<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/penjara_seumur_hidup.jpg" alt="DIHUKUM BERAT: Kolonel Infanteri Priyanto (kiri) menjalani sidang putusan di Pengadilan Militer II Jakarta Timur kemarin (7/6). Melalui sidang tersebut, Priyanto divonis hukuman penjara seumur hidup. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DIHUKUM BERAT: Kolonel Infanteri Priyanto (kiri) menjalani sidang putusan di Pengadilan Militer II Jakarta Timur kemarin (7/6). Melalui sidang tersebut, Priyanto divonis hukuman penjara seumur hidup. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – "Kami nyatakan pikir-pikir,” ucap Kolonel Priyanto tanpa ekspresi, tanpa emosi. Dia bergeming dalam sikap siapnya di hadapan majelis hakim sampai putusan selesai dibacakan. Majelis hakim pun memberi waktu paling lambat tujuh hari atau satu pekan kepada perwira menengah TNI-AD itu untuk mengambil keputusan.  Mantan kepala seksi intelijen Korem 133/Nani Wartabone itu menjalani sidang putusan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Timur kemarin (7/6). Dalam sidang tersebut, Hakim Ketua Brigjen TNI Faridah Faisal menyatakan bahwa perwira dengan tiga kembang di pundak itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana dan menyembunyikan jenazah Handi Saputra. Atas perbuatan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dipecat dari kedinasan TNI.  Putusan itu sesuai dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta yang dibacakan dalam sidang tuntutan yang berlangsung pada 24 April lalu. Dalam sidang kemarin, Brigjen Faridah menyampaikan bahwa tindakan Priyanto melanggar serentetan pasal. Yakni, Pasal 340 KUHP, 338 KUHP, 333 KUHP, serta 181 KUHP juncto 55 ayat 1 ke-1 KUHP. ”Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kesatu, pembunuhan berencana,” ungkap Faridah.  Selain itu, Priyanto dinyatakan bersalah lantaran telah merampas kemerdekaan orang lain dan menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian. Semua tindakan tersebut dilakukan oleh Priyanto bersama kedua anak buahnya, Koptu Ahmad Sholeh dan Kopda Andreas Dwi Atmoko. Atas perbuatannya, alumnus Akademi Militer (Akmil) 1994 itu dihukum berat. ”Memidana terdakwa oleh karena itu pidana pokok penjara seumur hidup, (ditambah) pidana tambahan dipecat dari dinas militer,” jelas Faridah.  Sebagai personel TNI yang sudah berdinas selama 28 tahun di TNI-AD, sebelumnya Priyanto tidak pernah dihukum pidana maupun mendapat hukuman disiplin. Hal itu menjadi poin yang meringankan. Sementara itu, yang memberatkan adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan Priyanto bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai anggota TNI untuk melindungi rakyat. Selain itu, Priyanto dinilai telah melakukan perbuatan yang merusak citra TNI-AD.  Oditur Militer Tinggi II Jakarta Kolonel Sus Wirdel Boy pun menyatakan bahwa pihaknya akan pikir-pikir sebelum memutuskan menerima atau melakukan banding. Selain harus berkoordinasi lebih dulu dengan pimpinannya, Oditur Militer Tinggi II Jakarta memilih pikir-pikir dulu lantaran ada sedikit perbedaan dari tuntutan dengan putusan. ”Berbeda dalam hal pembuktian pasal dan penentuan status barang bukti,” terang Wirdel.  Dalam tuntutannya, Oditur Militer Tinggi II Jakarta turut menuntut Priyanto melanggar Pasal 328 KUHP. Namun, dalam putusan, pasal tersebut hilang. ”Itu merupakan salah satu celah nanti (kalau) kami melakukan banding,” imbuh Wirdel. Dia menegaskan, meski secara umum tuntutan dan putusan sudah selaras, kebenaran objektif harus tetap dikemukakan. Apalagi, Priyanto sebagai terdakwa juga menyatakan masih pikir-pikir.

Kolonel Priyanto Dipenjara Seumur Hidup dan Dipecat dari TNI-AD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Kolonel-Priyanto-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kolonel Infanteri Priyanto melalui kuasa hukumnya menolak segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer yang menyebut dia melakukan pembunuhan berencana dan penculikan terhadap Handi Saputra dan Salsabila. Hal itu dikatakan anggota tim kuasa hukum Priyanto, Letda Chk Aleksander Sitepu, dalam persidangan lanjutan dengan agenda pleidoi, di di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Selasa (10/5).  Dalam nota pembelaannya, Aleksander Sitepu menyampaikan, Priyanto saat kejadian beranggapan Handi-Salsabila telah meninggal dunia, sehingga dia pun membawa kabur keduanya dan membuang mereka ke Sungai Serayu.  “Kolonel Infanteri Priyanto tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi pada dakwaan kesatu primer Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP dan dakwaan kedua alternatif pertama Pasal 328 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP,” kata Aleksander saat membacakan nota pembelaan (pledoi) untuk Kolonel Priyanto saat sidang dikutip dari Antara.  Pasal 340 KUHP yang menjadi dakwaan primer Oditur mengatur hukuman pidana pembunuhan berencana yang ancamannya maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup.  Sementara itu, Pasal 328 KUHP mengatur soal pidana penculikan yang ancaman hukumannya maksimal 12 tahun.  Sebelumnya, Oditur Militer Tinggi II Jakarta Kolonel Sus Wirdel Boy dalam tuntutannya yang dibacakan saat sidang bulan lalu menyampaikan, Priyanto terbukti melakukan pembunuhan berencana sehingga ia meminta majelis hakim memvonis terdakwa penjara seumur hidup.  Namun menurut kuasa hukum, Priyanto hanya bersalah melanggar Pasal 181 KUHP sebagaimana masuk dalam dakwaan subsider ketiga Oditur. Pasal 181 KUHP mengatur hukuman menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian seseorang. Perbuatan pidana itu diancam hukuman penjara maksimal 9 bulan.  Oleh karena itu, kuasa hukum meminta kepada majelis hakim, yang dipimpin oleh Brigjen TNI Faridah Faisal, untuk membebaskan Kolonel Priyanto dari dakwaan primer dan dakwaan kedua alternatif pertama, serta melepaskan dia dari segala tuntutan hukum yang berpedoman pada dua dakwaan tersebut.  “(Kami meminta majelis hakim) menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya,” kata Letda Aleksander.  Dalam nota pembelaan yang sama, kuasa hukum juga meminta majelis hakim mempertimbangkan rekam jejak Priyanto selama berdinas di TNI Angkatan Darat.  “Terdakwa pernah mempertaruhkan jiwa raganya untuk NKRI melaksanakan tugas operasi di Timor-Timor (sekarang Timor Leste, Red.),” kata Aleksander.  Priyanto, kata kuasa hukumnya, memperoleh tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, 16 Tahun, dan 24 Tahun, serta Satya Lencana Seroja.  Kemudian, kuasa hukum juga menyampaikan terdakwa menjalani persidangan dengan sikap yang baik, berterus terang, serta menyesal dan berjanji tidak mengulang perbuatannya.

Bantah Bunuh Handi-Salsabila, Kolonel Priyanto Minta Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/PRIYANTO.jpg" alt="Caption: Anggota Tim Kuasa Hukum Letda Chk Aleksander Sitepu (kanan) membacakan nota pembelaan untuk Kolonel Infanteri Priyanto (kiri) saat sidang di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Selasa (10/5/2022). ANTARA" width="100%">
<figcaption>Caption: Anggota Tim Kuasa Hukum Letda Chk Aleksander Sitepu (kanan) membacakan nota pembelaan untuk Kolonel Infanteri Priyanto (kiri) saat sidang di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Selasa (10/5/2022). ANTARA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kolonel Infanteri Priyanto melalui kuasa hukumnya menolak dakwaan dan tuntutan Oditur Militer yang menyebut dia melakukan pembunuhan berencana dan penculikan terhadap Handi Saputra dan Salsabila.  Dalam persidangan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Selasa, Anggota Tim Kuasa Hukum Letda Chk Aleksander Sitepu menyampaikan Priyanto saat kejadian beranggapan Handi-Salsabila telah meninggal dunia sehingga dia pun membawa kabur keduanya dan membuang mereka ke Sungai Serayu.  “Kolonel Infanteri Priyanto tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi pada dakwaan kesatu primer Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP dan dakwaan kedua alternatif pertama Pasal 328 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP,” kata Aleksander saat membacakan nota pembelaan (pledoi) untuk Kolonel Priyanto saat sidang.  Pasal 340 KUHP yang menjadi dakwaan primer Oditur mengatur hukuman pidana pembunuhan berencana yang ancamannya maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup.  Sementara itu, Pasal 328 KUHP mengatur soal pidana penculikan yang ancaman hukumannya maksimal 12 tahun.  Oditur Militer Tinggi II Jakarta Kolonel Sus Wirdel Boy dalam tuntutannya yang dibacakan saat sidang bulan lalu menyampaikan Priyanto terbukti melakukan pembunuhan berencana sehingga ia meminta majelis hakim memvonis terdakwa penjara seumur hidup.  Menurut kuasa hukum, Priyanto hanya bersalah melanggar Pasal 181 KUHP sebagaimana masuk dalam dakwaan subsider ketiga Oditur. Pasal 181 KUHP mengatur hukuman menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian seseorang. Perbuatan pidana itu diancam hukuman penjara maksimal 9 bulan.  Oleh karena itu, kuasa hukum meminta kepada majelis hakim, yang dipimpin oleh Brigjen TNI Faridah Faisal, untuk membebaskan Kolonel Priyanto dari dakwaan primer dan dakwaan kedua alternatif pertama, serta melepaskan dia dari segala tuntutan hukum yang berpedoman pada dua dakwaan tersebut.  “(Kami meminta majelis hakim) menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya,” kata Letda Aleksander.  Dalam nota pembelaan yang sama, kuasa hukum juga meminta majelis hakim mempertimbangkan rekam jejak Priyanto selama berdinas di TNI Angkatan Darat.  “Terdakwa pernah mempertaruhkan jiwa raganya untuk NKRI melaksanakan tugas operasi di Timor-Timor (sekarang Timor Leste, Red.),” kata Aleksander.  Priyanto, kata kuasa hukumnya, memperoleh tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, 16 Tahun, dan 24 Tahun, serta Satya Lencana Seroja.  Kemudian, kuasa hukum juga menyampaikan terdakwa menjalani persidangan dengan sikap yang baik, berterus terang, serta menyesal dan berjanji tidak mengulang perbuatannya.

Kolonel Priyanto Tolak Dakwaan Pembunuhan Berencana Handi-Salsabila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/kolonel-priyanto-1.jpg" alt="Kolonel Priyanto (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Kolonel Priyanto (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kolonel Infanteri Priyanto terancam menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Kemarin (21/4) oditur Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menuntut perwira menengah TNI-AD tersebut dengan hukuman seumur hidup.  Tuntutan itu diberikan lantaran Priyanto melakukan pembunuhan berencana dan penculikan serta menyembunyikan jenazah.  Perbuatan tersebut dilakukan setelah insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Handi Saputra dan Salsabila pada akhir tahun lalu.  Kecelakaan itu terjadi di Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Handi dan Salsabila yang berboncengan terlibat kecelakaan dengan kendaraan yang ditumpangi Priyanto. Bukannya menyelamatkan para korban, mantan kepala seksi intelijen Korem 133/Nani Wartabone itu malah membuang Handi dan Salsabila ke Sungai Serayu, Jawa Tengah.  Dalam sidang kemarin, Oditur Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Kolonel Sus Wirdel Boy menyatakan bahwa terdakwa Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Selanjutnya, majelis hakim diminta menghukum Priyanto sesuai dengan tuntutan.  ”Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup,” katanya. Hukuman tersebut belum termasuk tambahan sanksi dipecat dari TNI-AD.  Tuntutan oditur militer itu mengacu pada fakta persidangan. Salah satunya terkait dengan Handi yang dibuang ke Sungai Serayu dalam keadaan hidup. Saat memutuskan untuk membuang Handi dan Salsabila ke Sungai Serayu, Priyanto dibantu dua anak buahnya. Yaitu, Koptu Ahmad Sholeh dan Kopda Andreas Dwi Atmoko.  Ahmad dan Andreas sempat meminta Priyanto mengurungkan niat membuang Handi dan Salsabila. Namun, permintaan itu ditolak. Keduanya tidak berkutik dan menuruti perintah Priyanto. Hal itu pula yang memberatkan hukuman bagi si perwira. ”Seharusnya, sebagai perwira, dia (Priyanto, Red) mencegah perbuatan itu terjadi,” tutur Wirdel.  Yang terjadi, Priyanto justru menjadi otak di balik pembuangan Handi dan Salsabila. Padahal, dia punya cukup waktu untuk membatalkan niat tersebut serta membawa Handi dan Salsabila ke fasilitas kesehatan terdekat.  Menurut Wirdel, ada jeda waktu sekitar 5,5 jam sebelum para pelaku akhirnya memutuskan untuk membuang kedua korban. ”Tapi, yang dilakukan justru membuang korban yang salah seorang korbannya masih hidup,” jelas dia.  Meski sempat berkilah dan menyebut Handi sudah meninggal, perbuatan Priyanto tetap tidak bisa dibenarkan. Wirdel menegaskan, yang berhak memutuskan seseorang telah meninggal atau tidak dari peristiwa kecelakaan adalah tenaga medis. Di luar itu, seseorang hanya punya kewajiban membantu korban kecelakaan agar secepatnya mendapat penanganan medis.  Selain itu, hasil otopsi jenazah Handi menguatkan bahwa korban dibuang ke Sungai Serayu dalam keadaan hidup. Menurut dia, semua fakta itu menunjukkan bahwa tidak ada iktikad dari Priyanto untuk menyelamatkan para korban.  Fakta-fakta itu yang membuat oditur Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menuntut Priyanto dengan hukuman penjara seumur hidup. Priyanto dijerat pasal berlapis. Yakni, Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 328 KUHP, Pasal 333 KUHP, serta Pasal 181 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. ”Tuntutan yang kami buat dasarnya adalah fakta yang terungkap di persidangan,” jelasnya.  Agenda sidang berikutnya adalah pembacaan nota pembelaan atau pleidoi dari Priyanto. Rencananya, sidang berlangsung pada 10 Mei.  Sementara itu, dilansir dari Radar Garut, Agan Suryati, ibunda Handi, tidak puas dengan tuntutan yang diajukan oditur kepada Priyanto. ”Tidak, tidak puas. Saya minta hukuman mati,” tegas Agan.

Kolonel TNI Priyanto Tidak Beriktikad Selamatkan Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Kolonel-Priyanto-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus pembunuhan dua sejoli, Kolonel Infanteri Priyanto dituntut penjara seumur hidup oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta, Kolonel Sus Wirdel Boy. Dia dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana kemudian menculik dan menyembunyikan kematian dua korban, yaitu Handi Saputra dan Salsabila.  Selain dituntut hukuman seumur hidup, Kolonel Priyanto juga dituntut agar dipecat dari kesatuannya di TNI.  “Kami memohon kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta agar menjatuhkan pidana terhadap Kolonel Infanteri Priyanto pidana pokok penjara seumur hidup, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer di TNI Angkatan Darat,” kata Wirdel yang terus berdiri saat membacakan tuntutan di Pengadilan Militer II Jakarta, Kamis (22/4) dikutip dari Antara  Untuk diketahui, dalam tuntutannya, Oditur Militer Tinggi II Jakarta menyampaikan, fakta di persidangan menunjukkan perbuatan Priyanto itu terbukti telah memenuhi unsur-unsur dakwaan primer, yaitu Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kemudian dakwaan sekunder yaitu Pasal 328 KUHP tentang penculikan, dan Pasal 181 KUHP yang mengatur pidana menyembunyikan mayat/kematian korban.  Dalam tuntutannya, Oditur juga meminta majelis hakim tetap menyimpan sejumlah barang bukti dalam berkas perkara, tetapi untuk barang bukti berupa mobil Wirdel meminta penetapan dari majelis hakim.  Kemudian, Oditur juga meminta majelis hakim, yang dipimpin oleh Brigjen TNI Faridah Faisal, memerintahkan agar Kolonel Priyanto tetap ditahan.  Wirdel menyampaikan tuntutannya itu telah mempertimbangkan unsur yang meringankan dan memberatkan. Hal-hal yang meringankan, antara lain terdakwa berterus terang sehingga memudahkan pemeriksaan, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa menyesali perbuatannya.  Sementara itu, hal yang memberatkan Kolonel Priyanto melibatkan dua anak buahnya saat melakukan tindak pidana.  Usai pembacaan tuntutan yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam, Hakim Ketua menjadwalkan sidang berikutnya dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) Kolonel Priyanto.  Majelis hakim kemudian menetapkan jadwal sidang berikutnya pada 10 Mei 2022 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.  “Terdakwa hadir lagi pada 10 Mei untuk (memberi) kesempatan kepada kuasa hukum dan terdakwa menyampaikan nota pembelaan, termasuk (jika) ada kuitansi pembelian dan STNK (mobil yang jadi barang bukti) dibawa saat sidang,” kata Faridah ke Priyanto dan penasihat hukumnya.

Oditur Militer Tuntut Kolonel Priyanto Dipecat jadi Anggota TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Kolonel-Priyanto-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus pembunuhan dua sejoli, Kolonel Infanteri Priyanto dituntut penjara seumur hidup oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta. Dia dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana kemudian menculik dan menyembunyikan kematian dua korban, yaitu Handi Saputra dan Salsabila.  Atas tuntutan tersebut, Kolonel Priyanto akan mengajukan nota pembelaan atau pleidoi pada persidangan lanjutan, pada Selasa (10/5).  "Siap. Kami akan mengajukan nota pembelaan pleidoi," kata Priyanto di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Kamis (21/4).  Untuk diketahui, dalam tuntutannya, Oditur Militer Tinggi II Jakarta menyampaikan, fakta di persidangan menunjukkan perbuatan Priyanto itu terbukti telah memenuhi unsur-unsur dakwaan primer, yaitu Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kemudian dakwaan sekunder yaitu Pasal 328 KUHP tentang penculikan, dan Pasal 181 KUHP yang mengatur pidana menyembunyikan mayat/kematian korban.  “Kami memohon kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta agar menjatuhkan pidana terhadap Kolonel Infanteri Priyanto pidana pokok penjara seumur hidup, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer di TNI Angkatan Darat,” kata Wirdel yang terus berdiri saat membacakan tuntutan. . Dalam tuntutannya, Oditur juga meminta majelis hakim tetap menyimpan sejumlah barang bukti dalam berkas perkara, tetapi untuk barang bukti berupa mobil Wirdel meminta penetapan dari majelis hakim.  Kemudian, Oditur juga meminta majelis hakim, yang dipimpin oleh Brigjen TNI Faridah Faisal, memerintahkan agar Kolonel Priyanto tetap ditahan.  Wirdel menyampaikan tuntutannya itu telah mempertimbangkan unsur yang meringankan dan memberatkan. Hal-hal yang meringankan, antara lain terdakwa berterus terang sehingga memudahkan pemeriksaan, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa menyesali perbuatannya.  Sementara itu, hal yang memberatkan Kolonel Priyanto melibatkan dua anak buahnya saat melakukan tindak pidana.  Usai pembacaan tuntutan yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam, Hakim Ketua menjadwalkan sidang berikutnya dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) Kolonel Priyanto.  Majelis hakim kemudian menetapkan jadwal sidang berikutnya pada 10 Mei 2022 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.  “Terdakwa hadir lagi pada 10 Mei untuk (memberi) kesempatan kepada kuasa hukum dan terdakwa menyampaikan nota pembelaan, termasuk (jika) ada kuitansi pembelian dan STNK (mobil yang jadi barang bukti) dibawa saat sidang,” kata Faridah ke Priyanto dan penasihat hukumnya.

Dituntut Seumur Hidup, Kolonel Priyanto: Siap, Kami Ajukan Pleidoi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/0FF8991F-C360-45B1-ACDF-B0F570DED85D.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Oditur Militer Tinggi II Jakarta Kolonel Sus Wirdel Boy menyampaikan, tuntutan yang diberikan kepada terdakwa pembunuhan Kolonel Infanteri Priyanto berpedoman pada arahan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Meski demikian, Wirdel menegaskan tetap mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, termasuk pertimbangan yang memberatkan dan meringankan saat menyusun tuntutan.  "Pada waktu Panglima TNI mengeluarkan statement (pernyataan, Red.) itu akan menjadi patokan bagi kami, tetapi yang terpenting adalah fakta di persidangan," kata Wirdel saat ditemui usai persidangan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Kamis (21/4).  Panglima TNI pada Desember 2021 kepada media mengatakan pihaknya berencana menjatuhkan hukuman maksimal kepada Priyanto sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang mengatur pidana pembunuhan berencana. Jenderal Andika saat itu menyebut kemungkinan Priyanto akan dituntut seumur hidup.  Arahan Panglima TNI itu kemudian sejalan dengan tuntutan yang dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta saat persidangan, Kamis (21/4). Wirdel meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap Kolonel Priyanto.  Oditur militer itu menjelaskan terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana, menculik, dan menyembunyikan kematian dua korban yaitu Handi Saputra dan Salsabila.  Tuntutan penjara seumur hidup merupakan ancaman hukuman maksimal yang diberikan oleh Oditur ke terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Di samping penjara seumur hidup, hukuman maksimal lainnya yang dapat diberikan terhadap terpidana kasus pembunuhan berencana adalah hukuman mati.  "Tuntutan yang kami susun dasarnya fakta di persidangan. Setelah fakta kami temukan, saya selaku Oditur Militer Tinggi melapor kepada kepala, dan tuntutan kami dirapatkan di Orjen (Oditurat Jenderal) TNI," kata Wirdel.  Oditurat Militer Tinggi II Jakarta memilih menuntut Priyanto penjara seumur hidup daripada hukuman mati, karena terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan ia belum pernah terlibat kasus hukum sebelumnya. Dua pertimbangan itu jadi faktor yang meringankan tuntutan Priyanto, kata Wirdel saat membacakan tuntutan.  Faktor meringankan lainnya, terdakwa dinilai oleh Oditur berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga itu memudahkan proses pemeriksaan.  Wirdel lanjut menyebut hal yang memberatkan tuntutan, yaitu ia melibatkan anak buahnya saat melakukan tindak pidana pembunuhan, penculikan, dan upaya menyembunyikan kematian/mayat korban.  Priyanto, perwira menengah TNI Angkatan Darat, menjalani persidangan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk kasus pembunuhan terhadap Handi Saputra dan Salsabila. Handi dan Salsabila sempat ditabrak di Nagreg, kemudian tubuh keduanya dibuang ke Sungai Serayu oleh Kolonel Priyanto bersama dua anak buahnya, Kopral Dua (Kopda) Andreas Dwi Atmoko dan Kopral Satu (Koptu) A Sholeh.

Tuntutan Penjara Seumur Hidup Priyanto Berpedoman Arahan Panglima TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Kolonel-Priyanto-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus pembunuhan dua sejoli, Kolonel Infanteri Priyanto dituntut penjara seumur hidup oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta Kolonel Sus Wirdel Boy. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Militer Tinggi II, Jakarta, Kamis (21/4).  Wirdel saat membacakan tuntutan menyampaikan hukuman maksimal harus diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhadap terdakwa. Itu karena semua unsur dakwaan primer dan sekunder terpenuhi.  Artinya, Kolonel Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana kemudian menculik dan menyembunyikan kematian dua korban, yaitu Handi Saputra dan Salsabila.  Wirdel menyampaikan fakta di persidangan menunjukkan perbuatan Priyanto itu terbukti telah memenuhi unsur-unsur dakwaan primer, yaitu Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang pembunuhan berencana, kemudian dakwaan sekunder yaitu Pasal 328 KUHP tentang penculikan, dan Pasal 181 KUHP yang mengatur pidana menyembunyikan mayat/kematian korban.  “Kami memohon kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta agar menjatuhkan pidana terhadap Kolonel Infanteri Priyanto pidana pokok penjara seumur hidup, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer di TNI Angkatan Darat,” kata Wirdel yang terus berdiri saat membacakan tuntutan.  Dalam tuntutannya, Oditur juga meminta majelis hakim tetap menyimpan sejumlah barang bukti dalam berkas perkara. Tetapi untuk barang bukti berupa mobil, Wirdel meminta penetapan dari majelis hakim.  Kemudian, Oditur juga meminta majelis hakim, yang dipimpin oleh Brigjen TNI Faridah Faisal, memerintahkan agar Kolonel Priyanto tetap ditahan.  Wirdel menyampaikan tuntutannya itu telah mempertimbangkan unsur yang meringankan dan memberatkan. Hal-hal yang meringankan, antara lain terdakwa berterus terang sehingga memudahkan pemeriksaan, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa menyesali perbuatannya.  Sementara itu, hal yang memberatkan Kolonel Priyanto melibatkan dua anak buahnya saat melakukan tindak pidana.  Usai pembacaan tuntutan yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam, Hakim Ketua menjadwalkan sidang berikutnya dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) Kolonel Priyanto. Majelis hakim kemudian menetapkan jadwal sidang berikutnya pada 10 Mei 2022 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.  “Terdakwa hadir lagi pada 10 Mei untuk (memberi) kesempatan kepada kuasa hukum dan terdakwa menyampaikan nota pembelaan, termasuk (jika) ada kuitansi pembelian dan STNK (mobil yang jadi barang bukti) dibawa saat sidang,” kata Faridah ke Priyanto dan penasihat hukumnya.

Kolonel Priyanto Pembunuh Dua Sejoli Dituntut Penjara Seumur Hidup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Koloner-Priyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kolonel Infanteri Priyanto, terdakwa pembunuhan dua remaja sipil di Nagreg, Jawa Barat mengaku memunculkan ide membuang korban yang ditabraknya, karena ingin melidungi anak buahnya. Hal itu dikemukan perwira menengah TNI AD ini, saat ditanya Majelis Hakim Pengadilan Militer II Jakarta.  “Alasan tidak membawa (korban) ke rumah sakit adalah saya punya hubungan emosional dengan sopir, yaitu anak buah saya Kopral Dua (Kopda) Andreas Dwi Atmoko. Dia sudah lama menjaga keluarga saya, sehingga berniat menolong dan melindungi dia,” kata Kolonel Priyanto, dalam sidang lanjutan kasus yang melilitnya, dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Militer II Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (7/4) lalu, dikutip dari Antara.  Dalam persidangan lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa tersebut, Kolonel Priyanto mengaku salah, membuang Handi Saputra dan Salsabila yang ditabrak sopirnya, ke Sungai Serayu, di Banyumas, Jawa Tengah. Kendati demikian, dia mengatakan bahwa hal yang dilakukannya hanya ingin melindungi anak buahnya.  Sebelumnya, kepada Ketua Hakim Brigadir Jenderal Faridah Faisal, Kolonel Priyanto mengatakan, bahwa yang menabrak dua korban atas nama Handi Saputra dan Salsabila itu adalah Kopda Andreas Dwi Atmoko.  Dalam perjalanan, terdakwa duduk di belakang Kopda Andreas yang menyopir mobil dan tertidur. Sementara itu, sopir pengganti yakni Kopral Satu (Koptu) Ahmad Sholeh duduk di samping Kopda Andreas.  "Akan tetapi, kemudian saya terbangun karena ada benturan keras. Ternyata ada tabrakan. Mobil berhenti. Sopir, yakni Kopda Andreas melaporkan menabrak. Semua keluar dan melihat ada laki-laki tergeletak di sebelah kanan mobil. Ada perempuan yang teriak di kolong mobil," kata Kolonel Priyanto.  Ia bersama Kopda Andreas dan Koptu Ahmad memiliki niat awal dua korban tersebut akan dibawa ke rumah sakit setelah diangkat ke dalam mobil.  Pada saat itu, yang awalnya menyopir untuk menuju ke rumah sakit adalah Kopda Andreas. Namun, beberapa waktu kemudian, Kopda Andreas gemetar saat menyopir dan tidak fokus.  "Andreas gemetar saat menyopir dan tidak fokus. Saya takut (jika terjadi apa-apa) sehingga saya gantikan," ujar Kolonel Priyanto.  Kolonel Priyanto pun mengatakan bahwa Kopda Andreas gemetar dan merasa takut karena memikirkan nasib keluarganya jika dia ditetapkan menjadi terdakwa dalam kasus penabrakan.  "Kopda Andreas Dwi Atmoko bertanya bagaimana nasib anak dan istri saya. Setelah mendengar pertanyaan itu, saya mengganti menyopir dan muncul ide untuk tidak membawa korban ke rumah sakit," kata Kolonel Priyanto.  Atas keterangan tersebut, hakim anggota Kolonel Sus Mirtusin menanyakan tentang ada atau tidaknya perubahan niat terkait dengan ide tersebut dari Kolonel Priyanto dalam kurun waktu 6 jam sejak kecelakaan terjadi hingga pembuangan tubuh korban.  "Tidak ada perubahan atas niat terdakwa dalam 6 jam itu?" tanyanya.  "Sempat ingin meninggalkan di jalan. Akan tetapi, ujung-ujungnya kami ke Sungai Serayu untuk membuang," kata Kolonel Priyanto.  Selanjutnya, Kolonel Priyanto pun mengakui tidak memikirkan korban dan memiliki rasa empati. Ia hanya memikirkan keinginan untuk melindungi anak buah.

Buang Korbannya ke Sungai, Kolonel Priyanto: Saya Lindungi Anak Buah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/kolonel-priyanto.jpg" alt="MENUJU PENJARA: Petugas Pospomad membawa Kolonel Priyanto (kiri), dan Kopda Dwi Atmoko ke rutan setelah diserahkan kepada Otmilti II Jakarta kemarin (6/1). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MENUJU PENJARA: Petugas Pospomad membawa Kolonel Priyanto (kiri), dan Kopda Dwi Atmoko ke rutan setelah diserahkan kepada Otmilti II Jakarta kemarin (6/1). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Kasus Kecelakaan Berujung Pembunuhan Segera Masuk Persidangan</h3> JawaPos.com – Setelah melaksanakan rekonstruksi kasus kecelakaan berujung pembunuhan pada Senin (3/1), Pusat Polisi Militer TNI-AD (Puspomad) menyerahkan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti ke Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Kamis (6/1).  Dalam kesempatan itu, Puspomad juga menunjukkan tiga anggota TNI-AD yang menjadi tersangka kepada awak media. Yakni, Kolonel Infanteri Priyanto, Kopda Dwi Atmoko, dan Koptu Ahmad Sholeh.  Komandan Puspomad Letjen TNI Chandra Warsenanto Sukotjo menegaskan, penanganan kasus kecelakaan yang menewaskan dua warga Garut bernama Handi Saputra dan Salsabila itu menjadi prioritas TNI. Bahkan, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa turut memberikan perhatian.  Karena itu, sejak mendapat informasi dari Polresta Bandung pada 21 Desember lalu, pihaknya langsung bergerak. Terlebih setelah kasusnya dilimpahkan ke Puspomad pada 24 Desember. Dalam proses pemeriksaan, Chandra menyebut, ada tersangka yang berupaya menyangkal. Bahkan, sempat ada upaya menghilangkan barang bukti dengan cara mengganti cat mobil yang terlibat dalam kecelakaan di Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.  Saat kecelakaan terjadi, Panther yang ditumpangi tersangka berwarna hitam. Warna tersebut mereka ganti setelah membuang Handi dan Salsabila di Sungai Serayu, Jawa Tengah. ’’Setelah mereka kembali (dari Jakarta) ke Sleman,’’ imbuh Chandra.  Saat ditunjukkan kepada awak media kemarin, mobil itu sudah berkelir abu-abu. Menurut Chandra, mengganti warna mobil merupakan salah satu cara yang dilakukan tersangka untuk berkelit.  Namun demikian, penyidik tetap berhasil mendapat bukti dan keterangan dari para saksi. ’’Dalam penyidikan didapatkan bukti-bukti dan pengakuan bahwa mereka (tiga tersangka, Red) terlibat langsung,’’ imbuh Chandra. Tindakan yang dilakukan para tersangka juga murni inisiatif mereka. Tidak ada sangkut paut dengan pihak lain, termasuk atasan masing-masing. Sehingga tanggung jawab hanya dibebankan kepada para tersangka.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/pembunuh-sejoli-kolonel_1-750x793.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> MENUJU PENJARA: Petugas Pospomad membawa Koptu Ahmad Sholeh (foto kanan) ke rutan setelah diserahkan kepada Otmilti II Jakarta kemarin (6/1). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Dari serangkaian pemeriksaan, Chandra mendapati bahwa modus para tersangka membuang korban kecelakaan ke sungai adalah upaya untuk menghindar dari tanggung jawab. Kolonel Priyanto dan dua tersangka lainnya nekat melakukan tindakan keji itu agar tidak perlu bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi. ’’Namun (tindakan itu) berkembang menjadi pidana yang di luar perikemanusiaan,’’ beber Chandra.  Untuk mengantisipasi agar insiden serupa tidak terulang, Puspomad juga sudah melakukan pemeriksaan kejiwaan para tersangka. Sayang, dia tidak mengungkap hasil pemeriksaan itu. Yang pasti, dia tegas menyatakan, hasil pemeriksaan kejiwaan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi.  Oditur Jenderal TNI Marsekal Muda TNI Reki Irene Lumme menambahkan, setelah proses penyidikan selesai dan berkas masuk ke Oditurat Militer Tinggi II Jakarta, kasus itu bakal memasuki masa persidangan. Namun, pihaknya perlu memeriksa lebih lanjut sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan. "Kami berupaya sidang (dilaksanakan) dalam satu bulan ini," imbuhnya. Nantinya, sidang kasus tersebut dilaksanakan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.  Dalam kesempatan yang sama, Komandan Puspom TNI Laksamana Muda TNI Nazali Lempo menyatakan, pihaknya mengapresiasi gerak cepat Puspomad sehingga kasus yang menarik perhatian publik itu dapat berprogres dengan sangat cepat. Dia juga senang lantaran Puspomad sangat terbuka kepada publik.  "Jadi, publik bisa melihat secara langsung bagaimana proses mulai dari kecelakaan lalu lintas sampai pembuangan mayat, tidak ada yang ditutupi," imbuhnya. Dia memastikan pihaknya bakal terus memantau kasus itu sampai vonis dibacakan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/mobil-penabrak-sejoli-750x618.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BUKTI KEKEJIAN: Mobil Isuzu Panther milik Kolonel Priyanto yang telah berubah warna. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)

Kolonel Priyanto Ubah Cat Mobil setelah Buang Korban ke Sungai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kolonel Priyanto

Berita Terkini