<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/WhatsApp-Image-2024-04-22-at-161646-905941917.jpeg" alt="Kepala BIN, Budi Gunawan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala BIN, Budi Gunawan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Para calon menteri kemarin dikumpulkan oleh Prabowo Subianto di Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor. Mereka mengikuti pembekalan sebelum ditetapkan dalam struktur kabinet. Sesuai jadwal, pembekalan digelar dua hari hingga malam nanti (17/10). Pada hari pertama kemarin, acara yang dimulai pukul 08.00 WIB itu memiliki beberapa sesi. Antara lain, sambutan Prabowo, pengenalan materi geopolitik, materi kesuksesan sebuah negara, dan gross domestic product (GDP). Gibran juga hadir pada acara itu. Namun, dia tidak ikut memberikan arahan. Total ada 59 orang yang mengikuti pembekalan. Di antara mereka, terdapat sosok Budi Gunawan. Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu dikenal sebagai orang dekat Megawati Soekarnoputri. Kemunculan BG sempat mengundang pertanyaan. Sebab, dia tidak ada dalam daftar nama yang dipanggil Prabowo di Kertanegara. Menkominfo Budi Arie yang juga calon menteri di kabinet Prabowo mengatakan, BG menjadi satu-satunya yang hadir dari unsur PDIP. &rdquo;Nggak ada (kader PDIP lainnya, Red). Hanya Pak Budi Gunawan saja tadi yang terakhir (tiba),&rsquo;&rsquo; ujarnya tadi malam seusai pembekalan. Masuknya BG dalam kabinet menguatkan isu merapatnya PDIP ke pemerintahan Prabowo. Apalagi, sehari sebelumnya, politikus senior PDIP Pramono Anung menemui Prabowo dengan membawa pesan Megawati. Namun, hingga berita ini ditulis tadi malam, Gerindra maupun PDIP belum mau mengonfirmasi status BG di kabinet. Politikus Gerindra yang juga Menkum HAM Supratman Andi Agtas saat ditemui di Hambalang tadi malam enggan mengomentari kehadiran BG. &rdquo;Saya tidak berkompeten untuk menyampaikan siapa-siapa yang hadir,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Dia menjelaskan, ada banyak materi yang akan menjadi pegangan para menteri Prabowo. Salah satu poin penting yang ditekankan adalah semua menteri harus bekerja sesuai dengan tupoksi, saling berkoordinasi, dan menjalankan visi-misi presiden. Prabowo meminta jajarannya mendukung visi kemandirian pangan, energi, air, dan komoditas primer lainnya. &rdquo;Beliau meminta kepada kami semua untuk tidak mencoba memanfaatkan APBN untuk kepentingan diri sendiri," tegasnya. Prabowo juga akan membawa para menterinya untuk menjalani penggemblengan di Akademi Militer Magelang. Menkominfo Budi Arie menyebut kegiatan itu digelar Jumat depan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun tak mau berkomentar soal status BG dalam pembekalan menteri. Dia meminta publik menunggu Prabowo yang mengumumkan siapa saja figur yang akan membantunya di pemerintahan mendatang. &rdquo;Kita tunggu presiden yang mengumumkan,&rdquo; kata Puan. Herindra Resmi Gantikan BG <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/17/Fit-and-Proper-Test-Calon-Kepala-BIN-Dery-Ridwansah-2JPG-1832130054.jpg" alt="Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra menyapa para anggota DPR dan awak media menjalani fit and proper test di gedung DPR RI, Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra menyapa para anggota DPR dan awak media menjalani fit and proper test di gedung DPR RI, Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Sementara itu, setelah delapan tahun dinakhodai purnawirawan polisi, Badan Intelijen Negara (BIN) dipastikan kembali ke pangkuan militer. Itu terjadi setelah DPR menyetujui Letjen TNI (Purn) M. Herindra menjadi kepala baru di BIN menggantikan Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015206033/temui-prabowo-saat-seleksi-kabinet-pramono-ngaku-masih-berhubungan-baik">Temui Prabowo Saat Seleksi Kabinet, Pramono Ngaku Masih Berhubungan Baik</a> Persetujuan itu diberikan setelah pimpinan DPR bersama tim perwakilan delapan fraksi DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Herindra kemarin (16/10). &rdquo;Calon kepala BIN (Herindra) dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik,&rdquo; kata Ketua DPR Puan Maharani. Pantauan Jawa Pos, tahap fit and proper test calon kepala BIN dilakukan secara tertutup di ruang Komisi I DPR. Saat tiba di DPR pukul 10.50 WIB, Herindra masuk ke ruangan ditemani pimpinan DPR. Yakni, Sufmi Dasco Ahmad, Cucun A. Syamsurijal, Adies Kadier, dan Saan Mustopa. Uji kelayakan dan kepatutan itu selesai pukul 12.30 WIB. Puan menambahkan, DPR meminta Herindra menjaga stabilitas NKRI. Wakil rakyat, kata Puan, juga meminta BIN bekerja secara netral. Tidak hanya tugas intelijen dalam negeri. Tapi, juga tugas intelijen luar negeri. Semua tugas prioritas itu, lanjut Puan, mesti dilakukan guna menjaga keutuhan negara. Di sisi lain, Herindra mengatakan akan berkolaborasi untuk menjaga keutuhan negara. Mengenai strategi intelijen ke depan, Herindra irit berkomentar. &rdquo;Nanti saja,&rsquo;&rsquo; ujar wakil menteri pertahanan (Wamenhan) itu singkat. Analis intelijen pertahanan dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai, kepala BIN saat ini harus memiliki pengalaman yang cukup untuk memahami dan merespons perkembangan global, regional, dan nasional. &rdquo;Herindra, dengan latar belakang yang panjang di Kopassus dan Kementerian Pertahanan, saya kira adalah sosok yang tepat untuk mengembangkan BIN ke depan,&rdquo; kata pria yang akrab dipanggil Simon itu. Dia menambahkan, Herindra telah mendampingi Prabowo saat menjabat menteri pertahanan. Dengan posisi tersebut, Simon menilai Herindra bisa memberikan keuntungan strategis bagi Prabowo. &rdquo;Karena akan terjadi proses komunikasi yang lebih efektif, cepat, dan responsif dalam mengolah informasi intelijen oleh kepala negara,&rdquo; kata Simon. (far/tyo/wan/c6/oni)

Budi Gunawan (BG), mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Megawati Soekarnoputri hadir.

Budi Gunawan Ikuti Pembekalan Calon Menteri, PDIP Isyaratkan Gabung Koalisi Prabowo

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/29/sandi-uno-1954172715.jpeg" alt="Sandiaga Uno. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sandiaga Uno. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Politikus Sandiaga Uno berminat gabung di koalisi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk mendukung persatuan dalam pembangunan dan Indonesia Emas 2045. &ldquo;Sikap saya pribadi, bergabung dengan Pak Prabowo,&rdquo; kata Sandiaga Uno di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin, (20/5). Mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengungkapkan sikap partai berlambang Ka&rsquo;bah itu bergabung atau tidak di koalisi Prabowo Subianto, akan dirumuskan melalui proses di internal partai. &ldquo;Mungkin di Mukernas atau Rapimnas di tingkat jajaran pimpinan yang melibatkan semua DPW (dewan pimpinan wilayah),&rdquo; imbuh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu. Meski begitu, ia mendorong untuk memberikan dukungan, baik di dalam atau pun di luar pemerintahan agar berkontribusi untuk bangsa dan negara. &ldquo;Kita ini sekarang tidak punya waktu sama sekali tapi untuk bonus demografi kita ini kan sebentar lagi akan habis, kita perlukan persatuan dalam pembangunan,&rdquo; ucapnya. Sementara itu, ketika ditanya wartawan apabila dipinang untuk menduduki kursi menteri di kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Sandiaga memberi sinyal untuk tidak menerimanya. Alasannya, lanjut dia, karena saat masa kampanye mendukung pasangan Ganjar-Mahfud MD. &ldquo;Sudah banyak yang lebih berkeringat dari pada saya. Kemarin kan saya ada di pihak Pak Ganjar dan rasanya sudah saatnya dari koalisinya pak Prabowo,&rdquo; ucapnya.

Sikap partai berlambang Ka’bah itu bergabung atau tidak di koalisi Prabowo Subianto, akan dirumuskan melalui proses di internal partai.

PPP Belum Putuskan Pilihan, Sandiaga Uno Tegas Ingin Masuk Koalisi Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pks-ingin-modertaor-debat-bisa-telanjangi-capres-dan-cawapres_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera mengkritik kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait debat Pilpres." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera mengkritik kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait debat Pilpres.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - DPP Partai Keadilan Sekahtera (PKS) akan menggelar Rapat Majelis Syuro pada Juni 2024 mendatang. Tujuan digelarnya itu untuk memutuskan sikap politik apakah akan masuk ke dalam koalisi atau oposisi Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming raka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mungkin bulan depan (Juni). Tapi nanti akan dikabari," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Oposisi atau koalisi) itu akan diputuskan di Majelis Syuro," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Mardani juga belum ingin mengungkapkan ke publik ihwal nama yang dipilih PKS untuk maju sebagai calon gubernur (Cagub) Pilkada Jakarta 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk DKI kayaknya akan diumumkan oleh Presiden (Ahmad Syaihku)," tegas Mardani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini sebelumnya mengatakan, pihaknya siap menjadi oposisi atau koalisi dalam pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab, pihaknya sudah memiliki pengalaman saat menjadi oposisi dan berada di dalam koalisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PKS punya pengalaman 10 tahun koalisi di masa Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan 10 tahun oposisi di masa Pak Jokowi (Joko Widodo). Jadi oposisi enggak ada masalah, koalisi (dengan Prabowo-Gibran) siap. Kita lihat dinamikanya," ujar Jazuli, Selasa (30/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, sikap politik partainya akan diputuskan dalam musyawarah Majelis Syura PKS dalam waktu dekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adapun pilihan koalisi atau oposisi setelah pemilu itu teknis saja. Yang pasti, keputusan soal koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal tapi keputusan musyawarah Majelis Syura dan DPTP (Dewan Pimpinan Tingkat Pusat), dan sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat," pungkasnya.</div>

PKS sebelumnya menyatakan siap menjadi oposisi atau koalisi dalam pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran

Masih Bingung, PKS Bakal Beri Keputusan Resmi Gabung Prabowo-Gibran atau Tidak pada Juni Mendatang

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/ganjar-23467889-2903710570.jpg" alt="Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo usai menggunakan hak suaranya di TPS 011, Lempongsari, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (14/2). (Foto: Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo usai menggunakan hak suaranya di TPS 011, Lempongsari, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (14/2). (Foto: Ridwan)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Mantan calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo memastikan akan berada di luar pemerintahan atau oposisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ganjar&nbsp; menjelaskan alasan dirinya memilih oposisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya menyampaikan kemarin di acara halal bihalal TPN bahwa saya menyampaikan, saya tidak akan berada di pemerintahan ini sebagai sebuah penghormatan saya kepada pemenang dan memunculkan sikap kepada publik ini, (saya) tidak di pemerintahan," kata Ganjar di acara halal bihalal Barikade 98 Jakarta, Selasa (7/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar menjelaskan, kontestasi Pilpres 2024 tidak hanya bertujuan untuk memperebutkan kursi penguasa. Dia mengingatkan kepada pemenang untuk tidak bagi-bagi kursi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pendidikan politik yang harus diberikan kepada masyarakat bahwa dalam sebuah kontestasi tidak hanya sekadar berebut kursi dan dibagi-bagi, tapi ada value dan program dan ada sikap yanng bisa kita berikan, itu intinya," ucap Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, Ganjar merespons soal isu kabinet Prabowo-Gibran akan ada 40 menteri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu kemudian mengingatkan mengenai jumlah jabatan menteri ada batasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setahu saya, undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya, maka kalu lebih dari itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan undang-undang musti kita ingatkan, bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan, maka kalau mau akomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak disitu. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana," ujar Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar mengingatkan, bagi-bagi jabatan sehingga membuat jumlah menteri menjadi menggelembung tidak sesuai dengan semangat perjuangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Makanya kalau dalam konteksnya bagi-bagi kue, politik akomodasi pasti tidak sesuai dengan spirit perjuangan kita&nbsp; yang dituliskan dalam undang-undang, yang paling bagus itu kabinet ahli dan efisien dan bisa merespon perubahan-perubahan," pungkasnya.</div>

Ganjar menjelaskan, kontestasi Pilpres 2024 tidak hanya bertujuan untuk memperebutkan kekuasaan. Sekaligus tidak untuk bagi-bagi kursi.

Prabowo-Gibran Siapkan Jatah 40 Menteri, Ganjar: Undang-Undang Sudah Membatasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/25/Surya-Paloh-Bertemu-Prabowo-Dery-Ridwansah-5JPG-3232280803.jpg" alt="Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dab Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melakukan pertemuan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (25/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dab Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melakukan pertemuan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (25/4/2024).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, mengingatkan agar Presiden RI terpilih Prabowo Subianto untuk tidak &ldquo;kebablasan&rdquo; dengan merangkul semua pihak ke dalam koalisi. Pasalnya, koalisi yang terlalu gemuk dapat berpotensi mengganggu keseimbangan demokrasi dan pemerintahan. "Waktu yang tersisa sebelum pelantikan adalah kurang lebih enam bulan, sehingga perlu diingatkan agar waktu tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam membentuk koalisi dan postur koalisi yang tepat sesuai tujuan di atas," kata Haidar, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Ia menilai, politik merangkul yang diterapkan Prabowo membuat peluang pemerintahan tanpa oposisi semakin terbuka lebar. Terlebih, Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mendeklarasikan diri menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) siap bergabung dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut bersedia jika diajak. Maka dari itu, menurutnya, kekuasaan yang besar membutuhkan kontrol yang besar pula, sehingga perlu adanya penyeimbang kekuasaan atau ruang oposisi. "Oposisi yang baik akan memberikan manfaat untuk mengingatkan pemerintahan yang berkuasa agar tetap menjalankan pemerintahan sesuai dengan perundangan dan mengutamakan menuntaskan janji politik yang telah dan akan diajukan selama masa pemerintahan," ujarnya. Ia mengatakan, satu-satunya harapan terbesar ruang oposisi kini berada di tangan PDI Perjuangan. Diketahui, saat ini muncul rencana pembentukan presidential club yang akan melibatkan presiden terdahulu, termasuk Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Haidar, rencana itu adalah salah satu upaya Prabowo untuk menaklukkan PDI Perjuangan (PDIP). "Kalau akhirnya PDIP takluk, berhasil dirangkul, dapat dipastikan pemerintahan Pak Prabowo tanpa oposisi. Ini tentunya alarm bahaya untuk demokrasi kita, bahkan lebih lanjut, juga berbahaya untuk pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Hai ini dikarenakan tidak adanya kontrol terhadap kekuasaan," tutur dia. Oleh karena itu, dirinya berharap agar Prabowo tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan. Sebaliknya, presiden terpilih tersebut diharapkan tetap menyediakan ruang yang cukup untuk oposisi, sehingga oposisi tidak dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai vitamin yang akan memperkuat pemerintahan. "Membangun bangsa tidak harus berada di dalam kekuasaan (koalisi), tetapi juga bisa dari luar kekuasaan (oposisi). Keduanya memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda tetapi akan menimbulkan keseimbangan, sehingga keduanya harus tetap dijaga," ujarnya. Ia juga menyarankan agar Prabowo mengutamakan pembagian penugasan kepada "para pejuang" terlebih dahulu, yaitu relawan dan tokoh yang telah membantu menghantar kemenangannya menjadi presiden, sesuai dengan kompetensi pada bidangnya masing-masing. "Jangan sampai anak di pangku dilepaskan, beruk di rimba disusukan. Saya yakin Pak Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif, pasti bisa dan tetap ingin bersama para pejuang-nya," pungkas dia.

Politik merangkul yang diterapkan Prabowo membuat peluang pemerintahan tanpa oposisi semakin terbuka lebar. Apalagi PDIP masuk.

Soal Koalisi Gemuk Prabowo, Haidar: Jangan Sampai Anak di Pangku Dilepaskan, Beruk di Rimba Disusukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/JKT-2-TAARUF-POLITIK-KEPALA-DAERAH-FED-4JPG-2510002744.jpg" alt="Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) menghadiri acara Taaruf Politik Calon Kepala Daerah di Jakarta, Rabu (1/5/2024). Kegiatan ini untuk menjaring calon-calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 mendatang." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) menghadiri acara Taaruf Politik Calon Kepala Daerah di Jakarta, Rabu (1/5/2024). Kegiatan ini untuk menjaring calon-calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 mendatang.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih menunggu keputusan apakah nantinya berpeluang masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. "Masuk Koalisi atau tidak nanti kita lihat di 20 Oktober, di situ akan terlihat koalisi yang sesungguhnya kayak apa," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kepada wartawan seusai menghadiri Ta'arufan sekaligus Pembekalan Calon Kepala Daerah di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, (5/5). Pria disapa akrab Cak Imin ini mengemukakan bahwa hal yang terpenting adalah sudah mengakhiri proses tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 14 Februari lalu, termasuk bagaimana menitipkan program perubahan untuk bangsa ini. "Yang penting buat PKB hari ini adalah mengakhiri proses kompetisi Pilpres dan menitipkan agenda-agenda kepada presiden terpilih, supaya agenda perubahan itu terlaksana lah," tutur calon wakil presiden pasangan Anies Baswedan ini kepada awak media. Saat ditanyakan bagaimana hasil pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, apakah akan diakomodasi pada masa pemerintahannya nanti, kata dia, pihaknya sudah memberikan masukan. "Bagus (penerimaannya) menerima masukan-masukan kita untuk menjadi agenda-agenda nasional," tutur mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini. Mengenai rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membuat 'Presidential Club' beranggotakan para mantan presiden yang masih hidup seperti Joko Widodo (Presiden Ke-7), Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Ke-6) dan Megawati Soekarnoputri (Presiden Ke-5), kata Cak Imin adalah hal baik. "Ya tentu positif dan itu hendaknya bisa lebih produktif sehingga terjadi keberlanjutan dari pengalaman dan kegagalan. Pengalaman tidak boleh diabaikan, kegagalan jangan diulang, jangan pernah kita terperosok pada lubang yang sama, sehingga di antara pelajaran yang dilalui sudah bisa menjadi modal," tuturnya. Disinggung soal 'Presidential Club' ada dugaan hubungan kurang baik antara Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri apakah itu dimungkinkan, kata dia, semua akan indah pada waktunya. "Pastinya memungkinkan (Presidential Club), karena seiring dengan Waktu, kan waktunya melupakan perbedaan dan konflik-konflik yang tidak produktif," papar Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 ini menambahkan. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

PKB masih menunggu keputusan final apakah nantinya berpeluang masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Cak Imin: Soal PKB Masuk Koalisi atau Oposisi, Kita Lihat di 20 Oktober

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/26/JKT_PKS-Bertemu-PKB_Salman-Toyibi-6JPG-3871155948.jpg" alt="Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kedua kanan) melambaikan tangan ke arah wartawan di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kedua kanan) melambaikan tangan ke arah wartawan di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2024).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Belum bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikarenakan terdapat penentangan. Ihwal hal ini dikatakan Guru Besar Ilmu Politik sekaligus Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Muryanto Amin. &ldquo;Ada&nbsp;resistance&nbsp;(penentangan) saya kira dengan Partai Gelora,&rdquo; kata Prof. Muryanto saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa (30/4). Dengan adanya hal ini, ia mengatakan bahwa Prabowo harus menimbang atau membicarakan ulang diterimanya PKS dalam koalisi dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung dirinya bersama Gibran. &ldquo;Apakah kemudian pendukung pertama itu bisa menerima koalisi dengan partai-partai yang menjadi kompetitor? Nah, itu yang menurut saya di permukaan terjadi, dan yang pasti ada&nbsp;resistance-resistance&nbsp;dari Partai Gelora sebagai pendukung dengan PKS kalau dia masuk menjadi anggota koalisi,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, ia mengatakan bahwa ketidakhadiran Prabowo-Gibran dalam acara halalbihalal PKS pada Sabtu (27/4) bukan menunjukkan penolakan. Ia menjelaskan justru diundangnya Prabowo-Gibran menandakan hubungan erat antara PKS dengan Prabowo. &ldquo;Sebetulnya, hubungan Prabowo dengan PKS sudah terjadi sejak dua Pilpres yang lalu, ya, sebagai pendukung utama di Pilpres 2014 dan 2019, tetapi di PKS sendiri kan terpecah dua. Sekarang ini beberapa mantan elitenya membentuk partai sendiri, Partai Gelora,&rdquo; jelasnya. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Prabowo-Gibran sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024. "Memutuskan, kesatu, menetapkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024&mdash;2029 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," ujar Ketua KPU Hasyim&nbsp;Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (24/4). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014599864/polisi-sebut-rumah-yang-jadi-laboratorium-narkoba-kasus-pertama-di-indonesia">Polisi Sebut Rumah yang jadi Laboratorium Narkoba Kasus Pertama di Indonesia </a> Hasyim menjelaskan bahwa Prabowo-Gibran berhasil meraih 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Setelah penetapan tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem memutuskan untuk ikut bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih RI Prabowo-Gibran.

“Ada resistance (penentangan) saya kira dengan Partai Gelora,” kata Prof. Muryanto saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa (30/4).

Belum Gabungnya PKS ke Koalisi Prabowo Dinilai karena Ada Penentangan 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/30/Sekjen-PKS-3590199228.jpg" alt="Sekretaris Jendral PKS Aboe Bakar Al-Habsyi." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jendral PKS Aboe Bakar Al-Habsyi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi&nbsp;berharap partainya didatangi Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk diajak bergabung ke koalisi pemerintahan mendatang, tidak hanya Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai NasDem. "Permasalahannya adalah kita ingin kebersamaan setelah NasDem dan PKB didatangi, mungkin juga PKS pasti akan didatangi, kita berharap gitu toh," kata Aboe saat ditemui di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu, (27/4) Menurut dia, internal partai akan memutuskan sikap PKS akan berada di dalam atau luar lingkaran pemerintah. Selain keputusan internal, PKS juga berharap rencana itu disambut baik oleh pemilik koalisi besar, yakni Prabowo. "Ya kita dialoglah, masa main masuk aja, kayak diterima aja," kata Aboe. Aboe meyakini keinginan PKS ini akan disambut baik Prabowo&nbsp;karena hubungan Ketua Umum Partai Gerindra itu dengan jajaran pengurus PKS terjalin baik. Kedua belah pihak memang memiliki catatan hubungan baik karena PKS selalu menjadi pendukung setia Prabowo ketika bertarung pada Pilpres 2014 dan 2019. Mengenai tidak adanya perwakilan Partai Gerindra yang datang pada acara halalbihalal sekaligus Milad PKS ke-22 pada Sabtu ini, Aboe memastikan hal tersebut bukan pertanda hubungan Prabowo dan PKS retak. Aboe memastikan dalam waktu dekat akan mengatur pertemuan silaturahmi antara PKS dengan Prabowo. Sebelumnya, dua partai politik di Koalisi Perubahan pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yakni PKB dan NasDem, sudah menyatakan sikap untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Pernyataan sikap itu sudah disampaikan dalam pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto di kantor DPP PKB, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4). Keesokan harinya, giliran Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang bertemu dengan Prabowo di Kartanegara VI Jakarta Selatan untuk menyatakan kerja sama dengan koalisi pemerintah. Situasi tersebut membuat PKS menjadi satu-satunya partai pendukung Anies-Muhaimin yang saat ini masih berada di ambang pintu memasuki koalisi besar atau menjadi oposisi.

Internal PKS akan memutuskan sikap PKS akan berada di dalam atau luar lingkaran pemerintah. Namun kencenderungannya tak oposisi lagi.

Ogah Oposisi Lagi, PKS Ngarep Didatangi Prabowo dan Diajak Gabung Koalisi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/25/Surya-Paloh-Bertemu-Prabowo-Dery-Ridwansah-5JPG-3232280803.jpg" alt="Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dab Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melakukan pertemuan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (25/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dab Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melakukan pertemuan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (25/4/2024).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis '98 (Jarnas '98), Sangap Surbakti menyambut baik mengenai kabar bergabungnya partai politik pengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta parpol pendukung kubu 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.&nbsp; Menurut Sangap, selama parpol pengusung lawan politik Prabowo-Gibran di kontestasi Pilpres 2024 itu tulus dan memiliki niat yang baik untuk mendukung program pemerintahan yang terpilih dari hasil pesta demokrasi rakyat, secara tidak langsung parpol tersebut turut berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa dan ikut serta dalam memajukan negara. "Kalau parpol pengusung lawan politik Prabowo mengambil sikap politik untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo, ya bagus lah. Dengan demikian, perselisihan antar-anak bangsa yang terjadi selama Pilpres bisa disudahi, dan persatuan bangsa semakin erat. Namun, yang terpenting, mereka (red. parpol pengusung lawan politik Prabowo) tak memiliki kepentingan politik terselubung yang dapat merusak agenda pemerintahan Prabowo-Gibran," tegas Sangap yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini di Jakarta, Kamis (25/4). Sangap-pun mengingatkan, jika parpol pengusung lawan politik Prabowo Subianto di Pilpres 2024 itu masuk ke dalam pemerintahan terpilih dengan cara melakukan bargaining untuk posisi Menteri ke dalam Kabinet Prabowo-Gibran, maka dikhawatirkan program pemerintahan terpilih akan berjalan mandek. "Prabowo-Gibran saat berkontestasi di Pilpres itu tentunya sudah menyiapkan bermacam hal, seperti program pemerintahan, orang yang tepat dan berpengalaman dalam menjalankan program itu, dan sebagainya. Nah, kalau parpol pengusung lawan politik itu ingin bergabung dengan memberi tawaran para kadernya untuk masuk ke dalam Kabinet Prabowo-Gibran, ini bisa merusak program pemerintah yang telah dirancang dengan baik. Mereka saja di awal Pemilu sudah tak selaras," tegas Tokoh pergerakan aktivis mahasiswa '98 yang terafiliasi di Forum Kota (Forkot) itu.&nbsp; Apalagi, imbuh Sangap, salah satu Ketua Umum Parpol lawan politik Prabowo Subianto yang hendak bergabung ke dalam pemerintahan pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu, kata Sangap, bisa membawa dampak negatif bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. &ldquo;Yang pernah diperiksa KPK jangan diakomodir, karena bisa menjadi duri dalam daging dalam pemerintahan Prabowo-Gibran,&rdquo; tukas Sangap. Bagi Sangap, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejaherakan rakyat. Sebab, lanjut Sangap, masyarakat memilih Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden sekaligus sudah percaya sepenuhnya bahwa kedua figur tersebut sudah memiliki orang yang tepat dalam menjalankan program pemerintahan yang dapat mensejahterakan rakyat.&nbsp; "Jadi, bergabung dengan pemerintahan sejatinya jangan diartikan bisa menempatkan kadernya di Kabinet. Karena, hal itu sepenuhnya hak prerogratif Prabowo-Gibran yang dipercaya masyarakat untuk memimpin Indonesia. Tentunya, Prabowo tak mau mengecewakan rakyat," tutur Sangap.&nbsp; "Bila ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo, maka parpol tersebut jangan maksa minta jatah menteri, ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan prabowo, dan&nbsp; fraksinya di DPR wajib dukung kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran," tandas Sangap. &nbsp; &nbsp;

Jika parpol pengusung lawan politik Prabowo Subianto di Pilpres 2024 itu masuk ke dalam pemerintahan terpilih demi kursi menteri itu masalah

Jarnas 98 Soroti Agenda Sejumlah Parpol yang Dulu Lawan Kini Jadi Kawan di Koalisi Prabowo 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/29/sandi-uno-1954172715.jpeg" alt="Sandiaga Uno. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sandiaga Uno. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp; Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan telah memberikan masukan kepada pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden-wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Dan menjadi bagian daripada elemen untuk membangun negeri dan tentunya Pak Prabowo ini lagi mengajak semua pihak untuk turut membangun bangsa," kata Sandiaga di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, Kamis (25/4). Sandiaga menjelaskan hal tersebut merupakan sebuah ajakan kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan tentunya PPP akan sangat terhormat jika diajak bergabung dalam sebuah koalisi besar untuk membangun Indonesia kedepannya. "Harapan kita menuju Indonesia emas 2045," jelasnya. Selain itu Sandiaga Salahuddin Uno juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diberikan mandat oleh rakyat untuk memimpikan Indonesia. "Sebagai pribadi dulu dan mitra Pak Prabowo di 2019 dan pernah menjadi jubir beliau di 2014, tentunya merasa perjuangan beliau akhirnya mendapatkan mandat dari masyarakat Indonesia ini merupakan sebuah prestasi yang menjadi buah dari hasil kerja keras beliau," ungkapnya. Ia menambahkan dalam pembangunan negeri usia pesta demokrasi yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan persatuan dari seluruh elemen negeri. Saat ditanya awak media apakah sudah diajak untuk bergabung dalam koalisi, ia menjelaskan hal tersebut merupakan hak prerogatif calon presiden terpilih Prabowo Subianto. "Dalam posisi mengajak itu tentunya hak prerogatif dari presiden, dari Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan pimpinan dari koalisi yang akan memerintah," katanya.

Tentunya PPP akan sangat terhormat jika diajak bergabung dalam sebuah koalisi besar untuk membangun Indonesia kedepannya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#koalisi prabowo

Berita Terkini