<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/1000415152-749045332.jpg" alt="Ilustrasi pembunuhan. (Ardika/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembunuhan. (Ardika/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) I/Bukit Barisan Kolonel Inf Asrul Kurniawan Harahap mengatakan, oknum TNI berinisial Serma TDA yang diduga membunuh istrinya, AGY alias A sudah ditangkap. &rdquo;Pukul 11.45 WIB tadi sudah diamankan Dannsubdenpom Pakam,&rdquo; ujar Kapendam I/BB Asrul seperti dilansir dari Antara di Medan. Dia mengatakan, saat ini pelaku telah dilakukan penahanan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Polisi Militer Daerah Militer (Pomdam) I/Bukit Barisan. Lebih lanjut, dia menjelaskan, secara pemeriksaan awal, korban diduga dibunuh dengan menggunakan senjata tajam. &rdquo;Tapi, untuk secara detail masih dilakukan pemeriksaan mendalam,&rdquo; ujar Asrul Kurniawan Harahap. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor Sunggal Komisaris Polisi Bambang G Hutabarat menambahkan, dari informasi yang diperoleh bahwa peristiwa itu terjadi pada pagi hari. Pihak kepolisian masih melakukan koordinasi dengan Kodam I/Bukit Barisan terkait peristiwa di Jalan Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dia mengatakan, petugas masih melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan bukti dan keterangan.

Kapendam I/Bukit Barisan mengatakan, oknum TNI yang diduga membunuh istrinya sudah ditangkap. Saat ini masih pemeriksaan lebih lanjut

Kapendam I/BB Sebut Oknum Anggota TNI Diduga Bunuh Istri Sudah Ditangkap 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/29/Kapuspen-TNI-Laksamana-Muda-TNI-Julius-Widjojono-Salman-ToyibiJPG-2190015836.jpg" alt="Kapuspen TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono" width="100%">
<figcaption>Kapuspen TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengambil alih pemeriksaan Mayor Dedi Hasibuan dari Pusat Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/Bukit Barisan. Dedi yang bersama belasan tentara mendatangi Mapolrestabes Medan akhir pekan lalu dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di Mabes TNI kemarin (8/8). Bukan hanya Dedi, atasannya di Satuan Hukum Kodam (Kumdam) I/Bukit Barisan, Kolonel Chk M. Irham Djannatung, turut diterbangkan dari Medan ke Jakarta. &rdquo;Iya, (Kolonel Irham) ikut diminta klarifikasi,&rdquo; ujar Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) I/Bukit Barisan Kolonel Infanteri Rico Siagian ketika dikonfirmasi kemarin. Irham merupakan atasan langsung Dedi yang menduduki kepala seksi undang-undang Kumdam I/Bukit Barisan. Dedi mendatangi mapolrestabes dengan dalih menanyakan penahanan Abdul Rosyid Hasibuan (ARH), kerabatnya, yang tersandung kasus tanah. Dalam video amatir yang kemudian beredar luas, tampak Dedi bersitegang dengan Kasatreskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fathir Mustafa pada Sabtu (5/8) lalu di mapolrestabes. Penahanan ARH akhirnya ditangguhkan. Rico dalam keterangan terpisah setelah kejadian yang menjadi sorotan luas itu mengakui surat permohonan penangguhan berasal dari Kumdam I/Bukit Barisan atas izin Kakumdam. Alasannya, Dedi merupakan penasihat hukum keluarga. Di Medan, lanjut Rico, Kodam I/Bukit Barisan hanya memeriksa prajurit yang ikut bersama Dedi mendatangi Mapolrestabes Medan. &rdquo;Sementara 13 orang diperiksa di pomdam,&rdquo; katanya. Sampai kemarin sore, pemeriksaan Mayor Dedi oleh Puspom TNI masih berlangsung. Karena itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono belum bisa menyampaikan hasil pemeriksaan yang bersangkutan. &rdquo;Iya (Mayor Dedi) ditahan,&rdquo; ujarnya. Meski demikian, sampai kemarin sore Julius belum menyatakan status Mayor Dedi. Menurut mantan kepala Dinas Penerangan TNI-AL itu, pemeriksaan masih berlangsung. Sementara itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya Saputra menyatakan, yang dilakukan sekelompok anggota TNI di Mapolrestabes Medan jelas merupakan bentuk intimidasi dan intervensi terhadap penegakan hukum. Bukan koordinasi sebagaimana yang dijadikan dalih. Menurut Dimas, hal tersebut bisa dikategorikan sebagai obstruction of justice atau tindakan perintangan terhadap proses hukum dan tergolong pelanggaran pidana. (syn/tyo/c19/ttg)

Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengambil alih pemeriksaan Mayor Dedi Hasibuan dari Pusat Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/Bukit Barisan.

Selain Tahan Mayor Dedi Hasibuan, Puspom TNI Juga Periksa Kolonel M. Irham Djannatung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/07/lbh-medan-4110745033.jpg" alt="BERI KETERANGAN: Dari kiri, Kapolrestabes Medan Kombespol Valentino Alf Tatareda, Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi, dan Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Inf Riko Siagian." width="100%">
<figcaption>BERI KETERANGAN: Dari kiri, Kapolrestabes Medan Kombespol Valentino Alf Tatareda, Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi, dan Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Inf Riko Siagian.</figcaption>
</figure> Desak Penangguhan Penahanan Kerabat Penasihat Kodam Bukit Barisan JawaPos.com &ndash; Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyayangkan tindakan puluhan anggota TNI yang menggeruduk Mapolrestabes Medan dan meminta paksa penangguhan penahanan tersangka dugaan kasus tanah berinisial ARH. Karena itu, Direktur LBH Medan Irvan Saputra meminta Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen M. Hasan Hasibuan menindak tegas mereka yang terlibat. &rdquo;Karena seyogianya tidak ada kewenangan dari Mayor (Dedi Hasibuan) yang diduga memaksa melakukan penangguhan penahanan,&rdquo; ujarnya kepada Sumut Pos kemarin (6/8). Dilaporkan Sumut Pos, insiden tersebut terjadi pada Sabtu (5/8) sekitar pukul 14.00. Begitu datang di Mapolrestabes Medan, para tentara itu langsung menuju ruangan Satreskrim Polrestabes Medan. Penasihat hukum Kodam I/Bukit Barisan Mayor Dedi Hasibuan dan para tentara lain itu meminta penangguhan penahanan ARH yang ditangkap karena kasus pemalsuan surat tanah. Sempat terjadi perdebatan antara Kasatreskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fathir Mustafa dan prajurit TNI yang mendatangi ruangannya. Video itu lantas beredar luas. Menanggapi kabar tersebut, Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi membenarkan bahwa Mayor Dedi mendatangi Mapolrestabes Medan pada Sabtu lalu. Dia menjelaskan, kedatangan Dedi bertujuan mengetahui seberapa jauh proses hukum terhadap ARH dalam perkara dugaan pemalsuan surat keterangan tanah yang menjeratnya. Dedi diketahui merupakan kerabat ARH. &rdquo;Semua ini dalam koridor koordinasi terkait dengan persoalan hukum. Pada prinsipnya, kepolisian profesional dalam menegakkan hukum berdasar aturan yang berlaku,&rdquo; tegasnya pada Sabtu malam lalu. Hal senada disampaikan Kapendam I/Bukit Barisan Kolonel Inf Rico Siagian bahwa Dedi bertindak sebagai penasihat hukum ARH. &rdquo;Intinya, Mayor Dedi ingin menanyakan surat penangguhan yang mereka buat sudah sampai mana,&rdquo; kata Rico di Mako Polrestabes Medan Sabtu malam lalu. Setelah dijelaskan, lanjut Rico, mereka memahami bahwa surat itu baru diterima hari itu (Sabtu). &rdquo;Sekitar pukul 14.00,&rdquo; sambungnya di Mapolrestabes Medan. Rico juga menyesali sikap Dedi yang membawa anggota TNI saat mendatangi Kasatreskrim. &rdquo;Kodam I/Bukit Barisan dan Polda Sumut solid dan berkomitmen terhadap setiap persoalan hukum serta memercayakan semua prosesnya kepada kepolisian, khususnya kepada Polrestabes Medan,&rdquo; ujarnya. Rico menjelaskan, penangguhan penahanan terhadap ARH kini telah ditindaklanjuti. ARH dilepaskan dari sel tahanan Polrestabes Medan. Dia berkilah, tidak ada pengerahan personel. Hanya, Dedi ingin penahanan ARH ditangguhkan dan akhirnya diwujudkan Polrestabes Medan. &rdquo;Makanya, setelah surat hard copy-nya kami terima dan pertimbangan polres bisa ditangguhkan, ya selesai,&rdquo; tuturnya. Menurut Irvan, penangguhan penahanan merupakan hak penyidik Polri sebagaimana Pasal 31 ayat 1 KUHAP. Jadi, lanjutnya, tindakan Dedi bersama puluhan anggota TNI yang mendatangi Mapolrestabes Medan adalah wujud ketidaktaatan hukum. LBH Medan meminta Pangdam dan Kapolda menindak tegas jika anggotanya melakukan kesalahan. Dia menyatakan, ditangguhkannya penahanan ARH akan menjadi preseden buruk. &rdquo;Ini akan melukai perasaan masyarakat. Kami minta supaya penangguhan tersebut dicabut sebagaimana amanat Pasal 31 ayat 1 KUHAP,&rdquo; tegasnya. Selain itu, kata Irvan, ada kejanggalan dalam penangguhan penahanan tersebut. &rdquo;Kenapa? Kalau sipil, bagaimana pengacaranya merupakan anggota TNI. Ini gak masuk di akal dan ini terlihat dengan datangnya puluhan personel itu,&rdquo; katanya. (dwi/man/ila/c14/ttg)

LBH Medan menyayangkan tindakan puluhan anggota TNI yang menggeruduk Mapolrestabes Medan dan meminta paksa penangguhan penahanan  tersangka.

LBH Minta Pangdam Tindak Para Oknum TNI Penggeruduk Mapolrestabes Medan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/images-2022-12-07T174109.983.jpeg" alt="Ilustrasi: Belakangan viral di media sosial kejahatan siber berkedok kirim paket. (CSOOnline)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Belakangan viral di media sosial kejahatan siber berkedok kirim paket. (CSOOnline).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Prajurit TNI di Kodam I/BB, mendapat latihan khusus guna menangkal ancaman kejahatan siber dunia maya. Ihwal adanya hal ini dikatakan Pangdam I/Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Achmad Daniel Chardin. "Prajurit TNI di Kodam I/BB terus meningkatkan kualitas cyber security (keamanan siber) dengan pelatihan khusus keamanan infrastruktur digital yang terus berkembang," ujar Daniel dalam keterangan tertulis di Barak Transito Ajendam I/BB Medan, Sumut, dikutip dari Antara Selasa (16/5).&nbsp; Pelatihan ini, lanjut dia, dapat menangkal opini negatif, terutama di media sosial terhadap instansi TNI AD, khususnya di lingkungan Kodam I/BB yang meliputi&nbsp;empat provinsi, yakni Sumut, Sumbar, Riau dan Kepri.&nbsp; Prajurit TNI Kodam I/BB dan jajarannya memiliki pelatihan khusus sandi dan siber membidangi operator di sejumlah satuan. Pangdam I/BB mengatakan pelatihan ini penting bagi prajurit yang&nbsp;membidangi operator, karena mereka bisa&nbsp;memonitor perkembangan teknologi informasi dapat&nbsp;menimbulkan sisi kejahatan.&nbsp; "Kejahatan ini merupakan salah satu extra ordinary crime (kejahatan luar biasa), bahkan menjadi serious crime (kejahatan yang serius) dan transnasional crime (kejahatan antar negara)," ungkap Daniel.&nbsp; Aksi kejahatan ini, terang dia, tidak saja mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdaulat, tetapi mengancam kehidupan militer di dunia termasuk TNI AD Kodam I/BB. Pati TNI AD abiturien Akmil 1990 ini, juga menekankan kepada peserta pelatihan agar serius dan sungguh-sungguh, sehingga bisa menerapkan aplikasi ilmu di satuan masing-masing.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01643850/pamerkan-teknologi-kendaraan-listrik-pevs-2023-bakal-berlangsung-pada-1721-mei">Pamerkan Teknologi Kendaraan Listrik, PEVS 2023 Bakal Berlangsung Pada 17&ndash;21 Mei</a> "Setelah pelatihan ini, kalian harus bisa melaksanakan 'Cyber Security Incident Response Team', khususnya penanganan isu-isu terkait radikalisme dan pengamanan tubuh Kodam I/Bukit Barisan," tegasnya. "Sehingga ke depan semakin terbangun citra positif TNI AD di mata masyarakat," pungkas Daniel.&nbsp;

Prajurit TNI di Kodam I/BB terus meningkatkan kualitas cyber security dengan pelatihan khusus keamanan infrastruktur digital

Prajurit TNI Kodam Bukit Barisan Dilatih Khusus untuk Tangkal Ancaman Kejahatan Siber

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMG-20200318-WA0099_copy_1024x6831.jpg" alt="Posko Siaga Covid-19 Rumah Sakit Umum Putri Hijau Medan pindah ke Rumah Sakit GL Tobing PTPN II Tanjung Morawa. Antara" width="100%">
<figcaption>Posko Siaga Covid-19 Rumah Sakit Umum Putri Hijau Medan pindah ke Rumah Sakit GL Tobing PTPN II Tanjung Morawa. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kodam I Bukit Barisan menggeser Posko Siaga Covid-19 Rumah Sakit Umum Putri Hijau Medan ke Rumah Sakit GL Tobing PTPN II, Tanjung Morawa (Tamora), Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pemindahan tersebut menindaklanjuti instruksi Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sesuai hasil rapat koordinasi terbatas Pemprov Sumut tentang antisipasi dan minimalisasi pencegahan berkembangnya Covid-19 di wilayah Sumatera Utara.  Kepala Penerangan Kodam I/BB Kolonel Inf Zeni Djunaidhi seperti dilansir dari Antara mengatakan, pemindahan tersebut atas perintah Pangdam I/BB Mayjen TNI M.S. Fadhilah. Pemindahan posko dan tenda lapangan sebagai ruang isolasi untuk membantu penanganan yang dilakukan Pemprov Sumatera Utara, bertujuan untuk mencegah penyebaran virus korona oleh pasien yang diduga terindikasi.  ”Jadi ini (pemerintah) ke wilayah Tanjung Morawa, areal PTPN II, adalah merupakan langkah strategis wilayah pintu gerbang Bandara Kualanamu yang berhubungan langsung dari dan ke luar negeri. Sangat baik sebagai langkah awal antisipasif terhadap upaya pencegahan yang dilakukan Rumkit Tingkat II Putria Hijau Medan,” ujar Djunaidhi.  Djunaidhi kembali menyampaikan pesan Pangdam I/BB Mayjen TNI M.S. Fadhilah kepada masyarakat terkait pencegahan Covid-19 agar menerapkan pola hidup sehat, yakni kelola stres, jaga kebersihan, konsumsi makanan sehat, istirahat yang cukup, dan olah raga yang teratur. Untuk pencegahan, sesering mungkin melakukan cuci tangan pakai sabun.  ”Gunakan masker bila batuk atau pilek, konsumsi gizi seimbang, perbanyak makan sayur dan buah, hati-hati kontak dengan hewan, jangan konsumsi daging yang tidak masak, serta bila batuk, pilek, dan sesak nafas segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke posko siaga Covid-19 terdekat,” terang Djunaidhi.  Kepala Rumkit Putri Hijau Kesdam I/BB Letkol Ckm M. Irsan Basyroel berharap setiap prajurit maupun warga sipil untuk terus membangun kewaspadaan dan kebersihan diri guna mengantisipasi Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jXRj19f_o2s  https://www.youtube.com/watch?v=o9i2JOrOeYg  https://www.youtube.com/watch?v=AUhI0uYyc2g

Kodam I/BB Geser Posko Siaga Covid-19 ke Tanjung Morawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/pengamanan-ngunduh-mantu-besan-jokowi-diperketat-siagakan-sniper_m_169621.jpeg" alt="Kepala Penerangan Kodam I/BB Kolonel Inf Edy Hartono" width="100%">
<figcaption>Kepala Penerangan Kodam I/BB Kolonel Inf Edy Hartono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamanan jelang acara ngunduh mantu besan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di Medan mulai diperketat, Senin (20/11). Selain menurunkan 4 ribu personel gabungan, sejumlah penembak jitu turut disiagakan. Para personel itu disiapkan untuk mengawal jalannya resepsi ngunduh mantu pasangan Bobby Nasution dengan Kahiyang Ayu yang dihadiri Jokowi. ''Penembak jitu sudah prosedur tetap. Sama seperti kedatangan presiden sebelum-sebelumnya,'' ungkap Kepala Penerangan Kodam I/BB Kolonel Inf Edy Hartono kepada JawaPos.com, Senin (20/12). Edy mengatakan, pengerahan personel dilakukan saat kirab pengantin yang dijadwalkan Minggu (26/11).&nbsp; Bobby-Kahiyang diarak dari Medan International Convention Center (MICC), Jalan Gagak Hitam/Ringroad menuju ke lokasi resepsi di Komplek Bukit Hijau Regency. ''Rute sepanjang jalan akan diamankan. Khususnya di persimpangan jalan dan titik keramaian. Itu dilakukan untuk kelancaran acara dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat,'' ucap perwira menengah TNI AD dengan pangkat tiga melati itu. Selain untuk resepsi, pasukan juga dikerahkan untuk acara penabalan marga untuk Kahiyang di kawasan STM Medan. ''Semua sudah siap untuk melakukan pengamanan mulai dari pemberian marga sampai resepsi,'' tegas Edy. Terpisah, Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw melakukan apel gelar pasukan pengamanan di Lapangan K.S. Tubun Mapolda Sumut. Apel tersebut diikuti oleh seluruh satuan di jajaran Polda Sumut.

Pengamanan Ngunduh Mantu Besan Jokowi Diperketat, Siagakan Sniper