<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-dpc-demokrat-pekanbaru-diperiksa-polisi_m_.jpg" alt="Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon (baju putih) heran dengan Eddy Hiariej yang bisa tersandung kasus korupsi. Menurutnya, gaji Eddy sebagai Wamenkumham harusnya lebih dari cukup." width="100%">
<figcaption>Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon (baju putih) heran dengan Eddy Hiariej yang bisa tersandung kasus korupsi. Menurutnya, gaji Eddy sebagai Wamenkumham harusnya lebih dari cukup.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Demokrat mulai melakukan penjajakan politik untuk bergabung dalam koalisi pilpres. Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon menegaskan, meski baru saja menyelesaikan "perceraian" dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Demokrat tidak ingin meratapi lama. Pihaknya bakal beranjak maju. "Tentu kami akan maju, move on ke kerja sama dengan koalisi baru," ujarnya kemarin. Sejak Senin (4/9), diselenggarakan rapat pleno DPP bersama para ketua DPD. Jensen menyebutkan, salah satu yang dibahas adalah opsi untuk bergabung dengan koalisi PDIP. "Tentu lampu hijau di publik yang sudah disampaikan teman-teman PDIP ini akan jadi pembahasan bagi kami untuk menentukan langkah berikutnya," katanya. Namun, dia belum bisa membeberkan kans terealisasinya opsi tersebut. Yang jelas, jika terjadi, Jensen meyakini kerja sama tersebut sebagai pertanda baik. "Jika kerja sama ini terjadi, hasilnya akan sangat baik untuk publik, masyarakat, dan bangsa kita," tuturnya. Jensen juga membeberkan kans pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Megawati Soekarnoputri. Bagi dia, jika terealisasi, pertemuan itu tidak sekadar baik untuk pilpres, tetapi lebih jauh lagi bagi Indonesia. Dia meyakini, publik juga mengharapkan membaiknya hubungan SBY dengan Mega. "Rekonsiliasi nasional yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia bisa terjadi. Tembok Berlin Indonesia akhirnya runtuh," jelasnya memberi analogi. Sementara itu, partai politik pendukung Ganjar Pranowo tidak mempersoalkan rencana Partai Demokrat yang ingin bergabung. Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi menuturkan, pihaknya membuka diri bagi partai lain yang ingin bekerja sama. Namun, kata Arwani, sebelum Demokrat resmi bergabung, bakal ada pembahasan internal. Pembahasan itu akan melibatkan PPP, PDI Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, dan Partai Perindo. "Tentu perlu ada komunikasi lebih dulu," paparnya di kompleks parlemen, Senayan, kemarin. Ganjar Pranowo Sertijab Gubernur Jawa Tengah yang juga bacapres PDIP Ganjar Pranowo kemarin melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) dengan penggantinya, Nana Sudjana. Dalam kesempatan itu, Nana yang berstatus penjabat (Pj) gubernur Jateng menyatakan siap melanjutkan sinergi dan soliditas dengan berbagai pihak yang dibangun Ganjar. "Pak Ganjar sudah membangun fondasi kuat pada integritas dan tata kelola pemerintah. Ini hal yang sangat positif,&rdquo; kata Nana seperti dilansir Antara. Sementara itu, Ganjar mengatakan yakin dengan kinerja Nana Sudjana yang telah lama berkiprah di kepolisian. Ganjar menyebut Nana punya kepemimpinan yang mumpuni dan mampu membawa Jateng lebih baik. &rsquo;&rsquo;Beliau sudah tidak asing dengan Jawa Tengah karena pernah bertugas di Polda Jateng. Saya berharap Pak Nana beserta ibu dengan semangat kerja baru, mudah-mudahan selama satu tahun ke depan Pak Nana akan membawa Jawa Tengah lebih maju,&rdquo; katanya. (far/elo/lum/c14/c7/oni)

baru saja menyelesaikan "perceraian" dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Demokrat tidak ingin meratapi lama.

Sudah Move On, Demokrat Jajaki Gabung Koalisi PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/25/sekjen-pdip-4004769652.jpg" alt="SIAP BERKOALISI: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan seputar pilpres di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/4). Dia didampingi Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah." width="100%">
<figcaption>SIAP BERKOALISI: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan seputar pilpres di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/4). Dia didampingi Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PDI Perjuangan (PDIP) dan PPP tidak mau ketinggalan dalam mematangkan koalisi. Rencananya, kedua partai bertemu besok (30/4). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono bersama jajarannya akan datang ke Kantor PDIP di Jalan Diponegoro untuk membahas pencapresan Ganjar Pranowo. Sebelumnya, PDIP dan PPP secara terpisah mendeklarasikan Ganjar sebagai capres. Menurut Hasto, pihaknya sudah menjalin komunikasi via telepon. &rdquo;Minggu akan menjadi kesempatan pertama bertemu dengan Ibu Megawati Soekarnoputri guna meneguhkan kerja sama politik,&rdquo; jelas Hasto. Hasto menambahkan, rekam jejak PPP memiliki kesesuaian historis dengan PDIP. Selama masa Orde Baru, keduanya menjadi representasi partai tertindas sehingga terbangun emotional bonding di antara keduanya dalam sebuah hubungan yang unik, yang disatukan perasaan senasib sepenanggungan. Jadi, kerja sama dengan PPP sangat positif dan akan semakin memperkuat energi kemenangan Pilpres 2024. &rdquo;Seluruh kerja sama partai politik dilakukan melalui komunikasi partai dengan partai,&rdquo; beber Hasto. Dia menambahkan, jika ditinjau dari aspek elektoral, kerja sama dengan PPP akan memperluas basis pemilih dan mencerminkan gambaran Indonesia. Sementara itu, Golkar menampik berada dalam kondisi terpojok setelah KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) terancam bubar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan, pihaknya menilai situasi sekarang masih dinamis. Meski sejumlah partai sudah menetapkan keputusan, masih banyak variabel yang bisa mengubah kondisi. &rdquo;Masih banyak opsi, langkah politik yang bisa dilakukan Golkar,&rdquo; ujarnya dalam diskusi kemarin. Dia mencontohkan dukungan PPP kepada Ganjar. Pihaknya menduga dukungan itu diberikan karena terdorong narasi yang memungkinkan Sandiaga Uno sebagai calon kader PPP menjadi wakil Ganjar. Padahal, wacana itu belum final. &rdquo;Kalau misalnya nggak jadi, apa PPP masih mau mendukung?&rdquo; tegasnya. Contoh lainnya, lanjut dia, solidnya Koalisi Perubahan yang berisi Nasdem, Demokrat, dan PKS sejauh ini lebih disebabkan pembicaraan soal wakil Anies belum sampai pada titik menentukan. Jika kelak wakil Anies tidak disepakati satu partai saja, dia menilai ada peluang koalisi tersebut bubar. Situasi serupa terjadi di KKIR yang mengalami kebuntuan menetapkan capres. &rdquo;Jadi, sampai hari ini banyak variabel yang akan terus berkembang,&rdquo; ungkapnya. Bahkan, dia mengakui, belakangan Gerindra membangun komunikasi yang sangat intens dengan Golkar. Atas dasar itu, Doli menilai poros koalisi yang ada masih dalam tahap penjajakan. Jumlah poros yang akan terbentuk pun beragam. Bisa dua, tiga, bahkan hingga empat. (lum/far/c14/ttg)

PDI Perjuangan (PDIP) dan PPP tidak mau ketinggalan dalam mematangkan koalisi. Rencananya, kedua partai bertemu besok (30/4).

Matangkan Koalisi, PDIP-PPP Bertemu Besok Bahas Kerja Sama Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Hukum-dan-HAM-Yasonna-Laoly-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Yasonna H. Laoly memberikan opini atau pandangannya terkait corak demokrasi Indonesia yang berideologi Pancasila. Menurutnya, para pendiri bangsa sejatinya adalah bercorak gotong royong. "Konsep demokrasi musyawarah untuk mufakat berarti kita harus saling mengalah untuk sampai pada mufakat, sampai pada suara bulat, atau berkompromi sampai mencapai mufakat. Oleh karenanya, penyelenggaraan demokrasi Indonesia dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Bukan oleh logika menang-menangan, pengaduan kekuatan, tipu muslihat dan voting," kata Yasonna dalam keterangannya, Rabu (26/4). "Perkataan gotong royong adalah perkataan asli Indonesia yang menggambarkan jiwa Indonesia yang semurni-murninya. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada demokrasi kita yang sejati," sambungnya. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) ini menuturkan, ketika diturunkan dalam penyelenggaraan praksis politik pemerintahan, secara sadar memilih sistem presidensial bukan parlementer. Menurutnya, sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan yang dikontrol oleh parlemen. Karena itu, suatu pemerintahan hanya akan bertahan jika didasarkan atas kerja sama antar partai di parlemen. Sejarah mencatat Indonesia di bawah sistem parlementer berada dalam kondisi kacau balau, jatuh bangun kabinet, krisis politik dan bahkan pemberontakan-pemberontakan di daerah. Jika dilihat terminologi koalisi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah 'kerja sama antar beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara di parlemen'. Hal yang sama ditemukan dalam Kamus Politik (2007), koalisi merupakan kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara mayoritas dalam parlemen dalam membentuk satu kabinet atau pemerintah. Dari definisi di atas, istilah koalisi pada hakikatnya dimaksudkan dalam konteks pembentukan pemerintahan oleh parlemen, bukan dalam rangka mengusulkan pasangan capres-cawapres. Sementara di Indonesia yang menjalankan sistem presidensial, dalam mengusung capres-cawapres merujuk pada pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Begitu pula dalam membentuk pemerintahan tidak diperlukan koalisi karena presiden memiliki hak prerogatif dalam membentuk kabinet. Sehingga kerja sama menyusun pemerintahan dalam sistem presidensial tegas diatur dalam konstitusi adalah berdasar pada hak prerogatif presiden terpilih. Kemudian, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem presidensial juga bersifat fix term selama 5 tahun dalam satu periode maka koalisi dalam parlemen tidak dikenal. Sehingga tidak tepat menggunakan istilah koalisi baik dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun dalam pembentukan pemerintahan. "Kita lebih tepat menggunakan istilah kerja sama. Istilah tersebut lebih menggambarkan suatu pembantingan pikiran dan tenaga demi mencapai tujuan bersama dengan posisi masing-masing pihak berkedudukan secara proporsional. Prinsip proporsionalitas ini sangat penting karena menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban pelaku kerja sama politik," papar Yasonna. Hal itulah yang membuat pembentuk undang-undang menentukan syarat pencalonan presiden dan wapres harus memenuhi perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional. mantan legislator PDIP itu juga&nbsp;menyebut, logika partai yang sudah bekerja keras secara baik dan maksimal mendapatkan simpati rakyat, harus diberi porsi yang lebih besar dalam hal hak-hak politik dibanding partai yang belum mampu secara maksimal meraih suara rakyat. Asas proporsionalitas inilah yang kiranya menjadi pegangan dalam kerjasama antar partai dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Ketika suatu partai misalnya memenuhi syarat 20 persen dari jumlah kursi DPR, maka secara otomatis disebut pengusul. Sementara yang tidak memenuhi disebut pendukung. Ini adalah logika yang memenuhi prinsip fairness (kewajaran) karena semua pihak diletakkan dalam bingkai yang sesuai porsinya. Sistem politik saat ini memberi penghargaan kepada semua partai untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wapres sendiri, tentunya dengan syarat bekerja keras mendapat simpati rakyat dalam bentuk 20 persen dari jumlah kursi DPR. Sehingga dalam kerja sama politik baik dalam tahapan Pemilu Presiden 2024 maupun kerja sama dalam pembentukan kabinet pascapemilu, haruslah mengacu pada spirit demokrasi Pancasila yakni kerjasama politik yang bernapaskan gotong royong dimana di dalamnya dijunjung keadilan secara proporsional. "Artinya, setiap pelaku politik yang bekerjasama memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah UUD NRI 1945 dan UU Pemilu dan etika politik yang baik," pungkas Yasonna.

Jika dilihat terminologi koalisi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah 'kerja sama antar beberapa partai untuk di parlemen.

Pilih Diksi Kerja Sama, PDIP Ogah Pakai Kata Koalisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pilpres-2019-cak-imin-akui-sudah-ada-tawaran-bikin-poros-baru_m_193836.jpeg" alt="Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilihan Presiden 2019 diprediksi taidak hanya diisi oleh calon tunggal, maupun dua. Tapi bisa jadi tiga pasang calon. Pasalnya, dalam waktu dekat ini diprediksi bakal muncul poros baru. Selain Dua poros uyang dikomandoi oleh PDIP dan Gerindra. Soal kemungkinan adanya poros ketiga itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengaku, pihaknya sudah diajak bergabung oleh beberapa partai untuk membentuk koalisi baru. "Banyak yang mengajak untuk membentuk poros alternatif," ujar &lrm;politisi yang akrab disapa Cak Imin saat ditemui dalam acara&nbsp; 'Salawat Anti Narkoba' di Masjid kompleks parleman, Jakarta, Selasa (6/3). Cak Imin pun mengaku, belum bisa ikut dalam tawaran dari beberapa partai politik tersebut. Karena keputusan itu masih perlu dibahas dalam rapat panjang, dan tidak bisa ia putuskan sendiri. "Saya jawab kepada teman-teman, untuk saling mendoakan, sabar saja," kata Ketua Umum yang sudah digadang-gadang jadi cawapres ini. Namun demikian, Cak Imin menegaskan bahwa PKB tetap menjaga komunikasi kepada semua partai, dan &lrm;saling mendukung. Karena dirinya masih melihat lebih dulu dinamika yang ada, sekaligus melakukan pembahasan internal. "PKB tetap saling menjaga komunikasi," pungkasnya.

Pilpres 2019, ‎Cak Imin Akui Sudah Ada Tawaran Bikin Poros Baru

koalisi pdip

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#koalisi pdip

Berita Terkini

Sudah Move On, Demokrat Jajaki Gabung Koalisi PDIP

Matangkan Koalisi, PDIP-PPP Bertemu Besok Bahas Kerja Sama Politik

Pilih Diksi Kerja Sama, PDIP Ogah Pakai Kata Koalisi

Pilpres 2019, ‎Cak Imin Akui Sudah Ada Tawaran Bikin Poros Baru

Download Aplikasi JawaPos.com