<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/10/prof-nizam-3-2810615757.png" alt="Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Prof. Nizam" width="100%">
<figcaption>Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Prof. Nizam</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Plt Dirjen Diktiristek) Kemendikbudristek Nizam mengadakan pertemuan khusus dengan sejumlah pimpinan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH). Pertemuan itu merespons kasus viral mahasiswa ITB yang kesulitan membayar uang kuliah tunggal (UKT), lalu diarahkan mengajukan pinjaman online (pinjol). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Plt Sekretaris Ditjen Diktiristek serta rektor dan jajaran pimpinan seluruh PTNBH. Antara lain, Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), IPB University, Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Terbuka (UT), dan Universitas Negeri Semarang (Unnes). Lalu, Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Pertemuan diikuti pula oleh pimpinan beberapa PTN non-badan hukum seperti Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Negeri Medan, hingga Universitas Jenderal Soedirman. Nizam mengungkapkan, pertemuan itu dilakukan untuk mengevaluasi skema-skema pembayaran UKT. Dia mengingatkan, PTNBH itu 100 persen merupakan perguruan tinggi milik negara. Mereka diberi mandat untuk menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas, namun tetap inklusif dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah, lanjut dia, tetap membiayai PTNBH dalam bentuk bantuan penyelenggaraan PTNBH, gaji dan tunjangan dosen, pendanaan tridharma, serta pendanaan pengembangan lainnya. Karena itu, biaya kuliah di PTNBH mestinya terjangkau. &rdquo;Menjadi PTNBH bukanlah swastanisasi atau komersialisasi PTN,&rdquo; tegasnya dalam keterangan resmi. Dia mengakui, kemampuan pendanaan dari pemerintah belum bisa menutup seluruh kebutuhan biaya operasional dan pengembangan perguruan tinggi. Karena itu, dibutuhkan gotong royong pendanaan bersama masyarakat. Dengan catatan, prinsip pembiayaan gotong royong tersebut harus berkeadilan. Misalnya, mahasiswa membayar UKT sesuai dengan kemampuan orang tua. Sedangkan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu dibantu dengan beasiswa. &rdquo;Dengan demikian, ada subsidi silang dari keluarga yang mampu ke yang kurang mampu,&rdquo; tuturnya. Dia mengungkapkan, tahun ini pemerintah telah menyiapkan beasiswa dalam bentuk KIP-kuliah bagi sekitar 985 ribu mahasiswa di PTN maupun PTS dengan anggaran Rp 13,9 triliun. Angka itu naik Rp 2,2 triliun dari 2023. (mia/c6/oni)

”Menjadi PTNBH bukanlah swastanisasi atau komersialisasi PTN,” tegas Plt Dirjen Diktiristek Nizam di hadapan para rektor PTNBH dan PTN.

Pasca Ramainya ITB Tawarkan Pinjol Bayar UKT,  Dirjen Diktiristek Tegaskan PTNBH Bukan Komersialisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di paragraf 12 pasal 65 mengatakan bahwa perizinan berusaha satuan pendidikan akan diatur. Ini berarti satuan pendidikan di Indonesia akan dikomersialisasikan atau dijadikan sebagai industri usaha.  Menurut Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji, adanya komersialisasi pendidikan adalah hal wajar. Namun ia menekankan hanya untuk swasta. Sedangkan satuan pendidikan punya negara tentunya tidak boleh.  Saat ini, ungkap Indra,  yang menjadi permasalahan adalah regulasi yang mengatur sekolah negeri dan swasta itu sama. Yakni prinsip nirlaba yang diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).  "Harusnya dipisah, swasta bergerak sendiri, mau semahal apapun gapapa, kan market yang menentukan. Tapi negeri akan gratis yang disesuaikan kebutuhan masyarakat," ungkap dia kepada JawaPos.com, Senin (12/10).  Jadi, dalam hal penyediaan guru, pemerintah tidak perlu bingung lagi. Sebab, urusan guru swasta akan diatur oleh lembaga atau yayasan mereka masing-masing.  "Biarin aja komersial, nggak masalah. Tapi untuk negeri dijaga yang bener (jangan dikomersialisasi)," tutur dia.  Indra pun meyakini bahwa pemisahan aturan antara sekolah negeri dan swasta akan memberikan hasil yang bagus. Terlebih, dana yang akan dikeluarkan negara untuk swasta tidak ada lagi.  "Saya paham betul bahwa APBN kita tidak cukup untuk membiayai anggaran pendidikan kita, karena negeri dan swasta dapet Dana BOS, dapet tunjangan profesi guru. Regulasi sama, sekolah swasta dan perguruan tinggi swasta punya beban untuk menjadi nirlaba," ucapnya.  "Kita tidak pungkiri yang namanya swasta, mau melakukan sesuatu, ujungnya profit kan, kan malah bohong kalau kita mengatakan ada swasta mau mengerjakan sesuatu, itu bukan untuk profit," sambung dia.  Untuk itu, dia meminta kepada pemerintah untuk segera merevisi UU Sisdiknas, di mana kebijakan tersebut pun telah masuk ke prolegnas. Namun, belum disinggung. "UU Sisdiknas kita tidak sesuai dengan konstitusi. Itu sudah masuk prolegnas tapi belum disinggung pemerintah," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SnLDoYmy9Lk&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Pengamat Sebut Komersialisasi Pendidikan di Swasta Adalah Hal Wajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Jokowi-Twitter.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa tidak ada rencana komersialisasi pendidikan secara menyeluruh di Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) Sebab, yang diatur hanya pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus (KEK).  Menanggapi hal itu, Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan bahwa perkataan Jokowi tidak menjawab kekhawatiran dunia pendidikan. Dia pun mengkritik pernyataan Jokowi karena tidak gamblang dalam memberikan penjelasan.  "Pernyataan Pak Presiden bagi kami ini sebenarnya tidak menjawab secara tuntas komersialisasi yang itu menjadi kekhawatiran kami para pegiat pendidikan," ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (10/10).  Sebab, jelas sekali disinggung dalam paragraf 12 pasal 65 bahwa perizinan berusaha satuan pendidikan diatur di UU tersebut. Hal tersebut mengacu kepada draf UU yang telah beredar, di mana seringkali DPR mengatakan draf sedang dalam penyusunan.  "Kembali lagi pada pasal 65 bahwa memang ada di draf beredar, itu kan menjadi acuan public, kalau DPR mengatakan draf belum final, kok jadi akrobatik seperti ini, di satu sisi kita berhak mengakses informasi UU, tapi di sisi lain DPR justru dari pernyataannya menutup akses informasi tersebut," imbuh dia.  Dia pun menegaskan, para akademisi pegiat pendidikan meminta kejelasan mengenai penyisipan pasal tersebut. Apalagi sebelumnya dikatakan bahwa klaster pendidikan dikeluarkan dari pembahasan.  "Pertanyaannya sekarang, kami butuh kepastian bahwa terkait pasal 65 yang katanya untuk kawasan ekonomi khusus itu dijelaskan, karena dalam UU itu, dia tidak spesifik menjelaskan tentang perizinan usaha pendidikan di KEK," ucapnya.  Untuk itu, ia mengatakan sebaiknya pasal itu dicabut dari Omnibus Law UU Ciptaker. "Oleh karena itu, apa salahnya (pasal) itu dicabut," pungkas dia.  Sebelumnya, Jokowi menjelaskan terkait dengan berita UU Ciptaker yang mendorong komersialisasi pendidikan, kata dia hal itu tidak benar, karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus (KEK).  “Perizinan pendidikan tidak diatur di dalam UU Cipta kerja ini apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren. Itu tidak diatur sama sekali dalam UU Cipta kerja ini dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku,” tuturnya, Jumat (9/10).

P2G Kritik Jokowi yang Sebut UU Ciptaker Tak Komersialisasi Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/uang-kuliah-mahal-dan-mcdonalds-isasi-ptn_m_105170.jpeg" alt="Rahma Sugihartati" width="100%">
<figcaption>Rahma Sugihartati</figcaption>
</figure> BISA melanjutkan kuliah dan menjadi sarjana memang menawarkan peluang kehidupan yang lebih baik. Tetapi, ketika uang kuliah makin mahal dan tidak lagi berbeda antara perguruan tinggi (PT) negeri dan PT swasta, siswa dari keluarga menengah ke bawah mau tidak mau harus berpikir seribu kali sebelum memastikan untuk melanjutkan pendidikan selepas lulus SMA.  Bagi siswa dari keluarga yang mapan, di mana pun mereka kuliah, mungkin tidak akan menjadi masalah. Bahkan, sudah lazim anak-anak dari keluarga mampu lebih memilih kuliah di PT ternama di luar negeri daripada kuliah di dalam negeri. Namun, untuk anak-anak yang secara ekonomi kurang mampu, tetapi ingin kuliah dan berharap memperoleh beasiswa dari program bidikmisi atau sumber yang lain, mereka pastilah akan mengalkulasi lebih dahulu kekuatan ekonomi orang tuanya sebelum memutuskan untuk melanjutkan kuliah di PT yang diminati.  Dengan besaran UKT (uang kuliah tunggal) seperti tahun lalu saja, mungkin siswa dari keluarga tidak mampu sangat terbatas untuk bisa melanjutkan kuliah. Lantas, apa yang terjadi ketika sejumlah PT negeri yang terkenal kini sudah berancang-ancang menaikkan UKT?  Saat ini setidaknya uang kuliah yang mesti dibayar setiap mahasiswa yang melanjutkan ke PTN sudah mencapai jutaan rupiah. Bahkan sudah ada yang Rp 10 juta&ndash;Rp 20 juta per semester (Jawa Pos, 13/1).    McDonald&rsquo;s-isasi PTN  Walaupun belum sepenuhnya menjadi bagian dari industri pendidikan yang kapitalistis, kecenderungan uang kuliah yang makin mahal di sejumlah PTN membuktikan bahwa di Indonesia kini telah terjadi komersialisasi dan komodifikasi pendidikan tinggi.  Dikatakan telah terjadi komersialisasi karena pendidikan di PTN kini tidak lagi menjadi bagian dari proses pelayanan sosial yang dikembangkan negara untuk warga masyarakatnya, melainkan lebih sebagai lembaga profit yang diperbolehkan mencari keuntungan, terutama bagi PT yang berstatus PTNBH (perguruan tinggi negeri badan hukum).   Selanjutnya, disebut telah mengalami komodifikasi karena jasa layanan pendidikan yang ditawarkan PTN kini tidak ubahnya komoditas kapitalis yang dijual, dikemas, dan ditawarkan untuk tujuan komersial kepada pasar.   Meminjam istilah George Ritzer (1993), yang tengah terjadi di dunia pendidikan tinggi di Indonesia adalah McDonald&rsquo;s-isasi Pendidikan. Artinya, pendidikan kini sudah tidak berbeda dengan komoditas fast food yang diproduksi dan dipasarkan restoran cepat saji McDonald&rsquo;s. Sebab, di dunia PT sekarang, pendidikan juga telah mengalami metamorfosis menjadi jasa layanan pendidikan yang dikemas sedemikian rupa untuk kemudian ditawarkan kepada pasar.  Penyelenggaraan belajar-mengajar yang dikemas dalam bentuk paket-paket mata kuliah yang ditawarkan di PT tidak lagi mementingkan kedalaman. Yang lebih diutamakan adalah bagaimana mahasiswa bisa lebih efisien dalam menempuh perkuliahan. Gelar sarjana lebih penting daripada pemahaman terhadap materi kuliah yang mendalam. Pada tingkat yang ekstrem, bahkan bisa saja seseorang tidak pernah hadir dalam kuliah, tetapi bisa lulus dan menjalani wisuda untuk memperoleh gelar sarjana, asalkan mau membayar mahal.  Di berbagai PT, bukan rahasia lagi bahwa sebagian besar kualitas mahasiswa menurun. Antusiasme mahasiswa untuk mengikuti kuliah dan menulis skripsi mengalami degradasi karena yang mereka buru umumnya adalah sekadar lulus.   Yang terjadi dalam dunia PT sekarang ini tidaklah berlebihan jika disebut ironi. Sebab, semakin mahalnya biaya pendidikan yang harus dibayar mahasiswa ternyata tidak diikuti meningkatnya kualitas pembelajaran yang memampukan lulusan. Bahkan, ada indikasi, sebagian besar mahasiswa bersikap makin pragmatis karena mereka merasa yang penting sudah tertib membayar uang kuliah yang mahal.    Neoliberalisme Pendidikan  Jika dibandingkan dengan PT ternama di luar negeri, nominal UKT yang ditetapkan PTN maupun PTS di dalam negeri yang per semester Rp 10 juta&ndash;Rp 20 juta sebetulnya masih jauh lebih rendah. Di luar negeri, rata-rata biaya kuliah per semester Rp 100 juta&ndash;Rp 200 juta. Di Monash University Australia, misalnya, per semester setiap mahasiswa diwajibkan membayar uang kuliah hingga Rp 150 juta. Jumlah itu sepuluh kali lipat UKT yang mesti dibayar mahasiswa yang kuliah di PTN ternama di Indonesia.  Yang membedakan PT di dalam negeri dan PT ternama di luar negeri adalah kualitas pembelajaran, fasilitas yang disediakan, serta akses mahasiswa. Di negara seperti Amerika Serikat yang dikenal sangat kapitalististis sekalipun, walau biaya pendidikan sangat mahal, akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi masih sangat terbuka lebar. Di AS, tingginya biaya pendidikan, pada saat yang sama, masih diimbangi adanya sistem penunjang yang memungkinkan mahasiswa dari berbagai lapisan atau kelas ekonomi mengakses pendidikan sampai jenjang tertinggi.   Di berbagai negara maju, umumnya sangat banyak program beasiswa dengan berbagai kategori yang disediakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Bahkan, bagi mahasiswa yang tidak berhasil mendapat beasiswa, masih ada program alternatif berupa pemberian pinjaman lunak dan tanpa bunga yang bisa dicicil setelah mereka lulus dan bekerja.   Di Indonesia, meski sudah ada tawaran beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu, kesempatan dan peluang yang tersedia masih bersifat meritokratis. Kesempatan untuk memperoleh beasiswa masih sangat terbatas dan dikompetisikan di antara sesama mahasiswa yang kurang mampu. Akibatnya, kemungkinan terjadinya kesenjangan kesempatan sangatlah besar.  Fenomena kenaikan biaya pendidikan yang semakin mahal sesungguhnya merupakan bagian dari proses neoliberalisme pendidikan. Jika fenomena itu dibiarkan terus berkembang, niscaya yang terjadi adalah makin tersingkirnya peluang pihak-pihak yang kurang mampu dalam melanjutkan mimpi dan masa depan mereka. (*)    *Dosen dan ketua Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan FISIP Universitas Airlangga

Uang Kuliah Mahal dan McDonald’s-isasi PTN