<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/Screenshot_20250808_102416_Instagram-1-3518030466.jpg" alt="Prada lucky Chepril Saputra Namo semasa hidup. Ia tewas diduga usai dianiaya seniornya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Prada lucky Chepril Saputra Namo semasa hidup. Ia tewas diduga usai dianiaya seniornya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tahun pertama Presiden Prabowo Subianto bertugas sebagai kepala negara dibarengi dengan penguatan institusi militer Indonesia. Berbagai langkah strategis seperti pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI dan penambahan kodam telah dilakukan. Di sisi lain, penegakan hukum atas kasus-kasus yang menyeret prajurit TNI ke ruang persidangan juga terus berjalan. Melalui Upacara Kehormatan Militer di Pusdiklat Kopassus Batujajar, Bandung, Jawa Barat pada 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo meresmikan 6 kodam baru di Indonesia. Masing-masing kodam tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Keputusan itu diambil untuk memastikan komando utama sekaligus komando kewilayahan TNI AD lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi di daerah. Sesuai dengan rencana, 6 kodam baru tersebut terdiri atas Kodam XIX/Tuanku Tambusai yang berbasis di Riau dan Kepulauan Riau, Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol di Jambi dan Sumatera Barat, Kodam XXI/Radin Inten di Lampung dan Bengkulu, Kodam XXII/Tambun Bungai di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Kodam XXIII/Palaka Wira di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, serta Kodam XXIV/Mandala Trikora di Papua Selatan. Tidak hanya meresmikan 6 kodam baru, dalam kesempatan yang sama Presiden Prabowo meresmikan 20 brigade dan 100 batalyon teritorial pembangunan. Secara tegas, Prabowo menyatakan bahwa pertahanan Indonesia harus kuat. Karena itu, penguatan organisasi TNI dilakukan. Bukan hanya TNI AD, TNI AL dan TNI AU juga mendapat penguatan yang sama. Baik komando utama dan komando kewilayahan maupun pasukan-pasukan khusus pada 3 matra tersebut. &rdquo;Saya telah melantik panglima-panglima, komandan-komandan brigade, orang-orang yang dipilih. Saudara-saudara sebagai pemimpin harus memimpin dari depan. Pemimpin selalu berada di tempat yang paling berbahaya, di titik yang paling kritis. Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Memimpin dengan memberi contoh, jaga pasukanmu seperti anak kandungmu sendiri, latih mereka dengan keras tapi tidak dengan kekejaman,&rdquo; pesan Prabowo. Tentu saja penguatan organisasi bukan satu-satunya langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk menguatkan TNI. Penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) juga terus berjalan. Mulai pembelian kapal-kapal perang baru berteknologi terkini sampai pengadaan pesawat-pesawat baru seperti A400M yang kini dimiliki oleh TNI AU serta pesawat tempur Dassault Rafale. Dalam waktu dekat, jet tempur itu akan menjadi bagian dari armada tempur Angkatan Udara Indonesia. Pada 2025, DPR juga mengesahkan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. UU tersebut sempat ramai menjadi sorotan publik lantaran dinilai akan mengembalikan dwifungsi TNI sebagaimana pernah terjadi saat institusi militer itu masih bernama ABRI. Desakan dari berbagai kalangan muncul agar pengesahan UU tersebut ditunda, bahkan dibatalkan. Namun pada Maret 2025 DPR UU tersebut untuk menggantikan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyatakan bahwa sebelum disahkan, UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI sudah dibahas bersama dengan melibatkan berbagai kalangan. Mulai akademisi, praktisi, ahli, pakar, LSM, hingga kementerian dan lembaga lain di luar TNI. Meski dikritik sangat keras, Utut menyatakan bahwa pembentukan UU tersebut tetap mengedepankan nilai-nilai demokrasi, supremasi sipil, Hak Asasi Manusia (HAM), dan ketentuan hukum nasional dan internasional. Beberapa pokok dalam UU TNI yang baru mencakup kedudukan TNI, penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), penempatan prajurit TNI di kementerian dan lembaga, serta perubahan masa dinas prajurit. Termasuk diantaranya penambahan dua tugas pokok TNI dalam OMSP. Yakni membantu mengatasi ancaman siber dan melindungi serta menyelamatkan warga negara Indonesia di luar negeri. &rdquo;Pertama yaitu kedudukan TNI, Pasal 7 Operasi Militer Selain Perang, pasal ini menambah cakupan tugas pokok TNI dalam OMSP dari semula 14 menjadi 16. Penambahan 2 tugas pokok meliputi membantu menanggulangi ancaman pertahanan siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri,&rdquo; jelasnya. Tidak hanya itu, pasal yang mengatur prajurit aktif menduduki jabatan di beberapa kementerian dan lembaga juga disorot. Sejumlah pihak memandang aturan itu tidak ubahnya jalan bagi TNI masuk ke ranah sipil. Tidak sedikit pula yang menilai bahwa aturan itu telah mengkhianati semangat reformasi. Namun demikian, saat ini UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI sudah berlaku. Kerja-kerja institusi militer Indonesia merujuk pada UU tersebut. Di tengah-tengah pergulatan, perdebatan, dan polemik yang muncul, berbagai persoalan melibatkan prajurit TNI juga datang silih berganti. Termasuk tindak kekerasan dan pelanggaran aturan pidana yang menyeret beberapa prajurit. Bahkan kasus-kasus kekerasan melibatkan sesama prajurit seperti yang dialami oleh Prada Lucky Chepril Saputra Namun. Meski terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), kasus tersebut terdengar sampai ke Jakarta. Dimulai pada awal Agustus 2025, Prada Lucky yang bertugas di Batalyon Teritorial Pembangunan 834/Waka Ngamere diduga menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh senior-seniornya. Dia sempat melarikan diri dari barak di markasnya untuk meminta perlindungan kepada ibu asuhnya. Namun, dia dijemput kembali oleh rekan-rekannya hingga akhirnya dilaporkan kritis dan harus menjalani perawatan secara intensif. Prada Lucky, dinyatakan meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di ruang ICU. Kematian itu membuat keluarganya tidak terima, khususnya sang ayah yang juga seorang tentara berpangkat serma dengan nama lengkap Christian Namo. Saat menjemput jenazah putranya, dia marah besar. Video Serma Christian pun beredar luas di media sosial dan media massa. Dia menuntut pertanggungjawaban dari semua pihak terkait. Proses hukum atas kematian Prada Lucky pun berjalan. Semula hanya 4 orang terduga pelaku yang ditangani. Namun belakangan jumlahnya naik sampai menjadi 20 orang. Perjuangan Serma Christian dan keluarga yang tidak berhenti bersuara keras memicu respons TNI, baik dari level Mabes TNI AD (Mabesad) maupun Mabes TNI. Persidangan kasus itu pun disorot oleh media massa nasional hingga sejumlah fakta terungkap dan diketahui oleh publik. Di tengah persidangan itu, jajaran TNI AD di NTT mengambil langkah lanjutan. Mereka memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Serma Christian. Proses itu berjalan di tengah-tengah persidangan yang masih terus berlangsung. Meski demikian, Serma Christian tidak gentar. Dia terus mengupayakan agar Prada Lucky yang menjadi korban tindak kekerasan di barak militer mendapatkan keadilan dan pelaku dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Presiden Prabowo meresmikan 6 kodam baru di Indonesia. Prada Lucky, dinyatakan meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di ruang ICU.

Kaleidoskop 2025: Kasus Pembunuhan Prada Lucky, hingga Berdirinya 6 Kodam Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/10/prabowo-10-b-3337106663.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto, meresmikan sejumlah satuan baru TNI dalam Upacara Gelar Pasukan dan Kehormatan Militer yang digelar di Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto, meresmikan sejumlah satuan baru TNI dalam Upacara Gelar Pasukan dan Kehormatan Militer yang digelar di Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto, meresmikan sejumlah satuan baru TNI dalam Upacara Gelar Pasukan dan Kehormatan Militer yang digelar di Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8). Peresmian ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah memperkuat pertahanan negara sekaligus meningkatkan daya tangkal di berbagai wilayah Indonesia. &ldquo;Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 6 Komando Daerah Militer, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, 3 Komando Daerah Angkatan Udara, 1 Komando Operasi Udara,&rdquo; kata Prabowo dihadapan ribuan prajurit dan pejabat di lingkungan TNI.&nbsp; Tak hanya itu, Prabowo juga menegaskan bahwa peresmian kali ini mencakup satuan elite dan pasukan khusus.&nbsp; &ldquo;6 Grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, 1 Brigade Infantri Marinir, 1 Resimen Kors Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalion Teritorial Pembangunan, 5 Batalion Infantri Marinir, 5 Batalion Komando Kors Pasukan Gerak Cepat,&rdquo; ucap mantan Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut. Dalam agenda Upacara Upacara Gelar Pasukan dan Kehormatan Militer ini, Prabowo juga akan melantik Letjen TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI.&nbsp; Sebelumnya, Koordinator Lapangan Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, menyampaikan bahwa upacara tersebut memang menjadi perwujudan nyata dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat postur pertahanan negara.&nbsp; &rdquo;Ini dilakukan dengan maksud sebagai manifestasi konkret perwujudan Asta Cita Bapak Presiden RI yang menegaskan kembali tentang komitmen untuk memperkuat postur pertahanan negara dengan mengutamakan kemandirian, keunggulan operasional, dan teknologi pertahanan serta kesiapsiagaan,&rdquo; pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan sejumlah satuan baru TNI dalam Upacara Gelar Pasukan dan Kehormatan Militer yang digelar di Batujajar.

Presiden Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru dan 100 Batalion Teritorial untuk Pertahanan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/09/vav3MOuxaIvOYjSATFVKR5yKVNZrGeO0CztzBM9p-2813841619.jpg" alt="Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer pada 10 Agustus mendatang bakal disertai dengan peresmian 6 kodam baru di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Membawahi beberapa daerah di pulau-pulau besar itu.&nbsp; Dikonfirmasi pada Jumat (8/8), Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi tidak menampik kabar pembentukan 6 kodam baru tersebut. Namun dia tidak menjelaskan secara terperinci mengenai teknis pembentukan kodam-kodam baru tersebut. &rdquo;Iya (ada 6 kodam baru),&rdquo; ungkap Kristomei.&nbsp; Sebanyak 6 kodam baru tersebut terdiri atas 3 kodam di Sumatra, 1 kodam di Kalimantan, 1 kodam di Sulawesi, dan 1 kodam di Papua. berikut rinciannya: <ol> <li>Kodam XIX/Tuanku Tambusai, bertanggung jawab terhadap wilayah Riau dan Kepulauan Riau.&nbsp;</li> <li>Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol, bertanggung jawab terhadap wilayah Padang dan Jambi.</li> <li>Kodam XXI/Raden Inten, bertanggung jawab terhadap wilayah Lampung dan Bengkulu.</li> <li>Kodam XXII/Tambun Bungai, bertanggung jawab terhadap wilayah Kalimantan Tengah dan Selatan.</li> <li>Kodam XXIII/Palaka Wira, bertanggung jawab terhadap wilayah Sulawesi Tengah dan Barat</li> <li>Kodam XXIV/Mandala Trikora, bertanggung jawab terhadap wilayah Papua Selatan.&nbsp;</li> </ol> Serupa dengan kodam-kodam lain yang sudah ada, 6 kodam baru tersebut bakal dipimpin oleh seorang jenderal bintang 2 berpangkat mayjen TNI. Meski demikian, sampai saat ini belum disampaikan secara resmi nama-nama para panglima kodam tersebut.&nbsp; Rencananya peresmian kodam-kodam itu bakal dilakukan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus Kopassus Batujajar, Bandung, Jawa Barat (Jabar) pada Minggu (10/8).&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan 6 kodam baru di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua pada 10 Agustus mendatang.

TNI Bikin 6 Kodam Baru di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, Bakal Diresmikan Presiden Prabowo Subianto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/20231201_082738-517795189.jpg" alt="Upacara sertijab KSAD dari Jenderal TNI Agus Subiyanto kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Upacara sertijab KSAD dari Jenderal TNI Agus Subiyanto kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":263" class="ii gt"> <div id=":262" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Wacana pembentukan 22 Kodam baru menuai kritik dari lembaga masyarakat sipil. Pembangunan ini dianggap tidak terlalu mendesak untuk dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memahami kritik-kritik tersebut. Namun, kondisi yang terjadi di pelosok-pelosok tidak seperti yang dibayangkan oleh para kritikus tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kadang-kadang yang bisa bicara sampai ke media orang pengamat, kalau saya kunjungan ke daerah mereka pada minta. Jadi ada banyak tempat yang bahkan bilang 'Pak, kami siapkan lahannya, bapak tolong buatkan di sini Kodim Bataliyon, Koramil dan sebagainya'. Karena memang kehadiran kami diperlukan oleh mereka," kata Maruli kepada wartawan, Jumat (1/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014391311/menko-pmk-muhadjir-effendy-bersama-pj-gubernur-agus-fatoni-salurkan-sembako-serta-bantuan-dana-untuk-pondok-pesantren">Menko PMK Muhadjir Effendy Bersama Pj Gubernur Agus Fatoni Salurkan Sembako serta Bantuan Dana untuk Pondok Pesantren</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maruli mempersilakan publik untuk mengecek langsung ke pelosok nusantara agar mendengar langsung aspirasi dari rakyat. Bahkan terkadang teori yang diajarkan tidak melulu sesuai dengan realitas yang terjadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kan kalau orang yang menanggapi dari Jakarta enggak ngerti kampung, kita juga enggak salahkan, mungkin secara teori sekolahan bagaimana militer, gimana ini perbuatan yang tidak sesuai dengan yang didemokrasikan kami tampung dulu," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maruli mengaku sudah banyak mengunjungi daerah dan mendengar langsung aspirasi dari rakyat. Sehingga pembentukan Kodam baru ini memang dibutuhkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih cakupan operasi Kodam sekarang terbilang sangat luas. Maruli mencontohkan Kodam di Kalimantan bisa membawahi 3 provinsi. Terkadang Pangdak untuk mengunjungi provinsi lain harus melakukan penerbangan yang tidak singkat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena mungkin orang tidak pernah merasakan bagaimana rasanya jadi Pangdam di tiga provinsi di Kalimantan. Pindah provinsi aja harus (terbang) ke Jakarta dulu, itu kira-kira persoalannya," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014391285/prediksi-bhayangkara-fc-vs-madura-united-mengusung-misi-3-angka-di-stadion-ptik">Prediksi Bhayangkara FC vs Madura United, Mengusung Misi 3 Angka di Stadion PTIK</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, TNI AD akan menambah jumlah Komando Daerah Militer (Kodam). Sejauh ini,&nbsp;Kodam&nbsp;hanya berjumlah 15, nantinya&nbsp;Kodam&nbsp;akan ada di setiap provinsi Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai perintah dari Menhan, dan Panglima TNI sudah setuju, nanti setiap provinsi akan ada&nbsp;Kodam," kata Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman saat menjabat KSAD di Mabesad, Jakarta Pusat, Jumat (10/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dudung menuturkan, TNI AD telah mengusulkan penambahan&nbsp;Kodam&nbsp;ini kepada Panglima TNI. Selanjutnya akan diteruskan kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), dan Kementerian Keuangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita menyesuaikan kalau dari Kemhan bahwa tantangan ke depan, karena polisi dulu tipe C Kolonel, tipe B bintang satu, tipe A bintang dua, sekarang semua sudah tipe A, semua bintang dua semua, sementara di tempat kami provinisi masih ada yang Kolonel, sehingga nanti seimbanglah," jelas Dudung.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Wacana pembentukan 22 Kodam baru menuai kritik dari lembaga masyarakat sipil. Pembangunan ini dianggap tidak terlalu mendesak.

Pembangunan 22 Kodam Baru Dikritik, KSAD: Mungkin Tidak Mengerti Kondisi di Kampung

Kodam Baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kodam Baru

Berita Terkini

Kaleidoskop 2025: Kasus Pembunuhan Prada Lucky, hingga Berdirinya 6 Kodam Baru

Presiden Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru dan 100 Batalion Teritorial untuk Pertahanan Negara

TNI Bikin 6 Kodam Baru di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, Bakal Diresmikan Presiden Prabowo Subianto

Pembangunan 22 Kodam Baru Dikritik, KSAD: Mungkin Tidak Mengerti Kondisi di Kampung

Download Aplikasi JawaPos.com