<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/WhatsApp-Image-2025-02-18-at-0809151-147361749.jpg" alt="Anggota Komisi B DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi B DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi B DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga menegaskan, subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil. Pelaku usaha atau penghuni apartemen mewah tidak berhak menerima subsidi air. Bahkan, seharusnya membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia menegaskan, subsidi air harus disalurkan secara tepat sasaran dan tidak untuk kalangan tertentu, seperti penghuni apartemen mewah di kawasan Thamrin atau Kuningan. &rdquo;Inventarisir juga rumah susun siapa yang berhak mendapatkan subsidi. Jadi, tidak semua orang dapat subsidi. Masa iya kita subsidi apartemen Thamrin, kita subsidi apartemen Kuningan, itu tidak benar,&rdquo; kata Pandapotan saat gelaran rapat dengan Komisi B dan C, serta warga rusun dan apartemen di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (17/2). Dia mengingatkan agar tarif air PAM Jaya yang naik untuk penghuni apartemen tidak menjadi masalah. Sebab, penggolongan tarif sudah diatur agar masyarakat kecil tetap dapat mengakses air PAM Jaya dengan harga terjangkau. &rdquo;Kalau kita masih subsidi air kepada pengusaha atau yang dikomersialkan, bagaimana dengan mereka yang kecil?&rdquo; tambah Pandapotan Sinaga. Dia berharap, pengelola rumah susun mendukung penyesuaian tarif air PAM Jaya untuk mempercepat pipanisasi air minum di seluruh Jakarta. Pandapotan mengajak semua pihak untuk mengurangi ketergantungan pada air tanah dan memastikan Jakarta dapat menyediakan air minum yang layak bagi seluruh warga. &rdquo;Kita dukung bagaimana agar penggunaan air tanah tidak lagi terjadi di Jakarta dan Jakarta bisa menyediakan air minum untuk warganya,&rdquo; ujar Pandapotan Sinaga. Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin berharap dengan penyesuaian tarif air minum, PAM Jaya dapat terus menjaga kualitas pelayanan. Memastikan setiap warga mendapatkan akses terhadap air bersih dengan harga terjangkau. &rdquo;Artinya soal kenaikan ini prosesnya sudah berjalan atau sedang berjalan,&rdquo; kata Suhud. Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya&nbsp;menyebut, penyesuaian tarif air minum PAM Jaya telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2021. Sedangkan terkait besaran tarif sudah ada di Keputusan Gubernur Nomor 730 Tahun 2024. &rdquo;Supaya kami teman-teman anggota dewan bisa paham dan mengerti apasih penyebabnya, mana saja yang mengalami penyesuaian tarif,&rdquo; ujar Dimaz dalam rapat kerja bersama PAM Jaya di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (6/12).

Komisi B DPRD Jakarta tegaskan, subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada warga kecil bukan pelaku usaha atau penghuni apartemen mewah

Legislator Komisi B Tegaskan Subsidi Air Hanya Pantas untuk Masyarakat Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-15-at-14.29.09.jpg" alt="Anggota DPRD Surabaya Zuhrotul Mar" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Surabaya Zuhrotul Mar</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar'ah menerima aduan terkait kartu BPJS Kesehatan warga Surabaya yang tidak aktif. Dia meminta program kesehatan dan pendidikan menjadi perhatian khusus bagi dinas yang berkaitan. Politikus PAN Surabaya itu membeberkan aduan tersebut kepada JawaPos.com. Dia menyampaikan bahwa salah satu warga mendatanginya dalam kondisi kencing manis hingga katarak. &rdquo;Nah, kalau seseorang kencing manis pengobatannya kan harus selamanya. Saya pikir juga jangan dinonaktifkan, karena Pemkot Surabaya sudah menjamin juga kesehatan mereka,&rdquo; jelas Zuhrotul Mar'ah. Meski bukan dari bidang komisinya, Zuhro meminta agar Dinas Kesehatan Surabaya kembali memetakan dan menginventarisir warga miskin Surabaya mana saja yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). &rdquo;Dinas yang bertugas untuk mengumpulkan pendapatan asli daerah harus lebih bersemangat kembali. Untuk apa? Untuk membantu mewujudkan visi dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang memberikan perlindungan kesehatan melalui Universal Health Coverage,&rdquo; jelas Zuhrotul Mar'ah, ketua Perempuan Amanat Surabaya itu. Selain itu, tambah Zuhro, sudah saatnya Dinas Kesehatan Surabaya memikirkan peserta BPJS Kesehatan kelompok PBI dibagi dengan klinik-klinik di Surabaya. &rdquo;Sejauh ini, para peserta BPJS Kesehatan PBI dialokasikan untuk puskesmas saja. Surabaya memiliki 63 puskesmas induk. Nasib klinik di Surabaya bagaimana? Tenaga kesehatannya ada yang gaji cuma Rp 1 jutaan saja, kasihan,&rdquo; imbuh Zuhro. Hingga berita ini selesai ditulis, Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Nanik Sukristina belum memberikan konfirmasi kepada JawaPos.com. Sementara itu, Achmad Zammanar Azam Kabag SDM Umum dan Komunikasi dari BPJS Kesehatan Surabaya mengatakan, hingga kini, 2.990.115 orang Surabaya yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. &rdquo;Kalau iuran yang dibayarkan Pemkot Surabaya pesertanya 891.913, per bulan lebih kurang Rp 35 miliar,&rdquo; ujar Achmad Zammanar.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar'ah menerima aduan terkait kartu BPJS Kesehatan warga Surabaya yang tidak aktif

Diwaduli Soal BPJS Kesehatan Non Aktif, DPRD Minta Pemkot Surabaya Genjot Pendapatan Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220704-WA0008.jpg" alt="Anggota Komisi B DPRD Surabaya John Thamrun (tengah) saat menemui warga. John Thamrun for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi B DPRD Surabaya John Thamrun (tengah) saat menemui warga. John Thamrun for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bantuan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Surabaya terus dilakukan. Salah satunya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.  Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya John Thamrun memberikan bantuan kepada pelaku UMKM. Kemarin (3/7), Bang John sapaan akrab John Thamrun, menemui puluhan warga di RW 07 Kelurahan Kebraon Surabaya.  Bang Kohn datang bersama RW dan BPR Surya Artha Utama. Total ada 27 UMKM yang hadir pada acara pertemuan tersebut.  ”Acara ini untuk pameran UMKM warga setempat. Rata-warga bergerak di bidang food and beverage (makanan dan minuman) tradisional hasil rumah tangga,” kata John Thamrun.  Dalam pertemuan itu, John berinteraksi dengan warga. John tampak guyub dan ramah. Warga pun tak ragu untuk mendekati Bang John untuk sekedar menyapa maupun sambat atau curhat.  Salah satu warga curhat pada Bang John terkait bantuan permodalan. Warga berharap Pemerintah Kota maupun DPRD Kota Surabaya mau memberikan bantaun dengan mudah dan bunga rendah.  ”Karena itu pemkot bersama DPRD hadir untuk memberikan bantaun. Pemkot Surabaya sedang galakkan bantuan sesuai program Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi,” papar John Thamrun.  Bang John mengaku ingin bergerak dengan Pemkot Surabaya untuk menghidupkan UMKM di perkampungan. Hal itu berguna bagi perekonomian kota.  ”Bantuan permodalan dengan bunga rendah ini sangat membantu pengusaha. Respons warga sangat gembira,” kata John Thamrun.  Bang John bahkan sempat berkeliling dan mencoba satu per satu produk makanan dan minuman dari warga. Tak heran bila warga pun tak sungkan lagi mendekat dan berbincang dengan sosok politikus pro rakyat kecil itu.  ”Warga mengucapkan banyak terima kasih pada Pemkot Surabaya yang telah memberikan dan memperhatikan kebutuhan UMKM,” ujar John Thamrun.  Bang John tak hanya datang dengan janji. Dia membantu warga untuk memproses bantuan permodalan dengan bunga rendah. Dengan kehadiran BPR Surya Artha Utama, warga bisa langsung mendaftar dan mengikuti proses.  ”BPR Surya Artha Utama langsung memproses permohonan warga di tempat acara. Jadi kami hadir langsung memberi solusi pada warga,” ucap John Thamrun.

Bantu UMKM Dapat Modal, Anggota DPRD Surabaya Blusukan

Komis B

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Komis B

Berita Terkini

Legislator Komisi B Tegaskan Subsidi Air Hanya Pantas untuk Masyarakat Kecil

Diwaduli Soal BPJS Kesehatan Non Aktif, DPRD Minta Pemkot Surabaya Genjot Pendapatan Lagi

Bantu UMKM Dapat Modal, Anggota DPRD Surabaya Blusukan

Download Aplikasi JawaPos.com