<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/10/phil-revolution-467312500.png" alt="Ilustrasi Revolusi Filipina, gerakan perlawanan rakyat terhadap kolonialisme. (1898 Miniaturas)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Revolusi Filipina, gerakan perlawanan rakyat terhadap kolonialisme. (1898 Miniaturas)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Revolusi Filipina merupakan gerakan perlawanan terhadap kolonialisme yang dilakukan Spanyol sejak tahun 1565. Revolusi Filipina terbagi menjadi dua fase besar yaitu, fase pertama dimulai dengan deklarasi perlawanan terhadap kekuasaan Spanyol pada 23 Agustus 1896 hingga tercapainya gencatan senjata pada Desember 1897, dan fase kedua berlangsung setelah kembalinya para pemimpin revolusi dari pengasingan hingga pecahnya Perang Filipina-Amerika pada Februari 1899. Dikutip dari National Commission for Culture and the Arts (NCCA), selama lebih dari tiga abad, rakyat Filipina hidup di bawah sistem kolonial yang represif dan eksploitatif.Pemerintah Spanyol menerapkan pemerintahan yang tidak adil dan menindas penduduk pribumi, yang dikenal sebagai Indios. Berbagai pemberontakan kecil telah muncul sepanjang masa penjajahan, namun semuanya gagal hingga akhirnya pada 23 Agustus 1896, rakyat Filipina bangkit dalam peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai &ldquo;Cry of Pugadlawin&rdquo;. Pada hari itu, di pinggiran Manila, sekelompok anggota organisasi rahasia Katipunan yang dipimpin oleh pendirinya, Andres Bonifacio, berkumpul dan merobek cedulas (tanda identitas pajak) mereka sebagai simbol penolakan terhadap kekuasaan Spanyol dan tekad untuk berjuang demi kemerdekaan. Akar Nasionalisme dan Peran Tokoh Reformasi Menurut NCCA, salah satu peristiwa yang memicu lahirnya Revolusi Filipina terjadi pada 17 Februari 1872, ketika tiga imam gereja Filipina dieksekusi dengan cara garrote karena dituduh terlibat dalam pemberontakan militer di Cavite. Tuduhan tersebut direkayasa oleh pihak Spanyol, yang memanfaatkan peristiwa ini untuk menyingkirkan para imam yang dianggap radikal atau berhaluan nasionalis. Peristiwa tragis ini membangkitkan kesadaran nasional di kalangan rakyat Filipina, terutama pada dekade 1880-an hingga 1890-an, dengan munculnya gerakan propaganda yang dilakukan baik di Filipina maupun di Spanyol. Tujuan gerakan ini adalah untuk memperjuangkan reformasi sosial, politik, dan ekonomi melalui cara damai. Dikutip dari Library of Congress, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam gerakan ini adalah Jos&eacute; Rizal, yang lahir pada tahun 1861 dari ayah Filipina dan ibu keturunan Tionghoa. Meski berasal dari keluarga berada, Rizal tetap mengalami diskriminasi karena bukan keturunan Spanyol. Berkat latar belakang keluarganya, Rizal mampu menempuh pendidikan tinggi di Manila, Madrid, hingga Jerman. Pada tahun 1887, ia menerbitkan novel berjudul Noli Me Tangere (Sentuh Aku Jangan), yang menggugah nasionalisme rakyat Filipina dengan mengkritik keras peran Gereja Katolik dalam memperkuat kolonialisme Spanyol. Namun, gerakan propaganda yang dipimpin oleh kaum intelektual atau ilustrados gagal. Kegagalan inilah yang kemudian mendorong lahirnya Katipunan, sebuah organisasi rahasia yang didirikan pada 7 Juli 1892 oleh mereka yang telah kehilangan harapan terhadap pemerintahan kolonial. Katipunan berkembang pesat di wilayah Manila dan Luzon Tengah, menjadi wadah perjuangan rakyat untuk kemerdekaan sejati. Pecahnya Revolusi dan Peran Bonifacio Menjelang Agustus 1896, jumlah anggota Katipunan melonjak hingga sekitar 30.000 orang, termasuk sejumlah perempuan. Pada 19 Agustus 1896, seorang biarawan Spanyol menemukan keberadaan organisasi rahasia tersebut. Sebagai balasan, pemerintah kolonial melancarkan teror besar-besaran untuk menakut-nakuti rakyat. Ratusan orang ditangkap, sebagian diasingkan ke Kepulauan Caroline atau koloni tahanan Spanyol di Fernando Po, Afrika, dan sejumlah lainnya dieksekusi. Salah satu korban paling terkenal dari tindakan represif ini adalah Jos&eacute; Rizal, yang dieksekusi dengan regu tembak pada 30 Desember 1896. Wafatnya Rizal menjadi simbol pengorbanan dan menyalakan semangat nasionalisme di seluruh negeri. Revolusi kemudian meluas dari Manila dan Cavite ke berbagai provinsi seperti Laguna, Batangas, Bulacan, Pampanga, Tarlac, dan Nueva Ecija. Pada tahap awal, revolusi dipimpin oleh Andres Bonifacio. Namun, perselisihan internal di Katipunan menyebabkan perpecahan, dan pada Mei 1897, Bonifacio dieksekusi atas tuduhan pengkhianatan. Kepemimpinan kemudian berpindah ke tangan Emilio Aguinaldo, seorang tokoh militer dari Cavite yang berhasil menorehkan banyak kemenangan. Akhir Perjuangan Menurut Britannica, pada Maret 1897, Aguinaldo mengambil alih kepemimpinan penuh revolusi. Namun, ia tidak mampu mengalahkan pasukan Spanyol yang mendapat dukungan dari tentara bayaran Filipina. Pada 15 Desember 1897, kedua belah pihak menandatangani Perjanjian Biak-na-Bato, yang menjadi penanda berakhirnya fase pertama Revolusi Filipina. Isi perjanjian tersebut, yang hingga kini masih diperdebatkan, mencakup pengasingan Aguinaldo dan para pemimpin revolusi ke Hong Kong serta pemberian kompensasi sebesar 400.000 peso, disertai janji reformasi dari pihak Spanyol. Namun, kedua pihak tidak melaksanakan kesepakatan itu dengan jujur. Aguinaldo menggunakan uang tersebut untuk membeli senjata di Hong Kong, sementara pemerintah Spanyol mengingkari janji reformasi yang telah disepakati. Situasi berubah drastis pada 1 Mei 1898, ketika armada laut Amerika Serikat di bawah pimpinan Komodor George Dewey menghancurkan armada Spanyol di Teluk Manila. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Aguinaldo untuk kembali ke Filipina dan memulai revolusi tahap kedua, kali ini melawan Amerika Serikat, yang mengambil alih kekuasaan dari Spanyol setelah kekalahan mereka. Namun perjuangan itu kembali berakhir tragis. Pada 1901, Aguinaldo tertangkap dan kemudian menyerukan kepada rakyat Filipina untuk menghentikan perlawanan dan menerima kedaulatan Amerika Serikat. (*)

Revolusi Filipina merupakan gerakan perlawanan terhadap kolonialisme yang dilakukan Spanyol sejak tahun 1565.

Revolusi Filipina: Awal Kebangkitan Nasionalisme dan Perjuangan Melawan Kolonialisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/rachmat-1406228067.png" alt="RACHMAD K. DWI SUSILO" width="100%">
<figcaption>RACHMAD K. DWI SUSILO</figcaption>
</figure> MENARIK&nbsp;pernyataan Presiden Jokowi pada kegiatan pengarahan presiden kepada kepala daerah se-Indonesia, 13 Agustus 2024, di IKN lalu. Orang nomor satu di Indonesia itu menyinggung kolonialisme di istana presiden pada konteks bangunan peninggalan Belanda yang banyak dijadikan sebagai istana presiden. Dia mengatakan, &rsquo;&rsquo;Bau-bau kolonial membayangi dan dirasakan setiap hari.&rdquo; Ada dua penyebab Jokowi menyampaikan hal tersebut, yaitu Jokowi mengingatkan pentingnya menjauhi kolonialisme sebagai sesuatu yang tidak ideal dan bahkan merusak bagi kehidupan bangsa. Menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme merupakan kehendak normatif siapa pun penguasa. Tema ini sangat cocok dengan peringatan Hari Kemerdekaan Ke-79 RI tahun ini. Atau, pikiran praktis mengangkat isu kolonialisme sebagai strategi mempromosikan ibu kota baru. Jokowi menegaskan urgensi kepindahan ibu kota dengan menunjuk daerah yang asli, alamiah ekologis, dan tidak terhubung dengan sejarah penjajahan masa lalu. Setidak-tidaknya langkah itu meminta dukungan kepada kepala daerah selain dari investor, content creator, atau selebriti. &nbsp; Berangkat dari ini, ada yang menarik terkait isu kolonialisme dalam pidato tersebut. Sebenarnya, studi kolonialisme tidak asing dalam diskursus ilmu sosial dan humaniora. Pada ilmu noneksak ini, kolonialisme tidak selalu identik atau dikaitkan fisik bangunan kuno atau kehadiran bangsa lain di mana warna kulit berbeda. Namun, kolonialisme lebih menunjuk pada budaya (kultural). Menyegarkan Makna Kolonialisme Secara harfiah, kolonial berasal dari kata colonia yang berarti pertanian-permukiman. Namun, pengertian itu secara umum menunjuk bentuk penaklukan dan penguasaan atas tanah dan harta penduduk asli yang dilakukan pendatang. Kolonialisme menunjuk pada penundukan yang tidak hanya digambarkan secara sederhana penjajahan bangsa lain kepada bangsa kita. Namun, juga penggambaran bentuk pendudukan ras, warna kulit yang akhirnya masuk pada penjajahan ekonomi. Kita tidak bisa menolak keberadaan kolonialisme karena fakta sejarah mengatakan memang rata-rata bangsa di Asia Tenggara bekas kolonialisme. Justru yang mengkhawatirkan jika kolonialisme diwariskan secara kultural. Memang para penjajah telah hengkang dari Indonesia, tapi tidak ada jaminan karakter kolonialisme hilang begitu saja. Dalam pengelolaan negara, para pemilik otoritas menggunakan strategi seperti para penjajah. Termasuk di dalam berpolitik, demikian halnya. Sosiologi menjelaskan kolonialisme sebagai bentuk perlawanan atas praktik penjajahan. Para teoretisi meyakini, penjajahan masih berlanjut, baik secara lokal, regional, nasional, maupun global. Akibat-akibat buruk sebagai hasil pendudukan kolonial menjadi refleksi para teoretisi (Gandhi, Leela, 2004). Sikap teori itu merupakan kebalikan dari teori-teori bermahzab modernisasi yang identik janji-janji &rdquo;mencerahkan&rdquo;, studi ini justru mencari sesuatu yang &rdquo;kelam&rdquo; atau momen-momen kolonialnya pada sejarah modernitas. Sianipar (2004) menyatakan, poskolonial merupakan perlawanan terhadap dominasi kolonial dan warisan-warisannya yang ada hingga kini. Dia menyatakan bahwa kolonialisme merupakan dehumanisasi rakyat di daerah koloni di mana orang-orang terjajah tidak diperlakukan sebagai manusia, tetapi lebih sebagai benda. Dalam Black Skin: White Mask (1952), Franz Fanon menjelaskan penderitaan rakyat terjajah tidak hanya dirampas kerja mereka, tetapi juga diciptakan kompleks jiwa inferioritas yang diakibatkan kematian dan penguburan orisinalitas budaya lokal (Loomba, 2000). Sekalipun demikian, bangsa terjajah tidak otomotasi menolak, bahkan ada sekelompok yang menginternalisasi ide-ide penjajahnya. Refleksi Diri Berangkat dari konteks kolonialisme yang berkembang dalam ilmu sosial, kita bisa mengadopsi poskolonialisme sebagai ideologi anti penindasan dan keberpihakan kepada kelompok lemah pada tatanan sosial dan relasi-relasi politik. Antikolonialisme merupakan pengetahuan produktif yang bisa kita adopsi untuk menata bangsa Indonesia ke depan. Substansi antikolonialisme harus melekat dalam jiwa dan pikiran kita, terutama para elite yang mengatur negara. Karena itu, poin-poin penting ideologi antikolonialisme berikut bisa digunakan sebagai panduan (guidance) dalam penataan bangsa dan negara: Pertama, pengelolaan sumber daya alam secara merata. Ingat, kolonialisme terkait erat dengan penjarahan sumber daya alam. Sumber daya alam tidak boleh hanya dikuasai elite-elite tertentu, tetapi harus dinikmati keseluruhan rakyat. Rakyat yang tinggal di lokasi sumber daya alam bukan sekadar penonton atau bahkan korban para elite yang menjarah sumber daya alam itu. Kedua, berpolitik tidak mendiskriminasi dan menindas kelompok lain. Karena itu, humanisme dan persaudaraan menjadi prinsip penting berpolitik dan pemerintahan. Ia menentang keras pelanggaran aturan main (rule of the game) dan perilaku politik kekerasan. Ketiga, posisi rakyat sebagai mitra. Rakyat tidak dalam relasi eksploitatif penjajah-terjajah atau subordinat sebagai objek yang dibodohi hanya melanggengkan ambisi kepentingan segelintir elite rakus. Keempat, keberpihakan negara kepada kelompok-kelompok termarginalkan. Prinsip-prinsip di atas sangat penting untuk &rsquo;&rsquo;membersihkan&rdquo; sisa kolonialisme pada praktik sosial dan politik hari ini. Jauh lebih penting daripada sekadar komentar pragmatis tentang bangunan istana presiden sebagai benda tidak hidup. Mengingatkan kolonialisme penting, terlebih menuju pelantikan presiden baru, 20 Oktober 2024, yang tidak lama dari momen ulang tahun bangsa Indonesia besok. Semoga.&nbsp;(*) <hr /> *) RACHMAD K. DWI SUSILO,&nbsp;Sekretaris Prodi Magister dan Doktor Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang

Jokowi menyinggung kolonialisme di istana presiden pada konteks bangunan peninggalan Belanda yang banyak dijadikan sebagai istana presiden.

Kolonialisme Istana Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/08/ko_1-3429430495.jpg" alt="PENDIRI BANGSA: Patung bertajuk Sukarno-Hatta (Dialog Tengah Malam) karya Bambang Winaryo masuk dalam 19 karya yang dipamerkan Bentara Budaya Jakarta." width="100%">
<figcaption>PENDIRI BANGSA: Patung bertajuk Sukarno-Hatta (Dialog Tengah Malam) karya Bambang Winaryo masuk dalam 19 karya yang dipamerkan Bentara Budaya Jakarta.</figcaption>
</figure> Dari Pameran The Book That Killed Colonialism Sebanyak 14 seniman menggelar pameran bersama yang terinspirasi dari novel karya Multatuli, Max Havelaar. Kolonialisme juga tanam paksa yang terjadi berabad lampau disebut masih terjadi hingga hari ini. KITA belum sepenuhnya berhasil melawan kolonialisme,&rdquo; tegas pelukis berlatar belakang militer Marsma (Purn) Akbar Linggaprana. Kesimpulan itulah yang didapatkannya setelah satu minggu berdiskusi dan membaca novel Max Havelaar. Lalu dalam tiga minggu, Lingga menorehkan hasil diskusi juga pemikirannya di kanvas. Maka tersajilah dua lukisan yang terhubung. Yang satu berjudul Memori dalam Secangkir Kopi. Lalu lainnya bertajuk Metamorfosis Kolonialisme Gaya Baru. Lukisan pertama menggambarkan seorang Belanda yang berpakaian jas dan berdasi sedang duduk membawa secangkir kopi. Di latarnya tampak puluhan perempuan berkebaya. Perempuan-perempuan itu tengah memanen kopi. Ada pula secangkir besar kopi dan bijinya yang digambarkan dalam lukisan. &rsquo;&rsquo;Ini menggambarkan cerita sejarah kopi, yang penuh kolonialisme saat itu,&rdquo; tutur Lingga. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/08/ko_2-3554614415.jpg" alt="PESAN PENTING: Dari kiri, lukisan Membuka Tabir di Lebak, Transforamsi Kolonialisme Masa Lalu, dan The Western Supremacy lahir sebagai tafsir Maz Havelaar karya Multatuli." width="100%">
<figcaption>PESAN PENTING: Dari kiri, lukisan Membuka Tabir di Lebak, Transforamsi Kolonialisme Masa Lalu, dan The Western Supremacy lahir sebagai tafsir Maz Havelaar karya Multatuli.</figcaption>
</figure> Setelah tanam paksa dihapus, muncullah politik etis. Namun, semua itu hanyalah metamorfosis kolonialisme. &rsquo;&rsquo;Makanya, di lukisan kedua, saya gambarkan sosok berwajah anjing dengan pakaian semacam hakim,&rdquo; jelas Lingga. Dua lukisan itu terhubung secara konsep. Dua lukisan dengan satu alur cerita yang menyatakan bahwa negeri ini belum berhasil melawan kolonialisme hingga saat ini. &rsquo;&rsquo;Ini saya kutip dari pernyataan sastrawan Pramoedya Ananta Toer,&rdquo; kata Lingga. &rsquo;&rsquo;Saya menggabungkan kemampuan analisis yang didapat dari Pusat Sejarah Militer dengan melukis. Lalu, dua lukisan ini jadinya,&rdquo; tambah Lingga. Menurut dia, ada sebuah hal luar biasa saat menggelar pameran dengan tema seperti kali ini. Pada pameran bertajuk The Book That Killed Colonialism itu, 14 seniman berpartisipasi. Perinciannya, 13 seniman lukis dan 1 seniman patung. Dalam pameran itu, ada 19 karya seni rupa yang dipamerkan dengan dua di antaranya merupakan patung. Memang, dalam pameran itu, seniman dituntut untuk menerjemahkan novel Max Havelaar karya Multatuli tersebut. &rsquo;&rsquo;Hasilnya bisa lihat sendiri, ini diseleksi. Yang belum layak, ya tidak lolos,&rdquo; tutur Lingga. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/08/ko_3-548826230.jpg" alt="DIBERI APRESIASI: Perupa Akbar Linggaprana menghadirkan lukisan Memori dalam Secangkir Kopi (kiri) dan Metamorfosis Kolonialisme Gaya Baru." width="100%">
<figcaption>DIBERI APRESIASI: Perupa Akbar Linggaprana menghadirkan lukisan Memori dalam Secangkir Kopi (kiri) dan Metamorfosis Kolonialisme Gaya Baru.</figcaption>
</figure> Beda lagi dengan seniman Syakieb Sungkar dengan karya bertajuk The Western Supremacy. Lukisan yang dibuat selama tiga minggu itu menggambarkan pribumi yang tengah diperintah mandor Belanda berkulit putih. Lalu di tengahnya terdapat kopi yang tengah dijemur untuk menurunkan kadar airnya. Kemudian, di latar langit bertengger sosok Raja William III, penguasa Belanda saat tanam paksa kopi dicanangkan. Ada sosok bajak laut Spanyol dan tampak pula peti uang banyak negara. Uniknya, ada uang berwajah Presiden Jokowi. Sebuah kenakalan yang tak terkira. Syakieb menuturkan, lukisan tersebut menggambarkan kolonialisme dalam tanam paksa kopi. Belanda yang dipimpin Raja William III ingin mendapatkan keuntungan besar dengan menjual kopi murah hasil kerja orang terjajah, Indonesia. &rsquo;&rsquo;Tapi, untuk itu, ada tantangan dari bajak laut Spanyol dan Portugal,&rdquo; urai Syakieb. Untuk sampai pada titik penciptaan lukisan itu, Syakieb melakukan beragam diskusi, membaca buku, dan menggali data-data lama. Semua itu dikerucutkan menjadi sebuah lukisan yang terpampang di Bentara Budaya Jakarta pada 5&ndash;8 Oktober itu. &rsquo;&rsquo;Konsepnya digodok satu minggu, sedangkan melukisnya tiga minggu,&rdquo; ucap Syakieb. Dalam perenungannya, Syakieb pun menemui hal serupa dengan Lingga. Yakni, kolonialisme itu masih terasa. Pola-pola dan orang-orangnya masih berasal sama. &rsquo;&rsquo;Eropa yang ingin menjajah dan mendikte regulasi Indonesia,&rdquo; papar Syakieb. Apa makna uang dengan gambar Presiden Jokowi? Syakieb menuturkan, seakan Eropa ingin mengambil untung dengan melarang Indonesia menjual bahan-bahan tambang yang telah diolah. Eropa lebih suka membeli bahan mentah dengan murah. &rsquo;&rsquo;Itu adalah pola-pola penjajahan. Pola yang sama dengan penjajahan yang dilakukan Belanda,&rdquo; terang Syakieb. (idr/c12/dra)

Sebanyak 14 seniman menggelar pameran bersama yang terinspirasi dari novel karya Multatuli, Max Havelaar. Kolonialisme juga tanam paksa.

Kopi, Kolonialisme, dan Interpretasi Max Havelaar

kolonialisme

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kolonialisme

Berita Terkini

Revolusi Filipina: Awal Kebangkitan Nasionalisme dan Perjuangan Melawan Kolonialisme

Kolonialisme Istana Presiden

Kopi, Kolonialisme, dan Interpretasi Max Havelaar

Download Aplikasi JawaPos.com