<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <h2 id="radix-:r3e2:" class="text-lg font-semibold leading-none tracking-tight"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/Screenshot_2026-01-27-18-27-49-024_comandroidchrome-edit-1473741064.jpg" alt="Eks Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat (27/1)." width="100%">
<figcaption>Eks Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat (27/1).</figcaption>
</figure> </h2> JawaPos.com-Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan alasan dirinya memilih mundur dari jabatan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) periode 2019&ndash;2024. Ia mengakui, perbedaan pandangan politik dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi latar belakang keputusannya tersebut. Hal itu disampaikan Ahok saat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/1). &ldquo;Saya mengundurkan diri,&rdquo; kata Ahok saat ditanya jaksa mengenai statusnya di Pertamina. &ldquo;Bisa dijelaskan sedikit apa dasar latar belakangnya (mengundurkan diri)?&rdquo; cecar jaksa. &ldquo;Nah, saya keluar karena alasan politik, beda pandangan dengan Presiden, Pak Jokowi,&rdquo; jawab Ahok yang juga merupakan kader PDI Perjuangan. Ahok menjelaskan, dirinya seharusnya mundur pada akhir Desember 2023, setelah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pertamina tahun 2024 rampung. Namun, pengesahan RKAP 2024 melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Menteri BUMN mengalami keterlambatan. &ldquo;Seharusnya saya keluar akhir Desember setelah menyusun RKAP 2024. Tapi pengesahan RUPS-nya terlambat, baru dilakukan Januari. Nah, begitu dilakukan di Januari, saya mundur,&rdquo; jelasnya. Meski demikian, Ahok menegaskan telah meninggalkan sejumlah catatan penting dalam RKAP 2024, khususnya terkait pembaruan sistem pengadaan di Pertamina. &ldquo;Di situ saya sudah meninggalkan sebuah catatan RKAP dengan sistem pengadaan yang baru yang harusnya memberikan penghematan 46 persen, dan direksi semua sudah tanda tangan,&rdquo; pungkas Ahok. Dalam perkara ini, Ahok dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi untuk sembilan terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang Pertamina. Para terdakwa tersebut antara lain, Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak, Muhamad Kerry Adrianto Riza; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi; serta VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono. Selain itu, terdakwa lainnya yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan; Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya; serta VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne. Mereka didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 285,1 triliun. (*)

Ahok ungkap alasan mundur dari Komisaris Utama Pertamina 2019-2024 karena beda pandangan dengan Jokowi. Simak penjelasan dan fakta kasus

Ahok Ungkap Alasan Mundur dari Komisaris Utama Pertamina: Tak Sejalan dengan Jokowi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/JKT-1-KPK-RIKSA-AHOK-FED-1JPG-1335167576.jpg" alt="Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (tengah) berjalan menuju mobilnya usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (tengah) berjalan menuju mobilnya usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memutuskan mundur dari kursi komisaris utama (Komut) PT Pertamina (Persero) kemarin (2/2). Keputusan itu diambil karena mantan gubernur Jakarta tersebut bakal ikut mengampanyekan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD. &rsquo;&rsquo;Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD,&rsquo;&rsquo; tulisnya di akun Instagram pribadi, @basukibtp. Permintaan wawancara yang diajukan Jawa Pos lewat WhatsApp tidak berbalas sampai berita ini selesai ditulis pada pukul 22.00 WIB tadi malam. Di Instagram, Ahok menyebut unggahan itu sekaligus sebagai bukti tanda terima surat pengunduran diri. Surat tersebut ditujukannya kepada menteri BUMN selaku pemegang saham Pertamina. Pengganti Joko Widodo sebagai gubernur Jakarta itu melampirkan foto berupa berkas dan surat pengunduran diri tersebut. &rsquo;&rsquo;Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya. Merdeka! Merdeka! Merdeka!&rsquo;&rsquo; jelasnya. Ahok ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Komut PT Pertamina (Persero) sejak 22 November 2019. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso membenarkan pengunduran diri Ahok. &rsquo;&rsquo;Benar, Bapak Basuki Tjahaja Purnama mengajukan pengunduran diri sebagai komisaris utama PT Pertamina (Persero) per hari ini, 2 Februari 2024. Suratnya diajukan ke Kementerian BUMN,&rsquo;&rsquo; ujarnya kepada Jawa Pos. Saat ditanya terkait dengan langkah lebih lanjut dalam waktu dekat yang dilakukan perseroan selepas mundurnya Ahok, Fadjar menyebut hal tersebut merupakan keputusan Kementerian BUMN. Sementara itu, Ganjar Pranowo berterima kasih kepada Ahok atas dukungannya. "Terima kasih dukungan dan tambahan energinya, Mas BTP," terang Ganjar merujuk inisial nama Ahok. Mantan gubernur Jawa Tengah itu yakin, dengan dukungan yang diberikan Ahok, semangat memenangi Pemilu 2024 akan semakin menyala. " Mari kita berjuang demi demokrasi Indonesia," kata mantan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut. (dee/lum/c14/ttg)

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memutuskan mundur dari kursi komisaris utama (Komut) PT Pertamina (Persero) kemarin (2/2).

Mundur dari Komisaris Utama Pertamina, Ahok Diajak Ganjar Perjuangkan Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/JKT-1-KPK-RIKSA-AHOK-FED-1JPG-1335167576.jpg" alt="Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (tengah) berjalan menuju mobilnya usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (tengah) berjalan menuju mobilnya usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Basuki Tjahaja Purnama alias&nbsp;Ahok&nbsp;mengumumkan telah mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Hal ini sebagaimana disampaikan melalui akun Instagram, @basukibtp, pada Jumat, 2 Februari 2024. <div class=""> <div id=":1nb" class="ii gt"> <div id=":1na" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Ahok&nbsp;resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sejak tanggal 22 November 2019 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-282/MBU/11/2019 tanggal 22 November 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga pada tahun ini,&nbsp;Ahok&nbsp;telah terhitung sudah 4 tahun menjabat sebagai Komisaris Utama di Pertamina. Pengunduran diri ini ditandai dengan&nbsp;Ahok&nbsp;yang memperlihatkan Surat Pengunduran Diri yang diserahkannya kepada Pertamina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024," kata&nbsp;Ahok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Profil Basuki Tjahaja Purnama</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014080383/ceo-meta-mark-zuckerberg-meminta-maaf-kepada-orang-tua-korban-eksploitasi-anak-dalam-sidang-senat">CEO Meta Mark Zuckerberg Meminta Maaf Kepada Orang Tua Korban Eksploitasi Anak Dalam Sidang Senat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Basuki Tjahaja Purnama lahir di Manggar Bangka Belitung, pada 29 Juni 1966. Berdomisili di Jakarta,&nbsp;Ahok&nbsp;merupakan alumni dari jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Trisakti dan mendapatkan gelar Insinyur pada tahun 1989.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria keturunan Tionghoa-Indonesia ini menyelesaikan pendidikan magister pada Tahun 1994 dengan gelar Master Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ahok&nbsp;merupakan kakak kandung dari Basuri Tjahja Purnama yaitu Bupati Belitung Timur periode 2010-2015. Pada tahun 2003 BTP memulai karir politiknya melalui Partai Perhimpunan Indonesia baru lalu mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah menduduki kursi sebagai DPRD, pada Pilkada Belitung Timur, ia diusung sebagai calon Bupati Belitung Timur didampingi oleh Khairul Effendi dan berhasil memenangkan pemilihan. Karir politiknya mulai moncer ketika ia digandeng oleh Jokowi yang saat itu menjabat sebagai Walikota Surakarta untuk menjadi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014080383/ceo-meta-mark-zuckerberg-meminta-maaf-kepada-orang-tua-korban-eksploitasi-anak-dalam-sidang-senat">CEO Meta Mark Zuckerberg Meminta Maaf Kepada Orang Tua Korban Eksploitasi Anak Dalam Sidang Senat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak disangka-sangka, perjuangannya tersebut membuahkan hasil dengan persentase 53,82 persen suara dan dilantik secara resmi oleh Presiden SBY pada 15 Oktober 2012. Pada tahun 2014, ia mulai dikenal oleh masyarakat luas karena menggantikan Jokowi yang mencalonkan pemilu presiden 2014 sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta. Setelah Jokowi terpilih menjadi presiden,&nbsp;Ahok&nbsp;resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, pada saat maju dalam Pilkada DKI Jakarta, Ahok tersandung kasus dugaan penistaan agama. Dia pun harus dipenjara akibat kasus tersebutl. Setelah bebas, dia pun langsung berbisnis dan ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karirnya tidak hanya berkembang di dunia politik, ia juga menekuni dunia bisnis dengan jabatan sebagai Direktur PT Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada tahun 1995,&nbsp;Ahok&nbsp;memutuskan berhenti bekerja di PT Simaxindo Primadaya. Ia kemudian mendirikan pabrik di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Terakhir, Pada tanggal 22 November 2019&nbsp;Ahok&nbsp;resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina.</div> </div> </div> </div> </div>

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengumumkan telah mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Mundur Setelah 4 Tahun Jabat Komisaris Utama Pertamina, Ini Profil Ahok yang Pernah Tersandung Kasus Dugaan Penistaan Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/JKT-1-KPK-RIKSA-AHOK-FED-1JPG-1335167576.jpg" alt="Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (tengah) berjalan menuju mobilnya usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (tengah) berjalan menuju mobilnya usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Selama enam jam Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK kemarin (7/11). Dia menjadi saksi terkait dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina 2011&ndash;2021. &rdquo;Tanya ke penyidik. Tanya ke penyidik ya,&rdquo; ucap Ahok singkat setelah keluar dari ruang pemeriksaan KPK pukul 16.24 WIB. Ahok tidak mau membocorkan pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya. Pun, saat disinggung hubungannya dalam kasus yang telah menetapkan Dirut Pertamina 2009&ndash;2014 Karen Agustiawan sebagai tersangka itu. Ahok justru berseloroh ketika terus dikejar awak media karena irit bicara. &rdquo;Tapi, kayaknya KPK pegang banyak kasus di Pertamina,&rdquo; celetuknya, lantas tertawa. Yang jelas, kata mantan gubernur DKI Jakarta itu, pihaknya selalu berkoordinasi di lingkup internal Pertamina. Khususnya mengenai temuan masalah. Setiap ada temuan, pihaknya selalu melaporkan ke menteri BUMN. Soal pernyataan Karen bahwa keputusan berbisnis LNG dengan perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction (CCL), justru membawa untung Pertamina, Ahok tidak menyangkalnya secara langsung. Saat ini pihaknya telah memberikan arahan ke direksi Pertamina untuk membuat mitigasi risiko. Termasuk merevisi AD/ART Pertamina terkait dengan bisnis itu. &rdquo;Kami maunya modal dikit, untung gede dong,&rdquo; tuturnya. Ahok juga tidak menjawab mengenai kasus terbaru yang ditangani KPK terkait gratifikasi pengadaan katalis di Pertamina. Dalam kasus itu, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM untuk mencegah empat orang pergi ke luar negeri. &rdquo;Cegah ini berlaku selama enam bulan ke depan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan,&rdquo; kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri Senin (6/11). (elo/c7/fal)

Selama enam jam Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK kemarin.

Jadi Saksi Kasus Karen Agustia­wan, Ahok Sebut KPK Pegang Banyak Kasus di Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/ahok.jpg" alt="Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjhaja Purnama alias Ahok. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjhaja Purnama alias Ahok. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah kondisi kelangkaan elpiji melon, muncul kabar terkait internal Pertamina. Belakangan nama Nicke disebut-sebut akan digantikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang saat ini menduduki kursi komisaris utama Pertamina. Mengenai Ahok yang diisukan akan menjadi bagian dari direksi Pertamina, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pergantian kepemimpinan bisa saja terjadi. Pada Senin (24/7) lalu Erick memanggil jajaran komisaris-direksi beberapa perusahaan pelat merah. Mereka yang dipanggil berasal dari PT Pertamina, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), PT KAI (Persero), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Soal Pertamina, Erick menegaskan, saat ini belum ada kebutuhan yang membuat pihaknya memutuskan untuk merombak jajaran manajemen. &rdquo;Nah, apakah pergantian kepemimpinan itu bisa terjadi? Sampai sekarang belum. Saya rasa tour of duty bisa saja terjadi, tapi saya belum bisa mengonfirmasi kalau memang itu sudah ada keputusan,&rdquo; bebernya. Erick menceritakan bahwa pertemuannya dengan Pertamina lebih pada pembicaraan terkait kinerja perusahaan. Menurut Erick, dengan Ahok dirinya banyak mendiskusikan pemindahan Depo Plumpang yang sempat mengalami insiden kebakaran beberapa waktu lalu. &rdquo;Kami ingin menyamakan persepsi soal pemindahan depo itu,&rdquo; ujarnya. Sedangkan pembicaraan dengan Nicke Widyawati lebih pada program-program kerja Pertamina. &rdquo;Kami ingin memastikan semua program sudah berjalan dan dilaksanakan dengan cepat dan terukur,&rdquo; ungkapnya. Jawa Pos sudah berupaya meminta tanggapan Ahok terkait kabar itu. Namun, hingga berita ini ditulis tadi malam, mantan gubernur DKI tersebut tak kunjung memberikan respons. (dee/agf/c9/oni)

Di tengah kondisi kelangkaan elpiji melon, muncul kabar terkait internal Pertamina. Belakangan nama Nicke disebut-sebut akan digantikan.

Ahok Diisukan Jadi Dirut Pertamina, Erick Thohir: Tour of Duty Bisa Terjadi, tapi Bukan Sekarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/tppi-ahok-jokowi.jpg" alt="PAPARKAN TARGET: Presiden Jokowi bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di kilang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TP" width="100%">
<figcaption>PAPARKAN TARGET: Presiden Jokowi bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di kilang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuka bobroknya Pertamina di akun Youtube POIN beberapa waktu lalu. VP Corporate Communication Fajriyah Usman merespons dan menghargai pandangan Ahok sebagai Komisaris Utama yang memiliki peran dalam melakukan pengawasan.  “Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan,” ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (16/9).  Menurutnya, hal tersebut juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan Direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif. Pihaknya juga bekerjasama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan.  “Upaya Direksi Pertamina untuk menjalankan Perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan Groupnya, kerjasama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK,” jelasnya.  Fajriyah menegaskan, hal yang bersifat aksi korporasi dilakukan manajemen dalam rangka pertumbuhan perusahaan dan juga memastikan ketahanan energi nasional, tentu saja pastinya akan mempertimbangkan internal resources dan dilakukan secara prudent dan profesional.  “Koordinasi dan komunikasi dengan komisaris dan juga stakeholder terkait terus kami jalankan, agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina,” ucapnya.  Sebagai informasi, untuk program One Village One Outlet, saat ini dari 66 ribu kelurahan di seluruh Indonesia, sudah 82 persennya tersedia outlet LPG Pertamina. Sedangkan pertashop juga sudah ada 576 outlet Pertashop yang sudah terbangun dengan target 4.558 outlet.

Ahok Bongkar Bobroknya Sistem Manajemen, Begini Respons Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/oke-JKT-1-AHOK-KOMUT-PERTAMINA-FED-6.jpg" alt="Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok saat tiba di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019). Kehadiran Ahok di Kementerian BUMN untuk menerima surat keputusan (SK) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). FOTO : FEDRIK TARIGAN/" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok saat tiba di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019). Kehadiran Ahok di Kementerian BUMN untuk menerima surat keputusan (SK) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). FOTO : FEDRIK TARIGAN/</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membahas terkait sistem gaji di perusahaannya. Dirinya berpendapat, terdapat permainan manipulasi gaji di perusahaan pelat merah tersebut. Misalnya, pegawai yang sudah tidak bekerja ataupun dicopot dari jabatannya masih mendapatkan gaji yang sama seperti saat menjabat di kursi sebelumnya.  "Orang dicopot misalnya dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misalnya gaji Rp 100 juta lebih, masa dicopot gaji masih sama alasannya dia sudah orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda,” ujarnya dalam akun YouTube, seperti dikutip JawaPos.com Rabu (16/9).  Ahok menyebut, sistem gaji di perusahaan minyak dan gas (Migas) tersebut dibuat menguntungkan sedemikian rupa, salah satunya gaji pokok yang terbilang besar.  “Mereka bikin, gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin orang kerja sekian tahun bisa gaji pokok Rp 75 juta, dicopot ngga ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila saja nih. Nah itu yang kita lagi ubah sistem kita," ucapnya.  Selain itu, lanjutnya, Ahok juga mengatakan manajemen direksi terkesan cenderung bermain aman dengan melobi Menteri BUMN. Sebab, dirinya yang menjabat sebagai Komisaris Utama di Pertamina pun tidak diberitahu terkait perombakan di tubuh manajemen.  "Dia ganti direktur pun tanpa kasih tahu saya, makanya saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobinya ke menteri, karena yang menentukan menteri,” tuturnya.  Ahok mengakui, posisi komisaris pun merupakan titipan dari Kementerian BUMN. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kementerian," imbuhnya  Meskipun demikian, Ahok mengaku memiliki cara agar hal tersebut tidak lagi terulang yaitu dengan memangkas sistem birokrasi. Ahok menyebut, setiap insan berhak memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan yang bagus jika personalnya pun berkinerja bagus.  "Saya potong jalur birokrasi mereka. Pertamina itu dulu naik pangkat mesti pakai PRL (Pertamina Reference Level). Jadi orang mesti kerja sampai SPV itu bisa sampai 20-an tahun ke atas. Saya potong, semua mesti lelang terbuka," tutupnya.

Ahok: Gaji Pokok Pertamina Bisa Rp 75 Juta, Nggak Kerja Juga Dibayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/ahok-bumn.jpg" alt="Menteri ESDM Arifin Tasrif (tengah) bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama hadir saat pembukaan Pertamina Energy Forum 2019 di Jakarta, Selasa (26/11/2019). PT Pertamina (Persero) menggela" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Arifin Tasrif (tengah) bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama hadir saat pembukaan Pertamina Energy Forum 2019 di Jakarta, Selasa (26/11/2019). PT Pertamina (Persero) menggela</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membongkar aib Pertamina. Mulai dari melobi menteri BUMN hingga soal gaji direksi.  Seperti dikutip Fajar.co (Jawa Pos Group), Ahok mengatakan, perubahan posisi direksi tidak diketahuinya selaku Komisaris Utama, sebab direksi Pertamina langsung melobi keada menteri BUMN.  “Ganti direktur bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Direksi-direksi semua mainnya lobi ke menteri, karena yang menentukan itu menteri,” ujarnya dikutip dari YouTube, POIN, selasa (15/9)  Ahok juga mengungkap bahwa direksi, komisaris di Pertamina rata-rata titipan dari kementerian-kementerian terkait.  Ahok bahkan mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti seperti sistem di Singapura yang memiliki Temasek Holding. “Kalau bisa Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation,” pungkasnya.  Sementara itu, Wakil Sekertaris (Wasekjen), Partai Gerindra, Andre Rosiade meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir agar mencopot Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Andre menilai, selama menjabat Ahok tidak memperlihatkan kinerja yang baik. Sebaliknya hanya membuat kegaduhan.  “Pak Presiden Jokowi yang saya hormati, setelah melihat kinerja dan perilaku saudara Basuki Tjahja Purnama sebagai Komut Pertamina, saya usulkan ke pak Jokowi dan pak Menteri Erickthohir untuk mencopot saudara BTP dari jabatannya karena menimbulkan kegaduhan dan Kinerja yang bersangkutan juga biasa-biasa sajam,” ujar Andre Rosiade dikutip akun Twitternya, Rabu (16/9).

Ahok Marah dan Bongkar Aib Pertamina, Ini Respons Anak Buah Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/oke-JKT-1-AHOK-KOMUT-PERTAMINA-FED-6.jpg" alt="Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok saat tiba di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019). Kehadiran Ahok di Kementerian BUMN untuk menerima surat keputusan (SK) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). FOTO : FEDRIK TARIGAN/" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok saat tiba di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019). Kehadiran Ahok di Kementerian BUMN untuk menerima surat keputusan (SK) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). FOTO : FEDRIK TARIGAN/</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam aksi 212 pada Jumat (21/2) kemarin, terdapat seruan yang ditujukan kepada Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mundur dari jabatannya. Hal ini lantaran, pria yang lahir di Bangka Belitung itu disebut banyak terlibat kasus korupsi.  Berbeda dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, ia menyebutkan bahwa Ahok lah yang banyak mempublikasikan kasus-kasus tersebut. Bahkan, dirinya mengaku senang atas bergabungnya Ahok ke dalam tubuh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  "Dia dituduh korupsi? Ya kalau saya boleh cerita malah pak Ahok itu yang menemukan banyak sekali masalah-masalah yang mau diperbaiki di Pertamina. Kita bersyukur ada pak Ahok," ungkapnya di kantornya, Jakarta, Selasa (25/2).  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pun turut bicara akan hal tersebut. Jika sempat ada aksi demonstrasi 212 meminta agar Ahok diturunkan dari kursi Komisaris Utama Pertamina, Erick menanggapi pemintaan itu merupakan hal yang wajar. Hal itu bagian dari demokrasi.  “Era Indonesia sekarang kan era demokrasi. Ketika ada sebagian kelompok yang mengemukakan pendapat bahwa ada ketidakpuasan, itu ya normal-normal saja,” tuturnya di Kantor Pertamina, Jakarta, Sabtu (22/2).  Seperti diketahui, pada aksi tersebut, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara berorasi untuk meminta Ahok turun dari jabatannya. Bahkan, disebutkan bahwa Ahok terlibat dalam 6 kasus korupsi yang ada di Indonesia.

Kata Luhut Soal Ahok Disuruh Hengkang dari Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/hoax-pertamina.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar palsu mengiringi penunjukan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sebagai komisaris utama PT Pertamina. Pembuat hoax menyebar video penyegelan ruang komisaris Pertamina oleh karyawan. Katanya, para karyawan itu tidak rela dipimpin seorang penista agama.  Jawa Pos menemukan video tersebut disebar akun Facebook Dhana Iswary Zaa. Sang pemilik akun juga menuliskan sedikit penjelasan tentang aksi para karyawan itu. ’’Seluruh pejabat, karyawan pertamina &amp; umat islam tidak ridho jika perusahaan bumn pertamina dipimpin seorang ahok si penista agama.’’ Begitu penggalan narasi yang ditulis Dhana Iswary Zaa pada 20 November 2019. Posting-an itu juga dibagikan ulang oleh akun Jian Jona pada 23 November 2019.  Jika diperhatikan secara cermat, video tersebut sebenarnya tidak berkaitan dengan penolakan BTP alias Ahok. Beberapa tulisan nama yang terekam kamera dalam aksi itu adalah Arcandra Tahar, Tanri Abeng, dan Edwin Hidayat Abdullah. Saat ditelusuri, video itu ternyata rekaman peristiwa pada 2017.  Mengutip situs finance.detik.com, pada 1 Maret 2017 ruang kerja Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di kantor pusat Pertamina disegel oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Saat itu Arcandra adalah wakil komisaris utama PT Pertamina (Persero).  Penyebab penyegelan itu berkaitan dengan kisruh yang berujung pencopotan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto dan Wakil Dirut Ahmad Bambang pada Februari 2017. Aksi tersebut berakhir setelah Dewan Komisaris Pertamina sepakat mengadakan dialog dengan para pekerja. Anda dapat membacanya di <a href="https://finance.detik.com/energi/d-3437606/ini-alasan-pekerja-pertamina-segel-kantor-arcandra-2-hari-lalu">sini</a>.

Video Karyawan Pertamina Bukan Aksi Penolakan Ahok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Komisaris Utama Pertamina

Berita Terkini

Ahok Ungkap Alasan Mundur dari Komisaris Utama Pertamina: Tak Sejalan dengan Jokowi!

Mundur dari Komisaris Utama Pertamina, Ahok Diajak Ganjar Perjuangkan Demokrasi

Mundur Setelah 4 Tahun Jabat Komisaris Utama Pertamina, Ini Profil Ahok yang Pernah Tersandung Kasus Dugaan Penistaan Agama

Jadi Saksi Kasus Karen Agustiawan, Ahok Sebut KPK Pegang Banyak Kasus di Pertamina

Ahok Diisukan Jadi Dirut Pertamina, Erick Thohir: Tour of Duty Bisa Terjadi, tapi Bukan Sekarang

Ahok Bongkar Bobroknya Sistem Manajemen, Begini Respons Pertamina

Ahok: Gaji Pokok Pertamina Bisa Rp 75 Juta, Nggak Kerja Juga Dibayar

Ahok Marah dan Bongkar Aib Pertamina, Ini Respons Anak Buah Prabowo

Kata Luhut Soal Ahok Disuruh Hengkang dari Pertamina

Video Karyawan Pertamina Bukan Aksi Penolakan Ahok

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Komisaris Utama Pertamina

Berita Terkini

Ahok Ungkap Alasan Mundur dari Komisaris Utama Pertamina: Tak Sejalan dengan Jokowi!

Mundur dari Komisaris Utama Pertamina, Ahok Diajak Ganjar Perjuangkan Demokrasi

Mundur Setelah 4 Tahun Jabat Komisaris Utama Pertamina, Ini Profil Ahok yang Pernah Tersandung Kasus Dugaan Penistaan Agama

Jadi Saksi Kasus Karen Agustia­wan, Ahok Sebut KPK Pegang Banyak Kasus di Pertamina

Ahok Diisukan Jadi Dirut Pertamina, Erick Thohir: Tour of Duty Bisa Terjadi, tapi Bukan Sekarang

Ahok Bongkar Bobroknya Sistem Manajemen, Begini Respons Pertamina

Ahok: Gaji Pokok Pertamina Bisa Rp 75 Juta, Nggak Kerja Juga Dibayar

Ahok Marah dan Bongkar Aib Pertamina, Ini Respons Anak Buah Prabowo

Kata Luhut Soal Ahok Disuruh Hengkang dari Pertamina

Video Karyawan Pertamina Bukan Aksi Penolakan Ahok

Download Aplikasi JawaPos.com

Jadi Saksi Kasus Karen Agustiawan, Ahok Sebut KPK Pegang Banyak Kasus di Pertamina