<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/egd2qSC7NGRZZIQvusgv2iHK4jJjMPT9IRCXCVXD-3515264227.jpg" alt="KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyerahkan pataka kepada Pangdam III/Siliwangi Mayjen Kosasih pada Rabu (13/8) di Mabesad, Jakarta Pusat. (TNI AD)" width="100%">
<figcaption>KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyerahkan pataka kepada Pangdam III/Siliwangi Mayjen Kosasih pada Rabu (13/8) di Mabesad, Jakarta Pusat. (TNI AD)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jabatan Pangdam III/Siliwangi yang bermarkas di Bandung resmi berganti. Pada Rabu (13/8), Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyerahkan jabatan itu dari Mayjen Dadang Arif Rachman kepada Mayjen Kosasih.&nbsp; Serah terima jabatan (sertijab) yang berlangsung di Markas Besar TNI AD (Mabesad) itu turut disertai agenda serupa untuk jabatan Gubernur Akademi Militer (Akmil) dan jabatan Komandan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Dansecapa AD).&nbsp; Berdasar keterangan resmi dari TNI AD, jabatan gubernur Akmil diserahkan dari Mayjen Arnold Aristoteles Paplapna kepada Mayjen Rano Maxim Adolf Tilaar. Sementara jabatan Dansecapa AD diserahkan dari Mayjen Sachono kepada Brigjen Abdul Rahman Said. Kepada para pejabat lama dan baru, Maruli mengapresiasi dedikasi dan pengabdian mereka dalam penugasan. Dia juga menyampaikan selamat karena para jenderal Angkatan Darat itu kini mendapat kepercayaan dalam jabatan baru. &rdquo;Melalui amanah baru ini, kepada pejabat baru agar tidak perlu malu melanjutkan program yang sudah berjalan dari pejabat sebelumnya. Silakan dievaluasi supaya kita tidak maju mundur, bahkan diam di tempat,&rdquo; kata dia menegaskan.&nbsp; Orang nomor satu di tubuh TNI AD itu juga berpesan agar para pejabat di jajaran Angkatan Darat terus meningkatkan pencapaian kinerja yang positif. Baik dengan melanjutkan program yang telah berjalan maupun mengembangkan program baru sesuai kebutuhan satuan. &rdquo;Terus berinovasi, tingkatkan fasilitas, sumber daya prajurit, maupun kesejahteraannya sesuai dengan kondisi dan dinamika masing-masing satuan,&rdquo; ucap Maruli.&nbsp; Sebagai satuan kewilayahan, Kodam III/Siliwangi memegang peran strategis menjadi garda terdepan pertahanan dan keamanan di wilayah Jawa Barat (Jabar) dan Banten. Kedua provinsi tersebut memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, aktivitas ekonomi tinggi, serta posisi geografis yang vital.&nbsp;Karena itu, TNI memberikan kepercayaan kepada Mayjen TNI Kosasih yang sudah berpengalaman. Kosasih adalah lulusan Akmil 1993 dengan latar belakang prajurit pasukan khusus, Kopassus. Sebelum menjadi pangdam, dia sudah pernah bertugas sebagai komandan korem dan mengisi sejumlah jabatan penting lainnya.&nbsp; &nbsp;

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak serahkan jabatan Pangdam III/Siliwangi kepada Mayjen Kosasih, di Mabesad, Rabu (13/8)

Resmi, Kodam III Siliwangi Kini Punya Pangdam Baru, Jenderal Bintang Dua Lulusan Akmil 1993 dari Kopassus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/pemkab-sleman-bakal-bangun-tpa-berkonsep-waste-refinery_m_165329.jpeg" alt="Ilustrasi: TPA Sampah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: TPA Sampah</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Bandung akan berkoordinasi dengan Kodam III Siliwangi mencari lahan alternatif untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah sementara. Itu dilakukan sambil menunggu normalnya TPA Sarimukti. Hal tersebut dilakukan Pemkot Bandung, karena lahan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, yang sebelumnya dijajaki, tidak bisa dimanfaatkan. &rdquo;Sudah mendapatkan penjelasan dari Komandan Pussenkav Mayor Jenderal TNI Muhammad Zamroni, jadi lahan itu tidak bisa termanfaatkan. Kita juga tidak bisa memaksakan, langkah berikutnya saya akan coba ke Pangdam Siliwangi untuk alternatif,&rdquo; kata Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna seperti dilansir dari Antara. Ema mengaku dia telah berkoordinasi dengan Dandim Kota Bandung Kolonel Donny Ismuali Bainuri untuk menjadwalkan pertemuan tim Pemkot Bandung dengan Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Erwin Djatniko terkait kedaruratan sampah. Jika nanti Kodam III Siliwangi memberikan lampu hijau, Ema mengatakan, sampah dari Kota Bandung akan dikirimkan sebagian ke lokasi yang disepakati. &rdquo;Itu juga kalau diizinkan, pokoknya kita ikhtiar saja,&rdquo; ucap Ema Sumarna. Untuk menangani persoalan sampah, terkait ditutupnya TPA Sarimukti karena kebakaran, Ema mengatakan, pihaknya melakukan pola distribusi sampah untuk mengantisipasi penumpukan sampah di Kota Bandung. Yakni dengan melakukan substitusi dari lokasi tempat pembuangan sampah (TPS) yang berlebihan akan digeser ke TPS yang masih cukup mengakomodasi penampungan sampah. Seperti di Tegallega, Babakan Siliwangi, Ciwastra, Sekelimus, Ujungberung, dan Ence Azis. Upaya lain yang ditempuh Pemkot Bandung yakni mengimbau setiap warga untuk melakukan pengelolaan sampah melalui kegiatan Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan Sampah) yaitu memisahkan sampah organik-anorganik-residu. &rdquo;Sampah organik terpisah selanjutnya diolah menjadi kompos, magotisasi, biodigester, atau lainnya. Untuk sampah anorganik terpisah dapat disetorkan ke bank sampah atau sedekah sampah,&rdquo; ucap Ema. Untuk skala kawasan rukun warga (RW) diharapkan mulai mengimplementasikan Kawasan Bebas Sampah (KBS). Sedangkan bagi Kawasan Berpengelola seperti kegiatan komersial dan perkantoran, baik kantor pemerintah maupun non pemerintah, wajib melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Sehingga, hanya sampah residu saja yang perlu dibuang ke TPS. &rdquo;Akan dilakukan pengaturan pelayanan pengangkutan sampah di kawasan berpengelola/kegiatan komersial dan perkantoran. Satpol PP juga akan melakukan pengawasan dan penegakan hukum bagi para pelanggar aturan membuang sampah sembarangan,&rdquo; tutur Ema Sumarna.

Pemkot Bandung akan berkoordinasi dengan Kodam III Siliwangi cari lahan alternatif untuk TPA sampah sementara menunggu TPA Sarimukti Normal

Darurat Sampah, Pemkot Bandung-Kodam Siliwangi Cari Alternatif TPA Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-09-at-17.53.16.jpg" alt="Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo saat menghadiri kegiatan deklarasi NII kembali ke NKRI, di Koramil Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/8/2022). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi" width="100%">
<figcaption>Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo saat menghadiri kegiatan deklarasi NII kembali ke NKRI, di Koramil Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/8/2022). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi menggelar pembatalan baiat bagi 50 orang anggota Negara Islam Indonesia (NII) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Anggota NII itu melakukan deklarasi mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Panglima Kodam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo berharap dengan deklarasi itu, para eks anggota NII bisa memiliki pandangan yang sama dalam membangun Indonesia berlandaskan ideologi Pancasila. "Kita harapkan ada deklarasi berikutnya lagi, yang artinya mereka menjadi jaminan untuk (mengajak) teman-temannya lagi," kata Kunto seperti dilansir dari Antara, di Koramil Cilengkrang, Kabupaten Bandung.  Sebelumnya, deklarasi serupa dari eks anggota NII pun dilakukan di Cileunyi pada Mei. Dari sisi keamanan, menurut Pangdam, adanya sejumlah deklarasi itu bisa memudahkan pihaknya dalam mempelajari basis NII.  Kunto memastikan deklarasi dari eks anggota NII tersebut bakal ditindaklanjuti dengan sejumlah program untuk menjadi modal bagi mereka dalam menjalani kehidupan. "Ada program-program yang sudah berjalan, dalam hal ini deradikalisasi untuk membangun, yakni kepelatihan, keilmuan, dan mengimplementasikan dalam pekerjaannya," terang Kunto Arief Wibowo.  Selain itu, komunikasi pun perlu terus dibangun agar para eks anggota NII itu bisa yakin bahwa mereka bagian dari NKRI. "Dan kita coba memberikan bantuan sosial yang sifatnya seadanya mungkin bisa jadi modal awal untuk jadi suatu paguyuban dari mereka," papar Kunto.  Dede Suryana, mantan Camat NII di wilayah tersebut, mengaku banyak kebohongan-kebohongan di organisasi terlarang tersebut. Di antaranya, penyimpangan soal ilmu agama.  Karena itu, dia pun mengajak kepada berbagai pihak yang masih aktif tergabung dalam NII untuk kembali ke NKRI dengan melakukan deklarasi. "Untuk yang masih aktif semoga cepat-cepat dikasih hidayah dan kembali ke NKRI," kata Dede yang merupakan Camat NII selama 12 tahun tersebut.

Kodam Siliwangi Batalkan Baiat 50 Anggota NII untuk Kembali ke NKRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/KRI-592.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapal perang jajaran Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) KRI Banjarmasin-592 mengantar 400 personel Batalion Infanteri 315/Garuda Kodam III Siliwangi yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Daerah Rawan Papua menuju medan tugasnya di Papua.  Pelepasan batalion dengan julukan "Pasukan Setan" Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) Papua ini dipimpin Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto dan dihadiri Inspektur Kolinlamil Laksma TNI Frendy H. Saragih berlangsung, di Lapangan Mulyono Silam, Dermaga Kolinlamil Jakarta Utara, Senin (24/5) dikutip dari Antara.  Panglima Kolinlamil Laksda TNI Irvansyah mengatakan, keberangkatan 400 personel TNI itu dengan mengutamakan protokol kesehatan sesuai dengan instruksi dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono.  "Mulai dari embarkasi personel, material, saat lintas laut, hingga kapal sandar dan melakukan debarkasi harus mengacu pada prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah," kata Panglima Kolinlamil,dalam siaran persnya di Jakarta Senin (24/5) dikutip dari Antara.  Ia menyatakan hingga saat ini kapal perang Kolinlamil baik yang berada di bawah pembinaan Satuan Lintas Laut Militer (Satlinlamil) 1 Jakarta, 2 Surabaya, dan 3 Makassar, siap dalam mendukung pelaksanaan operasi dukungan angkutan laut militer ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik di wilayah barat, tengah, maupun timur, sesuai dengan perintah operasi.  KRI Banjarmasin 592 adalah kapal perang jenis landing platform docking (LPD) dengan Komandan Letkol Laut (P) Nur Rohmad Ibrahim tersebut akan menurunkan pasukan tersebut di Dermaga Merauke.  Letkol Laut (P) Nur Rohmad Ibrahim mengatakan bahwa kapal dan seluruh anak buah kapal dalam kondisi siap sehingga pada penugasan mendukung Serpas Satgas Pamrahwan Papua Batalion TNI AD ini dapat berlangsung dengan aman dan lancar.  Selain menurunkan pasukan di daerah operasi yang telah ditentukan, kapal perang tersebut juga akan menarik pasukan satgas sebelumnya yang telah bertugas selama 10 bulan untuk kembali ke kesatuan asal.  Sesuai dengan Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI dijelaskan bahwa tugas pokok Kolinlamil sebagai pembina tunggal angkutan laut militer TNI.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/06/05/2021/tangani-kkb-tni-ad-kirim-pasukan-setan-ke-papua/">Tangani KKB, TNI AD Kirim Pasukan Setan ke Papua</a>  Pergeseran pasukan ke seluruh wilayah Nusantara merupakan satu di antara tugas pokok Kolinlamil.  Selain mendukung pergeseran pasukan TNI ke daerah batas-batas wilayah NKRI yang berbatasan dengan negara tetangga, Kolinlamil juga aktif dalam mendukung pergeseran material dan logistik ke daerah-daerah rawan dan pulau-pulau terluar RI.

Siap Tempur, 400 'Pasukan Setan' Diangkut KRI Banjarmasin-592 ke Papua