<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT-1-MEGAWATI-BERTEMU-PRABOWO-FED-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hubungan Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan lagi harmonis-harmonisnya. Kabar terbaru, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dipastikan hadir dalam arena Kongres V PDIP di Bali Kamis (8/8). Kepastian itu disampaikan Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria saat dikonfirmasi kemarin.  "Sejauh ini bisa saya pastikan Pak Prabowo akan hadir di kongres PDIP di Bali," ucap Riza kepada Jawa Pos di Jakarta kemarin (5/8). Dia mengungkapkan, surat undangan dari DPP PDIP sudah sampai di kantor DPP Gerindra. Surat pun telah disampaikan ke Prabowo. Prabowo pun telah menyanggupi untuk menghadiri undangan itu.  Riza berani memastikan bahwa rencana kedatangan Prabowo ke kongres PDIP bukanlah sinyal bahwa Gerindra merapat ke gerbong pemerintah. Momen itu sama sekali tidak terkait dengan opsi koalisi atau oposisi. "Momen itu harus dimaknai sebagai silaturahmi antara sesama tokoh bangsa. Budaya silaturahmi ini sangat bagus. Pak Prabowo dan Bu Megawati sudah memberi contoh yang baik," tambahnya.  Dalam konteks politik, hubungan antara Megawati dan Prabowo mengalami pasang surut. Keduanya pernah bersatu menjadi pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2009. Namun, perolehan suara mereka kalah oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu berpasangan dengan Boediono.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/survei-index-elektabilitas-pdip-turun-parpol-baru-naik_m_.jpg" alt="PDIP. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>PDIP. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> PDIP. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Pada Pilpres 2014, Mega dan Prabowo berada di posisi berseberangan. PDIP menjadi motor koalisi pengusung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, sedangkan Prabowo kembali mencalonkan diri bersama Hatta Rajasa. Selama lima tahun terakhir, Prabowo dan Gerindra menjadi motor kelompok oposisi, sedangkan Mega dan PDIP adalah motor koalisi pendukung pemerintahan.  Perseteruan itu seolah melunak setelah Pilpres 2019. Prabowo akhirnya menerima kekalahan keduanya dari Jokowi, kemudian melontarkan serangkaian sinyal-sinyal rekonsiliasi. Bertemu Jokowi di MRT, mengunjungi kediaman Megawati, dan terakhir akan menghadiri kongres PDIP di Bali.  Banyak pihak menilai sikap Prabowo itu membuka peluang bagi Partai Gerindra untuk masuk gerbong pemerintahan. Khususnya, mendapatkan posisi di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mendatang. Riza juga menyebut peluang itu sangat terbuka jika konsep yang ditawarkan Gerindra bisa diadopsi pemerintah.  Misalnya soal kemandirian pangan, ketahanan energi, serta konsep pertahanan keamanan. Menurut dia, pola kerja sama itu harus dilakukan untuk menghadapi tantangan pemerintahan ke depan. ''Yang pasti kami belum putuskan. Apakah berada di dalam pemerintah atau jadi oposisi," imbuh anggota DPR tersebut.  Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo yang ikut mendampingi Prabowo bertemu Megawati pada 24 Juli lalu mengakui ada pembicaraan empat mata antara dua petinggi parpol itu. Namun, pria yang menjabat ketua Fraksi Gerindra di DPR tersebut mengaku tidak tahu persis materi pembicaraan keduanya. Sebab, pertemuan itu berlangsung tertutup.  Namun, Edhy tidak membantah bahwa Megawati telah menyampaikan undangan lisan kePrabowo untuk menghadiri kongres di Bali. Saat itulah, Prabowo langsung menjawab siap datang. ''Kalau ibu ngundang, masak saya tidak mau," tutur Edhy menirukan pernyataan Prabowo ke Megawati.  Selebihnya, lanjut dia, pertemuan berlangsung hangat dan cair. Terkait parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang terkesan menutup pintu ke Gerindra, Edhy mengaku tidak khawatir. Menurut dia, Gerindra tidak punya niat mengganggu keharmonisan koalisi parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf. Pihaknya juga belum memutuskan apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan. ''Silakan saja. Kan keputusan akhir ada di presiden," tegasnya.

Gerindra Pastikan Prabowo Hadiri Kongres PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT-1-KPU-PENETAPAN-CALON-PRESIDEN-DAN-WAKIL-TERPILIH-FED-1.jpg" alt="Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Adil Makmur dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang terdiri partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah resmi dibubarkan. Hal itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan BPN Prabowo-Sandi di pilpres 2019. Lantas bagaimana dengan ‎Tim Kampanye Nasioanal (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin?  Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani mengatakan, tidak ada pembubaran TKN pasca Jokowi-Ma'ruf ditetapkan sebagai kepala negara terpilih. Meski tugasnya telah selesai di hajatan serentak lima tahunan ini, mereka terus akan mengawal presiden dan wakil presiden.  "Tidak dibubarkan secara resmi, namun kalau dari sisi tugas-tugas sudah selesai semua," ujar Arsul kepada wartawan, Rabu (3/7).  Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, TKN merasa perlu mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pada periode 2019-2024.‎ ‎"Tetap akan mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai Pemilu yang akan datang," katanya.  ‎Sementara mengenai partai yang mungkin akan bergabung menurut Arsul akan dibicarakan di tingkat ketua umum partai bersama Jokowi. Termasuk juga membahas mengenai kabinet dan pimpinan di DPR dan MPR.  ‎"Jadi, tidak hanya membahas soal portofolio kabinet saja. Tapi, juga membahas soal portofolio pimpinan alat kelengkapan dewan di DPR dan MPR. Itu baguan yang harus dibahas," jelasnya.  Terpisah, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Johnny G Plate juga memastikan, berdasarkan pertemuan dengan Presiden Jokowi pada Selasa (2/7), tidak ada pembubaran TKN. Sebab Presiden Jokowi masih menginginkan supaya TKN dan Tim Kampanye Daerah (TKD) bisa membantu mengawal pemerintahan.  "Yang ada, diminta untuk membantu. Kalau kalah membubarkan timnya. Jadi, kalau yang menang melanjutkan tugasnya," ungkap Johnny.

Tidak Dibubarkan, TKN Tetap Mengawal Jokowi-Ma'ruf Amin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Presiden-Ketua-DPR-Hendra-Eka-1.jpg" alt="Presiden Jokowi bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo pada acara buka bersama Ramadan 1440 H lalu. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo pada acara buka bersama Ramadan 1440 H lalu. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat semakin dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beberapa kali Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan mantan gubernur DKI Jakarta itu. Partai koalisi Jokowi pun terbuka jika Demokrat ingin merapat.  Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf (01) Ahmad Rofiq menyatakan, pihaknya tidak berkeberatan jika Demokrat sungguh-sungguh ingin bergabung. "Kami tentu welcome jika Demokrat ingin memperkuat Koalisi Indonesia Kerja (KIK)," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (9/6).  Rofiq mengatakan, prinsipnya, jika dukungan terhadap Jokowi semakin besar, tentu perjalanan roda pemerintahan akan semakin efektif. Presiden dalam menjalankan tugas dan melaksanakan program-programnya bakal semakin cepat. "Rakyat bisa segera menikmati program-program tersebut," kata dia.  Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding menambahkan, jika Demokrat merapat ke Jokowi, koalisi akan semakin besar. Menurut dia, koalisi besar baik untuk stabilitas pemerintahan. "Sepanjang koalisi kompak, maka akan efektif dan produktif," tutur dia.  Sementara itu, desas-desus keluarnya Demokrat dari Koalisi Adil dan Makmur tampaknya tidak dianggap serius oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi (02). Mereka mempersilakan partai berlambang bintang Mercy tersebut keluar.  Juru Bicara BPN Andre Rosiade mengatakan, Demokrat selama ini memang berada di Koalisi Adil dan Makmur. Namun, manuver politik yang mereka lakukan tidak demikian. "Publik juga sudah tahu bahwa mereka bertemu dengan Pak Jokowi. Pernyataan elite politik mereka pun berubah," cetusnya.

Koalisi Besar Stabilkan Pemerintahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-sebut-pembatalan-kelulusan-cpns-sijunjung-cacat-administratif_m_.jpg" alt="Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi." width="100%">
<figcaption>Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang pengumuman perolehan suara secara nasional oleh KPU, partai politik (parpol) mulai mengincar posisi yang memiliki daya tawar. Di antaranya untuk jabatan ketua MPR.  Untuk menghindari polemik, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan komposisi pimpinan MPR dibicarakan di kalangan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Forum tersebut bisa dilakukan setelah pengumuman KPU tentang hasil pemilu pada 22 Mei 2019.  Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi menyebut, pembicaraan di internal KIK akan membuat partai koalisi bisa satu suara dalam menentukan menentukan sosok ketua MPR.  “Terkait dengan ramainya pembicaraan tentang kursi Ketua MPR, Fraksi PPP mengusulkan dibahas dalam forum Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Sehingga, siapa saja yang nanti disepakati untuk duduk di posisi pimpinan MPR bisa dibicarakan bersama,” kata Baidowi kepada JawaPos.com, Minggu (19/5).  Politikus yang karib disapa Awiek itu menyebut, KIK merupakan wadah yang bisa mempersatukan semua partai koalisi pendukung Jokowi-Amin. Apalagi koalisi itu dibentuk berdasar kesepatakan bersama untuk menjaga kekompakan partai koalisi.  “KIK yang sudah terbangun selama hampir setahun terakhir ini diharapkan akan terus kompak untuk mengawal kebijakan pemerintah yang pro rakyat,” tambah mantan aktivis HMI itu.  Sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), pimpinan DPR diserahkan kepada pemenang pemilu sesuai urutan kursi di DPR. Sementara komposisi pimpinan MPR dipilih secara paket karena ada unsur DPD di dalamnya.  Sebelumnya santer kabar kursi ketua MPR ini menjadi rebutan bagi dua parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf yakni, Golkar dan PKB. Kedua parpol itu berebut untuk mendorong kader mereka agar menjadi Ketua MPR periode 2019-2024.

PPP Usul Jatah Ketua MPR Dibahas di Koalisi Indonesia Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-timses-jokowi-maruf-belum-ada-soal-anggaran-masih-wacana_m_.jpg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengakui hingga saat ini belum ada ketua di Tim Pemenangan Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengakui hingga saat ini belum ada ketua di Tim Pemenangan Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Indonesia Kerja (KIK) masih terus menggodog struktur tim pemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Sampai saat ini pun siapa yang akan duduk di posisi ketua tim masih alot dan belum belum juga ditentukan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, ketua umum partai yang ditunjuk menjadi Ketua tim pemenangan bisa membuat untung, namun juga bisa bikin rugi. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan ini harus ditimbang dengan matang. "Tergantung dari mana kita melihat. Bisa diuntungkan atau dirugikan. Dua sisi itu yang kami lihat (jika ketua tim pemenangan dari Ketua Umum partai koalisi)," ujar Lodewijk di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/8). Sementara itu, anak buah Airlangga Hartarto ini juga mengaku, hingga kini di KIK sendiri belum ada sumbang-menyumbang untuk dana kampanye karena ketua tim pemenangannya pun belum ada.&nbsp; Karena terkait dana kampanye sendiri baru bisa direncanakan setelah adanya ketua tim pemenangan. "Setelah ketua ditunjuk, pasti akan memberi petunjuk perencanaan. Nah, dasar bekerja adalah petunjuk itu," jelas Lodewijk. Lebih jauh, mantan Dankodiklat TNI AD itu juga mengakui bahwa di KIK belum juga gambaran rancangan anggaran kampanye. Sebab, itu baru bisa dimulai ketika struktur tim pemenangan sudah resmi dibentuk. "Belum ada (gambaran anggaran). Karena ketuanya juga belum ada. Otomatis belum ada petunjuk perencanaan dan direktur. Karena anggaran ada di program yang direncanakan itu," tandasnya.

Ketua Timses Jokowi-Ma'ruf Belum Ada, Soal Anggaran Masih Wacana