<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/17/1000552681-3853834359.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi segera resmikan RSUD Surabaya Timur, sebelum memasuki 2025. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi segera resmikan RSUD Surabaya Timur, sebelum memasuki 2025. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menjelang pergantian tahun 2024 ke 2025 yang tinggal hitungan hari, masih ada sederet proyek pembangunan yang harus dikejar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Salah satunya RSUD Surabaya Timur. Proyek pembangunan yang telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 494 miliar itu, sebenarnya dijadwalkan rampung pada 23 September. Molornya proyek strategis tersebut lantas disorot DPRD Kota Surabaya. &rdquo;Maka kami heran, mengapa sebenarnya sampai bulan Desember ini kok masih belum operasional. Banyak warga yang juga menanyakan kepada kita," ujar Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Akmarawita Kadir. Akmarawita kemudian meminta pemkot segera meresmikan RSUD Surabaya Timur, sebelum memasuki 2025. Pihaknya pun telah memanggil Kepala Dinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina untuk memastikan hal tersebut. &rdquo;Jadi akhirnya kita panggil (Dinkes Surabaya), jangan sampai operasional RSUD Surabaya Timur ini melebihi tahunnya dan memang seharusnya di akhir tahun ini (2024) sudah beroperasional,&rdquo; imbuh Akmarawita Kadir. Setelah berbincang dengan Kepala Dinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina, Akmarawita mendapatkan jawaban bahwa RSUD Surabaya Timur, akan diresmikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam waktu dekat. &rdquo;Alhamdulillah, ternyata memang ada beberapa hal yang harus disiapkan, mulai izin operasional, dan ini sudah rampung semua. Insya Allah akan segera di-launching dan ini akan dimulai operasionalnya untuk IGD dan rawat jalan dahulu,&rdquo; ujar Akmarawita Kadir, legislator Partai Golkar itu. Sebelumnya, Kepala Dinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina membenarkan kabar rencana peresmian RSUD Surabaya Timur. &rdquo;Launching mungkin hari Rabu ya, mudah-mudahan jadwal tidak bergeser tanggal 18 Desember,&rdquo;&nbsp; ujar Nanik Sukristina. Jajaran direksi yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUD Surabaya Timur Bisukma Kurniawati juga telah melaksanakan simulasi kegiatan operasional, sebelum benar-benar diresmikan. &rdquo;Langsung bisa beroperasional dan bisa digunakan pasien. Tetapi mungkin ada kekhususan, yang mungkin butuh tindakan medis lebih, nanti dirujuk ke RS dr. Mohamad Soewandhie,&rdquo; tukas Nanik. Rencananya, rumah sakit yang berada di Jalan Medokan Asri Tengah, Kecamatan Rungkut ini, diberi nama RSUD Eka Candrarini. Fokus utamanya adalah pelayanan khusus untuk perempuan dan anak.

Komisi D DPRD Kota Surabaya meminta pemkot segera meresmikan RSUD Eka Candrarini di Surabaya timur sebelum memasuki 2025

Molor dari Target! DPRD Desak Peresmian RSUD Surabaya Timur Segera Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/Screenshot_20240430-082644-2142453974.jpg" alt="BusTrans Jatim. (Instagram @officialtransjatim)" width="100%">
<figcaption>BusTrans Jatim. (Instagram @officialtransjatim)</figcaption>
</figure> &nbsp; <div dir="auto">JawaPos.com &ndash;&nbsp;&nbsp;Perluas konektivitas moda transportasi di Jawa Timur (Jatim), Komisi D DPRD mendorong agar Pemprov Jatim segera meluncurkan Bus Trans Jatim hingga merambah ke kawasan Madura.</div> Dilansir JawaPos.con dari&nbsp;<a href="http://kominfo.jatimproc.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://kominfo.jatimproc.com&amp;source=gmail&amp;ust=1714526903316000&amp;usg=AOvVaw0Dmye_wONIVU21FDqtKCaG">kominfo.jatimproc.com</a>, Selasa (30/4), hal ini menyusul rencana peresmian sekaligus pembukaan Bus Trans Jatim koridor IV Gresik-Lamongan. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, M. Ashari mengatakan, bus dengan tarif murah tapi nyaman dan aman seperti Bus Trans Jatim ini bisa menjadi transportasi publik idaman para warga Jatim. Hal ini juga didukung dengan penyediaan armada Bus Trans Jatim yang cukup memadai dalam hal kuantitas. Selain itu, interval waktu keberangkatan dari satu bus dengan bus lainnya hanya sekitar 15 menit saja. Ashari menganggap perluasan Bus Trans Jatim hingga ke kawasan Madura ini cukup penting,&nbsp; karena selain bisa menjadi sumber tambahan PAD Provinsi Jatim kedepannya, wilayah Madura juga sangat membutuhkan layanan Bus Trans Jatim ini. Kawasan Madura sangat membutuhkan layanan Bus Trans Jatim di wilayah karena beberapa alasan. Salah satunya gegara di kawasan Madura sendiri masih marak taksi gelap berpelat hitam dibandingkan dengan pelat kuning. &ldquo;Madura sangat butuh Bus Trans Jatim. Karena banyak taksi gelap pelat hitam di Madura dibanding pelat kuning," ungkapnya. Memangnya ada apa dengan taksi gelap berpelat hitam? Menurutnya, penomena maraknya taksi gelap berpelat hitam ini bisa jadi sangat membahayakan dan merugikan masyarakat. Lebih lanjut, Ashari menyebut, taksi gelap berpelat hitam ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengancam keselamatan masyarakat Madura karena sistem keamanannya tidak terjamin. "Tentu itu bisa merugikan masyarakat dan keamanan masyarakat juga tidak sepenuhnya terjamin. Kalau Bus Trans Jatim di Madura, maka bisa mengurangi tingkat kecelakaan," jelasnya. Karena alasan itulah, akhirnya Ashari terus mendorong agar setelah memperluas koridor Gresik - Lamongan, Pemprov Jatim juga bisa segera memperluas layanan Trans Jatim ini hingga ke Madura. ***

Komisi D DPRD mendorong agar Pemprov Jatim segera meluncurkan Bus Trans Jatim hingga merambah ke kawasan Madura.

Bus Trans Jatim Terus Dikembangkan Agar Bisa Mengaspal hingga Madura, Ini Urgensinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/22/khusnul-khotimah-5-1357752219.jpg" alt="Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi D DPRD Kota Surabaya mengusulkan agar pos kegiatan penghargaan bagi pemuda berprestasi atau beasiswa Pemuda Tangguh jenjang mahasiswa pada tahun anggaran 2024 ditambah. Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah mengatakan, usul kenaikan tersebut menjawab harapan masyarakat saat melakukan reses belum lama ini. &rdquo;Pertimbangannya agar semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses program tersebut,&rdquo; ujar Khusnul Khotimah seperti dilansir dari Antara. Khusnul menjelaskan, saat ini total penerima beasiswa pemuda tangguh mencapai 3.186 mahasiswa. Rinciannya, mahasiswa semester satu jumlah penerimanya sebanyak 524 orang, semester tiga 1.158 orang, semester lima 543 orang, semester enam satu orang, dan semester tujuh 960 orang. &rdquo;Pada tahun 2023 ini penerima beasiswa pemuda tangguh yang baru ada di semester satu yang jumlahnya 524 orang. Kami ingin pada 2024 nanti ada tambahan sebanyak 1.800, sehingga totalnya bisa mencapai 5.000 mahasiswa,&rdquo; ujar Khusnul. Menurut dia, beasiswa pemuda tangguh ini tidak hanya diberikan bagi mereka yang masuk dalam data base keluarga miskin, tapi juga diberikan kepada pemuda Surabaya yang berprestasi pada bidang akademik atau non akademik. Terkait pembahasan APBD Surabaya 2024 di Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Khusnul menjelaskan, target belanjanya naik. Sebelumnya Rp 6.550.700.00 menjadi Rp 7.622.290.000. &rdquo;Sedangkan anggaran untuk belanja setelah PAK (perubahan anggaran keuangan), sebesar Rp 186.241.530.271. Pada 2024 anggaran tersebut turun menjadi Rp 183.462.991.487,&rdquo; terang Khusnul Khotimah. Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan, beasiswa Pemuda Tangguh kategori mahasiswa merupakan beasiswa gelombang kedua pada 2023. Penerima beasiswa adalah mahasiswa aktif PTN se-Surabaya, termasuk beberapa PTN di luar Kota Pahlawan telah melakukan MoU kerja sama. PTN tersebut meliputi Universitas Brawijaya (UB) Malang, Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, Universitas Trunojoyo Madura, dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Sedangkan, beberapa perguruan tinggi swasta (PTS) baru mengajukan proses MoU kerja sama dengan Pemkot Surabaya.

DPRD Kota Surabaya usulkan agar pos kegiatan penghargaan bagi pemuda berprestasi atau beasiswa Pemuda Tangguh jenjang mahasiswa ditambah

DPRD Surabaya Usulkan Penerima Beasiswa Pemuda Tangguh 2024 Ditambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/WhatsApp-Image-2023-08-01-at-1504091-467897258.jpg" alt="Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto (tengah)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto angkat suara terkait polemik PPDB Surabaya. Legislator Demokrat Surabaya itu mengatakan bahwa setiap tahun PPDB akan tetap bermasalah. &rdquo;Pun ketika menggunakan sistem yang baru. Ini bukan perkara sistemnya, tapi lebih kepada proses PPDB,&rdquo; kata Herlina di ruang Komisi D DPRD Surabaya. Herlina meminta Dinas Pendidikan Surabaya menyelesaikan masalah yang sudah mencuat. Anggota Badan Pembentukan Perda DPRD Surabaya itu menuturkan, dalam UU 1945 pasal 31 bahwa negara wajib hadir dalam urusan pendidikan. &rdquo;Seperti ada kasus dia daftar lewat jalur perpindahan tugas. Jangan mencederai anak yang menggunakan jalur prestasi atau afirmasi sebagai warga miskin itu tidak layak sekali,&rdquo; tegas Herlina. Herlina mengusulkan agar Dinas Pendidikan Surabaya membuat SMP negeri di setiap kelurahan. Paling tidak, satu kelurahan ada satu hingga dua SMP negeri. &rdquo;Kalau swasta bertanya kenapa bangun sekolah lagi? Karena demand-nya ada,&rdquo; papar Herlina. Dinas Pendidikan Surabaya (Dispendik) memenuhi panggilan Komisi D DPRD Surabaya. Fakta-fakta bermunculan di ruang Komisi D DPRD Surabaya. Salah satu fakta disampaikan Juliana Evawati, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Juliana mengatakan, mendapatkan aduan ada salah satu warga yang diterima di SMP negeri di Surabaya dengan jalur kurang tepat. &rdquo;Disampaikan bahwa ini orang KTP Surabaya dan tinggal di Surabaya tapi daftar PPDB dengan jalur perpindahan tugas. Perpindahan tugasnya dari mana ini tapi kok ya lolos,&rdquo; kata Juliana. Ketua Umum Perempuan Amanat Jawa Timur itu meminta agar Dispendik Surabaya memaparkan data yang nyata kepada publik. Dispendik Surabaya diminta tidak menutupi data. Belum lagi, lanjut Juliana, permasalahan PPDB yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh. Kadispendik menyampaikan PPDB sudah bermasalah sejak 2002-2003.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengatakan untuk mengatasi masalah PPDB, butuh penambahan SMP negeri di tiap kelurahan

Polemik PPDB, Legislator Demokrat Surabaya Usulkan Tiap Kelurahan Minimal Ada Satu SMP Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-6.png" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Menkes Budi Gunadi, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, berkoordinasi dengan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Ganis Antasari. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Menkes Budi Gunadi, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, berkoordinasi dengan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Ganis Antasari. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sesuai Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri, sekolah tatap muka melibatkan satuan tugas pencegahan penyebaran Covid-19. Rencana sekolah tatap muka yang dimulai pada Juli direspons Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah.  Atas aturan SKB 4 Menteri tersebut, Khusnul sudah memantau berbagai sekolah. Hingga saat ini, menurut dia, sudah 70 persen sekolah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka (PTM).  ”Saat ini, sudah ada 70 persen sekolah negeri dan swasta yang siap melaksanakan PTM. Berbagai persiapan telah dilakukan. Seperti menyiapkan protokol kesehatan dan vaksinasi guru serta tenaga pendidik,” ujar Khusnul.  Mengacu pada SKB 4 Menteri, lanjut dia, pemerintah daerah adalah pemilik tanggung jawab terbesar atas izin PTM. Di Surabaya, zonasi penyebaran Covid-19 didasarkan pada kondisi kelurahan. Sehingga, zona tidak dilihat seluruh kota, namun se-kelurahan. Otomatis, izin PTM dikeluarkan satgas per kelurahan.  ”Pemetaan itu berbasis kelurahan. Apabila di suatu daerah hasilnya zona hijau (kasus covid melandai), sekolah di daerah tersebut diperbolehkan melakukan pembelajaran secara tatap muka,” jelas Khusnul.  Selama mendampingi berbagai sekolah untuk persiapan PTM, Khusnul melihat segala persiapan telah dilakukan pihak sekolah yang juga bekerja sama dengan pihak komite. Selain persiapan infrastruktur seperti wastafel, thermogun, dan lainnya, pihak sekolah juga membuat sistem yang berbeda dari sebelumnya. ”Jadi ada komitmen bersama yang dibangun pihak sekolah dengan komite. Misalnya, jam pulang langsung dijemput. Takutnya, kalau nunggu jemputan, malah ngobrol dan seterusnya. Kita nggak pengen ada kluster baru di sekolah,” ungkap Khusnul.  Untuk itu, Khusnul memberikan beberapa masukan kepada Dinas Pendidikan Surabaya. Di antaranya aturan membawa bekal bagi siswa, serta pengembangan UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah menjadi tempat perawatan bila ada yang merasa demam.  ”Waktu istirahat yang tidak begitu lama itu, siswa bisa makan bekal. Jadi nggak keluar kelas untuk meminimalisir kontak dan pertemuan. UKS harus ada komunikasi dengan puskesmas. Jadi tahu kalau ada siswa yang tiba-tiba sakit atau terjadi hal yang tidak diinginkan,”  tutur Khusnul.  Khusnul menjelaskan, pilot project PTM telah dilakukan di beberapa sekolah. Meski demikian, tidak semua sekolah yang mengajukan izin kesiapan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Sebab, menurut survei yang dilakukan Dispendik, mayoritas wali murid belum memberikan izin untuk mengikuti PTM.  ”Ada yang bilang semua ingin PTM. Padahal menurut survei, mayoritas wali murid belum mengizinkan ikut PTM. Itu nggak apa-apa. Bisa disiasati, misal Senin dan Rabu, yang ikut PTM siswa nomor urut genap. Yang ganjil, ikut pembelajaran daring. Intinya harus 50 persen dari kapasitas kelas,” jelas Khusnul.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rw-nBWGhbI4

Komisi D DPRD Surabaya Beri Pendampingan Persiapan PTM

Komis D

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Komis D

Berita Terkini

Molor dari Target! DPRD Desak Peresmian RSUD Surabaya Timur Segera Dilakukan

Bus Trans Jatim Terus Dikembangkan Agar Bisa Mengaspal hingga Madura, Ini Urgensinya

DPRD Surabaya Usulkan Penerima Beasiswa Pemuda Tangguh 2024 Ditambah

Polemik PPDB, Legislator Demokrat Surabaya Usulkan Tiap Kelurahan Minimal Ada Satu SMP Negeri

Komisi D DPRD Surabaya Beri Pendampingan Persiapan PTM

Download Aplikasi JawaPos.com