<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/peringatan-bawaslu-ntb-ada-400-ribu-wajib-pilih-belum-miliki-e-ktp_m_169929.jpeg" alt="Ilustrasi KTP elektronik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KTP elektronik</figcaption>
</figure> &nbsp; <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1hs" class="ii gt"> <div id=":1hr" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan yang meminta agar kolom agama dihapus dari daftar kartu tanda penduduk (KTP) sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. MK menolak permohonan uji materi atau judicial review (JR) yang dilayangkan oleh seorang warga bernama Raymond Kamil dan Indra Syahputra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keduanya mempersoalkan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk terkait biodata penduduk yang memuat keterangan agama dalam Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Jumat (3/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015487147/judul-masa-depan-sembilan-pemain-timnas-indonesia-di-eropa-dan-asia-kontrak-yang-akan-berakhir">Judul: Masa Depan Sembilan Pemain Timnas Indonesia di Eropa dan Asia: Kontrak yang Akan Berakhir</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan, pembatasan kebebasan bagi warga negara Indonesia, di mana setiap warga negara harus menyatakan memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan keniscayaan sebagaimana diharapkan oleh Pancasila dan diamanatkan oleh Konstitusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pembatasan yang demikian merupakan pembatasan yang proporsional dan tidak diterapkan secara opresif dan sewenang-wenang," ucap Arief Hidayat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK menilai, konstitusi negara membentuk karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama atau bangsa yang memiliki kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, dalam mewujudkan karakter bangsa terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, terdapat norma dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan bagi setiap warga negara untuk menyebutkan atau mendaftarkan diri sebagai pemeluk agama atau penganut kepercayaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015487139/inflasi-jatim-2024-cabai-jadi-penyumbang-utama-kenaikan-harga">Inflasi Jatim 2024: Cabai Jadi Penyumbang Utama Kenaikan Harga</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahkamah berpendapat, setiap warga negara hanya diwajibkan menyebutkan agama dan kepercayaannya untuk dicatat dan dibubuhkan dalam data kependudukan, tanpa adanya kewajiban hukum lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak beragama atau tidak menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dinilai sebagai kebebasan beragama atau kebebasan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,&rdquo; ujar Arief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, dua warga Jakarta, Raymond Kamil dan Indra Syahputra mengajukan permohonan pengujian materi Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) terkait biodata penduduk yang memuat keterangan agama dalam Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam petitumnya, pada pokoknya para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan pasal-pasal yang diuji tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai secara positif dan negatif yaitu setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan bebas untuk tidak memeluk agama&nbsp;dan kepercayaan serta kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendidikan agama.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan yang meminta agar kolom agama dihapus dari daftar kartu tanda penduduk (KTP).

Tolak Gugatan Hapus Kolom Agama di KTP, MK: Karakter Bangsa Ketuhanan Yang Maha Esa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/6-warga-bandung-miliki-e-ktp-dengan-kolom-agama-penganut-kepercayaan_m_.jpg" alt="Ilustrasi. E-KTP dengan kolom agama diisi penganut kepercayaan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. E-KTP dengan kolom agama diisi penganut kepercayaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bandung mengakui telah mengeluarkan e-KTP dengan kolom agama penganut kepercayaan. Sedikitnya sudah ada enam warga Bandung yang memiliki e-KTP tersebut. Kepala Disdukcapil Bandung Popong Nuraeni menjelaskan, kolom agama pada e-KTP kini sudah bisa diisi dengan penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut sesuai regulasi baru dari Pemerintah. "Data yang kami miliki ada 150 penganut kepercayaan di Bandung. Dari data itu yang masuk database ada 108 orang, dan enam orang diantaranya sudah miliki e-KTP (dengan kolom agama penganut kepercayaan)," kata Popong di Taman Sejarah, Bandung, Kamis (28/2). Disdukcapil menganggap tidak ada hal yang luar biasa dengan pengisian kolom agama tersebut, karena ini telah mengikuti putusan MK. Sepanjang penganut kepercayaan mengikuti prosedur untuk pengisian secara benar maka pihaknya wajib mengeluarkan. Disinggung soal cara pengajuan, Popong menjelaskan sepanjang warga sudah memiliki e-KTP maka bisa langsung datang ke Dinas Dukcapil Bandung. Warga hanya diminta untuk membawa kartu keluarga (KK). "Datang ke Disduskcapil atau Kecamatan ikuti prosedur yang harus diikuti, hanya bawa KK saja langsung kami keluarkan," ujarnya. Namun untuk mengeluarkan e-KTP dengan kolom agama yang diisi dengan penganut kepercayaan pihaknya hanya bisa menunggu pengajuan dari warga. Popong mengaku tidak bisa mengeluarkan tanpa adanya pengajuan. "Kepecayaan ini tidak boleh ada embel-embel, ditulisnya kepercayaan kepada Tuhan YME itu saja, mungkin ada alirannya itu tidak boleh (ditulis). Ini agama titik dua kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah. Saya tidak ada klarifiskasi, juga tidak ada alirannya apa saja," jelasnya.

6 Warga Bandung Miliki e-KTP dengan Kolom Agama Penganut Kepercayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kepercayaan-mulai-masuk-kolom-e-ktp_m_.jpg" alt="Penghayat Kepercayaan: Salah seorang warga yang sudah mengganti kolom agama menjadi kepercayaan terhadap Tuhan YME." width="100%">
<figcaption>Penghayat Kepercayaan: Salah seorang warga yang sudah mengganti kolom agama menjadi kepercayaan terhadap Tuhan YME.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mulo Sitorus kini bisa tersenyum setiap memandangi kartu keluarganya. Penganut kepercayaan Ugamo Malim atau Parmalim itu akhirnya merasakan buah dari perjuangan kelompok penganut kepercayaan. Secara bertahap, pemerintah melalui dispendukcapil di tiap-tiap kabupaten/kota mengakomodasi mereka dalam identitas kependudukan. Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan pada 18 Oktober 2016, para penganut Parmalim dan aliran kepercayaan lain mengajukan perubahan identitas di kartu keluarga. Prosesnya telah tuntas. "Terkait perubahan di KTP, penghayat Ugamo Malim sedang mempersiapkan diri untuk mengajukan ke dispendukcapil masing-masing," terang warga Tangerang itu saat dikonfirmasi kemarin (26/2). Beberapa penganut kepercayaan lain sudah mendapatkan KTP baru. Misalnya, potongan foto e-KTP atas nama Endang Subagja yang didapat Jawa Pos. Warga Cirebon itu memiliki e-KTP yang tidak mencantumkan kolom agama. Sebagai gantinya, di KTP ada kolom kepercayaan. Tertulis di situ, Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Putusan MK tersebut membuat hak-hak para penganut kepercayaan terpulihkan. Mereka tidak lagi terpaksa mengisi KTP dengan satu di antara enam agama. Hanya, karena aliran kepercayaan begitu banyak, diambil jalan tengah dengan menggunakan frasa Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Butuh waktu sedikitnya setahun bagi pemerintah mengeksekusi putusan MK tersebut. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun angkat bicara. "Bahwa sekali lagi, aliran kepercayaan itu bisa dicatat. Sesuai dengan ketentuan," katanya di kantor Wapres kemarin (26/2). Menurut JK, para penghayat kepercayaan juga orang Indonesia. Karena itu, mereka tetap mendapatkan hak-hak sipil seperti warga negara Indonesia lainnya. Apalagi, ketentuan keterangan kepercayaan di kolom KTP sudah menjadi putusan MK. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menuturkan, keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu adalah upaya untuk menjalankan putusan MK. "Bahwa data kependudukan itu mencantumkan agama dan kepercayaan setiap warga negara," jelasnya. Lukman mengatakan, keputusan Kemendagri terkait keterangan kolom kepercayaan bagi para penghayat patut disyukuri. Sebab, Indonesia adalah negara yang sangat religius. Setiap warga menganut dan menjalankan agama masing-masing. Termasuk para penghayat yang menjalankan ajaran kepercayaan yang mereka yakini. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengatakan, secara teknis penyematan kolom kepercayaan memang sudah bisa dilakukan. Penyematan kolom itu sudah berlaku nasional. Menurut dia, masyarakat yang memiliki kepercayaan di luar enam agama yang diakui pemerintah juga sudah bisa meng-update data. Zudan menjelaskan, KTP penganut kepercayaan sudah diputuskan memiliki format sedikit berbeda. Kolom agama diubah menjadi kolom kepercayaan. Sementara itu, keterangannya disamakan menjadi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Mahaesa. "Bukan nama organisasinya yang ditulis," ujar Zudan saat ditemui di istana kepresidenan, Jakarta, kemarin. Zudan menuturkan, dari pantauannya, tidak ada persoalan dalam mengimplementasikan perubahan tersebut. "Kami sudah lama melakukan sosialisasi," imbuhnya. Dia menambahkan, saat ini ada 138 ribu penganut kepercayaan yang terdaftar di database dukcapil dalam sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Namun, Zudan belum mengetahui jumlah orang yang memproses perubahan data. "Nggak hafal saya," ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) DKI Dhany Sukma menuturkan, pemuatan kolom keyakinan di ibu kota bukan hal baru. "Itu otomatis sejak adanya pemutakhiran KK terbaru. Sistemnya baru berjalan akhir tahun lalu yang menggunakan versi baru yang dimutakhirkan," katanya. Warga yang ingin memasukkan keyakinan pada KTP hanya perlu memutakhirkan KK. "KK-nya diperbarui, dimutakhirkan. Di situ kan ada kolom kepercayaan. Ketika itu sudah di-input, secara otomatis berubah juga elemen yang ada di e-KTP," jelasnya. Bagi penghayat yang ingin mencantumkan keyakinan di identitasnya, ada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Yakni, surat keterangan dari organisasi keperca&Acirc;&shy;yaan yang dianutnya. Di Bantul Belum Dilayani Hingga kemarin, Pemkab Bantul belum melayani permohonan perubahan kolom agama di e-KTP. Kepala Dispendukcapil Pemkab Bantul Bambang Purwadi Nugroho beralasan, SIAK sedang diperbarui. Perubahan kolom agama menjadi kepercayaan harus disesuaikan dengan dokumen lain. Prosesnya cukup panjang. "Karena perubahan akan terjadi di e-KTP, KK, akta. Jadi, harus disinkronkan," jelas Bambang kepada Jawa Pos Radar Jogjakarta. Proses tersebut harus melibatkan tenaga ahli. Karena itu, dia belum bisa memastikan kapan pihaknya dapat melayani perubahan kolom agama. "Ini masih kami koordinasikan dengan teknisi sehingga secepatnya bisa kami proses (kepengurusan identitas)," imbuhnya. Sementara itu, di Kabupaten Wonogiri, sudah ada 41 warga yang mencantumkan kepercayaan di kolom agama. "Hampir seluruhnya warga penghayat Sapta Darma," kata Kepala Dispendukcapil Kabupaten Wonogiri Sungkono kepada Jawa Pos Radar Solo. Menurut Sungkono, pergantian data bisa dilakukan dengan mudah. Tinggal melapor ke ketua paguyuban, penghayat, atau aliran kepercayaan masing-masing. Lalu, mengajukan perubahan data kependudukan ke dispendukcapil. Ketua Presidium Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Mahaesa Indonesia (MLKI) Wonogiri Agus Tri Hari Mulyanto mengatakan, di Wonogiri ada lima aliran kepercayaan yang bergabung dalam MLKI. "Tapi, tidak semua mempunyai tuntutan pencantuman aliran kepercayaan di KTP," kata Agus. Sebab, ada kekhawatiran mereka bakal tidak bisa menikahkan anak. Karena itu, sebagian memilih tetap mencantumkan agama tertentu pada kolom agama e-KTP. Pemprov Jatim Jajaki Aturan Pendukung Pemprov Jatim menyerahkan sepenuhnya perubahan kolom agama di e-KTP kepada seluruh dispendukcapil kabupaten/kota. "Sebab, kewenangan itu sudah berada di masing-masing daerah dengan berkoordinasi langsung dengan pusat," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Rahayu Susanto kemarin. Layanan e-KTP dengan kolom penganut aliran kepercayaan mulai diakses di beberapa daerah. Di Malang, penerima KTP tersebut sudah tembus 200 orang. Di Surabaya, hingga kemarin ada 38 warga. Di Lamongan, pemkab setempat telah menerbitkan sedikitnya 30 KK bagi penghayat. Itu belum termasuk 48 orang yang tengah mengurusnya.&nbsp;

Kepercayaan Mulai Masuk Kolom E-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kolom-agama-dikosongkan-di-e-ktp-warga-badui-kesannya-tak-beragama_m_206478.jpeg" alt="Warga suku Badui yang hidup dan berkembang di Banten" width="100%">
<figcaption>Warga suku Badui yang hidup dan berkembang di Banten</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyantuman aliran kepercayaand alam e-KTP masih menjadi tanda tanya bagi penghayat kepercayaan. Mereka berharap ke depannya kolom agama di e-KTP bagi penghayat kepercayaan tidak dikosongkan. Mereka ingin dituliskan menurut kepercayaan masing-masing. Aspirasi itu dikemukakan masyarakat suku Badui saat mengikuti proses Ritual Seba dalam Festival Seba Badui. Bagi masyarakat badui, mereka menginginkan dapat dituliskan Sunda Wiwitan di kolom agama <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/05/201857/mendagri-siapkan-ktp-khusus-bagi-penghayat-kepercayaan" target="_blank">e-KTP</a>. Kepala Adat Urusan Pemerintah Suku Badui Jaro Saija mengatakan, sebagian besar warga menginginkan kolom kepercayaan tidak kosong. "Beberapa bilang, jujur aja kalau kosong itu jelek dilihatnya," kata Jaro Saija ketika ditemui JawaPos.com usai upacara Seba Badui pada Sabtu (21/4). Sebagian besar warga merasa ketika <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/09/202847/penghayat-kepercayaan-segera-punya-e-ktp" target="_blank">kolom agama</a>&nbsp;dikosongkan, maka menimbulkan kesan bahwa orang Badui tidak beragama. "Kan kami jadi terlihat tidak beragama, padahal kami ada kepercayaan," tambahnya. Menurut Jaro Saija, polemik ini sudah sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan tinggal menunggu putusan. Namun, diakui dirinya hingga saat ini belum ada kabar yang sampai ke dirinya. Suku Badui merupakan bagian dari masyarakat Indonesia juga <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/12/203923/1-juli-penghayat-kepercayaan-akan-miliki-e-ktp-sendiri" target="_blank">penghayat kepercayaan</a>. Bukan penganut salah satu dari enam agama resmi yang diakui pemerintah. Selama ini di e-KTP pada kolom agama tidak tuliskan apa-apa alias kosong. Sementara itu Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, pihaknya masih menunggu putusan dari MK. "Ini makanya kami juga akan tanya sama MK yang mengurusi ini," kata Wahidin sembari menegaskan selalu berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemengadri).

Kolom Agama Dikosongkan di e-KTP, Warga Badui: Kesannya Tak Beragama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/1-juli-penghayat-kepercayaan-akan-miliki-e-ktp-sendiri_m_203923.jpeg" alt="ILUSTRASI Kementerian Dalam Negeri segera menyiapkan e-KTP khusus bagi para penghayat kepercayaan di Indonesia. Sesuai agenda, rencana itu akan terealisasi mulai 1 Juli 2018." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kementerian Dalam Negeri segera menyiapkan e-KTP khusus bagi para penghayat kepercayaan di Indonesia. Sesuai agenda, rencana itu akan terealisasi mulai 1 Juli 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri segera menyiapkan e-KTP khusus bagi para penghayat kepercayaan di Indonesia. Sesuai agenda, rencana itu akan direalisasikan mulai 1 Juli 2018. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah megatakan, Presiden Joko Widodo nantinya akan secara simbolis menyerahkan e-KTP bagi para penghayat di seluruh Indonesia.&nbsp; "Secara seremonialnya, penyerahan KTP elektronik bagi penghayat akan dilakukan mulai 1 Juli," ujarnya seusai menghadiri Musrembang tingkat Provinsi Jateng, di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, Kamis (12/4). Penggantian e-KTP bagi penghayat akan dilakukan dengan mengganti isi kolom agama yang bersangkutan. Dari awalnya kolom agamanya kosong, kini bisa dicantumkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. "Yang dicantumkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan nama komunitas penghayatnya," sambungnya.&nbsp; Ia pun meminta kepada penghayat untuk mengurus penggantian KTP lebih awal. Mereka disarankan untuk mengurusnya di kantor Discapil masing-masing kabupaten/kota mulai awal Mei. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga akan mengganti Kartu Keluarga (KK) para penghayat aliran kepercayaan itu. Untuk penggantiannya sama seperti proses pengurusan e-KTP. "KK akan mulai diganti pada 1 Juli, tapi prosesnya bisa lebih awal. Mulai Mei bisa mengurus dengan mengisi perubahan data penduduk," sambungnya. Lebih jauh lagi, ia menuturkan pihaknya bersama Disdukcapil seluruh Indonesia telah mendata ulang jumlah penghayat. Data terbaru menunjukkan jumlah komunitas penghayat mencapai 138 ribu, namun masih ada kemungkinan untuk bertambah.

1 Juli, Penghayat Kepercayaan Akan Miliki e-KTP Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/opsi-penulisan-penghayat-kepercayaan-di-kolom-agama-dimatangkan_m_168410.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus membicarakan bagaiamana penerapan dalam penulisan status aliran kepercayaan di kolom agama e-KTP. Pasalnya, pemerintah tidak mau dikemudian hari ada lagi perubahan data di e-KTP. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, pemerintah memiliki opsi dalam penulisan aliran penghayat kepercayaan. Kemungkinan, kata dia, nantinya tidak ditulis secara mendetail. Zudan mengatakan, pemerintah sudah memperhitungkan opsi teknis penulisan status aliran kepercayaan di e-KTP para penghayat kepercayaan. Hal ini karena bila dimasukkan nama alirannya, tidak ada yang menjamin apakah kelompok aliran kepercayaan itu bisa bertahan lama atau malah bubar. "Kalau begitu (ada perubahan), maka harus berganti juga data di KTP elektroniknya. Hal ini yang menjadi pertimbangan pemerintah bila ingin memasukkan nama kelompok penghayat ini," kata dia di Kemendagri, Selasa (14/11). Dia mencontohkan ormas Islam yang saat ini ada di Indonesia. Dalam hal itu, pemerintah memasukan agamanya, bukan nama ormasnya. "Kan tidak bisa dimasukkan nama organisasinya. Sifat organisasi ini dinamis sehingga kami lebih memilih opsi mencantumkan secara umum penghayat kepercayaan ini," ujar Zudan. Sehingga lanjut dia, opsi penulisan identitas aliran kepercayaan di kolom agama bagi para penghayat kepercayaan sudah mulai mengerucut kepada dua bentuk. Adapun bentuk yang dimaksud adalah &ldquo;kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa&rdquo; atau &ldquo;penghayat kepercayaan&rdquo;. Menurut dia, usulan tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyarankan teknis penulisan aliran kepercayaan yang dianut oleh warga di kolom agama e-KTP tidak harus ditulis secara spesifik. Meski demikian, kata Zudan, dua opsi penulisan di atas belum menjadi keputusan final pemerintah. "Masih kami diskusikan terus dengan sejumlah pihak terkait. Opsi penulisannya memang mengerucut kepada dua hal itu," tutur dia. Dia juga menyebut jumlah warga negara Indonesia yang mencatatkan diri sebagai penghayat kepercayaan sebanyak 138.791 orang. "Yang menuliskan jenis kepercayaannya itu ada 138.791, terhitung data per 30 Juni 2017. Jumlah ini nanti pasti akan cepat melonjak karena selama ini penghayat kepercayaan itu ada yang menuliskan Buddha, Kristen, dan Islam dalam data kependudukannya," papar dia. Jumlah itu, kata dia, terhitung sedikit dibandingkan dengan data penduduk yang mencatatkan diri sebagai penganut enam agama resmi di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Opsi Penulisan Penghayat Kepercayaan di Kolom Agama Dimatangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/data-kemendikbud-jumlah-penghayat-kepercayaan-mencapai-12-juta-jiwa_m_167496.jpeg" alt="Peserta dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kalteng" width="100%">
<figcaption>Peserta dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kalteng</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dari data Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi Ditjen Kebudayaan Kemendikbud saat ini tercatat ada 187 organisasi atau lembaga kepercayaan kepada Tuhan. Dari semua organisasi itu jumlah <a href="https://www.jawapos.com/tag/164866/penghayat-kepercayaan" target="_blank">penghayat kepercayaan</a> mencapai 12 juta jiwa. Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi Ditjen Kebudayaan Kemendikbud Sri Hartini kemarin (8/11) mengungkapkan, dari 187 organisasi atau lembaga kepercayaan kepada Tuhan yang tercatat di Kemendikbud, tidak ada yang menjurus pada sempalan agama tertentu. Dalam catatan Kemendikbud, jumlah penghayat kepercayaan di seluruh Indonesia sekitar 12 juta jiwa. Dia menyatakan, pemerintah sudah memiliki sistem penyaringan ketika menginventarisasi organisasi atau lembaga kepercayaan kepada Tuhan YME. Di antaranya, penghayat kepercayaan yang ingin terdaftar harus mengisi sejumlah formulir. "Di antara formulir yang diisi adalah ajaran-ajaran mereka," katanya di Jakarta kemarin (8/11). Dengan penjelasan ajaran itu, pemerintah bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Apakah ajaran kepercayaan kepada Tuhan yang dianut cenderung sempalan dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/164713/kolom-agama" target="_blank">agama</a> tertentu atau bukan. Sri menuturkan, secara umum kepercayaan kepada Tuhan di Indonesia terbagi atas tiga, yakni kerohanian, kebatinan, dan kejiwaan. "Mereka menyembah Tuhan. Tidak ada kok yang menyembah patung," ujarnya. Bertahun-tahun menggeluti direktorat yang membidangi urusan kepercayaan kepada Tuhan, Sri menyampaikan pokok-pokok ajarannya. Di antaranya mengajarkan bagaimana mengenali diri sendiri serta berbuat baik kepada sesama dan alam. Lalu juga berbakti kepada Tuhan, bersikap welas asih, dan menjalani hidup dengan berbudi pekerti luhur. "Putusan MK merupakan momentum untuk menunaikan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.&nbsp;

Data Kemendikbud, Jumlah Penghayat Kepercayaan Mencapai 12 Juta Jiwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/aliran-kepercayaan-ditulis-di-ktp-makna-agama-jadi-distorsi_m_167341.jpeg" alt="Ketua MK dan Hakim Konstitusi" width="100%">
<figcaption>Ketua MK dan Hakim Konstitusi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perintah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP) diisi dengan aliran kepercayaan membuat makna agama jadi distorsi. Kolom itu tidak lagi diisi dengan enam agama yang selama ini diakui negara. Anggota Komisi II DPR Arwani Thomafi mengatakan, pascaputusan MK itu perlu sebuah kajian dalam penerapannya. Hal itu supaya &lrm;tidak menimbulkan kegaduhan dan problem yuridis sebagai ikutannya. "Seperti munculnya penolakan dan tantangan dari kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan putusan tersebut," ujar Arwani saat dihubungi, Rabu (8/11). Sesuai dengan semangat konstitusi khususnya Pasal 29 menentukan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian menjamin kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Artinya, istilah kepercayaan muncul dalam konstitusi tetapi dalam bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa. "Oleh sebab itu, putusan MK ini akan mendistorsi definisi agama itu sendiri, serta spirit konstitusi negara Indonesia sebagai negara berketuhanan," katanya. Putusan MK ini juga dapat mengaburkan prinsip Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945. Karena itu pelaksanaan putusan ini harus melalui Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lebih jauh Wakil Ketua Umum PPP ini mengusulkan putusan MK ini ditindaklanjuti dengan Revisi UU Administrasi Kependudukan. Oleh karenanya, usulan revisi tersebut harus segera masuk ke Prolegnas dengan kategori Daftar Kumulatif Terbuka Putusan MK. "Perubahan ini dimaksudkan untuk mempertegas soal agama dan aliran kepercayaan merupakan entitas yang berbeda dan memang dilindungi oleh konstitusi," pungkasnya. &lrm;Sebelumnya, MK memutuskan mengabulkan gugatan dari empat penganut kepercayaan yang merasa hak mereka terdiskriminasi oleh adanya pasal tersebut. Mereka adalah Ngaay Mehang Tana (penganut kepercayaan Komunitas Marapu), Pagar Demanra Sirait (penganut Paralim), Arnol Purba (penganut Ugamo Bangsa Batak) , dan Carlim (penganut Sapto Darmo). Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, pihaknya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menurutnya pasal 61 ayat (2) UU nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (5) UU nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan keputusan ini, tidak ada lagi diskriminasi terhadap warga negara yang menganut kepercayaan yang belum disahkan oleh negara.

Aliran Kepercayaan Ditulis di KTP, Makna Agama Jadi Distorsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/putusan-mk-kolom-agama-di-e-ktp-bisa-diisi-aliran-kepercayaan_m_167101.jpeg" alt="E-KTP nanti bakal dicantumkan aliran kepercayaan bagi yang tidak menganut enam agama yang diakui selama ini." width="100%">
<figcaption>E-KTP nanti bakal dicantumkan aliran kepercayaan bagi yang tidak menganut enam agama yang diakui selama ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar baik bagi penganut aliran kepercayaan. Ke depannya mereka dapat menuliskan aliran kepercayaan yang dianut di dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kebijakan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bahwa penganut kepercayaan dapat dimasukkan alirannya ke dalam kolom agama. "Berkaitan dengan Putusan MK dalam pengujian undang-undang adminduk (administrasi kependudukan) terkait pengosongan kolom agama yang dikabulkan oleh MK, maka Kemendagri akan melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat,&rdquo; kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam pesan siarannya, Selasa (7/11). Atas putusan itu, kata Tjahjo, warga negara yang menganut aliran kepercayaan dapat mencantumkan aliran yang diikuti pada kolom agama di KTP elektronik (e-KTP). Karena sebelum ada putusan MK, para penganut kepercayaan selalu mengosongkan kolom agamanya. Tentunya nanti di kolom agama pada e-KTP tidak hanya berisikan enam agama yang selama ini diakui negara, seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Khonghucu. Melainkan ada aliran tertentu sebagai pengganti dari agama yang dianut. Selanjutnya, sambung politikus PDIP itu, secepatnya pihak Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemendag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mendapatkan data kepercayaan yang ada di Indonesia. &ldquo;Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil akan memasukkan kepercayaan tersebut ke dalam sistem administrasi kependudukan,&rdquo; sambung mantan Sekjen PDIP itu. Nantinya setelah data kepercayaan diperoleh, Kemendagri akan memperbaiki aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan aplikasi database serta melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia. &ldquo;Kemendagri akan mengajukan usulan perubahan kedua UU Adminduk untuk mengakomodir putusan MK dimaksud,&rdquo; tutur dia. Tjahjo menyebutkan, putusan MK itu bersifat konstitusional bersyarat, yaitu menyatakan kata agama dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945. &ldquo;Hal itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk kepercayaan, yang artinya kata agama dimaknai termasuk kepercayaan,&rdquo; tukas dia.

Putusan MK! Kolom Agama di e-KTP Bisa Diisi Aliran Kepercayaan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kolom agama

Berita Terkini