<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/WhatsApp-Image-2026-02-06-at-140837-2346226710.jpg" alt="Pendiri Ponpes Al Bukhari H. Buhari Matta (dua dari kiri), Evan Dimas (dua dari kanan), dan Pimpinan Pesantren Al Bukhari Kiai Usman Hamid (kanan). (Pesantren Sepak Bola Al Bukhari untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pendiri Ponpes Al Bukhari H. Buhari Matta (dua dari kiri), Evan Dimas (dua dari kanan), dan Pimpinan Pesantren Al Bukhari Kiai Usman Hamid (kanan). (Pesantren Sepak Bola Al Bukhari untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pondok pesantren selama ini identik dengan pembelajaran ilmu agama (dan umum). Namun, di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Bukhari, para santri juga diberi wadah serius untuk mengembangkan bakat di bidang sepak bola melalui pendirian Pesantren Sepak Bola. Berawal dari kecintaan terhadap si kulit bundar serta keresahan dan kepedulian pendiri Pondok Pesantren Al-Bukhari H. Buhari Matta terhadap persepakbolaan nasional, pada 13 Oktober 2025 di-launching Pesantren Sepak Bola Al-Bukhari di Wesalo, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Pesantren sepak bola ini tidak dijalankan secara tiba-tiba. Pasalnya, sejak lama ponpes yang berdiri pada 2011 tersebut telah memiliki lapangan sepak bola yang layak di dalam area pesantren. &rdquo;Kita tahu pecinta sepak bola Indonesia begitu besar, tetapi prestasi sepak bolanya belum maksimal. Khususnya di Sulawesi Tenggara, lebih khusus lagi daerah Kolaka. Banyak potensi anak-anak kita, generasi muda yang memiliki bakat sepak bola, tetapi tidak bisa menyalurkan bakatnya karena tidak memiliki kesempatan. Makanya kami berpikir untuk memberikan kesempatan kepada mereka agar bisa mengembangkan bakat tersebut,&rdquo; tutur Buhari. &rdquo;Masa iya, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mendekati 300 juta orang, tidak bisa mendapatkan 11 pemain sepak bola yang hebat,&rdquo; lanjut dia. Saat ini Ponpes Al-Bukhari memiliki sekitar 700 santri. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 santri memilih bergabung dengan Pesantren Sepak Bola, dengan rentang usia 10 hingga 17 tahun. Menariknya, tidak hanya santri laki-laki, santri perempuan yang memiliki minat dan bakat di sepak bola juga diperbolehkan mengikuti program ini. Pesantren sepak bola ini tidak hanya menerima santri yang bermukim di ponpes. Peserta dari luar pesantren juga diterima. Bahkan, saat ini terdapat peserta nonmuslim yang ikut bergabung. &rdquo;Mungkin juga ada anak-anak yang punya bakat tetapi tidak melanjutkan pendidikan. Mereka bisa masuk di pesantren sepak bola ini,&rdquo; ungkap Buhari, yang pernah menjabat sebagai Bupati Kolaka selama dua periode (2004&ndash;2009 dan 2009&ndash;2013). <h3>Pertama di Indonesia</h3> Acara peluncuran Pesantren Sepak Bola tersebut (13 Oktober 2025), dihadiri Staf Khusus Menteri Agama RI, Farid F. Saenong. Farid menyatakan bahwa apa yang dilakukan Pondok Pesantren Al-Bukhari dapat menjadi contoh bagi pesantren-pesantren lain di Indonesia. &rdquo;Saya kira pesantren ini menjadi yang pertama di Indonesia. Dari lebih dari 40 ribu pesantren di tanah air, inilah ponpes pertama yang memiliki pesantren sepak bola,&rdquo; sebut Farid. &rdquo;Dan saya kira nomenklaturnya bisa kita atur. Kalau pada umumnya disebut SSB (sekolah sepak bola), maka ini bisa kita sebut PSB (pesantren sepak bola),&rdquo; imbuh dia. Farid berharap, dengan hadirnya PSB ini para santri tetap menjalankan tugas utamanya sebagai santri dengan serius. Sekaligus secara profesional mempelajari sepak bola dengan kualitas yang tidak kalah dari SSB-SSB lainnya. Saat ini, Pesantren Sepak Bola Al-Bukhari diasuh dua pelatih berlisensi D Nasional serta dua asisten pelatih. Dalam sepekan, para santri menjalani latihan sebanyak empat kali, setelah kegiatan belajar di sekolah selesai, sekitar pukul 14.00 WITA. Meski belum lama berdiri, Pesantren Sepak Bola Al-Bukhari sudah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pada Desember lalu, misalnya, tim U-14 Al-Bukhari berhasil menjadi runner-up turnamen usia dini SSB CISC Kendari Cup I 2025. Untuk menambah semangat para santri, Sabtu (31/1) pesantren menghadirkan mantan kapten Timnas Indonesia, Evan Dimas, untuk memberikan coaching clinic sekaligus motivasi. &rdquo;Para santri di sini memiliki bakat. Jika mereka dididik dengan baik dan benar, insya Allah bisa menjadi pemain hebat,&rdquo; ujar Evan Dimas. Hadir pula pengurus Sanggar Saraswati Nuswantara, Tulungagung, yang berencana berkolaborasi dengan pondok pesantren dalam pengembangan sumber daya manusia. Sebagai bentuk keseriusan dalam mengembangkan pesantren sepak bola, manajemen pondok akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam pengembangan sepak bola. <h3>Ada Olahraga Berkuda hingga Golf</h3> Tidak hanya sepak bola, pesantren ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga lain untuk menyalurkan bakat santri. Di antaranya lapangan tenis, panahan, voli, tenis meja, hingga berkuda. Saat ini juga sedang dalam proses pembangunan kolam renang. Bahkan, di dalam area ponpes terdapat lapangan golf 9 hole. Area bangunan Ponpes Al-Bukhari berdiri di atas lahan seluas sekitar 7 hektare. Di luar area tersebut, pendiri pesantren juga memiliki lahan sekitar 200 hektare yang dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, dan peternakan. Di lahan tersebut terdapat sekitar 3.000 pohon durian berbagai jenis berusia 3-4 tahun yang kini mulai berbunga. Selain itu, terdapat pula kebun kelengkeng, alpukat, mangga, jeruk, serta puluhan kolam ikan. Diharapkan, hasil pengelolaan lahan tersebut dapat digunakan untuk pengembangan Ponpes Al-Bukhari, yang memiliki jenjang pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi. &rdquo;Kita semua mencintai Indonesia. Dan kami ingin menunjukkan kecintaan itu dengan terus berkarya,&rdquo; tegas Buhari Matta.

Pesantren Sepak Bola Al-Bukhari di Wesalo, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara Ingin Lahirkan Pemain-Pemain profesional dan memperkuat Timnas

Pesantren Sepak Bola Al-Bukhari Kolaka Timur Ingin Lahirkan Pemain-Pemain Tim Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/twmMQUKFIRzfngaf7KWoTEHnIcJxGTaFVuEw4CzU-1014165412.jpg" alt="KPK menahan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>KPK menahan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara. Dengan penahanan ini, total tersangka yang sudah ditahan KPK dalam perkara tersebut menjadi delapan orang. &ldquo;KPK melakukan penahanan terhadap tiga tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait&nbsp;proyek RSUD Kolaka Timur,&rdquo; kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Satu di antara tiga tersangka baru tersebut merupakan anak buah Menteri Kesehatan (Menkes), yakni Hendrik Permana (HP). Dia merupakan ASN di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sementara, dua tersangka lainnya yakni, Yasin (YSN) seorang ASN di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Aswin Griksa (AGR) pihak swasta, Direktur Utama PT Griksa Cipta. Asep menjelaskan, Hendrik berperan signifikan dalam praktik korupsi ini. Pada 2023, dia diduga menjadi perantara yang menawarkan jasa mengamankan pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan imbalan fee 2 persen. Akibat lobi tersebut, pagu DAK pembangunan RSUD Kolaka Timur naik drastis, dari Rp 47,6 miliar menjadi Rp 170,3 miliar. Hendrik diduga menerima aliran dana Rp 1,5 miliar dalam proses pengurusan tersebut. Ketiganya ditahan untuk 20 hari pertama, yakni pada 24 November&ndash;13 Desember 2025 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK terlebih dahulu menetapkan lima tersangka lain dalam kasus ini. Yakni Abdul Azis, Bupati Kolaka Timur periode 2024&ndash;2029; Andi Lukman Hakim, Pejabat Kemenkes; Ageng Dermanto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek; Deddy Karnady, Pegawai PT Pilar Cerdas Putra; Arif Rahman, Pegawai PT Pilar Cerdas Putra. Berkas perkara Deddy Karnady dan Arif Rahman telah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU). Keduanya kini sedang disidangkan sebagai pemberi suap. Sementara Abdul Azis, Andi Lukman Hakim, dan Ageng Dermanto berstatus penerima suap. Proyek peningkatan fasilitas RSUD Kolaka Timur dari kelas D menjadi kelas C memiliki nilai kontrak Rp 126,3 miliar, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan. Proyek ini merupakan bagian dari program nasional Kemenkes yang mengalokasikan Rp 4,5 triliun pada 2025 untuk peningkatan kualitas 32 RSUD di seluruh Indonesia.

KPK menahan tiga tersangka baru dalam kasus korupsi proyek RSUD Kolaka Timur, total tersangka kini delapan orang

Tiga Tersangka Baru Ditahan KPK, Kasus Korupsi RSUD Kolaka Timur Terus Bergulir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/25/jog-693934248.jpg" alt="Ilustrasi Pembunuhan (pinterst)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pembunuhan (pinterst)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berjanji mengawal kasus kekerasan pada anak yang menyebabkan kematian di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Pelaku dipastikan diproses hukum secara adil. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengaku sangat berduka mendalam atas peristiwa tragis tersebut. Apalagi, kejadian ini terjadi saat korban dan adiknya hendak pergi mengaji. &ldquo;Satu orang anak adalah nyawa yang berharga. Kejadian ini menjadi pukulan bagi kita semua. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan penuh, bukan menjadi korban kekerasan yang merenggut nyawa,&rdquo; ujar&nbsp;Arifah Fauzi dikutip Minggu (21/9). Menurut dia, Kemen PPPA melalui tim layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) telah berkoordinasi dengan UPTD PPA Kabupaten Kolaka Timur terkait penanganan kasus. UPTD telah melakukan penjangkauan ke rumah korban dan memberikan penguatan psikologis terhadap keluarga korban. Mengingat, adik korban menjadi saksi dalam kejadian bengis tersebut. Selain pihak keluarga, khususnya sang adik, UPTD juga akan memberikan trauma healing bagi anak-anak di sekitar rumah korban dan lokasi pengajian. Hal ini penting karena ketika ada kejadian kekerasan biasanya lingkungan sekitar korban juga ikut terdampak baik langsung maupun tidak langsung. Terlebih bagi anak-anak yang ada di sekitar kediaman korban. &ldquo;Ini juga menjadi perhatian kami dan harus diantisipasi, untuk bisa memberikan penguatan dan pemantauan terhadap kemungkinan efek domino yang timbul. Seperti ketakutan atau kekhawatiran berlebih terhadap anak apabila mereka tidak dalam penjangkauan orang tua di lingkungan tersebut,&rdquo; papar Arifah Fauzi. Arifah juga menegaskan, pihaknya akan memberikan pendampingan hukum kepada saksi korban di kepolisian. Saat ini, Polres Kolaka Timur telah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan telah melakukan penahanan. Kasus pun telah memasuki tahap penyidikan dan segera dilimpahkan ke tingkat persidangan. Pada kasus ini, tersangka diduga telah melanggar beberapa ketentuan hukum, di antaranya pasal 80 ayat (3) jo. 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp 3 miliar. Kemudian, pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara, serta pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. &ldquo;Negara tidak boleh memberi ruang bagi segala bentuk kekerasan terhadap anak. Kemen PPPA mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku,&rdquo; tegas Arifah Fauzi. Dia berjanji, pemerintah terus berupaya menguatkan sistem perlindungan anak mulai dari tingkat terkecil seperti desa/kelurahan. Kemen PPPA mendorong peran keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama melindungi anak melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI), Dinas PPPA, PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dan UPTD PPA.&nbsp;

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengawal kasus pembunuhan anak di Kolaka Timur

Kementerian PPPA Kawal Proses Hukum Kasus Pembunuhan Anak di Kolaka Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/Pelaksana-Tugas-Plt-Deputi-Penindakan-dan-Eksekusi-KPK-Asep-Guntur-Rahayu-2JPG-3354078708.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terlibat dalam kasus dugaan suap pembangunan rumah sakit di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim). Hal ini menyusul penggeledahan terhadap kantor Kemenkes, yang dilakukan tim penyidik KPK, pada Selasa (12/8). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016426681/prediksi-persib-bandung-vs-manila-digger-ujian-pertama-penguasa-liga-indonesia-di-panggung-asia">Prediksi Persib Bandung vs Manila Digger: Ujian Pertama Penguasa Liga Indonesia di Panggung Asia</a>&nbsp; "Tentu (diduga ada keterlibatan) karena yang tadi itu, terkait dengan desain dan lain-lain, itu yang membuat dari Kementerian Kesehatan," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/8). Hal ini setelah KPK menggeledah kantor Kemenkes di Jakarta, pada Selasa kemarin. Bahkan, lembaga antirasuah turut menyegel salah satu ruang kantor di lingkungan Kemenkes. Mengingat, dana alokasi khusus (DAK) pembangunan rumah sakit itu berasal dari Kemenkes. Sehingga, desain pembangunan rumah sakit harus berasal dari Kemenkes. "Jadi, biar rumah sakitnya sesuai dengan memang yang dipersyaratkan seperti itu. Jadi, bentuk dan lain-lainnya, ruangan-ruangannya kan nanti juga akan disuplai dengan peralatan ya," ucap Asep. "Misalkan kalau kedokteran, kalau poli gigi ya harus alat-alat untuk kedokteran gigi, poli jantung, segala macam. Nah, desain-desain dari ruangan-ruangan itu memang harus sesuai. Nah, itu yang membuat desainnya dari Kementerian Kesehatan, Dirjen Kemenkes tadi," imbuhnya. KPK sebelumnya resmi menetapkan Bupati Koltim Abdul Azis (ABZ) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di tiga lokasi, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar, pada Kamis (7/8). Selain Abdul Azis, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Yakni PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD Andi Lukman Hakim (ALH), PPK proyek pembangunan RSUD Koltim Ageng Dermanto (AGD), pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra (PCP) Deddy Karnady (DK), dan pihak swasta KSO PT PCP Arif Rahman (AR). Atas perbuatannya DK dan AR sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan ABZ, AGD, dan ALH, sebagai pihak penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

KPK menduga ada keterlibatan pejabat Kemenkes dalam suap pembangunan RS di Kolaka Timur, setelah penggeledahan.

KPK Duga Ada Pejabat di Kemenkes Terlibat Kasus Dugaan Suap Pembangunan Rumah Sakit di Kolaka Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/Bupati-Kolaka-Timur-Abdul-Azis-Tersangka-4JPG-4207821543.jpg" alt="KPK tetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis sebagai tersangka kasus pembangunan rumah sakit daerah di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Sabtu (9/8) dini hari. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>KPK tetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis sebagai tersangka kasus pembangunan rumah sakit daerah di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Sabtu (9/8) dini hari. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis (ABZ) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di tiga lokasi,&nbsp;yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar, pada Kamis (7/8). Selain Abdul Azis, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Yakni PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD Andi Lukman Hakim (ALH), PPK proyek pembangunan RSUD Koltim Ageng Dermanto (AGD), pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra (PCP) Deddy Karnady (DK), dan pihak swasta KSO PT PCP Arif Rahman (AR). "KPK telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup. Kemudian KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima orang sebagai tersangka," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Santu (9/8) dini hari. Asep menjelaskan, pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) dengan nilai proyek sebesar Rp 126,3 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2025. Pembangunan RSUD itu juga bagian dari program Quick Wins Presiden yang dirancang dalam akselerasi implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Meski demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat justru disalahgunakan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. "Diketahui dana alokasi Kemenkes tahun 2025 untuk program peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari tipe D menjadi tipe C mencapai Rp 4,5 triliun. Di antaranya untuk proyek peningkatan kualitas pada 12 RSUD dengan menggunakan dana Kemenkes dan 20 dan 20 RSUD RSUD yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan," ucap Asep. Konstruksi perkara itu dimulai pada Desember 2024. Saat itu, Kementerian Kesehatan diduga bertemu dengan lima konsultan perencana untuk membahas Basic Design RSUD yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK). &ldquo;Pekerjaan pembuatan Basic Design 12 RSUD dibagi dengan cara penunjukan langsung. Untuk RSUD Kolaka Timur, dikerjakan oleh NB,&rdquo; ujar Asep. Pada Januari 2025, lanjut Asep, Pemkab Kolaka Timur bertemu Kemenkes membahas pengaturan lelang pembangunan RSUD. Diduga, AGD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan sejumlah uang kepada ALH. &ldquo;Kemudian ABZ bersama pejabat daerah lain berangkat ke Jakarta untuk mengondisikan agar PT PCP memenangkan lelang yang telah diumumkan di LPSE Koltim,&rdquo; ungkap Asep. Proses tersebut berujung pada penandatanganan kontrak pekerjaan pada Maret 2025 antara AGD dan PT PCP dengan nilai proyek Rp 126,3 miliar. Menurut Asep, pada April 2025, AGD memberikan uang Rp 30 juta kepada ALH di Bogor.&nbsp; &ldquo;Pada Mei dan Juni, PT PCP melalui DK menarik sekitar Rp 2,09 miliar. Sebagian, sebesar Rp 500 juta, diberikan kepada AGD di lokasi proyek,&rdquo; papar Asep. Selanjutnya, pada Agustus 2025, DK kembali menarik cek senilai Rp 1,6 miliar untuk diserahkan kepada AGD, yang kemudian meneruskannya kepada YS, staf ABZ. Uang tersebut, kata Asep, digunakan untuk memenuhi kebutuhan ABZ.&nbsp; &ldquo;DK juga menarik tunai Rp 200 juta yang kemudian diberikan kepada AGD, serta penarikan cek sebesar Rp 3,3 miliar,&rdquo; tutur Asep. Tim KPK kemudian melakukan penangkapan terhadap AGD. Saat itu, ditemukan barang bukti uang tunai Rp 200 juta yang diduga merupakan bagian dari komitmen fee 8 persen atau sekitar Rp 9 miliar dari total nilai proyek.&nbsp; &ldquo;Komitmen fee ini diminta oleh AGD kepada pihak PT PCP sebagai imbalan pengondisian proyek,&rdquo; tegas Asep. Atas perbuatannya DK dan AR sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan ABZ, AGD, dan ALH, sebagai pihak penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis dan 4 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pembangunan RSUD di Kolaka Timur

KPK Tetapkan Bupati Koltim Abdul Azis dan 4 Orang Lainnya Tersangka Kasus Dugaan Suap Pembangunan RSUD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto merespons kabar soal bantahan yang disampaikan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis yang mengklaim tidak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Kamis (7/8). Setyo menyebut, saat tim penindakan KPK melakukan operasi senyap tersebut, Bupati Koltim tidak sedang di kantornya. KPK mengamankan pihak swasta dan pegawai negeri sipil (PNS). "Memang Bupati sedang tidak di tempat, tapi ada beberapa pihak (swasta dan PNS) yang diamankan," kata Setyo kepada wartawan, Kamis (7/8). Setyo menyebut, KPK hanya membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT). Pimpinan KPK berlatarbelakang Polri itu belum menjelaskan secara rinci soal operasi senyap tersebut. "Penjelasan awal KPK hanya membenarkan adanya OTT, belum menyebutkan orang yang terlibat," ujar Setyo. Lembaga antirasuah juga belum mengungkap soal kasus dari upaya penindakan tersebut. Serta siapa saja pihak-pihak yang diamankan dalam operasi senyap itu.

Bupati Kolaka Timur Abdul Azis bantah terjaring OTT, KPK amankan pihak swasta dan PNS, begini penjelasan Ketua KPK

Bupati Kolaka Timur Bantah Terjaring OTT, Ketua KPK Beri Penjelasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diguyur-hujan-dan-angin-kencang-logo-kpk-rusak_m_.jpg" alt="Logo huruf P terlihat rusak akibat terkena derasnya hujan dan angin Kamis (22/11) sore" width="100%">
<figcaption>Logo huruf P terlihat rusak akibat terkena derasnya hujan dan angin Kamis (22/11) sore</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan berkas penyidikan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara tahun 2021. KPK segera menyusun surat dakwaan terhadap Andi Merya Nur.  "Tim Jaksa Kamis (30/12) telah menerima pelimpahan Tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Tim Penyidik untuk tersangka AMN (Andi Merya Nur) karena berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (31/12).  Dalam rangka menyelesaikan surat dakwaan terhadap Andi Merya Nur, tim Jaksa melakukan penahanan lanjutan untuk 20 hari pertama terhitung 30 Desember 2021-18 Januari 2022 di rumah tahanan KPK pada gedung Merah Putih. Ali menyampaikan, tim Jaksa akan melimpahkan berkas perkara disertai surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor dalam waktu 14 hari kerja.  "Persidangan nantinya akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada PN Kendari," ucap Ali.  Dalam perkaranya, KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur, Anzarullah sebagai tersangka. Keduanya terjerat perkara dugaan suap terkait proyek yang berasal dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  Penetapan tersangka terhadap Andi Merya dan Anzarullah setelah KPK melakukan gelar perkara dengan memeriksa enam orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada Selasa (21/9).  Perkara ini bermula saat Andi Merya dan Anzarullah mengajukan dana hibah kepada BNPB berupa dana rehabilitasi dan rekonstruksi atau RR dan dana siap pakai atau DSP pada periode Maret hingga Agustus 2021. Pada awal September 2021, Andi Merya dan Anzarullah menyampaikan paparan terkait pengajuan dana hibah logistik dan peralatan di kantor BNPB, Jakarta.  Pemkab Kolaka Timur memperoleh dana hibah BNPB yaitu hibah relokasi dan rekonstruksi senilai Rp 26,9 miliar dan hibah dana siap pakai senilai Rp 12,1 miliar.  Anzarullah kemudian meminta Andi Merya agar beberapa proyek pekerjaan fisik yang bersumber dari dana hibah BNPB tersebut dilaksanakan oleh orang-orang kepercayaannya dan pihak-pihak lain yang membantu mengurus. Hal iniagar dana hibah tersebut cair ke Pemkab Kolaka Timur.  Khususnya terkait paket belanja jasa konsultansi perencanaan jembatan dua unit di Kecamatan Ueesi senilai Rp 714 juta dan belanja jasa konsultansi perencaaan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Uluiwoi senilai Rp175 juta akan dikerjakan oleh Anzarullah.  Andi Merya Nur menyetujui permintaan Anzarullah tersebut dan sepakat akan memberikan fee kepada Andi Merya Nur sebesar 30 persen. Lantas Andi Merya memerintahkan Anzarullah untuk berkoordinasi dengan Dewa Made Ramawan selaku Kabag ULP agar bisa memproses pekerjaan perencanaan lelang konsultan dan mengunggahnya ke LPSE.  Sehingga perusahaan milik Anzarullah atau grupnya dimenangkan serta ditunjuk menjadi konsultan perencana pekerjaan dua proyek tersebut. Sebagai realisasi kesepakatan, Andi Merya diduga meminta uang sebesar Rp 250 juta atas dua proyek pekerjaan yang akan didapatkan Anzarulalh tersebut.  Anzarullah selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Andi Merya Nur selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Segera Diadili

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Bupati-Kolaka-Timur_antara.jpg" alt="Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Samsul Bahri Majid (kiri) dan Andi Merya Nur saat mendatangi pendukung dan simpatisannya usai dilantik menjadi bupati dan wakil bupati oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, di Kendari, Jumat (26/2/2021). (ANTARA/Harianto)" width="100%">
<figcaption>Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Samsul Bahri Majid (kiri) dan Andi Merya Nur saat mendatangi pendukung dan simpatisannya usai dilantik menjadi bupati dan wakil bupati oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, di Kendari, Jumat (26/2/2021). (ANTARA/Harianto)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Kolaka Timur Samsul Bahri Majid yang belum sebulan dilantik, dikabarkan meninggal dunia usai bermain sepak bola di daerah tersebut. Meninggalnya orang nomor satu di Pemkab Kolaka Timur itu dibenarkan Kepala Dinas Kominfo Koltim, I Nyoman Abdi.  "Innalillahi wa innailaihi rojiun. Bupati Kolaka Timur, H Samsul Bahri Madjid meninggal dunia,” kata Kepala Dinas Kominfo Koltim, I Nyoman Abdi melalui telepon selulernya, saat dihubungi di Kendari, Jumat malam (19/3), seperti dikutip dari Antara.  Bupati yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 itu dikabarkan sempat pingsan saat bermain sepak bola di lapangan Rate-rate di kabupaten itu pada sore tadi pukul 17.00 Wita.  Ia kemudian dilarikan ke RSUD Konawe untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan medis. Namun, bupati tersebut dinyatakan meninggal pada pukul 19.45 Wita. Meninggalnya Bupati Kolaka Timur ini menjadi pesan berantai di berbagai grup media sosial seperti WhatsApp dan Facebook.  Dalam pesan berantai berbentuk video yang disebar digrup Whatsapp terlihat banyak keluarga dan masyarakat memadati RSUD Konawe, bahkan ada yang berteriak dan menangis histeris. Belum ada informasi resmi dari pihak pemerintah setempat, terkait penyebab meninggalnya Bupati tersebut. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/oBeZtiIiUdY

Tragis, Belum Sebulan Dilantik, Bupati Kolaka Timur Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/usai-ijab-kabul-pria-ini-justru-masuk-sel_m_167370.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &mdash; Pemuda ini hanya sebentar saja menikmati udara bebas. Usai ijab kabul, Kamrullah kembali masuk sel tahanan Mapolres Kolaka Utara (Kolut). Prosesi ikrar janji suci itu digelar, Senin (6/11) malam. Kamrullah, pelaku pemerkosaan terhadap Melati-nama samaran-beberapa bulan lalu hingga korban mengandung benih yang ditanamkan pelaku. Atas pertimbangan korban hamil, pelaku harus menikah Melati (17), warga Kecamatan Wawo. Kasat Reskrim Polres Kolut, AKP Muhammad Salman mengatakan usai salat Isya, Kamrullah dikeluarkan dari sel tahanan untuk melangsungkan ijab kabul dengan Melati di Masjid Raya Desa Pumbolo. Prosesi sakral itu dikawal Babinkantibmas. Sejoli itu disatukan dalam janji suci yang disaksikan kedua orang tuanya. &ldquo;Kita izinkan karena korban hamil hingga dinikahkan saja,&rdquo; ucap AKP Salman, Selasa (7/11) sebagimana dilansir dari Kendari Pos (Jawa Pos Group). Dalam perkara pemerkosaan itu, Kamrullah dijerat pasla 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Untuk diketahui Kamrullah menyandang status tersangka setelah memerkosa Melati. Pelaku memaksa korban menenggak miras lalu digauli Mei lalu di salah satu indekos di Lasusua. Orang tua melati melaporkan pria warga Desa Mowewe Utara, Kolaka Timur (Koltim) itu setelah mengetahui putrinya hamil.

Usai Ijab Kabul, Pria Ini Justru Masuk Sel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72507_91804_box-nusantara.jpg" alt="RAWAN KECELAKAAN: Salah satu tantangan yang dihadapi saat menuju Desa Likuwalanapo Mekar, Kecamatan Uesi, adalah melewati jalan setapak di tengah hutan yang licin." width="100%">
<figcaption>RAWAN KECELAKAAN: Salah satu tantangan yang dihadapi saat menuju Desa Likuwalanapo Mekar, Kecamatan Uesi, adalah melewati jalan setapak di tengah hutan yang licin.</figcaption>
</figure>Menelusuri daerah terisolasi di wilayah Sulawesi Tenggara cukup memacu adrenalin. Butuh keberanian dan kesabaran melewati berbagai rintangan dalam perjalanan. KUSDIN, Kolaka Timur PENGENDARA masih asyik memacu laju kendaraannya dari Kecamatan Rate-Rate menuju Kecamatan Mowewe, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Jalanan masih mulus berlapis aspal hotmix. Perjalanan mulai terusik saat memasuki Kecamatan Tinondo. Hanya beberapa kilometer yang tersentuh ter. Selebihnya hanya lapisan kerikil bercampur pasir. Kadang, terdapat bebatuan yang cukup menganggu di beberapa ruas jalan. Laju kendaraan mulai pelan. Kondisi jalan mulai tak bersahabat. Apalagi saat memasuki Kecamatan Uluiwoi. Jangankan aspal, pengerasan pun tak bisa didapatkan. Jalan penuh debu pada musim kemarau dan kubangan berlumpur pada musim penghujan. Tak sedikit kendaraan yang mogok saat musim penghujan tiba. Belum lagi tantangan medan jalan yang harus mendaki gugusan pegunungan di wilayah timur Kabupaten Koltim. Medan jalan makin menantang saat memasuki Kecamatan Uesi. Kondisi jalan makin miris. Meski demikian, kondisi alam masih terlihat alami. Gangguan emisi masih sangat terbatas. Udara terasa sejuk. Pemandangan cukup indah menatap hamparan padi di sawah dan sebagian terpampang hutan lebat di wilayah pegunungan. Kendaraan roda dua dan empat masih bisa mengakses lokasi tersebut meski butuh waktu lebih banyak. Butuh waktu sekitar tiga jam dari Rate-Rate menuju Kecamatan Uesi. Namun, semua itu bukan akhir perjalanan jika hendak menyapa Desa Likuwalanapo Mekar. Jaraknya dari ibu kota Kecamatan Uesi ke desa tersebut hanya sekitar 30 kilometer, tapi membutuhkan waktu tempuh sekitar enam jam. Itu pun waktu paling cepat dan hanya bisa diakses saat musim kemarau. Jika musim penghujan tiba, pengunjung sangat sulit masuk ke Desa Likuwalanapo Mekar. Kepala Desa Likuwalanapo Idrus menerangkan, beragam suka duka menyelimuti warganya. Tak jarang warga yang hendak membeli kebutuhan lain di luar desa itu harus berjalan kaki. Ironinya adalah ketika ada warga yang sakit parah atau hendak melahirkan tak normal. &rdquo;Beberapa kali kami harus menandu warga yang sakit untuk berobat di kecamatan (puskesmas). Terutama yang hendak melahirkan dengan cara Caesar. Kadang, kami pun bermalam di perjalanan,&rdquo; ungkap Idrus saat ditemui di kediamannya Minggu (18/12). Desa Likuwalanapo, Kecamatan Uesi, berada di wilayah pegunungan. Desa itu memiliki luas area 17 km persegi dengan penduduk 491 jiwa dari 83 kepala keluarga. Selain itu, untuk ke sana, ada delapan sungai yang harus diseberangi. Terdapat empat sungai yang memang tidak memiliki jembatan. Jika menggunakan roda dua, Anda harus menunggu air surut, barulah bisa melintasi empat sungai tersebut. Setelah melewati empat sungai itu, tantangan berikutnya menanti di jembatan gantung. Kayunya terlihat mulai lapuk. Harus penuh kehati-hatian melewatinya. Jika sudah melewatinya, tiga sungai lainnya hanya sungai kecil dan masyarakat setempat sudah membuatkan titian yang memang hanya bisa dilintasi kendaraan roda dua. Parahnya lagi, ada sekitar 6 km akses menuju Desa Likuwalanapo Mekar yang tak bisa dilintasi kendaraan. Sepeda motor bakal tertanam jika memaksakan diri memacu kendaraan. Harus dilalui dengan berjalan kaki. Urat nadi turut terpacu memompa darah ke jantung karena di tepian jalan sempit, jurang cukup dalam begitu mengerikan. Perjalanan memang membutuhkan ekstrahati-hati. Setelah melewati 6 km, roda dua bisa dipacu lagi meski hanya melewati jalan setapak yang dibuat swadaya oleh masyarakat Desa Likuwalanapo. Sudah 13 tahun Desa Likuwalanapo otonom (tahun 2003). Penduduknya berprofesi sebagai petani cokelat. Sejumlah fasilitas pemerintah belum mereka rasakan, baik lembaga pendidikan, layanan kesehatan, listrik, maupun infrastruktur jalan. Masyarakat juga kesulitan memasarkan hasil pertanian mereka. Masyarakat, ucap Idrus, berharap bisa mendapatkan perhatian serius dari pemerintah agar infrastruktur jalan menjadi prioritas di desa tersebut. Hanya cara itu yang bisa membuat mereka leluasa memasarkan hasil pertanian. Kondisi yang memprihatinkan bagi generasi muda di desa tersebut. Tingkat pendidikan tertinggi hanya selesai pada jenjang SMA. Banyak yang harus putus sekolah. Sebab, untuk melanjutkan pendidikan, mereka harus meninggalkan desa. &rdquo;Baru-baru ini, ada bantuan listrik tenaga surya. Meski hasilnya belum maksimal, kami tetap sangat bersyukur,&rdquo; ungkap Idrus. Sulitnya akses jalan membuat pembangunan di desa itu sangat lamban. Untuk mengedrop bahan bangunan saja, dibutuhkan biaya tinggi karena tidak ada kendaraan roda empat yang bisa mengakses desa tersebut. (*/a/c5/diq/sep/JPG)

Seberangi Delapan Sungai, Likuwalanapo Mekar Masih Terisolasi di Sulawesi Tenggara, 6 Kilometer Tak Bisa Diakses Kendaraan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kolaka timur

Berita Terkini