<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/khoirul-umam-28990250.png" alt="MOH. KHOIRUL UMAM" width="100%">
<figcaption>MOH. KHOIRUL UMAM</figcaption>
</figure> &rdquo;POLITIK&nbsp;adalah seni mengelola ketidakpastian.&rdquo; Pernyataan Andreas Schedler itulah kesimpulan yang tepat untuk menggambarkan dinamika politik koalisi parpol belakangan ini. Hampir satu tahun partai politik sibuk mencari koalisi pasti di Pilpres 2024. Namun, hingga saat ini koalisi yang sudah ada selalu dibayang-bayangi wacana pembentukan koalisi besar. Wacana koalisi besar memang sudah lama diembuskan, sejak pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para ketua umum parpol pada April 2023. Wacana tersebut kembali mengemuka setelah Ketua Bappilu Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan akan mengumumkan capres-cawapres dari koalisi besar. Diduga, gabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Pernyataan Nusron itu seolah menjadi sinyal bahwa konstelasi politik koalisi parpol masih berada di ambang ketidakpastian. Terutama bagi KIB setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDI Perjuangan (PDIP). Sejauh ini sudah ada tiga poros koalisi yang terbentuk dan masing-masing telah mendeklarasikan capres. Selain PDIP tadi, juga ada Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) gabungan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS yang sudah sejak awal mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai capres. KKIR yang terdiri dari Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga telah mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres. Sebenarnya bukan hanya KIB, hampir semua koalisi dirundung ketidakpastian di dalam berkoalisi. Ketidakpastian terjadi karena kerumitan koalisi, terutama dalam menentukan siapa cawapres yang akan mendampingi capres yang diusung. Itulah yang mengakibatkan sistem koalisi sejauh ini seolah tidak menentu, selain karena sistem koalisi tidak memiliki roh serupa visi dan misi dan agenda programatik yang hendak dicapai koalisi. Sebab, praktis pembicaraan koalisi di pemilu hanya soal hitung-hitungan politik siapa dan partai apa yang mendapatkan jatah capres dan cawapres. Bukan wacana program apa dan agenda progresif apa yang akan diselesaikan. Hal itu jauh berbeda dengan koalisi di pemilu Italia, misalnya. Koalisi pengusung Presiden Giorgia Meloni di Pemilu 2022 dibangun atas kesamaan ideologi, pandangan ekonomi, isu dan arah pembangunan antara Partai Bruder Italia, Partai Lega Salvini, dan Partai Sayap Kanan Forza Italia. Aliansi partai pendukung Meloni sama-sama berkampanye dengan jelas mendukung pekerja buruh yang dihantui kehilangan pekerjaan, pelajar, dan pebisnis, dengan janji mengedepankan orang-orang Italia. Dan itulah yang absen dari diskusi wacana koalisi partai politik di Indonesia. Partai pemenang pemilu maupun partai penantang sama-sama tak terlihat adu argumen politik. Kecuali sibuk bermanuver dan berebut hasil survei popularitas dan elektabilitas. Barangkali potret koalisi parpol di Indonesia sejauh ini menunjukkan koalisi yang tanpa roh (maksudnya tanpa gagasan ideologis dan program). Sebab, nyaris tak ditemukan wacana programatik yang disampaikan ke masyarakat sebagai bagian pencerahan pendidikan politik. Mulai ideologi ekonomi, agenda progresif pemerintahan, arah pembangunan kebijakan politik (baik dalam maupun luar negeri) Indonesia, pemecahan masalah HAM, lingkungan, hingga utang negara, yang seharusnya menjadi konteks utama Pemilu 2024. Situasi semacam itu terjadi akibat sistem politik dan watak partai politik. Sistem pencalonan presiden dengan ambang batas 20 persen memang memaksa terjadinya manuver politik dan perilaku zig-zag elite-elite partai politik. Koalisi parpol dibangun semata-mata karena kalkulasi cukup atau tidak cukup ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, bukan didasari oleh keinginan memperkuat kesamaan visi dan misi atau kepentingan ideologi yang seharusnya menjadi roh masing-masing partai di pemilu. Oportunisme Partai Politik Di tengah dinamika koalisi parpol yang diwarnai manuver elite politik, bayang-bayang ketidakpastian koalisi, dan wacana koalisi besar, sangat mungkin partai politik mengambil sikap oportunisme. Perilaku zig-zag elite-elite parpol yang tergambar belakangan senyatanya sudah sangat dekat dengan sikap oportunisme. Perilaku oportunisme semacam ini sejatinya harus dihindari. Sebab, dalam oportunisme demokrasi hanya meletakkan sistem koalisi sebagai upaya mendapatkan insentif politik dan cenderung mengaburkan ideologi partai politik. Peluang lebih besar yang dicari dari oportunisme adalah peluang membentuk koalisi baru atau koalisi besar yang menguntungkan secara hitung-hitungan politik di Pemilu 2024. Sistem Koalisi Menciptakan Kepelikan Sementara itu, bila dilihat ulang pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004&ndash;2014) dan Presiden Jokowi (2014&ndash;hingga sekarang), sistem koalisi justru menimbulkan kepelikan. Pertama, kepelikan saat distribusi jabatan menteri. Jelas, menentukan menteri dalam sistem koalisi partai politik jauh lebih sulit karena harus mempertimbangkan formasi koalisi parpol di pemilu. Hal itu jelas secara teori bisa memperlemah hak prerogatif presiden yang telah diatur di dalam konstitusi. Kedua, kepelikan terjadi pada saat pengambilan kebijakan atau keputusan. Menurut catatan Jamie S. Davidson (profesor asal Singapura), sistem koalisi yang dipraktikkan di Indonesia sama sekali tidak memperkuat kekuasaan eksekutif. Tetapi justru mempersulit konsolidasi politik pemerintahan. Jamie S. Davidson menyebutkan, sistem koalisi menjadi faktor sulitnya kebijakan diambil oleh eksekutif. Kepelikan dalam mengambil kebijakan ini terjadi karena setiap kebijakan harus dinegosiasikan dengan petinggi partai politik koalisi. Alhasil, kekuasaan presiden menjadi lemah karena sangat mudah diintervensi kekuatan parpol koalisi.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;MOH. KHOIRUL UMAM,&nbsp;Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya

"Politik adalah seni mengelola ketidakpastian.” Pernyataan Andreas Schedler itu kesimpulan yang tepat untuk menggambarkan dinamika politik

Kepelikan Koalisi Parpol di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/04/airlangga-di-kantor-dpp-golkar-3711721514.jpg" alt="Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama jajaran DPP Partai Golkar di di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Minggu (4/6)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama jajaran DPP Partai Golkar di di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Minggu (4/6).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas partainya bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tetap kompak. Meski memang, PPP dan PAN sudah merapat ke PDI Perjuangan. "KIB sudah dibentuk satu tahun yang lalu, dan antar kami bertiga komunikasi masih terus. Karena kalau akad nikah itu teknik gimana, belum ada yang diteken," kata Airlangga usai menggelar Rakernas Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Minggu (4/6). Airlangga memastikan, dirinya masih terus membangun komunikasi antara ketua umum partai politik yang bernaung di bawah KIB. "Bahkan juga tadi malam kami berkomunikasi dengan Pak Zulhas. Jadi, komunikasi tetap," ungkap Airlangga. Politisi yang juga menjabat sebagai menteri Koordinator Bidang Prekonomian itu pun menegaskan, hasil Rakernas Partai Golkar hari ini tetap memandatkan dirinya sebagai bakal Capres untuk Pemilu 2024. Bahkan, kader Partai Golkar di seluruh Indonesia tetap mendukungnya untuk maju pada Pilpres 2024. "Kemudian hasil Munas, Rapimnas, Rakernas, tetap mandatnya ada pada Ketum Golkar dan seluruh daerah tetap meminta Partai Golkar untuk maju menjadi capres," tegas Airlangga. Airlangga berujar, hasil Rakernas Partai Golkar juga mendorong agar Indonesia tetap menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Ia memastikan, akan mengupayakan agar sistem proporsional terbuka tetap digunakan pada Pemilu 2024. Terkait dengan sistem pemilu, seluruh daerah dan ormas meminta agar pemilu dilakukan secara proporsional terbuka. Oleh karena itu, menugaskan kepada DPP untuk terus berjuang agar sistem proporsional terbuka bisa diperjuangkan,"tegas Airlangga. (*)

Airlangga memastikan, dirinya masih terus membangun komunikasi antara ketua umum partai politik yang bernaung di bawah KIB

Airlangga Klaim KIB Tetap Kompak Meski PPP-PAN Merapat ke PDIP

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Screenshot_20211123-185644_Gallery.jpg" alt="Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi. (ANTARA/ (HO-Humas PPP)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi. (ANTARA/ (HO-Humas PPP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya pesimis koalisi besar yang merupakan gabungan antara Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bakal terwujud. Awiek, sapaan Achmad Baidowi, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu menjelaskan bahwa kepesimisan PPP terkait koalisi besar ini karena melihat adanya hambatan dari sisi calon presiden (capres) yang akan diusung.&nbsp; "Hambatan utamanya adalah figur capres yang mau diusung karena ada nama Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, dan Ganjar Pranowo. Tidak mungkin dalam koalisi ada tiga capres," kata Awiek. Selain itu, Awiek menyebut KIB belum bubar secara formal. Diketahui KIB merupakan koalisi yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PPP. "Sejauh ini, PPP sudah memutuskan mengusung Ganjar Pranowo, sementara Golkar mengusung Airlangga Hartarto. Adapun PAN, dalam rakernasnya, sempat menyebut pasangan Ganjar Pranowo-Erick Thohir," ujarnya. Menurut Awiek, KIB akan tetap berlanjut apabila memiliki figur capres yang sama untuk diusung dalam pemilihan presiden (pilpres) mendatang. "Jika figur capresnya nanti Ganjar Pranowo, maka KIB akan bersama PDIP. Namun jika tidak ada kesepakatan figur capres, maka KIB tidak melanjutkan. Karena itulah wacana koalisi besar gabungan KKIR-KIB semakin sulit terwujud," ujar Awiek. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Hambatan utamanya adalah figur capres yang mau diusung karena ada nama Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, dan Ganjar Pranowo

Elite PPP Tidak Yakin Koalisi Besar Bisa Terwujud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/24/WhatsApp-Image-2023-04-24-at-185205-1738130619.jpeg" alt="Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Partai-partai politik masih terus melakukan penjajakan kerja sama antarmereka. Konsolidasi juga dilakukan tak hanya di Jakarta, tapi juga sampai ke luar negeri. Misalnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) yang intens berkomunikasi di sela acara APEC di Amerika Serikat. Hubungan keduanya kian akrab sejak dibentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggota Golkar, PAN, dan PPP. Walaupun PPP sudah memutuskan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres), Golkar dan PAN tetap berada dalam koalisi. Sebab, keduanya belum memutuskan dukungan pencapresan. &rsquo;&rsquo;Komunikasi kami sangat baik dan guyub,&rdquo; terang Airlangga dalam keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos kemarin (26/5). Selain memiliki hubungan yang kuat, kedua partai mempunyai tiket untuk mengusung capres sendiri. Jika suara keduanya digabung, mereka sudah melampaui syarat presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Gabungan kursi Golkar dan PAN mencapai 22,43 persen. Terkait kemungkinan dirinya akan maju bersama Zulhas sebagai pasangan capres-cawapres, Airlangga enggan menjelaskan. Yang pasti, kata Airlangga, dirinya dan Zulhas memiliki hubungan yang sangat baik. Keduanya sering berkomunikasi, bertukar pikiran, dan berusaha mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa. Sebagai sesama menteri di Kabinet Indonesia Maju, keduanya berusaha membantu Presiden Joko Widodo dalam menjalankan tugas negara. Zulhas mengatakan, dirinya merasa cocok bekerja sama dengan Airlangga. Hubungannya dengan Airlangga sudah cukup lama. Keduanya memiliki kecocokan. &rsquo;&rsquo;Kami saling menguatkan dalam kerja, baik politik maupun pemerintahan,&rdquo; terang politikus asal Lampung itu. Terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, partainya belum bisa memastikan soal pencapresan. Selama ini Golkar berkomunikasi dengan berbagai pihak. Selain dengan Zulhas, Airlangga intens menjalin komunikasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun, dia masih enggan membocorkan siapa sosok capres-cawapres yang akan diusung Partai Golkar. Dalam rapat kerja nasional (rakernas) pada 4 Juni, kata Dave, baru Golkar mengambil keputusan penting. Termasuk kemungkinan soal pencapresan. &rsquo;&rsquo;Baru ada jawaban nanti,&rdquo; bebernya. Adapun Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengungkapkan, pada Selasa (23/5) lalu DPP PAN menggelar rapat internal membahas Pilpres 2024. Menurut dia, rapat itu berlangsung seru. Mereka berdebat terkait persiapan menghadapi pesta demokrasi. &rsquo;&rsquo;Yang pasti, bagaimana PAN bisa menang pemilu,&rdquo; ungkapnya. Dari perdebatan itu, muncul sejumlah nama yang mempunyai potensi menjadi capres. Di antaranya, Zulhas, Airlangga, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Muncul pula usulan Airlangga-Zulhas sebagai pasangan capres-cawapres. Meski demikian, lanjut Yandri, keputusan akhir ada pada Zulhas. Sebab, penentuan capres-cawapres menjadi kewenangan Zulhas sebagai ketua umum PAN. &rsquo;&rsquo;Pak Zulhas telah diberi mandat untuk menentukan sosok capres-cawapres,&rsquo;&rsquo; terang wakil ketua MPR RI itu. Dari Solo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengakui bahwa Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani bakal berkunjung ke Solo hari ini dan besok. Gibran menambahkan, Puan bakal bertemu dengan para kepala daerah se-Solo Raya yang berasal dari PDIP. &rsquo;&rsquo;Acaranya santai. Di antaranya, wisata kuliner di beberapa tempat di Solo,&rdquo; kata Gibran yang akan mendampingi Puan selama di Solo di Balai Kota Solo kemarin. Senin (22/5) lalu Gibran dipanggil ke DPP PDIP di Menteng, Jakarta. Gibran mengaku mendapat banyak arahan dan masukan dari politisi senior. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga memastikan dirinya tidak melakukan kesalahan apa pun. Khususnya terkait pertemuan relawan dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Solo beberapa waktu lalu. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/airlangga-zulhas-2014607072.jpg" alt="Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan melakukan pertemuan di Amerika Serikat usai pertemuan tingkat menteri APEC." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan melakukan pertemuan di Amerika Serikat usai pertemuan tingkat menteri APEC.</figcaption>
</figure> Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bertemu dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di kantor PBNU, Jakarta. Keduanya membahas banyak hal. Salah satunya terkait Pemilu 2024. Mahfud mengatakan, pembahasan politik bersama Gus Yahya bukan terkait politik elektoral atau politik praktis, melainkan politik inspiratif. Yaitu, politik yang membangun keadilan, penegakan hukum, serta memilih pemimpin yang jujur dan adil. &rsquo;&rsquo;Bagaimana membangun keadilan, penegakan hukum, memilih pemimpin yang adil jujur. Itu namanya politik inspiratif,&rsquo;&rsquo; terang Mahfud seusai pertemuan. Pertemuan itu juga mendiskusikan masalah-masalah keislaman dalam kerangka nasionalisme, keindonesiaan, dan membangun bangsa yang lebih maju. Mantan ketua MK tersebut menilai, pertemuan dirinya selaku perwakilan pemerintah dengan ketua umum PBNU sangat penting untuk menyamakan visi. NU, kata dia, memiliki kewenangan dalam hal memberikan pandangan tentang pendidikan, nasihat, dan imbauan ketertiban masyarakat. Sementara itu, pemerintah adalah pihak yang melaksanakan kebijakan berdasar masukan dari masyarakat, khususnya PBNU. Gus Yahya menjelaskan bahwa kehadiran Mahfud MD sebagai Menko Polhukam semakin menegaskan sinergi PBNU dengan pemerintah dalam upayanya membangun Indonesia yang lebih baik. Pertemuan itu juga mengikis keraguan masyarakat terkait status kader Mahfud di Nahdlatul Ulama. "Pertemuan ini untuk mengonfirmasi bahwa meskipun Pak Mahfud (itu) MD, tapi beliau NU," kelakar Gus Yahya. (lum/c7/ttg)

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) yang intens berkomunikasi di sela acara APEC di AS.

Golkar-PAN Jajaki Usung Capres Ke-4, Mahfud MD Temui Ketum PBNU

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/ARSUL.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan jika calon presiden berbeda, maka Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bubar dengan sendiri. "Koalisi itu sesuatu yang formal. Kalau kemudian masing-masing nanti ternyata putusan pasangan calonnya berbeda, enggak usah perlu ada pernyataan formal. Bubar pun dengan sendirinya dan koalisi itu akan berakhir," katanya di di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu. Dia menilai pembubaran koalisi tak perlu dilakukan secara formal. Poros partai politik (parpol) disebut bakal bubar dengan sendirinya jika anggota sudah memiliki visi misi yang berseberangan. Kendati mengamini KIB berpeluang bubar, Arsul yakin koalisi ini masih bisa berjalan. Apalagi, kedua anggota KIB, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar belum memutuskan dukungan untuk sosok calon presiden (capres) 2024. "Tapi kan masih ada kemungkinan sama juga, karena kan baik Partai Golkar dan juga PAN masih terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Ganjar dan PDIP," jelasnya. Arsul tak membantah jika nasib KIB bergantung pada keputusan PAN dan Partai Golkar. Mengingat, PPP sudah lebih dulu memutuskan mendukung Gubernur Jawa Tengah (Jateng) sebagai capres. "Golkar dan PAN sedang dalam proses mengambil keputusan, apakah keputusannya sama atau tidak sama itu yang nanti akan menentukan status KIB," katanya menegaskan.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Arsul kembali menekankan jika pembubaran KIB nantinya tidak akan diumumkan secara formal. Menurut dia, adanya perbedaan sikap politik dari setiap anggota cukup menginformasikan jika KIB resmi bubar. Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (*)

Waketum PPP Arsul Sani menyatakan jika calon presiden berbeda, maka Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bubar dengan sendiri

Isyaratkan KIB akan Bubar, Arsul Sani Sebut Tergantung pada PAN dan Golkar   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/luhut-paloh-ist-800905899.jpg" alt="Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melakukan pertemuan dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (5/5)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melakukan pertemuan dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (5/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh muncul ke publik. Dia pun merespons tidak diundangnya Partai Nasdem ke Istana Merdeka dalam pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan enam ketua umum partai koalisi pemerintah. Sempat disebut tengah berada di luar negeri, Paloh kemarin (5/5) terlihat makan siang bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di Wisma Nusantara, Jakarta. Disinggung terkait absennya dirinya pada pertemuan yang berlangsung Selasa (2/5) malam itu, Paloh mengamini pernyataan Jokowi. &rdquo;Beliau menempatkan positioning-nya barangkali sebagai pemimpin koalisi,&rdquo; ujar politikus berdarah Aceh tersebut. Paloh menyatakan bahwa Jokowi sudah tidak menganggap lagi Partai Nasdem sebagai bagian dari koalisi pemerintah. Namun, dia menegaskan bisa memahami langkah politik yang diambil presiden. Hal itu juga tidak mengubah dukungan politik Nasdem kepada pemerintahan saat ini. &rdquo;Kami tetap bersama pemerintahan Jokowi,&rdquo; tegasnya. Di tempat yang sama, Luhut mengatakan, dalam acara makan siang itu, pihaknya tidak membahas tak diundangnya Paloh. &rdquo;Kami membahas hal yang enak-enak saja,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Partai Golkar membantah jika disebut sudah sepakat bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibangun PKB dan Partai Gerindra. &rdquo;Partai Golkar bukan gabung ke KKIR,&rdquo; ucap Ketua Bappilu Partai Golkar Nusron Wahid. Hal itu dilontarkan untuk menanggapi pernyataan Ketua DPP PKB Faisol Riza yang sebelumnya menyebut Golkar sepakat bergabung dengan KKIR. Menurut Nusron, yang benar adalah Golkar dan PKB sepakat menjadi jembatan antara KKIR dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Yakni membentuk koalisi besar di antara keduanya. (lum/c9/bay)

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh muncul ke publik. Dia pun merespons tidak diundangnya Partai Nasdem ke Istana Merdeka dalam pertemuan.

Surya Paloh Legawa Nasdem Disebut Bukan Lagi Koalisi Pemerintah

Tegaskan KIB Tak Bubar, Mardiono Ajak Golkar dan PAN Dukung Ganjar Jadi Capres &nbsp; JawaPos.com - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menegaskan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas bersama Golkar-PAN-PPP sampai saat ini tidak bubar. Mardiono menegaskan, partai politik yang tergabung di dalam KIB menghormati independensi masing-masing partai. &ldquo;Menyatukan diri dalam gerak kemenangan bersama dengan PDI Perjuangan, karena itulah pada kesempatan ini pula akan dilakukan penyerahan hasil Rapimnas PPP dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Muhammad Mardiono kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri,&rdquo; papar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (*)

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menegaskan, KIB yang digagas bersama Golkar-PAN-PPP sampai saat ini tidak bubar

Tegaskan KIB Tak Bubar, Mardiono Ajak Golkar dan PAN Dukung Ganjar Jadi Capres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/jokowi-dan-koalisi-besar-4130884255.jpg" alt="SILATURAHMI POLITIK: Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketuma Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum PPP Mardiono memberikan keterangan setelah menghadiri acara S" width="100%">
<figcaption>SILATURAHMI POLITIK: Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketuma Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum PPP Mardiono memberikan keterangan setelah menghadiri acara S</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dr Ahmad Atang menilai Partai Golkar dan PAN dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak mungkin bersikap sebagai tandingan PDIP dalam Pilpres 2024. "Golkar dan PAN masih setia mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga tidak mungkin mengambil sikap politik sebagai tandingan dengan PDIP," katanya ketika dihubungi di Kupang, Sabtu. Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan dinamika koalisi partai politik setelah PPP bisa saja memutuskan untuk keluar dari KIB dan berkoalisi dengan PDIP yang menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Ahmad Atang mengatakan penetapan Ganjar Pranowo sebagai salah satu capres yang diusung oleh PDIP telah menggeser peta koalisi. Setidaknya, kata dia, kesolidan KIB mulai renggang dengan sikap politik PPP yang mendukung Ganjar Pranowo. Dilihat dari kepentingan politik Golkar dan PAN, kata dia, maka besar kemungkinan keduanya akan merapat ke PDIP dan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo. Ia mengatakan, Golkar dan PAN masih setia mendukung pemerintahan Jokowi, sehingga kecil kemungkinan Golkar dan PAN mengambil sikap politik tandingan dengan PDIP. Selain itu, Golkar dan PAN sangat berharap adanya bonus elektoral dengan mendukung Ganjar Pranowo dibandingkan dengan figur capres lain. Kemudian, orientasi kekuasaan yang ditunjukkan oleh Golkar dan PAN, sehingga mereka lebih memiliki figur capres yang mempunyai peluang menang lebih besar adalah Ganjar Pranowo. Ahmad Atang mengatakan, KIB sejak awal tidak memiliki figur capres yang diperjuangkan, sehingga ketika partai koalisi lain telah memiliki capres, KIB justru berada di persimpangan jalan. "Maka pilihan untuk berlabuh ke PDIP lebih masuk akal dibandingkan bergabung dengan KIR atau koalisi perubahan. KIB memiliki keterikatan dengan Jokowi dan PDIP selama dua periode dan hal ini menegaskan bahwa Golkar dan PAN akan maju bersama Jokowi dan PDIP," katanya. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. (*)

Dr Ahmad Atang menilai Partai Golkar dan PAN dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak mungkin bersikap sebagai tandingan PDIP

Pengamat Sebut Golkar dan PAN Tidak Akan Bersikap Jadi Tandingan PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Baidowi-Mukernas-V.jpg" alt="Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meyakini Partai Amanat Nasional (PAN) juga akan memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (Capres) pada Pemilu 2024. Pasalnya, secara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pernah memberikan kode-kode bakal mengusung Ganjar Pranowo. &ldquo;PAN dalam rakernas kemarin, meskipun belum diputuskan, tapi secara tersirat sudah pernah disampaikan oleh Pak Zul menyebut nama Pak Ganjar,&rdquo; kataKetua DPP PPP Achmad Baidowi, Sabtu (29/4). Pria yang karib disapa Awiek itu menyebut, dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masing-masing partai saling menghargai bacapres yang akan diusung. Sehingga, jika ditemui perbedaan masih bisa didiskusikan bersama lebih lanjut. &ldquo;Kalau ternyata capresnya tidak sama, ya mohon maaf, karena ada perbedaan pendapat, karena kita dulu bergabungnya baik-baik, kalaupun ada perbedaan pendapat ya juga harus baik-baik,&rdquo; tegas Awiek Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya memastikan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan tetap solid. Bahkan, ia memastikan akan ada koalisi yang lebih besar untuk menghadapi Pemilu 2024. "Jadi KIB solid, harmonis, kuat dan tentu akan melanjutkan perbincangan-perbincangan," ucap Zulhas usai bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Mardiono di Kompleks Widya Candra, Jakarta, Kamis (27/4) malam. Zulhas menyebut, pihaknya menghormati keputusan PPP yang telah mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal Capres 2024. Sebab, PAN dan Golkar ke depan juga akan memberikan dukungan kepada seorang tokoh untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. "PPP memutuskan untuk mendukung Pak Ganjar dengan segala persyaratannya, tentu nanti pada saatnya ada Partai Amanat Nasional juga akan mengusung, semua ada mekanismenya begitu juga Partai Golkar," ujar Zulhas. Menteri Perdagangan (Mendag) ini mengakui, pihaknya juga tengah membahas terkait koalisi besar. Bahkan, ke depan akan ada pertemuan lanjutan untuk mematangkan komitmen kebangsaan itu. "Dalam waktu dekat kita berharap nanti koalisi pemerintah ini tentu diundang oleh tuan rumahnya, kita minta bapak presiden. Tentu ya bicara mengenai bagaimana melanjutkan pembangunan yang sudah bagus, tentu kalau yang belum bagaimana nanti memperbaikinya. Kira-kira itu," pungkasnya. Reporter: Muhamad Ridwan

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) saling menghargai bacapres yang akan diusung sehingga jika ditemui perbedaan masih bisa didiskusikan.

PPP Perkirakan PAN Bakal Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/28/golkar_pan-3884229879.jpg" alt="MATANGKAN KOALISI: Dari kiri, Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, dan Mardiono setelah pertemuan di kediaman Airlangga di Jakarta Kamis malam (27/4)." width="100%">
<figcaption>MATANGKAN KOALISI: Dari kiri, Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, dan Mardiono setelah pertemuan di kediaman Airlangga di Jakarta Kamis malam (27/4).</figcaption>
</figure> PDIP Bentuk Tim Koordinator Relawan Pemenangan Pilpres JawaPos.com &ndash; PPP memang telah memutuskan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres). Meski demikian, PAN dan Partai Golkar yang bergabung dengan PPP dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belum mau buru-buru menyatakan sikap. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menganggap sikap PPP itu baru sebatas usulan yang belum menjadi sikap resmi KIB. Tadi malam, tiga pimpinan KIB menggelar pertemuan di kediaman Airlangga di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Airlangga, Zulkifli, dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono berdiskusi selama sekitar satu jam. Seusai pertemuan, Airlangga mengatakan, PPP telah menyampaikan hasil rapimnas yang memutuskan mendukung Ganjar. Menurut dia, Golkar maupun PAN menghormati keputusan tersebut. &rsquo;&rsquo;KIB tidak akan mencampuri urusan internal masing-masing partai,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Airlangga menganggap keputusan PPP bagian dari usulan partai berlambang Kakbah itu kepada koalisi. Nantinya, usulan tersebut dibahas lebih lanjut. Apakah Golkar dan PAN sepakat atau tidak, belum diputuskan. Menko perekonomian itu menyebutkan, masih butuh diskusi lebih lanjut, termasuk di internal masing-masing partai. &rsquo;&rsquo;Kita rundingkan kembali secara internal,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Airlangga juga mengatakan, situasi saat ini masih sangat dinamis. Ke depan, ada pembicaraan lebih lanjut dalam konteks koalisi besar. Plt Ketua Umum PPP Mardiono menuturkan, pertemuan dengan KIB merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pasca-rapimnas. Sesuai komitmen dalam rapimnas, pihaknya akan menyampaikan keputusan partai. Baik kepada KIB, Ganjar, PDIP, maupun Presiden Jokowi. &rsquo;&rsquo;Tahapan itu akan saya lakukan,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Dalam waktu dekat, pihaknya bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Mardiono membantah soal kans KIB bubar karena keputusan partainya. Bagi dia, jika kelak sepakat mengusung Ganjar, justru akan ada koalisi yang lebih besar. &rsquo;&rsquo;Manakala pilihannya sama, jadi koalisi KIB plus-plus,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menambahkan, PAN menghormati keputusan politik PPP. Jika momen sudah tepat, PAN juga akan menetapkan capres. Apakah sosoknya sama dengan PPP atau tidak, nanti dirembukkan. &rsquo;&rsquo;Pada saatnya PAN akan memutuskan sesuatu,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Yang pasti, sama seperti PPP, PAN juga memiliki visi keberlanjutan pembangunan dalam memutuskan dukungan capres. Terpisah, DPP PDI Perjuangan (PDIP) telah mengumumkan pembentukan Tim Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo untuk Pemilu Presiden 2024. Tim itu dibentuk melalui surat keputusan yang ditandatangani Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Ahmad Basarah ditunjuk sebagai ketua Tim Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar 2024. Sedangkan wakil ketua dijabat Adian Napitupulu, Sekretaris Deddy Yevri Sitorus, dan Wakil Sekretaris Riezky Aprilia. Basarah menjelaskan, tim dibentuk sebagai respons cepat DPP PDIP terhadap perintah harian Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar seluruh elemen partai bergerak pasca pengumuman Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Basarah menegaskan, pihaknya cepat membentuk tim untuk menampung aspirasi masyarakat yang sangat antusias memberikan dukungan kepada Ganjar. &rsquo;&rsquo;Muncul antusiasme di tengah masyarakat yang sangat besar untuk mendukung pemenangan Ganjar dalam pilpres yang akan datang,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Basarah menyebut pembentukan Tim Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar sekaligus mengonfirmasi bahwa genetik politik PDIP adalah partai yang terbuka dalam bekerja sama membangun bangsa. &rsquo;&rsquo;Kami segera melakukan rapat dan koordinasi dalam satu rampak barisan agar Pak Ganjar Pranowo sebagai presiden ke-8 RI,&rsquo;&rsquo; tandas wakil ketua MPR itu. Ganjar-Sandi Bertemu <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/28/sandi-ganjar-2010101675.jpg" alt="Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo bertemu di Semarang, Kamis (27/4)." width="100%">
<figcaption>Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo bertemu di Semarang, Kamis (27/4).</figcaption>
</figure> Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sepakat membangun kemandirian desa. Di Jawa Tengah, kata Ganjar, sudah banyak desa yang kemandiriannya bisa dijadikan contoh. Itulah yang disampaikan Ganjar seusai acara rapat TPAKD se-Jawa Tengah di Hotel Gumaya Tower, Semarang, kemarin (27/4). Berdasar pantauan Jawa Pos Radar Semarang, Ganjar dan Sandiaga menjadi pembicara. Mereka membahas kemajuan desa wisata di Jawa Tengah. Ganjar juga membahas 29 desa antikorupsi yang dibentuk di Jawa Tengah. &rdquo;Sekarang desa-desa yang cukup berhasil, UKM yang cukup berhasil, usaha-usaha lainnya di level lokal yang cukup berhasil itu kita tampilkan agar yang lain tinggal meniru saja,&rdquo; ujar Ganjar. (far/lum/ kap/c7/c14/oni)

PPP memang telah memutuskan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres). PAN dan Partai Golkar masih di KIB.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Koalisi Indonesia Bersatu

Berita Terkini