyat. Tanamkan ruh pengabdian karena TNI berasal dari rakyat, berjuang bersama-sama rakyat, dan demi kepentingan rakyat,&rdquo; pesan Meutya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Meutya berharap kepemimpinan Jenderal Agus Subiyanto dapat membawa TNI AD semakin ungul, hebat, dan makin disegani. Jenderal Agus pun diharapkan dapat terus meningkatkan kemanunggalan prajurit dengan rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Selamat bertugas dan sukses untuk Jenderal Agus. Kartika Eka Paksi, demi keluhuran nusa dan bangsa serta keprajuritan sejati,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, prajurit TNI harus senantiasa menjunjung tinggi HAM,” kata Meutya dalam keterangannya, Kamis

DPR Ingatkan KSAD Baru Kedepankan HAM Dalam Menjaga Kedaulatan Negara

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/28/r-manik-887583812.jpg" alt="Praka Riswandi Manik oknum Paspampres yang menganiaya Imam Masykur (Instagram @riswandimanik)" width="100%">
<figcaption>Praka Riswandi Manik oknum Paspampres yang menganiaya Imam Masykur (Instagram @riswandimanik)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Prajurit Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres), Praka RM beserta dua rekannya yang juga prajurit TNI, diduga melakukan penganiayaan terhadap warga sipil asal Aceh, Imam Masykur ,25, dengan motif pemerasan hingga tewas.</p> <p>Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyebut, penganiayaan WNI oleh siapapun itu tidak bisa dibenarkan. Menurutnya, sudah menjadi tugas di dalam konstitusi negara itu, bahwa TNI wajib melindungi segenap warga negara dan tumpah darah Indonesia.</p> <p>&ldquo;Apalagi kalau itu dilakukan oleh aparat negara alat keamanan, maka kriminalnya nilainya itu berlipat-lipat,&rdquo; kata Sukamta kepada wartawan, Kamis (31/8).</p> <p>Ia menilai bahwa aparatur negara seharusnya berguna melindungi Warga Negara Indonesia. Sehingga, sudah seharusnya pemerintah melalui Panglima TNI memberikan hukuman seberat-beratnnya kepada pelaku.</p> <p>&ldquo;Mereka tuh harusnya digaji negara untuk melindungi WNI, maka sudah seharusnya pemerintah, Panglima TNI, membuat (aturan) siapa pun yang melakukan itu mendapat hukuman yang seberat-beratnya dan sekaligus memastikan bahwa yang demikian ini tidak terulang lagi,&rdquo; lanjut Politisi Fraksi PKS ini.</p> <p>Ia mengungkapkan bahwa siapapun, terlebih Paspampres yang merupakan pasukan dengan tugas sangat spesifik dan dilatih sangat spesifik untuk melindungi presiden, seharusnya punya karakter yang kuat.</p> <p>&ldquo;Bukan untuk menganiaya warga negara tetapi mestinya melindungi presiden dengan segala pengorbanannya untuk keselamatan dan kebaikan presiden,&rdquo; imbuh Sukamta.</p> <p>Maka dari itu, dirinya meminta kepada Panglima TNI untuk mengambil langkah-langkah yang tegas dan secukupnya guna memastikan kejadian semacam itu tidak terulang kembali. &ldquo;Tidak ada lagi anggota TNI, apalagi yang punya kemampuan keterampilan khusus, kedudukan khusus, untuk menggunakannya melawan warga negara Indonesia yang tidak bersalah,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

“Apalagi kalau itu dilakukan oleh aparat negara alat keamanan, maka kriminalnya nilainya itu berlipat-lipat,” kata Sukamta kepada wartawan

Komisi I DPR Sebut Paspampres yang Digaji Negara Harusnya Jadi Pelindung Masyarakat

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/industri-telekomunikasi-rapuh-gara-gara-kuota-internet-murah_m_.jpg" alt="Ilustrasi: antena BTS telekomunikasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: antena BTS telekomunikasi.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi I DPR RI membantah terkait dugaan aliran uang menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2020-2022.&nbsp;Hal ini ditegaskan Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak ada, enggak ada, enggak ada," tegas Dave.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Partai Golkar itu enggan berspekulasi soal munculnya isu tersebut. Ia menegaskan, Kejaksaan Agung akan bekerja profesional dalam mengusut dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tanya Kejagung jangan tanya ke saya, kalau kemarin sudah disampaikan bahwa tidak ada aliran dana, jadi mau ditanya apa lagi?," tegas Dave.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Dave menegaskan Komisi I DPR tidak akan menutup-nutupi apabila Kejagung melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut yang merugikan negara sebesar Rp 8,32 triliun. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya tidak merasa khawatir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang tidak ada, enggak ada yang ditutupi, jadi tidak ada aliran, jadi tidak ada yang dikhawatirkan," ucap Dave.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dugaan isu aliran uang ke Komisi I DPR RI itu muncul setelah dikabarkan adanya penggeledahan&nbsp;rumah Nistra Yohan, staf ahli anggota Komisi I Bidang Komunikasi dan Pertahanan DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sugiono. Sebab, belakangan muncul isu terdapat dana pengamanan kasus menara BTS 4G sebesar Rp 243 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo pun telah diperiksa terkait dugaan pengamanan kasus BTS 4G oleh Kejaksaan Agung, pada Senin (3/7) kemarin. Dito membantah menerima uang Rp 27 miliar dari proyek BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Ini terkait tuduhan saya menerima Rp 27 miliar, dimana tadi saya sudah sampaikan, apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami," tegas Dito di Kompleks Kejagung, Senin (3/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dito enggan menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaan terhadapnya. Namun, ia mengaku sebagai Menpora mempunyai tanggung jawab untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini untuk materi detailnya lebih baik pihak berwenang yang menjelaskan. Tapi karena saya memiliki beban moral, yaitu hari ini saya diberikan amanah oleh pak Presiden Jokowi sebagai Menpora dan saya juga memiliki keluarga, dimana saya harus meluruskan ini semua dan juga mempertanggungjawabkan kepercayaan publik selama ini," ucap Dito.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya mantan Menkominfo Johnny G Plate, Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara pihak swasta lainnya yakni, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Windi Purnama selaku orang kepercayaan Irwan Hermawan, serta Direktur Utama PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo dilakukan untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Kominfo merencanakan membangun 4.200 menara BTS di berbagai wilayah Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny Plate telah didakwa merugikan negara sebesar Rp 8 triliun dalam kasus ini. Jumlah kerugian negara tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE-03.03/SR/SP-319/D5/02/2023 tanggal 6 April 2023 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011718250/sebut-rumput-jis-tak-standar-fifa-untuk-piala-dunia-u-17-menteri-pupr-kita-ganti-semua">Sebut Rumput JIS Tak Standar FIFA untuk Piala Dunia U-17, Menteri PUPR: Kita Ganti Semua</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny selaku Pengguna Anggaran (PA) disebut telah memperkaya diri sebanyak Rp17.848.308.000. Tindakannya juga memperkaya pihak lain serta korporasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny Plate didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</div> </div>

"Tanya Kejagung jangan tanya ke saya, kalau kemarin sudah disampaikan bahwa tidak ada aliran dana, jadi mau ditanya apa lagi?," tegas Dave.

Komisi I DPR Bantah Terima Aliran Uang Proyek Pengadaan BTS 4G

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG-20210416-WA0219_copy_800x600_1-1.jpg" alt="Rumah warga yang dibakar KKB di Beoga, Kabupaten Puncak. Antara" width="100%">
<figcaption>Rumah warga yang dibakar KKB di Beoga, Kabupaten Puncak. Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–DPRD dukung pemerintah berantas kelompok kriminal bersenjata dari tanah Papua. Mengacu pada UU tindak pemberantasan terorisme, aksi keji KKB di Papua itu sudah termasuk ke dalam definisi terorisme.<br /> <br /> ”Komisi I DPR mendukung upaya pemerintah yang dalam hal ini BIN, TNI, dan Polri bekerja sama untuk memberantas KKB di tanah Papua. Komisi I DPR mendorong agar KKB di Papua ini ditingkatkan statusnya ke dalam organisasi atau kelompok teroris, sehingga pemberantasan terhadap mereka ini bisa lebih maksimal,” kata Anggota Komisi I DPR Muhammad Iqbal  seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Jakarta Senin (26/4).<br /> <br /> Muhammad Iqbal mengatakan, pihaknya turut menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Brigjen (TNI) I Gusti Putu Danny Karya di Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.<br /> <br /> ”Gugurnya Kabinda Papua ini adalah kehilangan besar bagi BIN, TNI, dan Kopassus, karena pernah juga sebagai Asintel Kopassus,” ucap Iqbal.<br /> <br /> Menurut dia bukan kali ini saja korban yang meninggal dunia akibat KKB di Papua. Sehingga kasus itu tidak bisa dianggap remeh, bisa dikategorikan melanggar HAM berat. ”Seorang jenderal bintang satu saja bisa dibunuh mereka, apalagi warga biasa. Pembunuhan yang dilakukan KKB ini menunjukkan bahwa kelompok ini sudah makin berani melawan negara,” ujar Iqbal.<br /> <br /> Oleh karena itu, menurut Iqbal, negara harus lebih tegas dalam menumpas KKB, untuk menjaga kondusifitas keamanan ketertiban masyarakat dan juga martabat bangsa.<br /> <br /> Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Menurut presiden, tidak ada tempat bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Indonesia, termasuk Papua.<br /> <br /> ”Saya juga perintahkan kepada Panglima TNI, Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB,” kata Presiden Jokowi.<br /> <br /> Sebelumnya Brigjen TNI I Gusti Putu Danny pada Minggu (25/4) terjebak aksi saling tembak dengan kelompok bersenjata saat Satuan Tugas BIN dan Satgas TNI/Polri di perjalanan menuju Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Putu Danny hendak melakukan observasi lapangan guna mempercepat pemulihan keamanan di wilayah tersebut.<br /> <br /> ”Sekitar pukul 15.50 WIT, Satgas BIN dan Satgas TNI/Polri dihadang kelompok separatis dan teroris (KST) Papua, sehingga terjadi aksi saling tembak di sekitar gereja Kampung Dambet. Akibat kontak tembak tersebut, Kabinda Papua tertembak dan gugur sebagai pahlawan di lokasi kejadian,” ujar Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto.<br /> <br /> Jasad Kepala BIN Papua itu telah dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Timika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta. Jenazah Kepala BIN Papua akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (27/4).<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=jEPR9s8-NPs

Anggota DPR Dukung Pemerintah Berantas KKB di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-perlu-lagi-diplomasi-dpr-minta-tni-ambil-alih-operasi-kkb_m_.jpg" alt="Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian di Papua." width="100%">
<figcaption>Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian di Papua.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Konflik antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dengan pemerintah Indonesia terus memanas. Setelah mereka membantai pekerja jembatan di Yigi, kabupaten Nduga, Papua, dan beberapa prajurit TNI juga Polri, kini mereka mengancam akan terus melakukan perlawan terhadap upaya pembangunan di tanah mutiara hitam itu.&nbsp;</p><br /> <p>Karena itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Satya Wira Yudha menilai bahwa kelompok kriminal bersenjata (<a href="https://www.jawapos.com/nasional/hankam/06/12/2018/ungkap-pemasok-senjata-kkb-di-papua-dpr-bakal-lakukan-ini" target="_blank">KKB</a>) ini sudah bagian dari aksi pemberontakan.&nbsp;Sebab tujuan dari aksi mereka&nbsp; yaitu untuk memisahkan diri dari Indonesia.</p><br /> <p>"Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas. Karena kita sudah berhadapan dengan kelompok separatisme yang ingin memisahkan Papua dengan NKRI," ujar Satya kepada wartawan, Jumat (7/12).</p><br /> <p>Politikus Golkar ini juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak perlu ragu-ragu membasmi kelompok itu karena ini sudah menyangkut masalah kedaulatan negara. Terlebih sudah ada korban yang cukup banyak," lanjutnya.</p><br /> <p>Atas dasar itu, Satya juga mengusulkan agar TNI segera mengambil alih operasi terhadap KKB ini. Pasalnya sudah masuk kategori ancaman kedaulatan negara. Bukan lagi persoalan kriminal.</p><br /> <p>"Betul (diserahkan ke militer, Red) apalagi mereka bersenjata dan sudah tidak bisa dilakukan diplomasi," sambung Satya.</p><br /> <p>Sementara itu terkait sejumlah seruan agar aparat tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap KKB ini, Satya berpendapat lain. Apabila jalur diplomasi tidak bisa menyelesaikan perkara ini, maka langkah tegas harus tetap diambil pemerintah demi menjaga kedaulatan negara.</p><br /> <p>"Komnas HAM bisa membantu TNI-Polri untuk melakukan diplomasi kepada mereka. Kalau jelas-jelas mereka itu separatisme karena ingin memisahkan dari NKRI maka pemerintah harus bersikap," pungkasnya.</p>

Tak Perlu Lagi Diplomasi, DPR Minta TNI Ambil Alih Operasi KKB

komisi 1 dpr

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisi 1 dpr