<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/PDIP-Rekor-Muri-2140669184.jpg" alt="Penyerahan rekor piagam MURI ini diserahkan oleh pengurus MURI kepada Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun." width="100%">
<figcaption>Penyerahan rekor piagam MURI ini diserahkan oleh pengurus MURI kepada Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PDI Perjuangan memecahkan rekor MURI dalam acara Turnamen Sepak Bola Liga Kampung Soekarno Cup yang digelar di Stadion Utama GBK, Jakarta, Jumat (3/11).</div> <div dir="auto">Pemecahan rekor ini dengan mendribel 10 ribu bola secara bersama-sama sebelum laga final Liga Kampung Soekarno Cup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyerahan rekor piagam MURI ini diserahkan oleh pengurus MURI kepada Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyerahkan piagam rekor MURI mendribel bola dengan peserta terbanyak," kata Wakil Direktur Utama MURI Osmar Semesta Susilo, sembari menyerahkan piagam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menyampaikan makna di balik aksi dribel bola oleh 10 ribu orang ini. Dia mengatakan, tempat ini sangat bersejarah karena saat Indonesia baru merdeka, Proklamator RI Soekarno sudah membangun Stadion GBK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh Bung Karno olahraga ini bisa membangun bangsa dan membangun pergaulan bangsa-bangsa. Nah, itu yang kami mulai coba bangkitkan kembali semangat itu dengan menggerakkan bola kaki dari kampung-kampung," ucap Komarudin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013213655/pdip-sebut-megawati-dan-jokowi-sepakat-usung-ganjar-capres-pada-18-maret-tapi-ada-yang-berubah">PDIP Sebut Megawati dan Jokowi Sepakat Usung Ganjar Capres Pada 18 Maret, tapi Ada yang Berubah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komarudin mengungkapkan, banyak kepala daerah dari PDIP yang memang memelihara kesebelasan sepak bola. Karena itu, pelaksanaan Liga Kampung Soekarno Cup dan pemecahan rekor MURI ini juga diharapkan bisa memberi semangat bagi generasi muda dan pemain-pemain di kampung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013213343/balas-nusron-wahid-pdip-tegaskan-pemimpin-harus-ditempa-bukan-lewat-jalan-pintas">Balas Nusron Wahid, PDIP Tegaskan Pemimpin Harus Ditempa Bukan Lewat Jalan Pintas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini, kan, Sulsel dan Bali yang masuk final. Kami ingin tunjukkan bahwa GBK itu tidak cukup kamu lihat di televisi. Di situ tempat semua orang yang berprestasi. Itu PDI Perjuangan yang mau angkat," ujar Komarudin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komarudin menyampaikan bahwa PDIP ingin membuat gerakan besar dalam dunia sepak bola. Ia menyebut, PDIP ingin menciptakan iklim aktivitas sehari-hari yang menyenangkan dengan sepak bola.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harapannya kalau ini ter-schedule dengan baik ke depan pasti akan muncul pemain nasional dari kampung. Karena dulu Bung Karno saat kita baru merdeka, (timnas) bisa masuk Piala Dunia itu. Tetapi sekarang kita tambah tua tidak pernah muncul-muncul karena bola jadi perebutan politik," jelas dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, lanjut Komarudin, PDIP menyelenggarakan kegiatan dan pemecahan Rekor MURI ini dalam rangka memberi semangat kepada pemain Timnas U-17 dan peserta negara lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sebagai tuan rumah menyambut kedatangan mereka. Kita bangsa Indonesia ini sebenarnya sampai kampung punya pemain hanya soal waktu dan kesempatan," pungkas Komarudin.</div>

PDIP memecahan rekor ini dengan mendribel 10 ribu bola secara bersama-sama sebelum laga final Liga Kampung Soekarno Cup di GBK Senayan.

Mendribel 10 Ribu Bola Secara Bersama-sama, PDIP Pecahkan Rekor Muri

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/IMG_6514-3309082774.jpg" alt="Satpol PP Bali turunkan atribut partai politik PDI Perjuangan di lokasi kunjungan kerja Presiden Jokowi di Pasar Bulan, Gianyar, Bali, Selasa (31/10)." width="100%">
<figcaption>Satpol PP Bali turunkan atribut partai politik PDI Perjuangan di lokasi kunjungan kerja Presiden Jokowi di Pasar Bulan, Gianyar, Bali, Selasa (31/10).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun mempertanyakan pencopotan baliho bergambar capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang terpasang di Kabupaten Gianyar, Bali. Bahkan, bendera PDIP yang berkibar pun ikut diturunkan.</p> <div dir="auto">Komarudin meminta para simpatisan dan kader PDIP untuk melakukan investigasi terkait pencopotan baliho tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu teman-teman di Bali itu kan kita tahu, Bali sarangnya banteng, kandangnya banteng. Jadi kalau sampe ada yang berani melakukan tindakan begitu, itu mereka harus segera melakukan investigasi ke bawah," kata Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Saya bisa melihat ke bawah sebagai sebuah provokator masa kadang orang bisa berani sekeras itu," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013205396/puan-yakin-suara-pemilih-di-jawa-tengah-tak-akan-beralih-ke-prabowo-gibran">Puan Yakin Suara Pemilih di Jawa Tengah Tak Akan Beralih ke Prabowo-Gibran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komarudin juga menegaskan, pihak-pihak untuk tidak mengganggu PDIP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi kalau banteng jangan diganggu, banteng kalau diam jangan diganggu karena kalau dia bangun, dia brutal itu banteng," tegas Komarudin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013173072/gibran-klaim-sudah-dapat-izin-dari-puan-untuk-berkompetisi-pada-pilpres">Gibran Klaim sudah Dapat Izin dari Puan untuk Berkompetisi pada Pilpres</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komarudin pun menegaskan, PDIP tak akan cengeng meski dalam tekanan. Sehingga tidak seharusnya diganggu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi banteng nggak ada itu cengeng-cengeng, itu banteng itu cuma kalau diam jangan diganggu itu berbahaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tapi kita harus berdoa supaya semua proses semua kepentingan, semua urusan pribadi, kelompok di batasi supaya pemilih ini berjalan dengan baik," ucap Komarudin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, petugas Satpol PP Provinsi Bali mendadak mencabut atribut berbau politik. Banyak yang ditertibkan adalah bendera dan baliho PDIP dan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Spanduk tersebut sebelumnya bertebaran di jalan lokasi kunjungan kerja Jokowi di Kabupaten Gianyar, Bali.</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Komarudin pun menegaskan, PDIP tak akan cengeng meski dalam tekanan. Sehingga tidak seharusnya diganggu. Karena dia bisa brutal.

Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Dicopot, PDIP: Jangan Ganggu Banteng, Kalau Dia Bangun Pasti Brutal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/Prabowo-dan-Gibran-mendaftar-ke-KPU-Dery-Ridwansah-7JPG-898671008.jpg" alt="Bakal calon presiden Prabowo Subianto dan bakal wakil presiden Gibran Rakabuming Raka saat pendaftaran pencalonanya sebagai calon presiden dan wakil presiden di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Rabu (25/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Bakal calon presiden Prabowo Subianto dan bakal wakil presiden Gibran Rakabuming Raka saat pendaftaran pencalonanya sebagai calon presiden dan wakil presiden di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Rabu (25/10/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - DPP PDI Perjuangan menyatakan Gibran Rakabuming Raka tidak patuh pada keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Pernyataan ini merespons pendaftaran Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto ke KPU RI, pada Rabu (25/10).</p> <p>"Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Dalam organisasi partai, keluar, pindah, berhenti dan beralih itu hal yang biasa," kata Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun dalam keterangannya, Kamis (26/10).</p> <p>Komarudin menyesalkan Gibran tidak tegak lurus dengan keputusan partai. Meski begitu, Komarudin mengatakan tak merasa kehilangan Gibran, sebab masih banyak kader PDIP lainnya yang loyal atas keputusan partai.</p> <p>"Bahwa saat ini Gibran tidak tegak lurus dengan instruksi partai, maka dia otomatis tidak lagi di PDI Perjuangan. Tapi ingat, keluar satu kader, ada banyak kader-kader partai baru yang potensial bergabung dengan partai dan TPN Ganjar-Mahfud,&rdquo; tegas Komarudin.</p> <p>Komarudin menjelaskan, sebelum Gibran akhirnya dipecat, PDIP telah memberikan teguran setelah mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Solo pada 19 Mei 2023. Usai pertemuan itu, Gibran dipanggil DPP PDIP.</p> <p>Disinyalir pertemuan tersebut bukan sebatas antara Wali Kota Surakarta dan Menteri Pertahanan. Karena itu, DPP PDI Perjuangan melakukan klarifikasi dengan mengundang Gibran ke Jakarta pada 22 Mei 2023.</p> <p>&ldquo;Saat itu, sebagai kader yang junior, kami tidak menjatuhkan sanksi. Kami berikan nasihat untuk patuh pada aturan Partai. Saat itu Gibran menyampaikan terima kasih atas nasihatnya dan sebagai kader muda berjanji akan <br />tetap tegak lurus sesuai arahan ibu ketua umum," tegasnya.</p> <p>Oleh karena itu, Komarudin menekankan melalui kejadian ini publik akan tahu, mengenal, menilai dan memutuskan tentang sosok, akhlak, karakter, dan perilaku calon pemimpin bangsa Indonesia ke depan.</p> <p>"Kalau mau dibandingkan sesama calon wapres, siapa yang meragukan Prof. Mahfud MD dengan latar belakang pendidikan, integritas, pengalaman, dan karakternya. Jadi tenang dan optimis saja. Terus kerja dan turun ke bawah,&rdquo; pungkas anggota DPR RI Dapil Papua ini.</p>

Komarudin mengatakan tak merasa kehilangan Gibran, sebab masih banyak kader PDIP lainnya yang loyal atas keputusan partai.

PDIP Tak Merasa Kehilangan Gibran, Masih Banyak Kader Lain yang Loyal Keputusan Partai 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/11/JKT_Effendi-Simbolon-Dipanggil-PDIP_MIFTAHUL-HAYAT-3-3350534732.jpg" alt="Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun (paling kiri) menyesalkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak tegak lurus dengan keputusan partai." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun (paling kiri) menyesalkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak tegak lurus dengan keputusan partai.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - DPP PDI Perjuangan menyatakan Gibran Rakabuming Raka tidak patuh pada keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Pernyataan ini merespons pendaftaran Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto ke KPU RI, pada Rabu (25/10).</p> <p>"Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Dalam organisasi partai, keluar, pindah, berhenti dan beralih itu hal yang biasa," kata Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun dalam keterangannya, Kamis (26/10).</p> <p>Komarudin menyesalkan Gibran tidak tegak lurus dengan keputusan partai. Meski begitu, Komarudin mengatakan tak merasa kehilangan Gibran, sebab masih banyak kader PDIP lainnya yang loyal atas keputusan partai.</p> <p>"Bahwa saat ini Gibran tidak tegak lurus dengan instruksi partai, maka dia otomatis tidak lagi di PDI Perjuangan. Tapi ingat, keluar satu kader, ada banyak kader-kader partai baru yang potensial bergabung dengan partai dan TPN Ganjar-Mahfud,&rdquo; tegas Komarudin.</p> <p>Komarudin menjelaskan, sebelum Gibran akhirnya dipecat, PDIP telah memberikan teguran setelah mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Solo pada 19 Mei 2023. Usai pertemuan itu, Gibran dipanggil DPP PDIP.</p> <p>Disinyalir pertemuan tersebut bukan sebatas antara Wali kota Surakarta dan Menteri Pertahanan. Karena itu, DPP PDI Perjuangan melakukan klarifikasi dengan mengundang Gibran ke Jakarta pada 22 Mei 2023.</p> <p>&ldquo;Saat itu, sebagai kader yang junior, kami tidak menjatuhkan sanksi. Kami berikan nasihat untuk patuh pada aturan Partai. Saat itu Gibran menyampaikan terima kasih atas nasihatnya dan sebagai kader muda berjanji akan <br />tetap tegak lurus sesuai arahan ibu ketua umum," tegasnya.</p> <p>Oleh karena itu, Komarudin menekankan melalui kejadian ini publik akan tahu, mengenal, menilai dan memutuskan tentang sosok, ahlak, karakter, dan prilaku calon pemimpin bangsa Indonesia ke depan.</p> <p>"Kalau mau dibandingkan sesama calon wapres, siapa yang meragukan Prof. Mahfud MD dengan latar belakang pendidikan, integritas, pengalaman, dan karakter-nya. Jadi tenang dan optimis saja. Terus kerja dan turun ke bawah,&rdquo; pungkas Komarudin.</p>

Meski begitu, Komarudin mengatakan tak merasa kehilangan Gibran, sebab masih banyak kader PDIP lainnya yang loyal atas keputusan partai.

Komarudin Watubun: Gibran Tidak Tegak Lurus dengan Instruksi Partai, Otomatis Tidak Lagi di PDI Perjuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/hasto-kris-2107961471.jpg" alt="Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/7)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/7).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, pengurus pusat Partai sudah menerima rekomendasi dari DPD PDIP DKI Jakarta mengenai pemberhentian status keanggotaan Cinta Mega.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto mengatakan, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun dalam waktu dekat akan memimpin sidang untuk menentukan nasib Cinta Mega itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Komarudin Watubun sedang ditugaskan di Papua. Besok, Pak Komarudin Watubun baru kembali hari Jumat ke Jakarta, sehingga akan langsung melakukan tindak lanjut atas berbagai pelanggaran disiplin," kata Hasto di sela-sela diskusi peringatan Tragedi Kudatuli 27 Juli 1996 di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat, Kamis (27/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto juga&nbsp;menyampaikan, dari DPD PDIP DKI Jakarta sudah mengusulkan bahwa apa yang dilakukan Cinta Mega merupakan pelanggaran berat. Karena apa yang dilakukan Cinta Mega tidak boleh dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/011798657/cinta-mega-diduga-main-slot-fraksi-pdi-p-serahkan-sanksinya-ke-bk-dprd">Cinta Mega Diduga Main Slot, Fraksi PDI-P Serahkan Sanksinya ke BK DPRD</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang bersangkutan sebenarnya sudah tidak dicalonkan menjadi calon anggota legislatif pada periode yang akan datang, tetapi dengan kejadian ini, suatu proses penegakan disiplin sebagai bentuk pelanggaran berat akan dilakukan," ucap Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Hasto, pemecatan Cinta Mega harus melewati proses yang diambil Dewan Kehornatan DPP PDIP. Hasto menyebut, PDIP memiliki ketertiban dan kedisiplinan organisasi dalam mengambil keputusan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/011791229/anggota-dprd-dki-jakarta-cinta-mega-banjir-hujatan-usai-videonya-viral-diduga-main-game-slot-saat-rapat">Anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega Banjir Hujatan Usai Videonya Viral Diduga Main Game Slot Saat Rapat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Besok setelah Pak Komar datang, kami melalui satu proses. Yang jelas usulan dari DPD DKI sudah diterima oleh DPP Partai. Tinggal proses melalui bidang kehormatan," pungkas Hasto.</div>

DPD PDIP DKI Jakarta sudah mengusulkan bahwa apa yang dilakukan Cinta Mega merupakan pelanggaran berat seorang kader PDIP.

Belum Resmi Dipecat, Sekjen PDIP Sebut Cinta Mega akan Disidang Komarudin Watubun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/PDIP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>- Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun memastikan bahwa akan ada pengerahan massa yang besar dalam kegiatan perayaan ulang tahun partainya yang ke-50 di JI-Expo Kemayoran. Hal itu yang membuatnya merasa perlu untuk berkoordinasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.<br /> <br /> "Nanti kalau kegiatan kita akan ganggu lalin (lalu lintas) karena ada mobilisasi massa besar," ujarnya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/1).<br /> <br /> Kisaran massa yang akan turut meramaikan perayaan ulang tahun PDIP itu, kata Komarudin berkisar hingga puluhan ribu orang yang titik awalnya ada di Cibubur, Jakarta Timur.<br /> <br /> "Nanti masuk di situ peserta jumlahnya juga sangat besar. Pasti mengganggu aktivitas masyarakat dki di tanggal 10 itu," ungkapnya.<br /> <br /> Oleh karena itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu sebelum acara dimulai karena dipastikan akan menggangu aktivitas masyarakat di hari Selasa mendatang.<br /> <br /> "Kami sampaikan maaf duluan ini kalau memang mengganggu aktivitas masyarakat," ucapnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyambangi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta. Kunjungan tersebut dalam rangka mengkoordinasikan peringatan ulang tahun PDIP yang ke-50.<br /> <br /> "Nah, karena peringatan di Ibu Kota, ini pos tuan rumah harus datang," ujar Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun kepada wartawan, Kamis (5/1).<br /> <br /> Ia mengatakan bahwa agenda perayaan HUT PDIP tersebut akan dilaksanakan pada Selasa, 10 Januari 2023 di JI-EXPO Kemayoran. Koordinasi tersebut menurut Komarudin perlu dilakukan untuk memastikan lalu lintas tetap lancar saat rangkaian kegiatan dilangsungkan.<br /> <br /> "Ya itu tugas Pemprov melayani kelancaran lalin dan seterusnya, tidak ada yang lebih khusus," ucapnya.<br /> <br /> Hal senada diungkapkan Heru, ia mengatakan akan membantu agar lalu lintas di Ibu Kota tidak terganggu dengan rangkaian acara HUT PDIP yang ke-50.<br /> <br /> "Tentunya ada pergerakan massa PDIP mulai dari titik-titik yang sudah ditentukan. Kami selaku pemda membantu kelancaran itu aja," terangnya.<strong> (*)</strong>

HUT PDIP Kerahkan Puluhan Ribu Massa, DPP Minta Pemprov Atur Lalin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Komarudin-Watubun-Hendra-Eka.jpg" alt="Anggota Fraksi PDIP DPR dari dapil Papua Komarudin Watubun. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota Fraksi PDIP DPR dari dapil Papua Komarudin Watubun. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Hampir setiap parpol memiliki satuan tugas (satgas) yang menjadi bagian dari organ partai. Menjelang Pemilu 2024 satgas itu dijadikan salah satu mesin partai untuk konsolidasi.<br /> <br /> Di PDIP terdapat Satgas Cakra Buana. Kini, sebanyak 12 ribu personel Satgas Cakra Buana dari seluruh Indonesia dikumpulkan di Bumi Perkemahan Pramuka, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (4/1). Mereka disiapkan menjadi tentara partai untuk mengawal suara PDIP nantinya pada Pemilu 2024.<br /> <br /> "Salah satu unsur penting dalam partai adalah satgasnya. Mereka akan turun langsung untuk mengamankan suara partai,” kata Komandan Satgas Nasional Cakra Buana DPP PDIP <a href="https://www.jawapos.com/tag/komarudin-watubun/">Komarudin Watubun</a> di Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (4/1).<br /> <br /> Komarudin menuturkan, Satgas PDIP lahir di zaman orde baru. Kini satgas itu mulai diorganisir dan dilembagakan dan menjadi organ di PDIP.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-04-at-22.32.58-750x563.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  PELATIHAN: Komarudin Watubun (tengah) bersama Ganip Warsito dan politikus PDI Prasetyo Edi Marsudi meninjau pelatihan Satgas Cakra Buana PDIP di Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (4/1). (ISTIMEWA)<br /> <br /> Tugas utama dari Satgas Cakra Buana adalah mengawal kesuksesan Pemilu 2024 dan suara PDIP. Mulai dari kotak suara hingga pada proses penghitungan.<br /> <br /> Wakil Komandan Satgas Nasional Cakra Buana DPP PDIP <a href="https://www.jawapos.com/tag/ganip-warsito/">Ganip Warsito</a> menambahkan, sebelum diterjunkan pada saat Pemilu nanti, jajaran Satgas Cakra Buana dibekali ilmu kedisiplinan. Untuk mendisiplinkan anggota satgas, mereka harus terus dilatih secara rutin, contohnya dengan baris berbaris, penghormatan, dan kemampuan fisik.<br /> <br /> “Baris berbaris itu tidak mudah? Karena butuh keikhlasan, butuh kedisiplinan, untuk meluruskan, dan untuk melangkah sama-sama,” katanya.

Menyiapkan Tentara Partai, Mengawal Suara Parpol saat Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/punya-modal-historis-dan-sda-maluku-didorong-jadi-poros-ekonomi-dunia_m_.jpg" alt="Anggota DPR Komisi II Komarudin Watubun berharap modal historis dan sumber daya alam di Maluku bisa menjadi poros perekonomian dunia." width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Komisi II Komarudin Watubun berharap modal historis dan sumber daya alam di Maluku bisa menjadi poros perekonomian dunia.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Sekolah Partai PDIP Komarudin Watubun mengatakan, penegakan disiplin bagi para kader merupakan jembatan untuk mencapai cita-cita partai. Pernyataan itu ditegaskan saat pembukaan kegiatan Pelatihan Kader Nasional (PKN) Angkatan II Tahun 2022.<br /> <br /> “Penjabaran lebih rinci mengenai disiplin partai diatur dalam Kode Etik dan Disiplin Anggota PDI Perjuangan yang terdiri dari 8 Bab dan 42 Pasal,” ujar politikus yang akrab disapa Bung Komar itu.<br /> <br /> Ia juga menyarankan kepada para kader agar mau membaca peraturan partai yang sudah ditetapkan, jangan hanya disimpan atau dibuka saat ada perluya saja. Sehingga seluruh kader partai di tiap tingkatan dapat memahami dan menjadikannya sebagai pedoman baik dalam kerja-kerja organisasi maupun dalam setiap tindakan dan perilaku keseharian setiap kader.<br /> <br /> “Pikirkan dan renungkan setiap tindakan yang akan diambil. Sadarkan diri bahwa kita bukan orang yang bebas. Kita terikat oleh aturan organisasi partai,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan ini.<br /> <br /> Sebelum mengakhiri pemaparannya, Bung Komar menyatakan setiap kader berpotensi menjadi pemimpin. Artinya menjadi role model atau teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya.<br /> <br /> “Jika seorang pemimpin menghendaki bawahan berintegritas, maka pemimpin harus lebih berintegritas. Jika pempimpin menghendaki bawahan disiplin, jujur, kerja keras dan tepat waktu, maka pemimpin harus dapat menunjukan kepada bawahan sifat disiplin, kerja keras dan lebih dapat menghargai waktu,” pungkasnya.

Kepala Sekolah Partai PDIP Ingatkan Kader Bukan Orang yang Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/punya-modal-historis-dan-sda-maluku-didorong-jadi-poros-ekonomi-dunia_m_.jpg" alt="Anggota DPR Komisi II Komarudin Watubun berharap modal historis dan sumber daya alam di Maluku bisa menjadi poros perekonomian dunia." width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Komisi II Komarudin Watubun berharap modal historis dan sumber daya alam di Maluku bisa menjadi poros perekonomian dunia.</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dalam perkembangan global, Maluku seharusnya sudah bisa dijadikan sebagai poros perekonomian dunia abad XXI. Pasalnya, ada niliai historis dan potensi ekonomi yang ada di provinsi ini.</p><br /> <p>Ide itu diungkapkan oleh Anggota DPR Komisi II dalam acara bedah buku karyanya sendiri yang berjudul Maluku "Staging Point RI Abad 21" di Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (31/10).</p><br /> <p>Menurut Komarudin, sejak abad XII Maluku memiliki peran yang sangat vital bagi Nusantara. Layaknya Tiongkok yang bisa membangun jalur sutera. Begitupun, Indonesia terutama Maluku pernah memiliki jalur perekonomian sendiri.</p><br /> <p>"Jalur tersebut dinamakan jalur rempah, Maluku menjadi titik pusatnya. Karena dalam catatam sejarah, Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbaik dunia yang merupakan komoditas perdagangan termahal mengalahkan harga emas di dunia pada abad XVI," paparnya.</p><br /> <p>Bahkan, lanjut legislator PDIP itu, selama abad XVI-XVIII Maluku menjadi daerah utama yang memasok kebutuhan rempah-rempah dunia dan berperan melahirkan jaringan maritim dunia, inovasi, dan korporasi global pertama kali di dunia.</p><br /> <p>Sejarah juga mencatat, karena kekayaannya, bangsa-bangsa Spanyol dan Portugal sebagai kekuatan imperialis kuno rela bertempur memperebutkan Maluku. Perselisihan tersebut akhirnya menghasilkan Perjanjian Zaragoza yang membagi belahan bumi barat di antara Spanyol dan Portugal dan diprakarsai oleh Paus pada 7 Juni 1494.</p><br /> <p>Tak hanya dua negara tersebut yang memperebutkan Maluku, Belanda pun pada Dua abad setelahnya, ikut dalam persaingan memperebutkan Maluku. Sebab, siapa yang dapat menguasai rempah-rempah, maka akan dapat menguasai perdagangan Eropa.</p><br /> <p>"Itu merupakan nilai historis dan strategis Maluku sebagai daerah yang pernah jaya dengan rempah-rempahnya. Ingat jangan pernah lupakan sejarah," paparnya.</p><br /> <p>Secara geografis, wilayah Maluku sangat terbuka ke Filipina, Brunei, Australia, Papua Nugini, Korea Selatan, Jepang, hingga Tiongkok. Karena itu, maluku dapat menjadi opsi lain sebagai titik pusat jalur perdagangan Indonesia.</p><br /> <p>"Ingat, selain rempah Maluku juga memiliki kekayaan alam Mineral seperti gas Blok Masela yang merupakan ladang gas abadi yang dimiliki oleh Indonesia dengan cadangan gasnya yang bisa bertahan selama 70 tahun ke depan," jelasnya.</p><br /> <p>Produk dari gas itu dapat diolah kembali menjadi 200 produk turunan. Bahkan, lanjutnya, Rizal Ramli saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan, apabila dikelola dengan baik, maka ladang Blok Masela dapat mengalahkan penghasilan gas dan minyak Qatar.</p><br /> <p>"Pontensi ini yang sangat strategis semestinya dapat dijadikan untuk membangun poros perekonomian baru, bukan harus memilih antara jalur transpasifik AS dan jalur sutera Tiongkok," pungkasnya.</p>

Punya Modal Historis dan SDA, Maluku Didorong Jadi Poros Ekonomi Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/orangnya-sby-anggap-pdip-tak-siap-kelola-negara_m_222485.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik adanya oknum aparat BIN, TNI dan Polri yang tak netral di Pilkada Serentak." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik adanya oknum aparat BIN, TNI dan Polri yang tak netral di Pilkada Serentak.</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Aksi saling 'serang' antara kader partai Demokrat melawan politisi PDI Perjuangan makin memanas. Itu dimulai kembali saat Ketua Umum partai berlambang Bintang Mercy Susilo Bambang Yudhoyono menuding BIN, TNI dan Polri tak netral di Pilkada.</p><br /> <p>Perang kritik pun marak dan terjadi secara terbuka. Karena sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menilai pernyataan SBY tersebut hanya bagian dari trik playing victim atau menurutny, politik minta dikasihani.</p><br /> <p>Menanggapi&nbsp;hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai jawaban Komarudin atas kritikan SBY soal oknum aparat yang tidak netral di pilkada serentak ngawur. Menurut Jansen, hal ini mencerminkan PDI Perjuangan tidak siap mengelola negara</p><br /> <p>"Tidak siap jadi partai yang ngelola negara memang PDIP ini. Menjelaskan persoalan netralitas saja jawabannya lari ke mana-mana. Kritik substansial terkait persoalan netralitas malah jawaban Komarudin tidak nyambung, out of context," kata Jansen, Minggu (24/6).</p><br /> <p>Jansen menuturkan, fakta yang terjadi adalah sikap tegas, bukan meminta belas kasihan apalagi playing victim. Sebagai wakil dari partai penguasa, kata dia, harusnya Komaruddin menjawab aparatur negara ini sudah netral belum di pilkada ini. Bukan malah menjawab ngalor-ngidul lari dari persoalan pokok.</p><br /> <p>"Kalau benar sudah netral, tunjukkan buktinya. Itu yang penting dan ingin didengar publik," ungkap politikus berlatar belakang pengacara itu.</p><br /> <p>Menurut Jansen, yang disampaikan SBY itu sepenuhnya fakta yang didengar dan disampaikan langsung ke Presiden RI Keenam tersebut. "Publik juga sudah paham kok, DNA politik Pak SBY ini selalu bicara terukur dan hati-hati. Tidak pernah tanpa data berbicara ke publik," katanya.</p><br /> <p>Lebih lanjut dirinya menegaskan, SBY sebagai mantan Presiden dan 30 tahun jadi tentara sampai Menkopolhukam, dan lainnya pasti semua ada data dan informasinya. "Bukan ujug-ujug bicara ke Publik," tegas Jansen.</p><br /> <p>Lihat saja di Madiun 18 Juni 2018, SBY bicara mengingatkan agar aparat negara TNI, Polri dan BIN netral dalam pilkada. Apa yang kemudian terjadi, kata Jansen, dalam hitungan hari saja terbongkar ke publik Wakapolda Maluku diduga terlibat dan berpihak ke salah satu calon gubernur, yang kemudian membuatnya dicopot oleh Kapolri Tito Karnavian.</p><br /> <p>"Apa coba namanya itu kalau bukan aparat negara tidak netral dalam pilkada kali ini. Itu yang harusnya dijawab Komarudin dan PDIP. Bukan malah membisu, karena wakapolda itu jelas-jelas menyatakan dukungannya ke kandidat yang didukung PDIP," beber Jansen.</p><br /> <p>Sejatinya SBY, lanjut Jansen,&nbsp; tidak ingin aparat negara melanggar sumpah dan jabatan. Karena yang kan menjadi korban adalah demokrasi, rakyat dan para prajurit di bawah dan lembaga negara.</p><br /> <p>"Mereka yang jadi korban. Itulah yang ingin dijaga Pak SBY sebagai pelaku reformasi TNI dan Polri sehingga meminta Polri, BIN dan TNI menjaga netralitasnya, tidak melanggar sumpah jabatan dan mematuhi UU," pungkas Jansen.</p>

Orangnya SBY Anggap PDIP Tak Siap Kelola Negara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komarudin watubun

Berita Terkini