<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/JKT_SEMANGAT-BARU-GARUDA_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Direktur Utama Irfan Setiaputra (kiri) bersama dengan Komisaris Utama Garuda Indonesia Triawan Munaf (kanan) saat diskusi" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Irfan Setiaputra (kiri) bersama dengan Komisaris Utama Garuda Indonesia Triawan Munaf (kanan) saat diskusi</figcaption>
</figure><h3>Pengembalian Pesawat ke Lessor Bagian dari Hasil Negosiasi</h3> JawaPos.com – Yenny Wahid resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai komisaris independen Garuda Indonesia kepada Kementerian BUMN. Dia mengaku, keputusan berat tersebut dia ambil sebagai upaya kecil untuk membantu maskapai pelat merah itu melakukan efisiensi.  ”Semoga ini ada manfaatnya agar lebih efisien," ucap Yenny melalui video di akun Twitter pribadinya.  "Sehingga Garuda ke depannya bisa terus diselamatkan dan bisa mengudara dengan perkasa,” lanjutnya kemarin (13/8).  Pada unggahan di Instagram tujuh hari lalu, Peter Gontha juga menyatakan sudah mengajukan mundur dari kursi komisaris Garuda sejak Januari lalu. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) kemarin (13/8), perubahan pengurus perseroan itu pun jadi salah satu agenda pembahasan.  Dalam pernyataan resminya, Direktur Utama Irfan Setiaputra mengatakan, RUPST memberhentikan dengan hormat Triawan Munaf dari jabatan komisaris utama, Peter F. Gontha selaku komisaris, Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang lebih dikenal dengan nama Yenny Wahid dan Elisa Lumbantoruan dari kursi komisaris independen. Juga di jajaran direksi: Dony Oskaria yang sebelumnya menjabat wakil direktur utama dan M. Rizal Pahlevi dari jabatan direktur niaga dan kargo.  Irfan mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kontribusi yang diberikan para pengurus perseroan yang telah menyelesaikan tugasnya. Keputusan tersebut tentu tidak mudah.  Namun, itu merupakan bagian yang tak terhindarkan. Mengingat dari waktu ke waktu Garuda Indonesia telah melakukan upaya pengurangan jumlah karyawan buntut dari turbulensi akibat pandemi Covid-19.  ”Kehilangan dua orang direksi merupakan sebuah pukulan yang berat. Ini tentu saja menciptakan komplikasi, tapi kita siap jalani ini,” ungkapnya.  Langkah restrukturisasi harus ditempuh untuk mempersiapkan Garuda menjadi sebuah perusahaan dengan tata kelola yang agile, fokus, dan adaptif. Khususnya untuk menghadapi tantangan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.  Dengan restrukturisasi itu, jajaran komisaris Garuda Indonesia hanya menyisakan tiga orang: Timur Sukirno sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen, Chairul Tanjung sebagai komisaris, dan Komisaris Independen Abdul Rachman. Dengan jajaran pengurus Garuda Indonesia yang baru, kata Irfan, direksi diharapkan fokus pada restrukturisasi. Bukan cuma finansial, melainkan juga organisasi dan sumber daya manusia.  Dari sisi bisnis, penerbangan akan berfokus ke kargo. Mantan CEO PT Cipta Kridatama itu menyebut, penerbangan internasional rata-rata mengangkut lebih dari 25 ton kargo setiap kali terbang. Dia juga memastikan rute yang diterbangkan itu adalah yang profitable. ”Sementara kita belum bisa mengharapkan keterisian penumpang yang maksimal,” ujarnya.  Sementara itu, Irfan menyatakan bahwa upaya restrukturisasi utang masih berproses bersama para advisor untuk memutuskan rencana bisnis ke depan. Nanti rencana bisnis tersebut digunakan sebagai justifikasi untuk pengajuan proposal kepada para kreditur, lessor, maupun Angkasa Pura I dan II.  Ada lima advisor yang digandeng Garuda Indonesia. Mereka adalah PT Mandiri Sekuritas sebagai lead advisor, McKinsey &amp; Company untuk business advisor, dan Guggenheim Partners menjadi financial advisor. Adapun untuk legal advisor, perseroan menunjuk Cleary Gottlieb dan Assegaf Hamzah &amp; Partners.  Semula, Irfan berharap proposal tersebut segara rampung. Namun, ternyata banyak komplikasi dalam penyusunan proposal. Termasuk diskusi dengan para pemegang saham.  ”Sudah ada draf. Tapi karena sifatnya internal, jadi masih kita utak-atik lagi. Belum selesai,” bebernya.  Menanggapi pengembalian sejumlah pesawat kepada lessor, dia menjelaskan, itu merupakan bagian dari hasil negosiasi. Selanjutnya, manajemen Garuda Indonesia terus memantau sejumlah lessor yang meminta pengembalian pesawat atau tidak.  Terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan transformasi dan efisiensi di Garuda Indonesia terus dilakukan dengan tepat dan cepat. Dia meminta manajemen Garuda Indonesia berfokus pada dua hal utama. Yakni, perubahan model bisnis dengan berfokus pada layanan penerbangan domestik. Selain itu, negosiasi dengan lessor.  ”Baik lessor yang memang memiliki hubungan business-to-business baik namun kontraknya perlu dinegosiasi ulang, juga lessor yang tersangkut kasus yang saat ini sudah masuk dalam proses hukum,” kata Erick.  Menurut dia, saat ini merupakan momen bagi Garuda Indonesia untuk bersih-bersih dari permasalahan keuangan dan kinerja operasional. Juga, menata kembali fundamental bisnisnya. ’’Setiap prosesnya akan saya kawal penuh,” tegasnya.  Di sisi lain, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G. Talattov menilai, pengunduran diri komisaris dan pemangkasan jumlah direksi sangat wajar dan memang semestinya dilakukan oleh Garuda Indonesia. Keputusan itu menjadi sinyal bahwa perusahaan penerbangan pelat merah tersebut sudah menunjukkan sense of crisis. ’’Tentu nasib Garuda masih jauh dari kepastian. Sekarang ini yang paling penting buat Garuda bagaimana bisa survive, masih bisa tetap hidup,” terang Abra kepada Jawa Pos tadi malam.  Abra juga menilai perlunya audit terkait leasing pesawat Garuda Indonesia. Menilik rasio sewa pesawat terhadap pendapatan perusahaan mencapai 24,7 persen. Angka tersebut terbesar di seluruh maskapai di dunia.  ”Ini perlu transparansi dari manajemen terhadap publik. Sejauh mana jumlah pesawat yang sudah dikembalikan sepanjang satu semester ini?” imbuhnya.  Sementara itu, Yenny mengungkapkan, pada awalnya dirinya agak setengah segan untuk masuk ke Garuda Indonesia. Namun, begitu bergabung, putri kedua mantan Presiden Abdurrahman Wahid itu malah jatuh cinta. ’’Meski masalahnya seabrek,” katanya.

Garuda Indonesia Pangkas Jumlah Komisaris-Direksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/JKT_SEMANGAT-BARU-GARUDA_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Direktur Utama Irfan Setiaputra (kiri) bersama dengan Komisaris Utama Garuda Indonesia Triawan Munaf (kanan) saat diskusi" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Irfan Setiaputra (kiri) bersama dengan Komisaris Utama Garuda Indonesia Triawan Munaf (kanan) saat diskusi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merombak susunan manajemen di tubuh perusahaan. Berdasarkan informasi yang diterima dari Direktur Utama Irfan Setiaputra, terdapat empat komisaris lama tak lagi menjabat.  Keempat Komisaris tersebut diantaranya, Komisaris utama Triawan Munaf, dua Komisaris Independen Yenny Wahid dan Elisa Lumbantoruan, dan Komisaris Peter Gontha.  Sehingga, Timur Sukirno menggantikan Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama, sedangkan Abdurahman sebagai Komisaris Independen, dan Chairul Tanjung sebagai Komisaris.  Sementara, susunan direksi diantaranya, Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama, Ade Susardi sebagai Direktur Layanan dan Niaga Prasetio Direktur Keuangan, Aryaperwira sebagai Direktur Human Capital, Rahmat Hanafi sebagai Direktur Teknik, dan Tumpal Hutapea sebagai Direktur Operasi.  Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan, susunan baru pengurus Perseroan yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna merupakan salah satu langkah strategis untuk mempersiapkan Garuda Indonesia menjadi perusahaan dengan tata kelola organisasi yang lebih agile, focus, dan adaptif, khususnya di tengah tantangan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.  “Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan direksi dan komisaris yang hari ini telah menyelesaikan masa tugasnya sebagai bagian dari Manajemen Garuda Indonesia, atas kontribusi terbaik yang telah diberikan demi memastikan maskapai kebanggaan Indonesia dapat terus terbang tinggi melewati berbagai tantangan, khususnya di masa pandemi ini,” ujarnya, Jumat (13/8).  Sejalan dengan hal tersebut, Irfan menambahkan, Perseroan hingga saat ini juga terus melakukan optimalisasi kinerja usaha melalui improvement pada aspek likuiditas, efisiensi biaya operasional, serta restrukturisasi kewajiban sebagai penentu keberlangsungan strategi pemulihan kinerja Garuda Indonesia pada tahun-tahun mendatang.  “Dapat kami sampaikan bahwa upaya menuju pemulihan kinerja akan berlangsung lebih lama dari yang kita perkirakan bersama,” ucapnya.  Namun demikian, pihaknya optimis langkah transformasi kinerja merupakan sebuah keniscayaan yang akan terus terakselerasi secara berkesinambungan di tengah tantangan fundamental dari kondisi pandemi Covid-19.  “Hal itu yang kami yakini perlu disikapi dengan mental bisnis yang tangguh serta resiliensi dalam mengawal dinamika tantangan industri penerbangan ke depannya yang masih dibayangi situasi penuh turbulensi,” pungkasnya.  Sementara, salah satu komisaris Yenny Wahid dan Peter Gontha telah mengumumkan pengunduran dirinya melalui sosial media Instagram. Melalui unggahan Instagram @yennywahid, Yenny mengatakan, langkahnya bertujuan untuk mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan Garuda.  "Untuk membantu mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan Garuda, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi saya sebagai komisaris independen,” ujarnya dikutip Jumat (13/8).  Yenny juga bercerita, pada saat diminta mengemban tugasnya sebagai komisaris Garuda dirinya mengaku sedikit segan. Sebab, persoalan Garuda sangat banyak namun pada akhirnya juga mencintai perusahaan pelat merah tersebut. "Ya saya sedih. Walaupun awalnya saya setengah... segan untuk masuk Garuda Indonesia. Tapi, waktu di dalam akhirnya jatuh cinta, walaupun masalahnya seabrek-abrek," ungkapnya.

Triawan Munaf, Yenny Wahid, dan Peter Gontha Undur Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Yenny-Wahid-Sabik-JPC.jpg" alt="Yenny Wahid buka suara setelah ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero). (sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Yenny Wahid buka suara setelah ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero). (sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yenny Wahid buka suara setelah ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero). Putri Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merasa tugas barunya di perusahaan plat merah itu penuh dengan tantangan berat.  "Ya tentu, saya orang baru dan saya harus banyak belajar lagi mengenai berbagai macam permasalahan yang dihadapi Garuda," kata Yenny di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (23/1).  Yenny menceritakan, saat diminta Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Komisaris, ia langsung merasa terpanggil untuk berkontribusi kepada Garuda. Menurut dia, Garuda adalah ikon Indonesia dalam aspek penerbangan nasional. Oleh karena itu perlu dikuatkan.  Baginya menjadi petinggi Garuda bukan urusan politik. Melainkan tentang bisnis negara. Itu pula yang dititipkan Erick kepada Yenny supaya memperbaiki kinerja Garuda, serta melakukan fungsi pengawasan.  Dalam kepemimpinannya ini, Yenny berencana menciptakan good corporate governance. Profesionalisme, akuntabilitas dan bebas korupsi harus dikedepankan oleh Garuda.  "Ke depan itu semua pasti ini hal-hal prinsip-prinsip mendasar dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan apapun mau perusahaan publik, swasta, apalagi perusahaan milik negara," imbuhnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/wilayah-wilayah-ini-terkena-dampak-kenaikan-tarif-pesawat_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ILUSTRASI: Pesawat Garuda Indonesia. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Yenny menuturkan, pekerjaan di Garuda tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Pasalnya banyak catatan yang harus dikerjakan. "Garuda itu masalah yang sangat kompleks. Utangnya banyak, pusing utangnya banyak sekali, beban masa lalu banyak," jelasnya.  "Saya mengerti tantangnya sangat besar. Ini bagi saya satu sisi adalah sebuah pengorbanan, karena apa? Masalah yang begitu besar dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu sekejap," pungkasnya.  Sebelumnya, kursi direktur utama (Dirut) PT Garuda Indonesia (Persero) akhirnya terisi pejabat definitif. Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Irfan Setiaputra sebagai Dirut maskapai pelat merah itu. Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) menyepakati penunjukan Irfan.  RUPSLB juga menyetujui penunjukan jajaran komisaris yang baru. Di antaranya, mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf menjadi komisaris utama (Komut) dan putri Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, sebagai komisaris independen.  ”Pemegang saham seluruhnya sepakat, persentasenya 99,98 persen. Persetujuannya almost perfect (hampir sempurna) atas usulan yang masuk,” ujar pemimpin RUPSLB Garuda Indonesia Sahala Lumban Gaol setelah acara di Gedung Garuda City Center, Tangerang.

Jadi Komisaris Garuda, Yenny Wahid: Pusing Utangnya Banyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/PERESMIAN-BIOSKOP-RAKYAT-DERY-RIDWANSAH-6.jpg" alt="Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf saat peresmian Bioskop Rakyat di Pasar Teluk Gong, Jakarta, Senin (7/10). Bioskop rakyat, Indiskop, yang memutar film-film Indonesia ini merupakan garapan Perumda Pasar Jaya yang bekerja sama dengan Persatuan Art" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf saat peresmian Bioskop Rakyat di Pasar Teluk Gong, Jakarta, Senin (7/10). Bioskop rakyat, Indiskop, yang memutar film-film Indonesia ini merupakan garapan Perumda Pasar Jaya yang bekerja sama dengan Persatuan Art</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kursi direktur utama (Dirut) PT Garuda Indonesia (Persero) akhirnya terisi pejabat definitif. Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Irfan Setiaputra sebagai Dirut maskapai pelat merah itu. Kemarin rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) menyepakati penunjukan Irfan.  RUPSLB juga menyetujui penunjukan jajaran komisaris yang baru. Di antaranya, mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf menjadi komisaris utama (Komut) dan putri Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, sebagai komisaris independen. ”Pemegang saham seluruhnya sepakat, persentasenya 99,98 persen. Persetujuannya almost perfect (hampir sempurna) atas usulan yang masuk,” ujar pemimpin RUPSLB Garuda Indonesia Sahala Lumban Gaol setelah acara di Gedung Garuda City Center, Tangerang, kemarin.  Struktur komisaris dan direksi baru Garuda tersebut, kata dia, diharapkan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Pihaknya meyakini seluruh karyawan Garuda mendukung penuh tim baru itu. ”Tim ini cukup menjanjikan. Mereka bisa berbuat lebih baik daripada tim-tim sebelumnya,” lanjut mantan Komut Garuda Indonesia tersebut.  Pihaknya pun menyampaikan pesan kepada tim komisaris dan direksi baru Garuda tersebut. Khususnya kepada Triawan Munaf. Bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola perusahaan penerbangan nasional tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/YENNY-WAHID-SILATURAHMI-RAMADHAN-FEDRIK-TARIGAN-4-750x476.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> YENNY WAHID (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Salah satunya, kata Sahala, memperhatikan profesi pilot dan awak kabin. Sebab, keduanya memegang peran penting dalam pengelolaan perusahaan yang bergerak di industri penerbangan. ”Ada dua profesi luar biasa di sini. Profesi pilot memang sangat diatur (regulated), tapi perlu dibina dan harus dekat. Sebab, pilotlah yang menentukan keselamatan banyak orang di sini,” jelasnya.  Terkait penunjukan tim komisaris dan direksi yang baru tersebut, Erick menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya untuk mencari figur terbaik. Dia pun berharap Irfan sebagai Dirut mampu menjalankan amanah dengan baik. ”Bisa mengikuti prinsip good corporate governance dan membawa Garuda lebih baik lagi,” ujarnya.  Untuk Komut, Erick berharap Triawan mampu memberikan masukan strategi pemasaran serta meningkatkan citra Garuda yang sempat tercoreng. Adapun masuknya Yenny Wahid dalam jajaran komisaris, kata Erick, yang bersangkutan merupakan figur perempuan yang sangat mumpuni. ”Yenny Wahid merupakan komisaris independen perwakilan publik yang dapat dipercaya,” katanya.  Sementara itu, dalam hasil RUPSLB tersebut, terdapat beberapa perbedaan susunan direksi dan komisaris. Saat ini Garuda memiliki komisaris dan wakil komisaris utama. Direktur utama juga memiliki wakil. Selain Triawan dan Yenny, Chairal Tanjung dipercaya menjadi wakil komisaris utama. Kemudian, Elisa Lumbantoruan menjadi komisaris independen dan Peter Gontha sebagai komisaris.  Untuk jajaran direksi, Dony Oskaria mendampingi Irfan Setiaputra sebagai wakil Dirut. Lalu, Fuad Rizal masih menjadi direktur keuangan dan manajemen risiko dan Tumpal Manumpak Hutapea sebagai direktur operasi. Direktur human capital dijabat Aryaperwira Adileksana. Rahmat Hanafi menjadi direktur teknik. Kemudian, posisi direktur layanan, pengembangan usaha, dan IT diisi Ade R. Susardi serta direktur niaga dan kargo diduduki M. Rizal Pahlevi.

Menanti Kiprah Triawan Munaf-Yenny Wahid di Kursi Komisaris Garuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/pesawat-garuda-indonesia-frizal.jpg" alt="TEKANAN FINANSIAL: Pesawat Garuda Indonesia di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TEKANAN FINANSIAL: Pesawat Garuda Indonesia di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ferry Andrianto mengungkapkan, pada prinsipnya seorang Direksi dapat merangkap jabatan juga sebagai Komisaris. Hal itu tertuang dalam peraturan BUMN Nomor 4 tahun 2014.  “Prinsipnya tidak dilarang. Tidak tercela seandainya jadi Komisaris di anak usaha patungan,” ujarnya di Kedai Merah Sirih Jakarta, Sabtu (14/12).  Namun, Ferry menggaris bawahi, hal yang menjadi perhatian adalah terkait jumlah jabatan Komisaris anak usaha BUMN. Meskipun, seorang direksi BUMN yang merangkap sebagai Komisaris di perusahaannya memiliki visi kisi kepentingan yang sama dengan perusahaan induk.  Fenomena yang dialami dalam jajaran Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, seorang direksi dapat merangkap menjadi Komisaris di anak dan cucu perusahaannya. Hal tersebut dapat mengganggu tugasnya sebagai petinggi perusahaan induk. “Jadi yang jadi catatan ditemukan sampai 6. Banyak sekali. Gimana direksi BUMN bisa jadi optimal?" tanya dia.  Ferry menambahkan, terkait pemberian fasilitas yanh sifatnya nominal terhadap Direksi yang merangkap jabatan sebagai Komisaris akan menjadi pendapatan lain-lain Direksi. “30 persen gaji saja. Ada wacana pemikiran untuk adanya pembatasan. Menteri mintanya ada 2-3,” pungkasnya.

Direksi Merangkap Komisaris BUMN Tak Dilarang, Asal Tak Kebanyakan