<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/kaesang-relawan-1668518849.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep menilai, peran relawan sangat penting dalam penentuan pemimpin Indonesia selanjutnya." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep menilai, peran relawan sangat penting dalam penentuan pemimpin Indonesia selanjutnya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep tak mempermasalahkan mengenai pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari Komisaris Utama PT Pertamina. Menurut dia, hal tersebut sudah menjadi hal biasa. &rdquo;Ya biasa aja banyak yang mundur, kok. ada Pak Michael Umbas dari TKN banyak kok yang seperti itu. Itu hal yang biasa,&rdquo; kata Kaesang di kawasan Kota Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (3/2). Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan mengundurkan diri dari posisinya sebagai komisaris utama. &rdquo;Ya benar (mundur),&rdquo; kata Ahok saat dikonfirmasi, Jumat (2/2). Surat pengunduran diri Ahok telah diberikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar dikirimkan kepada Menteri BUMN dan ditembuskan ke Presiden Joko Widodo. Berdasar surat pengunduran diri yang diterima, surat pengunduran diri itu bertanggal 2 Februari 2024 dan ditandatangani Ahok. Ahok menyatakan akan fokus kampanye untuk Ganjar-Mahfud. &rdquo;Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya. Merdeka,&rdquo; kata Ahok. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep tak mempermasalahkan pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari Komisaris Utama PT Pertamina

Kaesang Soal Ahok Mundur dari Komut: Dari TKN Banyak Kok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/Ahok-mundur-jadi-komisaris-pertamina-4060406959.jpg" alt="Ahok menyatakan mundur sebagai komisaris utama Pertamina usai menyatakan mendukung paslon Ganjar-Mahfud" width="100%">
<figcaption>Ahok menyatakan mundur sebagai komisaris utama Pertamina usai menyatakan mendukung paslon Ganjar-Mahfud</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengumumkan telah mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), pada Jumat, 2 Februari 2024. Hal ini sebagaimana disampaikan Ahok melalui akun Instagram pribadi, @basukibtp, pada Jumat, 2 Februari 2024. Melalui unggahan di akun Instagram tersebut, Ahok memperlihatkan surat pengunduran diri yang diserahkannya kepada perusahaan pelat merah yang sudah menjadi tempatnya berkarier selama kurang lebih 4 tahun. "Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024," kata Ahok. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan alasan dirinya memutuskan diri untuk mundur sebagai Komisaris Utama di perusahaan pelat merah ini. Adapun keputusannya didasari pada dukungan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Menurutnya, keputusan ini menjadi penting agar semua pihak tidak lagi bingung terkait arah politik yang dia tentukan. "Kalau gajinya gubernur cuma Rp 7 juta lebih sebulan. Tunjangan uang makan kira-kira Rp 30 juta, memang ada semua. Ada mobil, supir. Tapi kalau di Pertamina, kita dapet Rp 170 juta gaji," kata Ahok, seperti dikutip Jumat (2/2). Namun, Ahok mengatakan menjadi Gubernur lebih menyenangkan dibandingkan menjadi Komisaris. Pasalnya, kata dia, ketika menjadi Gubernur dirinya bisa menolong banyak orang dengan dana operasional. Sementara jika menjadi komisaris tidak bisa. "Jadi Gubernur lebih enak karena bisa nolong orang banyak. Saya punya dana operasional itu satu bulan kita pakai Rp 3 miliar untuk bantu orang miskin. Langsung saya transfer ke rekening masing-masing. Bahkan, tanpa Wagub, itu bisa Rp 4 miliar lebih dana operasional dalam satu bulan. Kita bisa bantu apa saja ke masyarakat membutuhkan," jelasnya. "Terutama yang ijazahnya nyangkut ya, kadang-kadang ada orang ijazah nyangkut, butuh beli obat, BPJS. Itu tiap pagi datang orang minta bantuan, kita kasih saja," imbuh Ahok.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengumumkan telah mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), pada Jumat (2/2).

Ahok Mundur dari Jabatan Komisaris Utama Pertamina Demi Ganjar-Mahfud, Segini Gaji yang Ditinggalkannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-alasan-pemerintah-permudah-izin-tenaga-kerja-asing_m_206910.jpeg" alt="Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas T Lembong" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas T Lembong</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pembangunan Jaya Ancol menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS). Hasilnya, mengangkat Thomas Lembong sebagai komisaris utama.  Thomas Lembong yang merupakan mantan menteri perdagangan itu menggantikan posisi Rene Suhardono. Selanjutnya, Rene Suhardono mendapat tugas baru, yakni BUMD Academy.  Plt Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Riyadi mengatakan, pengangkatan Thomas dalam rangka kebutuhan Ancol terhadap jejaring yang luas untuk investasi pengembangan usaha.  “Ini sebagai bentuk penyegaran dan regenerasi kepemimpinan, dan sudah biasa terjadi dalam suatu perusahaan atau instansi. Baik karena promosi maupun rotasi, seiring dengan tuntutan dan perkembangan perusahaan,” kata Riyadi dalam keterangan tertuli, Senin (30/8).  Menurut Riyadi, Thomas pernah menjabat sebagai menteri perdagangan (Mendag) dan Kepala BKPM. Dengan pengalamannya itu, dia dianggap memiliki kapasitas yang bagus.  Terlebih Thomas juga sudah lebih dari 20 tahun mengabdi di investment banking dan hedge fund industry, termasuk Morgan Stanley dan Farallon Capital LLC.  Secara keseluruhan, keputusan dari RUPS PT Pembangunan Jaya Ancol adalah mengakhiri dan mengangkat empat direksi serta komisaris.  Adapun anggota direksi yang mengakhiri masa jabatannya adalah Rene Suhardono (komisaris utama), Hari Sundjojo (direktur keuangan), Bertho DP Asmanto (direktur property), dan Agus Sudarno (direktur operasional).  Sementara pejabat baru untuk posisi direksi dan komisaris adalah Thomas Lembong (komisaris utama), Suparno (direktur), Wing Antariksa (direktur), dan Budi Santosa (direktur).  "Kepada Direksi dan Komisaris yang baru, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat bekerja. Kami berharap jajaran direksi dan komisaris yang baru di PT Pembangunan Jaya Ancol dapat menjalankan tugasnya dalam meningkatkan kinerja dan kemajuan perusahaan, serta mengembangkan bisnis perusahaan ke depannya,” pungkas Riyadi.

Eks Menteri Perdagangan Jadi Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bule-pemalsu-tanda-tangan-perusahaan-didakwa-jaksa_m_192408.jpeg" alt="Ilustrasi sidang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Konsumen PT Sentul City Tbk Alfian Tito Suryansah telah menjalani persidangan perkara PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayar Utang) pada akhir pekan lalu, dengan majelis hakim Dulhusin, Robert, dan Made Sukereni. Hal tersebut terkait keterlambatan penyerahan unit yang menjadi objek PPJB yakni di Green Mountain Residence, Jalan Gunung Kelimutu Nomor 0076, luas tanah 81 meter persegi pada 26 Oktober 2020.  Komisaris Utama PT Sentul City Tbk Basaria Panjaitan meminta agar majelis hakim mempertimbangkan niat baik perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada Alfian.  ”Sejak awal, PT Sentul City Tbk sudah memenuhi permintaan pemohon sebagaimana diminta dalam surat somasi. Jadi, sebetulnya sudah tidak ada alasan untuk PKPU,’’ ujar Basaria Panjaitan dalam keterangannya, Sabtu (5/12).  Dalam surat somasi yang dilayangkan kuasa hukumnya, Salim The Atmaja SH, Alfian minta agar Sentul City segera melakukan serah terima unit dalam kondisi fisik 100 persen jadi atau termohon mengembalikan uang (refund) yang sudah dibayarkan pemohon secara tunai.  ”Permintaan pemohon ini sudah kami penuhi. Kami sudah mengundang pemohon untuk serah terima unit, tapi pemohon tidak datang. Kami juga sudah mentransfer uang sejumlah yang diminta pemohon, tetapi juga dikembalikan,’’ tutur Basaria Panjaitan.  Basaria mengaku heran atas sikap pemohon yang menolak serah terima unit dan juga mengembalikan uang refund. Padahal, dalam surat somasinya, dia meminta serah terima unit atau refund berikut dendanya.  Basaria juga mengingatkan para pihak tentang adanya mekanisme serah terima unit secara otomatis (STO) sebagaimana diatur dalam PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) antara PT Sentul City Tbk dengan pemohon. Dalam PPJB pasal 7.5, telah sepakat adanya serah terima unit secara otomatis.  Mekanisme serah terima otomatis itu berlaku jika pihak kedua (pembeli) tidak memenuhi undangan serah terima dari pihak pertama (penjual) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kalender terhitung sejak tanggal surat undangan tersebut, yang dikirim melalui kurir atau perusahaan ekspedisi yang ditunjuk pihak pertama. Dengan telah lewatnya waktu, pihak kedua dianggap menyetujui serah terima tanah dan bangunan secara otomatis.  ”Batas waktu 10 hari sebagaimana diatur PPJB sudah terlewatkan, mekanisme serah terima otomatis berlaku,’’ terang Basaria Panjaitan.  Dengan demikian, Basaria juga minta agar majelis hakim bertindak tegas kepada para pihak yang memiliki itikad tidak baik dengan menggunakan peradilan niaga PKPU.  Saksikan video berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fI6vTq-DSfU

Komut PT Sentul City Tbk Minta Hakim PKPU Tegas pada Konsumennya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/mantan-pangdam-jaya.jpeg" alt="Mayjen (Purn) Jaswandi sebagai Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta." width="100%">
<figcaption>Mayjen (Purn) Jaswandi sebagai Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan perombakan jabatan di internalnya. Mereka resmi mengangkat Mayjen (Purn) Jaswandi sebagai Komisaris Utama. Pengangkatan ini telah di sahkan oleh pemegang saham terhitung sejak 1 Agustus 2019 melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  Direktur Utama Transjakarta, Agung Wicaksono mengatakan Jaswandi merupakan sosok yang patut diteladani. Dia berharap bergabungnya Jaswandi bisa menambah baik pelayanan kepada masyarakat. "Profil Jaswandi sangat dihormati, dapat mengayomi serta memberikan pemantauan serta arahan bagi Direksi dan manajemen untuk melayani warga DKI dengan lebih baik," ujar Agung dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/8).  Jaswandi diketahui pernah menduduki jabatan penting. Seperti pernah menjabat sebagai Pangdam Jaya dan Wadanjen Kopassus. Transjakarta juga menunjuk 2 orang Komisaris Perseroan.  Mereka adalah Syarifudin dan Beni Edmunandar yang berkarier sebagai profesional di Pricewaterhouse Coopers Indonesia. "Pemegang saham juga telah memberikan persetujuan pengangkatan dua Direksi baru, yaitu Prasetia Budi dan Yoga Adiwinarto," tambah Agung.  Prasetya Budi sebelumnya bertugas sebagai Kepala Divisi Pendukung Operasional Transjakarta. Ini merupakan pertama kalinya seorang karyawan dari internal menapak kariernya sejak 2004 ketika TransJakarta mengawali melayani masyarakat, hingga mencapai jenjang Direksi.  Sedangkan Yoga Adiwinarto, sebelumnya menjabat Country Director di ITDP (Institute for Transportation &amp; Development Policy). "Yang memiliki jaringan luas secara internasional dan banyak memberikan masukan bagi pembangunan transportasi terintegrasi di Jakarta," tutup Agung.

Mantan Pangdam Jaya Jabat Komisaris Utama Transjakarta

Komisaris Utama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Komisaris Utama

Berita Terkini

Kaesang Soal Ahok Mundur dari Komut: Dari TKN Banyak Kok

Ahok Mundur dari Jabatan Komisaris Utama Pertamina Demi Ganjar-Mahfud, Segini Gaji yang Ditinggalkannya

Eks Menteri Perdagangan Jadi Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol

Komut PT Sentul City Tbk Minta Hakim PKPU Tegas pada Konsumennya

Mantan Pangdam Jaya Jabat Komisaris Utama Transjakarta

Download Aplikasi JawaPos.com