<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/MAHKAMAH-KONSTITUSI-OKS.jpg" alt="ILUSTRASI Mahkamah Konstitusi. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Mahkamah Konstitusi. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Mahkamah Konstitusi memicu sorotan tajam dari kalangan akademisi. Khususnya terkait kewenangan pemerintah dalam membuka dan mengelola pendidikan dokter spesialis. Isu ini dinilai krusial karena menyangkut keseimbangan antara peran negara dan otonomi perguruan tinggi dalam menjaga kualitas pendidikan medis. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman MM Rudi Prihatno menegaskan bahwa pendidikan dokter spesialis secara sistemik merupakan bagian dari ranah pendidikan tinggi. &ldquo;Uji materiil ini penting karena menyentuh batas kewenangan negara. Ketika pemerintah diberi ruang yang sangat luas dalam membuka dan mengelola pendidikan spesialis, maka yang harus dipastikan adalah kesesuaiannya dengan prinsip otonomi perguruan tinggi,&rdquo; ujarnya, Minggu (22/2). Ia menjelaskan, negara memang memiliki tanggung jawab dalam memastikan ketersediaan dokter spesialis demi pelayanan kesehatan publik. Namun, menurut dia, tanggung jawab tersebut tidak boleh menggeser prinsip dasar akademik. &ldquo;Jika pendekatan yang ditempuh terlalu administratif dan sentralistik, ada risiko standar akademik tunduk pada logika birokrasi. Pendidikan spesialis menuntut independensi ilmiah dan tata kelola profesional,&rdquo; katanya. Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola aspek akademik maupun non-akademik. Hal ini menjadi penting di tengah rencana pemerintahan Prabowo Subianto yang menargetkan percepatan pendirian 30 fakultas kedokteran baru. Hingga saat ini, program tersebut dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan, sehingga memunculkan pertanyaan terkait kesiapan regulasi, infrastruktur, serta ketersediaan tenaga pengajar spesialis. Rudi mengingatkan bahwa ekspansi institusi pendidikan harus diiringi dengan kesiapan sistem yang matang. &ldquo;Penambahan fakultas kedokteran harus dibarengi kesiapan sistem secara menyeluruh. Tanpa harmonisasi kebijakan pendidikan tinggi dan kesehatan, percepatan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru,&rdquo; tegasnya. Di sisi lain, sejumlah fakultas kedokteran juga menghadapi kendala teknis dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional Peserta Didik Profesi Dokter (UKNPDPD) Periode I Tahun 2026, yang dijadwalkan pada 27 Februari 2026. Masih ditemukan peserta yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar, sementara masa pendaftaran segera ditutup. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat hak peserta untuk mengikuti ujian akibat persoalan administratif. &ldquo;Kami telah berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan tim ad hoc UKNPDPD. Kendala ini berpotensi menghambat kelulusan dokter umum dan tentu berdampak pada upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga dokter di berbagai daerah,&rdquo; jelas Rudi. Sementara itu, dalam persidangan uji materiil, pihak pemohon juga menekankan pentingnya menjaga integritas sistem pendidikan nasional. Anggota tim kuasa hukum pemohon, Azam Prasojo Kadar, menegaskan peran strategis Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. &ldquo;MK harus menjaga marwah sistem pendidikan nasional. Kekurangan tenaga medis tidak boleh diselesaikan dengan cara yang menimbulkan ketidakpastian hukum atau mereduksi hak konstitusional warga negara,&rdquo; terangnya selepas persidangan, Kamis (5/2) lalu. &nbsp;

Uji materiil UU Kesehatan 2023 di MK soroti kewenangan pemerintah kelola pendidikan dokter spesialis dan persiapan sistem pendidikan medis

UU Kesehatan Digugat ke MK, Akademisi Soroti Kewenangan Pemerintah Kelola Pendidikan Dokter Spesialis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/g387i0zjc15Im0XXvVRvNL7v4UUNFaV386VsHjbm-1-735927682.jpg" alt="Para guru besar dan dokter FK Unair bersatu menyuarakan keprihatinan terhadap UU No 17/2023 tentang Kesehatan yang dinilai berpotensi melemahkan peran kolegium. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Para guru besar dan dokter FK Unair bersatu menyuarakan keprihatinan terhadap UU No 17/2023 tentang Kesehatan yang dinilai berpotensi melemahkan peran kolegium. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) menegaskan pentingnya menjaga independensi kolegium profesi dalam dunia kedokteran. Dalam simposium yang digelar di FK Unair, Kamis (12/6), para guru besar menyuarakan penolakan terhadap intervensi negara terhadap kolegium yang dinilai sebagai pilar utama dalam menjaga mutu dan standar pendidikan dokter di Indonesia. Prof Dr dr David Perdanakusuma, SpBP-RE(K), menyampaikan bahwa kolegium merupakan institusi yang tak bisa dipisahkan dari keilmuan kedokteran karena berperan sebagai pengampu ilmu di masing-masing bidang spesialis. Ia menegaskan bahwa standar kompetensi dan keilmuan, misalnya dalam bidang bedah, bersifat universal dan tidak bisa diambil alih oleh negara. &ldquo;Standar ilmu bedah sama antara di Indonesia maupun di negara lain. Negara bisa memberi dukungan dan menaungi, tetapi bukan mengambil alih. Yang bisa mengelola kolegium adalah orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya,&rdquo; tegas David. Ia juga mengingatkan bahwa kolegium berperan penting dalam menentukan tiga standar utama seorang dokter, yakni keilmuan, kompetensi, dan kurikulum. Jika dikelola oleh orang yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan dalam pengembangan ilmu kedokteran di tanah air. &ldquo;Kalau orang yang tidak pernah berkecimpung dalam keilmuan ikut mengatur, bagaimana bisa hasilnya baik? Sekarang orang-orangnya mulai diambil, nanti ilmunya juga akan diambil,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Prof Dr dr Joni Wahyuhadi, SpBS(K), menambahkan bahwa tantangan dunia kedokteran saat ini tidak hanya soal pengelolaan pendidikan, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap dokter di dalam negeri. &ldquo;Banyak warga kita yang masih memilih berobat ke luar negeri, padahal kompetensi dokter Indonesia sangat mumpuni. Masalahnya ada pada aspek empati dan etika,&rdquo; jelas Joni. Menurutnya, kurikulum pendidikan kedokteran harus merumuskan tidak hanya keilmuan, tetapi juga empati dan etika sebagai nilai utama profesi dokter. Ia menekankan perlunya sinergi antara kolegium dan pemerintah dalam merancang kurikulum yang mencetak dokter berintegritas. &ldquo;Selama ini kurikulum dirumuskan oleh kolegium. Ke depan, Kemenkes, Kemendikbud, Kemendagri, Kemenkeu, dan kolegium harus berjalan bersama mencetak dokter berkualitas, punya ilmu, empati, dan etika,&rdquo; ujarnya. Simposium ini merupakan bagian dari gerakan serentak tujuh fakultas kedokteran di Indonesia untuk menolak intervensi negara terhadap kolegium. Para guru besar FK Unair menyuarakan sikap tegas bahwa profesionalisme dan mutu pendidikan dokter harus tetap dijaga oleh institusi yang ahli dan independen.

Guru besar FK Unair menekankan pentingnya independensi kolegium kedokteran dalam simposium, untuk menjaga mutu pendidikan dokter di Indonesi

Guru Besar FK Unair Tegaskan Kolegium Kedokteran Tak Bisa Diambil Alih Negara, Ini Alasannya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/22/IDI-1048167397.jpg" alt="IDI (Radar Bogor)" width="100%">
<figcaption>IDI (Radar Bogor)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meluncurkan kampanye "berduka" sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Kementerian Kesehatan yang dinilai merampas independensi kolegium kedokteran. Langkah ini mendapat sorotan tajam dari dr. Sukman Tulus Putra, Sp.A(K), Konsultan Jantung Anak dan anggota Dewan Pertimbangan PB IDI, yang menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk intervensi negara terhadap otoritas keilmuan. &ldquo;Pemerintah telah mencabut independensi kolegium dengan menjadikannya alat kelengkapan Konsil yang berada di bawah kendali Menteri Kesehatan. Ini jelas bertentangan dengan semangat ilmiah dan profesionalisme kedokteran,&rdquo; tegas Sukman Tulus Putra dalam keterangannya, dikutip Senin (5/5). Ia menyoroti perubahan definisi kolegium dalam UU No. 17 Tahun 2023 dan turunannya, PP No. 28 Tahun 2024 yang memberikan kewenangan penuh kepada Menteri Kesehatan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota kolegium. Hal ini, menurutnya, merupakan kemunduran besar bagi profesi kedokteran yang selama lebih dari empat dekade menjaga kemandirian dalam menetapkan standar pendidikan dan kompetensi dokter. &ldquo;Dampaknya sangat luas. Tidak hanya mengancam independensi profesi, tapi juga merugikan masyarakat karena orientasi sistem kesehatan akan berubah menjadi pragmatis dan politis," ucapnya. "Kolegium bukan birokrat, tapi lembaga ilmiah,&rdquo; sambung Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu. Sukman juga menilai bahwa posisi Konsil Kedokteran Indonesia saat ini yang berada di bawah Konsil Kesehatan Indonesia melanggar putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015. Putusan tersebut menegaskan bahwa profesi dokter dan dokter gigi harus memiliki wadah yang independen dan tidak dicampur dengan tenaga kesehatan lainnya. &ldquo;Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kolegium Kesehatan Indonesia adalah bentuk nyata intervensi negara terhadap keilmuan. Ini bukan hanya anomali, tapi juga melanggar prinsip-prinsip universal regulasi profesi kedokteran,&rdquo; lanjutnya. Sebagai solusi, Sukman mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi pasal-pasal dalam UU Kesehatan yang melemahkan posisi kolegium dan menyusun undang-undang tersendiri mengenai pendidikan kedokteran. Ia juga meminta pencabutan Kepmenkes No.HK.01.07/Menkes/1581/2024 yang menetapkan keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia. &ldquo;Biarkan kolegium yang sudah terbentuk selama ini tetap menjalankan tugasnya sebagai lembaga ilmiah independen. Kita harus menjaga marwah profesi kedokteran demi kepentingan rakyat,&rdquo; pungkas Sukman Tulus Putra. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015966691/apa-itu-kolegium-kedokteran-yang-ramai-dikritik-idi-dan-idai-karena-kini-di-bawah-kemenkes">Apa Itu Kolegium Kedokteran yang Ramai Dikritik IDI dan IDAI karena Kini di Bawah Kemenkes?</a> Saat ini, gugatan terhadap Kepmenkes tersebut tengah bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Para dokter berharap, pengadilan dapat memulihkan kembali posisi kolegium sebagai pilar keilmuan yang bebas dari intervensi politik.

IDI dan IDAI meluncurkan kampanye berduka untuk menolak kebijakan Kemenkes yang dinilai merampas independensi kedokteran.

IDI dan IDAI Kampanye Berduka: Dokter Sukman Tulus Putra Kritik Keras Intervensi Kemenkes terhadap Kolegium

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/dokter-2098123757.jpg" alt="ILUSTRASI. Dokter (Freepik)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Dokter (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kolegium kedokteran yang selama ini dikenal sebagai lembaga ilmiah independen kini menuai sorotan tajam dari kalangan profesi medis. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengkritik keras perubahan status kolegium yang kini berada di bawah kendali Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai turunan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Perubahan ini dinilai menghapus independensi kolegium dan berpotensi mengancam profesionalisme serta objektivitas pendidikan dan praktik kedokteran di Indonesia. Lantas, apa sebenarnya Kolegium Kedokteran dan bagaimana fungsinya di dunia kedokteran? Secara definisi, kolegium kedokteran adalah badan ilmiah yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk setiap cabang disiplin ilmu kedokteran. Lembaga ini bertugas mengampu cabang ilmu tersebut, menetapkan standar pendidikan profesi, serta menyusun standar kompetensi dokter dan dokter gigi spesialis. Dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, kolegium disebut sebagai lembaga otonom yang berperan penting dalam menjaga mutu dan integritas pendidikan kedokteran. Selama lebih dari 40 tahun, kolegium telah menjadi pilar penting dalam dunia medis Indonesia. Namun, UU No. 17 Tahun 2023 kemudian dinilai mengubah peran kolegium secara fundamental. Pasal 272 ayat (1) mendefinisikan kolegium sebagai alat kelengkapan Konsil, yang kini pengangkatan dan pemberhentiannya diatur langsung oleh Menteri Kesehatan. Pasal 707, 708, dan 710 dalam PP 28/2024 memperkuat posisi pemerintah sebagai pengendali kolegium, yang berarti lembaga ini tidak lagi independen. Perubahan ini memicu kekhawatiran besar dari kalangan profesi medis karena mengubah kolegium dari lembaga akademik menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan. &ldquo;Dengan pergeseran ini, kolegium tidak lagi menjalankan fungsi ilmiah yang independen, tapi menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Ini menyimpang dari semangat konstitusi dan mengancam profesionalisme medis,&rdquo; ujar dr. Sukman Tulus Putra, Sp.A(K), Konsultan Jantung Anak dan anggota Dewan Pertimbangan PB IDI, Senin (5/5). Ia juga menegaskan bahwa perubahan ini berisiko menghilangkan objektivitas dalam penetapan standar pendidikan kedokteran serta membuka peluang intervensi terhadap Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), yang sebelumnya merupakan badan independen di bawah Presiden, bukan kementerian. Dampaknya tidak main-main. Jika KKI tidak lagi dianggap independen oleh lembaga internasional seperti International Association of Medical Regulatory Authorities (IAMRA), maka Indonesia terancam kehilangan pengakuan global dalam standar profesi kedokteran. Hal ini dapat berimbas pada penurunan kualitas dan kepercayaan terhadap sistem pendidikan serta praktik kedokteran nasional. Kritikan dari IDI dan IDAI pun menekankan bahwa arah kebijakan ini tidak hanya merugikan dokter, tapi juga masyarakat luas yang bergantung pada layanan kesehatan yang profesional dan bermutu.

Kolegium kedokteran di bawah Kemenkes menuai kritik dari IDI dan IDAI, perubahan ini dinilai ancam independensi dan profesionalisme medis.

Apa Itu Kolegium Kedokteran yang Ramai Dikritik IDI dan IDAI karena Kini di Bawah Kemenkes?