<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/05/jajaran-dewan-komisaris-pt-pertamina-persero-memastikan-bahwa-stok-bahan-bakar-minyak-bbm-di-surabaya-jawa-timur-aman-selama-periode-mudik-lebaran-pertamina-eSAhU.webp" alt="Jajaran Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) di Surabaya Jawa Timur, aman selama periode mudik Lebaran. (Pertamina)" width="100%">
<figcaption>Jajaran Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) di Surabaya Jawa Timur, aman selama periode mudik Lebaran. (Pertamina)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com &ndash; Jajaran Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) di Surabaya Jawa Timur, aman selama periode mudik Lebaran. Pernyataan ini disampaikan usai melakukan kunjungan kerja ke SPBU 51.601.65 Jemursari untuk memantau kesiapan Satuan Tugas Ramadhan dan Idul Fitri (Satgas RAFI).
Dalam kunjungan tersebut, Dewan Komisaris meninjau kesiapan sarana dan prasarana SPBU, implementasi standar operasional prosedur (SOP), aspek keselamatan dan keamanan (HSSE), serta kualitas pelayanan kepada konsumen.
Komisaris Independen Pertamina, Condro Kirono, mengatakan wilayah Jawa Timur menjadi salah satu titik penting dalam arus mudik dan balik Lebaran. Karena itu, ketersediaan BBM harus dipastikan tetap aman dan tepat sasaran.
&ldquo;Jawa Timur ini menjadi tempat arus mudik dan arus balik yang cukup tinggi. Selain dari barat juga dari timur, dari Bali dan sebagainya. Sehingga ketersediaan BBM harus dipastikan sampai tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas kepada masyarakat,&rdquo; ujar Condro Kirono dalam keterangannya, Kamis (5/3).
Selain memastikan pasokan energi, Dewan Komisaris juga menyoroti optimalisasi layanan kepada masyarakat melalui Call Center 135. Layanan tersebut dinilai penting untuk merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, terutama ketika terjadi kendala pasokan BBM di lapangan.
&ldquo;Layanan Call Center 135 harus dipastikan berjalan efektif. Ketika masyarakat menelepon karena membutuhkan BBM, operator harus memastikan petugas SPBU benar-benar bergerak menuju lokasi masyarakat yang membutuhkan,&rdquo; tegasnya.
Pertamina juga diminta mengoptimalkan fasilitas tambahan bagi pemudik melalui program Serambi MyPertamina. Fasilitas ini diharapkan menjadi tempat istirahat yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan jauh.
Menurut Condro, Serambi MyPertamina perlu dimaksimalkan terutama di lokasi yang berpotensi terjadi kepadatan pemudik, seperti bandara, rest area tol, dan pelabuhan.
&ldquo;Serambi-serambi MyPertamina harus betul-betul dioptimalkan. Di sana tersedia layanan kesehatan, tempat istirahat bagi anak-anak dan orang tua, khususnya di lokasi dengan tumpukan pemudik seperti bandara, rest area tol, dan pelabuhan,&rdquo; tukasnya.
Sebelumnya, berdasarkan hasil survei nasional Kementerian Perhubungan (Kemenhub) disebutkan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu simpul pergerakan utama nasional, baik sebagai daerah asal maupun tujuan pemudik, serta sebagai penghubung koridor Jawa-Bali dan kawasan Pulau Jawa bagian Timur.&nbsp;
Dalam hasil survei itu diperkriakan bahwa pergerakan masyarakat selama masa Angkutan Lebaran tahun 2026 adalah sebesar 50,60% penduduk atau 143,91 Juta Orang. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi asal favorit nasional terbesar nomor 3, sebesar 17,12 Juta Orang.
Sementara itu, Provinsi Jawa Timur juga merupakan Provinsi tujuan mudik favorit nasional nomor 2, sebesar 27,29 Juta Orang. Adapun Kota Surabaya termasuk dalam Kabupaten - Kota tujuan favorit nasional dengan prakiraan pergerakan masyarakat sebesar 732 Ribu Orang.

Dewan Komisaris Pertamina pastikan stok BBM di Surabaya Jawa Timur aman selama mudik Lebaran 2026. Pergerakan pemudik Jawa Timur jadi perhatian utama.

Jawa Timur jadi Wilayah Tujuan Mudik Lebaran, Pertamina Pastikan Stok BBM di Surabaya Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/09/lRAI1gsP8Kqm3HIM7CT23hOg83vL2IePPZfm7G9y-1-3077391702.jpg" alt="Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) kembali melakukan perombakan di jajaran komisaris. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, resmi ditetapkan sebagai Komisaris Pertamina sejak 11 September 2025. Kabar ini dibenarkan oleh Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, saat dikonfirmasi media. &ldquo;Iya, mengacu pada salinan keputusan para pemegang saham perusahaan,&rdquo; ujarnya dikutip dari ANTARA. Sebelum masuk ke kursi komisaris Pertamina, Hasan Nasbi menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Sosoknya dikenal dekat dengan lingkaran kekuasaan, terutama karena perannya dalam mengelola komunikasi publik di era Presiden Joko Widodo. Namun, masa jabatannya di PCO berakhir pada 16 September 2025, setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Angga Raka Prabowo sebagai pengganti. Bersamaan dengan itu, PCO juga resmi berganti nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah (BKP), menandai restrukturisasi lembaga komunikasi di pemerintahan baru. Hasan Nasbi bukan nama asing di dunia politik dan komunikasi. Ia merupakan pendiri lembaga survei Cyrus Network, yang kerap terlibat dalam riset opini publik dan strategi komunikasi politik. Kiprahnya sebagai pengamat politik membuatnya cukup dikenal di kalangan media dan analis. Peralihan dari posisi strategis di lingkaran Istana ke jabatan komisaris di Pertamina menambah daftar panjang tokoh politik maupun profesional yang menempati kursi di BUMN energi tersebut. Penunjukan komisaris Pertamina kerap menjadi sorotan publik. Posisi ini bukan hanya soal pengawasan korporasi, tetapi juga sarat dengan kepentingan politik dan pertarungan pengaruh. Pertamina, sebagai perusahaan migas terbesar di Indonesia, memainkan peran vital dalam perekonomian nasional.

Sebelum masuk ke kursi komisaris Pertamina, Hasan Nasbi menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Hasan Nasbi, Eks Kepala Komunikasi Kepresidenan Ditunjuk Jadi Komisaris Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/JKT_Audiensi-hakim-dengan-Pimpinan-DPR_Salman-Toyibi04-82748491.jpg" alt="Perwakilan Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia Jusran Ipandi (tengah) menyampaikan paparan dalam audiensi dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Perwakilan Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia Jusran Ipandi (tengah) menyampaikan paparan dalam audiensi dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menempuh jalur politik untuk menyuarakan tuntutan. Puluhan hakim dari berbagai daerah menemui pimpinan dan anggota DPR. Di hadapan wakil rakyat yang baru dilantik, mereka meminta agar persoalan kesejahteraan dan jaminan keamanan hakim segera mendapat jalan keluar. Dalam pertemuan yang digelar di ruangan Komisi III DPR itu, para hakim menyampaikan keluhan secara bergantian. Rangga Lukita Desnata, hakim Pengadilan Negeri (PN) Bireuen, Aceh, yang pertama menyampaikan aspirasi. Dia mengatakan, banyak hakim di daerah yang tidak mendapatkan fasilitas layak kendati berstatus pejabat negara. &rdquo;Nomenklatur kami (dalam UU Kekuasaan Kehakiman, Red) sebagai pejabat negara. Tapi, kami tidak punya mobil dinas,&rdquo; kata Rangga. Dia menyebut kondisi itu timpang jika dibandingkan dengan pejabat negara lain. Misalnya, anggota DPR, bupati, dan gubernur yang mendapat kendaraan dinas. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/JKT_Audiensi-hakim-dengan-Pimpinan-DPR_Salman-Toyibi02-4046182588.jpg" alt="(kiri-kanan) Wakil Ketua DPR Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad memimpin audiensi dengan perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>(kiri-kanan) Wakil Ketua DPR Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad memimpin audiensi dengan perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Rangga menegaskan, tuntutan SHI awalnya ingin kenaikan penghasilan hakim per bulan sebesar 242 persen dari yang sekarang. Namun, dia menyebut, setelah dilakukan kajian, kenaikan yang dituntut berubah menjadi 142 persen. Kenaikan take home pay itu menjadi salah satu poin tuntutan para hakim yang disampaikan kepada DPR. Dia menegaskan, masalah kesejahteraan itu benar-benar diperhatikan. Sebab, penghasilan saat ini dinilai tidak layak untuk seorang hakim. Bahkan, dia menyebut take home pay hakim saat ini setara dengan uang jajan tiga hari anak Raffi Ahmad, Rafathar Malik Ahmad. &rdquo;Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti komisaris Pertamina. Kami minta kelayakan hidup,&rdquo; ujarnya. Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sempat menghubungi Prabowo Subianto. Lewat pengeras suara, presiden terpilih RI tersebut meminta para hakim bersabar. Dia berjanji memperhatikan aspirasi para hakim agar ke depan tidak ada lagi hakim yang mencari tambahan penghasilan. &rdquo;Saya sudah merencanakan bagaimana memperbaiki kondisi kalian (para hakim, Red),&rdquo; ujar Prabowo. Ketua umum Partai Gerindra itu pun menegaskan bahwa kunci negara maju adalah negara yang bebas korupsi. Karena itu, hakim harus kuat agar tidak mudah dibeli. &rdquo;Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim,&rdquo; imbuhnya. Momen Prabowo yang tiba-tiba &rdquo;hadir&rdquo; dalam audiensi itu memunculkan spekulasi adanya motif politik dalam polemik masalah kesejahteraan hakim tersebut. Anggota DPR I Wayan Sudirta pun meminta rekan-rekannya untuk kembali pada koridor tugas dan fungsi wakil rakyat. &rdquo;Agar peran DPR itu tampak membantu hakim, buatlah undang-undang,&rdquo; ujarnya. Politikus PDI Perjuangan itu menilai RUU Jabatan Hakim sangat relevan untuk segera disahkan. Dengan undang-undang yang spesifik tersebut, Wayan menilai masalah kesejahteraan hakim akan lebih bisa terakomodasi dengan baik. Tidak seperti peraturan pemerintah (PP) yang rentan mengalami perubahan. &rdquo;Iya kalau perubahannya ke arah positif, kalau ke arah negatif gimana?&rdquo; katanya saat ditemui Jawa Pos seusai pertemuan. Selain RUU Jabatan Hakim, Wayan menawarkan alternatif lain. Yakni, melakukan revisi terhadap UU Mahkamah Agung atau UU Kekuasaan Kehakiman. (tyo/idr/gas/c19/oni)

Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menempuh jalur politik untuk menyuarakan tuntutan. Mereka menemui pimpinan dan anggota DPR.

Permintaan Hakim di DPR, Minta Kelayakan Hidup sebagai Pejabat Negara, Tidak Seperti Komisaris Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/ganjar-1234-1466563092.jpeg" alt="alon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjelaskan jurus jitu dalam mengentaskan pengangguran di Indonesia. (TPN Ganjar-Mahfud)" width="100%">
<figcaption>alon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjelaskan jurus jitu dalam mengentaskan pengangguran di Indonesia. (TPN Ganjar-Mahfud)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons mundurnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Mundurnya Ahok dari jabatan perusahaan pelat merah itu, menyusul Mahfud MD yang lebih dulu mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam, pada Kamis (1/2) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar menyampaikan terima kasih kepada Ahok yang mundur dari Komisaris Utama PT Pertamina untuk memenangkan dirinya pada Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terima kasih dukungan dan tambahan energinya Mas BTP,&rdquo; kata Ganjar melalui akun media sosial X pribadinya, Jumat (2/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar pun mengajak Ahok untuk berjuang bersama-sama pada kontestasi politik nasional demi menjaga kualitas demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semakin manyala, mari kita berjuang demi demokrasi Indonesia,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengumumkan telah mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Hal ini sebagaimana disampaikan melalui akun Instagram, @basukibtp, pada Jumat, 2 Februari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Melalui unggahannya, Ahok memperlihatkan Surat Pengunduran Diri yang diserahkannya kepada Pertamina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024," ucap Ahok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, alasan dirinya memutuskan diri untuk mundur sebagai Komisaris Utama di perusahaan pelat merah ini. Keputusannya didasari pada dukungan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, keputusan ini menjadi penting agar semua pihak tidak lagi bingung terkait arah politik yang dia tentukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya," pungkasnya.</div> </div>

Ganjar menyampaikan terima kasih kepada Ahok yang mundur dari Komisaris Utama PT Pertamina untuk memenangkan dirinya pada Pilpres 2024.

Ahok Mundur dari Jabatan Komut PT Pertamina, Ganjar: Terima Kasih Tambahan Energinya Mas BTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/RUMAH-BUMN-670506599.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Tohir. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Tohir. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Pertamina (Persero) untuk menelusuri kebenaran terkait informasi adanya kepentingan politikus yang berusaha mendapatkan keuntungan dari penyaluran elpiji. "Itu yang mau kita berantas, dan saya sudah meminta Direksi Pertamina untuk melihat isu itu," kata Erick,&nbsp;kemarin. Erick menyampaikan, Komisaris PT Pertamina diharapkan bekerja sama dengan para Direksi untuk menelusuri dugaan tersebut. Ia menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk membuat tata kelola dan penyaluran elpiji menjadi lebih baik. Oleh karena itu, Erick akan melakukan upaya hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran. "Kalau ternyata ada korupsi di elpiji, saya yang penjarakan pertama. Atau permainan elpiji masalah impor ya kita tangkap kalau ada yang main-main," ujarnya. Lebih lanjut Erick menyampaikan keseriusan untuk memberantas praktik korupsi di BUMN seperti kasus mafia pangan. Dia menyebut, modus yang digunakan mafia pangan, yakni mencampur beras kualitas baik dengan kualitas rendah, yang kemudian dilabeli dengan nama beras premium. Erick juga mengimbau masyarakat untuk berani melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan adanya indikasi kecurangan atau praktik korupsi di BUMN. "Wasit aja sekarang ditangkap sama Satgas Mafia Bola, apalagi yang namanya mafia pangan atau mafia energi,"&nbsp;pungkas Erick. Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan telah memutus beberapa agen elpiji di Sumatera Barat yang diketahui bertindak nakal dan tidak mematuhi aturan Pertamina. "Bagi kami, tim sudah periksa, jika tidak sesuai akan dicabut pemutusan hubungan kerja. Agen yang tidak mau disiplin dikurangi jatahnya dan kami langsung kirim ke pedesaan yang lebih membutuhkan," ujar Ahok. Ahok juga menyinggung adanya kepentingan politikus yang berusaha mendapatkan keuntungan dari penyaluran elpiji. "Kami buka-bukaan saja, disinyalir orang berkuasa dari partai politik banyak yang pegang agen. Kalau mau jadi orang kaya jangan makan uang subsidi rakyat, dagang yang lain saja," katanya. Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina siap membantu daerah mana saja yang mau menolong warganya mendapatkan barang subsidi. "Saya akan datang, ini NKRI, tidak ada sangkut-pautnya dengan partai politik," ujarnya.

"Kami buka-bukaan saja, disinyalir orang berkuasa dari partai politik banyak yang pegang agen," kata BTP.

Erick Thohir Sesumbar Bisa Berantas Mafia Pangan dan Energi seperti Basmi Mafia Bola

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/SPBU-PERTAMINA-MIFTAHULHAYAT-4-1.jpg" alt="Sejumlah pengendara mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertama" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengendara mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertama</figcaption>
</figure><h3>Bila Subsidi Tertutup, Elpiji Melon Dekati Rp 12.300 Per Kilogram</h3> JawaPos.com – Wacana kenaikan harga pertalite dan elpiji 3 kg sempat dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.  Meski begitu, PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa rencana kenaikan tersebut belum ada.  "Belum ada (wacana kenaikan pertalite dan elpiji 3 kg, Red)," tegas Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada Jawa Pos kemarin (2/4). Belum jelasnya kapan kenaikan susulan itu tentu membuat masyarakat bertanya-tanya. Sebab, belum usai kenaikan harga pertamax, tarif PPN, kemudian menyusul kenaikan-kenaikan lainnya.  Pengamat energi Komaidi Notonegoro memandang, pemerintah harus ekstrahati-hati dalam mengambil keputusan kenaikan harga. Jangan dilakukan serta-merta dalam waktu yang berdekatan. ’’Momentumnya harus diatur. Kan pertamax sudah naik, alangkah baiknya dilihat lagi kondisi dan ekonomi masyarakat seperti apa,’’ jelasnya kepada Jawa Pos kemarin.  Komaidi memaparkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa harga minyak dunia maupun minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP) meningkat tinggi. Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai variabel lain. Bukan semata-mata harga minyak dunia saja. ’’Tentu pemerintah harus bijaksana melihat kondisi dan membuat keputusan,’’ imbuhnya.  Terkait mekanisme, Komaidi menjelaskan, ada perbedaan antara penetapan harga pertalite dan elpiji 3 kg. Untuk pertalite, penentuan harga merupakan kombinasi antara pemerintah dan Pertamina sebagai badan usaha. Sebab, pertalite sudah ditetapkan sebagai BBM penugasan. ’’Penugasan dan subsidi itu berbeda,’’ tambahnya.  Sebagai BBM penugasan, kewenangan pemerintah hanya ada pada kontrol volume BBM tersebut. Mekanisme penetapan harganya diawali oleh Pertamina sebagai badan usaha mengusulkan harga tertentu. Kemudian, pemerintah bisa menyetujuinya atau tidak. Faktor yang memengaruhi penentuan harga itu mencakup banyak hal. Antara lain, ekonomi masyarakat, kemampuan APBN, hingga kondisi keuangan Pertamina.  Sementara itu, untuk elpiji 3 kg, kewenangan penetapan harga murni ada pada pemerintah. Sebab, elpiji yang biasa disebut melon itu merupakan komponen subsidi. Faktanya, pemerintah memang berencana mengubah skema pemberian subsidi elpiji 3 kg, dari subsidi terbuka menjadi tertutup. Saat ini subsidi yang diberikan bersifat terbuka. Artinya, subsidi diberikan berbasis pada harga komoditas atau tabung elpiji menjadi subsidi langsung ke masyarakat miskin dan rentan miskin. Karena subsidi elpiji 3 kg bersifat terbuka, seluruh golongan masyarakat bisa mengakses komoditas bersubsidi itu. Termasuk masyarakat menengah ke atas yang semestinya tidak berhak mendapat subsidi.  Bila menggunakan skema subsidi tertutup, harga elpiji 3 kilogram akan sama atau mendekati harga elpiji nonsubsidi (tabung 12 kg dan 5 kg), yakni Rp 12.300 per kilogram. Bahkan, jika menggunakan patokan contract price Aramco (CPA) per April 2022 sebesar USD 950 per metric ton, harga keekonomian elpiji 3 kg mencapai Rp 16–17 ribu per kilogram atau sekitar Rp 48 ribu per tabung.  Dengan perubahan skema dari subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup, otomatis harga akan terkerek naik. Melalui skema subsidi tertutup, pemerintah memberikan subsidi sebagai kompensasi. Bentuknya bisa berupa uang tunai atau bantuan sosial (bansos) kepada penerima manfaat sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial.  Komaidi melanjutkan, jika perubahan skema subsidi dilakukan untuk meminimalkan penyalahgunaan dari masyarakat menengah ke atas yang kerap membeli elpiji melon, hal itu kurang tepat. ’’Kalau tujuannya itu, instrumennya bukan dengan menaikkan harga. Jadi, memang seharusnya membuat subsidi tertutup. Artinya, subsidinya bukan barang, melainkan bisa uang maupun kartu berupa bantuan langsung tunai (BLT). Memang subsidi tertutup lebih baik, tapi bisa dievaluasi lagi ke depan. Basis data para penerima subsidi juga harus kuat,’’ tuturnya.  Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menilai, perubahan skema subsidi elpiji 3 kg dinilai sulit diterapkan tahun ini. Berbagai proyek percontohan telah dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Namun, implementasinya belum terlaksana.  Menurut Said, masyarakat sudah terbiasa dengan subsidi terbuka atau subsidi pada komoditas selama belasan tahun. ’’Sangat berat karena sudah hampir 14 tahun kita terbiasa dengan subsidi terbuka,’’ jelasnya. Namun, perubahan skema subsidi perlu dilakukan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Said menyebut penyempurnaan DTKS memiliki peran penting dalam implementasi subsidi tertutup.

Ahok: Belum Ada Rencana Naikkan Pertalite

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/andre-rosiande.jpg" alt="Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade. (dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade. (dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mempertanyakan statement Basuk Tjahja Purnama alias Ahok yang membuat gaduh Pertamina.‎ Menurut politikus Gerindra itu, Ahok seperti butuh panggung untuk menunjukkan kinerjanya sebagai Komisaris Utama Pertamina.  Namun sayangnya, kata Andre, malah mendiskreditkan Pertamina secara umum. Statement-statement Ahok ini membuat gaduh dan cenderung tanpa dasar.  "Saya paham pak Ahok butuh panggung, tapi tolong jangan menimbulkan citra negatif untuk Pertamina. Jangan kebanyakan bacot, apalagi pak Ahok orang dalam Pertamina," ujar Andre kepada wartawan, Rabu (16/9).  Lebih lanjut, Anggota Komisi VI Partai Gerindra ini menjelaskan beberapa statement Ahok yang dinilainya tanpa dasar, seperti mengatakan bahwa Pertamina lebih suka beli blok Migas di Luar Negeri daripada eksplorasi dalam negeri. Padahal faktanya banyak eksplorasi dalam negeri yang telah dilakukan Pertamina. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/15/09/2020/erick-ngamuk-gaji-staf-direktur-bumn-ratusan-juta-ini-kata-dpr/">Erick ‘Ngamuk’ Gaji Staf Direktur BUMN Ratusan Juta, Ini Kata DPR</a></li> </ul> Statement Ahok ini tidak benar. Dalam data yang dimiliki dalam rangka menambah produksi di hulu, pada tahun 2019 Pertamina melakukan pengeboran sekitar 240 sumur eksplorasi dan eksploitasi dengan 800 work over.  Lebih dari 60 persen investasi di Pertamina adalah untuk Hulu Migas.  Bahkan, untuk menambah cadangan, sepanjang tahun 2019 Pertamina melakukan studi seismic di 35 cekungan dengan panjang 31.114 km. Studi seismic yang dilakukan Pertamina ini merupakan studi seismic terpanjang di Asia Tenggara dalam waktu 10 tahun terakhir. Hasil studi seismic sampai menjadi produksi memerlukan waktu paling cepat 7 tahun.  Oleh sebab itu, kata Andre, untuk menambah produksi dan cadangan Hulu Migas saat ini diperlukan akuisisi blok hulu migas yang sudah berproduksi, sehingga bisa langsung menambah cadangan dan produksi migas Pertamina.  "Akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina didalam negeri dilakukan pada blok-blok yang sudah habis kontrak PSC-nya. Sedangkan akuisisi di luar negeri dilakukan pada blok-blok  yang sudah berproduksi dan memiliki cadangan yang besar.” Jelas Andre.  Selain soal eksplorasi blok Migas, Ahok juga mengatakan bahwa Pertamina tidak pernah melakukan pembangunan Kilang. Menurut Andre, statement ini tidak benar dan tanpa data. Di tahun 2019, Pertamina membangun beberapa kilang.  “Selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, sudah berapa kali sih Pak Ahok melakukan kunjungan ke kilang-kilang Pertamina? Setahu saya Pertamina telah membangun Kilang Langit Biru Cilacap Tahun 2015 - 2019. Kilang ini sudah mulai beroperasi Juli 2019 yang menambah produksi Pertamax sehingga mengurangi impor BBM," ungkapnya.  "Selain itu, ada Kilang RDMP Balikpapan sudah mulai dibangun sejak April 2019 dan akan selesai pada tahun 2023 sehingga nantinya kapasitas produksi Kilang Balikpapan menjadi 360.000 bpd.  Juga ada Kilang Petrokimia di TPPI (revamping Aromatic) yang sudah mulai dibangun sejak tahun 2019, dan akan selesai di tahun 2022," tambahnya.  Lalu soal statement Ahok yang mengatakan bahwa Pertashop atau program SPBU mini tidak jalan, Andre menambahkan bahwa berdasarkan data yang dimilikinya sejak diluncurkan pada Februari 2020 sampai dengan saat ini sudah terbangun sekitar 500 pertashop untuk melayani masyarakat dengan kerjasama bersama pihak swasta maupun BUMDES, sampai dengan akhir 2020 ditargetkan akan terbangun 4.300 Pertashop diseluruh Indonesia.  “Data soal Pertashop aja pak Ahok bisa keliru, padahal data tersebut selalu di update. Saya jadi bertanya-tanya siapa sebenarnya yang bisikin pak Ahok agar Pertamina gaduh terus?” tanya Andre.  Andre juga mengkritik sikap Ahok yang merasa dirinya paling benar sendirian. Menurut Andre, hal ini tidak elok. Komisaris dan Direksi di BUMN paling tidak punya satu agenda rapat bersama dalam satu bulan dalam kasus Pertamina, rapat bersama ini bahkan dilakukan seminggu sekali setiap hari Kamis.  Harusnya Ahok mengoptimalkan rapat tersebut, Jangan merasa superior seolah-olah paling benar kerjanya, paling bersih dan tidak pernah salah. Padahal Pertamina tidak butuh Superman, tetapi butuh Superteam yang bersama-sama memajukan Pertamina dan Industri Migas Nasional.  “Ahok ini selalu teriak soal banyak maling di Pertamina. Saran saya, bila pak Ahok memang punya bukti sebaiknya laporkan saja kepihak yang berwenang. Kan ada KPK, Kejaksaan dan juga kepolisian. Jangan tuduh sana-sini tapi sebenarnya tidak ada bukti," tegasnya.  Direksi Pertamina sudah melakukan banyak upaya untuk membersihkan Pertamina melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum. Bulan lalu Pertamina bekerja sama dengan KPK dan telah berhasil menyelamatkan aset perusahaan sebesar Rp 9,5 triliun. Selain itu, Pertamina juga telah mendapat sertifikat ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Suap.  "Untuk itu saya usul sebaiknya Presiden Jokowi dan Menteri BUMN copot saja pak Ahok daripada terus membuat kegaduhan yang tidak perlu," pungkasnya.‎

Soal Pertamina, Andre Gerindra: Ahok Jangan Kebanyakan Bacot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/tppi-ahok-jokowi.jpg" alt="PAPARKAN TARGET: Presiden Jokowi bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di kilang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TP" width="100%">
<figcaption>PAPARKAN TARGET: Presiden Jokowi bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di kilang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan perombakan di tubuh PT Pertamina (Persero). Hal itu sudah menjadi keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  Vice Presiden Coorporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, perseroan telah mengangkat Isa Rachmatarwata sebagai Komisaris Pertamina. Isa menggantikan Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Pertamina karena menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).  “Pak Suahasil komisaris sebelumnya diberhentikan digantikan pak Isa,” ujar Fajriyah di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (23/12).  Selain itu, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahja Purnama atau yang kerap disapa Ahok memegang dua jabatan di struktur Komisaris, yaitu selain Komisaris Utama (Komut) juga sebagai Komisaris Independen.  “Jabatannya Pak komut Basuki Tjahaja Purnama merangkap Komisaris independen. Itu aja,” tuturnya.  Fajriyah menjelaskan, meskipun Ahok menjabat sebagai Komisaris Independen, bukan berarti menggantikan posisi Alexander Lay yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen.  Sesuai peraturan Menteri BUMN jabatan komisaris di Pertamina sekurang-kurangnya harus diisi oleh 20 persen Komisaris Independen. Sehingga tidak masalah jika Komisaris Independen diisi oleh dua nama.

Rombak Komisaris Pertamina, Erick Tunjuk Ahok Rangkap Dua Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/3656-orang-meninggal-di-jalanan-jawa-tengah_m_178257.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Condro Kirono diangkat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir sebagai komisaris PT Pertamina (Persero). Ia resmi diangkat setelah pengambilan surat keterangan (SK) 282/MBU/11/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perseroan Pertamina per Senin (25/11) kemarin. Condro berkata bahwa saat ini tugasnya adalah sebagai pengawas perusahaan plat merah tersebut bersama dengan Komisaris Utama, Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Komisaris Utama yang juga Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin. "Saya kan dulu di Kabarharkam. Sudah biasa memang mengawasi objek vital nasional. Jadi saya di Pertamina untuk bisa membantu pertamina mengamankan aset aset vital," katanya di Hotel Raffles, Jakarta, Selasa (26/11). Dirinya menyebutkan akan bekerja secara maksimal untuk menjaga kinerja perseroan agar lebih baik lagi. Sebab, saat ini masih terdapat kendala, seperti defisit neraca migas. "Pertamina kan juga ada resiko-resiko kecelakaan operasi dan pipa. Itu jadi fokus saya sebagai Komisaris agar semua aset ini aman," katanya. Seperti diketahui, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman mengatakan pihaknya mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB) Pertamina untuk pemberhentian dan pengangkatan direksi dan komisaris yang baru. “Ibu Ema Srimartini sebagai direktur keuangan menggantikan Bapak Pahala, kemudian BTP menjadi Komut menggantikan Bapak Tanri Abeng. Kemudian Pak Budi Gunadi Sadikin menjadi Wakil Komut menggantikan Bapak Archandra Tahar. Kemudian Pak Condro Kirono sebagai komisaris menggantikan Bapak Gatot Trihargo,” terangnya pada Senin lalu di kantor Kementerian BUMN. Foto: ilustrasi

Kabaharkam Jadi Komisaris Pertamina, Condro Kirono Fokus Jaga Aset

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/karen-klaim-kasus-yang-menjeratnya-sudah-diatur_m_.jpg" alt="Eks Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Eks Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada fakta baru yang terungkap dari kasus dugaan korupsi di PT Pertamina. Kali ini dikemukakan mantan komisaris PT Pertamina (Persero) oleh Gita Wirjawan.  Dia menyebut eks dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan pernah melakukan pertemuan dengan dua komisaris lainnya, Humayun Boscha dan Umar Said. Kala itu Karen berkata bahwa penawaran terhadap participating interest Blok BMG tidak diniatkan untuk akuisisi (menang), melainkan hanya untuk meningkatkan SDM Pertamina.  Pernyataan mantan Menteri Perdagangan itu oleh jaksa. "Bidding itu bukan untuk akuisisi. Itu memang disampaikan Pak Humayun dan Umar Said yang hadir dalam rapat komisaris. Tapi pemahaman bidding hanya untuk belajar bukan untuk akuisisi, itu dari siapa?" tanya Jaksa kepada Gita di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (9/5).  "Ibu dirut, Ibu Karen yang disampaikan melalui Pak Humayun dan Pak Umar Said," jawab Gita.  Dua komisaris tersebut lantas menyampaikan pengakuan itu di rapat dewan komisaris pada 30 April 2009. Karena itulah dewan komisaris akhirnya menyetujui bidding blok BMG yang dituangkan dalam memorandum No.174/K/DK/2009 tertanggal 30 April 2009 perihal Usulan Investasi Non-Rutin Project Diamond.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/kesaksian-gita-wirjawan-m-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Eks Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Dalam kesempatan itu Gita mengakui adanya perbedaan persepsi soal bidding blok BMG. Karena setelah perjanjian transaksi ditandatangani, dewan komisaris mengadakan rapat yang salah satunya merekomendasikan untuk mencari akar penyebab miskomunikasi tersebut.  "Sangat jelas telah terjadi perbedaan persepsi mengenai diksi kata bidding," tukas Gita kepada jaksa.  Sebagaimana Eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan didakwa telah memperkaya orang lain atau korporasi dalam upaya investasi di Blok Basker Manta Gummy (BMG). Dalam hal ini, pihak lain yang dimaksud adalah PT Roc Oil Company Limited (ROC, Ltd).  Atas perbuatannya, Karen didakwa telah melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/karen-klaim-kasus-yang-menjeratnya-sudah-diatur_m_.jpg" alt="Eks Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Eks Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>

Karen Sebut Investasi BMG bukan untuk Akuisisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisaris pertamina

Berita Terkini