<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/18/sufmi-dasco-ridwan-jpc-2572905467.jpg" alt="Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Lapangan Bola Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (18/6)." width="100%">
<figcaption>Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Lapangan Bola Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (18/6).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindr Sufmi Dasco Ahmad meyakini, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tidak akan melakukan manuver politik. Pernyataan ini disampaikan Dasco merespons pertemuan Fraksi PKB dan Fraksi PDIP di DPR RI beberapa hari lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011743612/sabet-204-medali-jawa-timur-juara-ii-fornas-vii-bandung">Sabet 204 Medali, Jawa Timur Juara II Fornas VII Bandung</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Dasco, baik partainya maupun PKB tidak dilarang untuk menjalin komunikasi di luar parpol koalisi Gerindra-PKB atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya pikir PKB tidak bermanuver ya. Gerindra berkomunikasi dengan partai mana saja, juga kita komunikasi dengan PKB. PKB juga mau berkomunikasi dengan partai mana juga dia komunikasikan ke kita,&rdquo; kata Dasco di Lapangan Ahmad Yani, Kota Tangerang, Banten, Minggu (9/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan,</div> <div dir="auto">pihaknya tidak mempermasalahkan pertemuan jajaran PKB dan PDIP itu. Ia pun mengklaim, PKB sudah berkomunikasi ke Gerindra ihwal pertemuan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi saya pikir itu hal yang biasa, kami berbagi tugas juga ini karena seperti kita tahu bahwa Partai Gerindra dengan PKB sudah ada kerja sama politik,&rdquo; tegas Dasco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertemuan antara Fraksi PKB dengan Fraksi PDIP di Parlemen sebelumnya diungkap&nbsp;Ketua Badan Pemenagan Pemilu (Bappilu) DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto. Pria yang karib disapa Bambang Pacul itu menyebut, pihaknya telah menggelar pertemuan dengan Fraksi PKB di DPR RI dalam rangka membahas Pilpres 2024. Pertemuan itu dilakukan di ruang Fraksi PDIP Gedung DPR RI, pada Selasa (4/7).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kita kemarin juga ngobrol dengan kawan-kawan fraksi dari PKB, ngrobrolnya panjang lebar di lantai 7 dipimpin ketua fraksi namanya Cucun Syamsurizal, Doktor Cucun Syam, doktornya jangan lupa nih, karena jadi doktor katanya sulit saya sendiri belum pernah merasakan jadi doktor," ungkap Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pacul menjelaskan, pertemuan kedua fraksi tersebut dipimpin oleh masing-masing ketua fraksi partai di parlemen, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Ketua Fraksi PKB Ahmad Cucun Sayamsijal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertemuan tersebut juga membahas mengenai calon presiden dan calon wakil presiden. Hasil dari pertemuan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah di situ dengan capres dan cawapres dibicarakan, ya dibicarakan, tapi kan kita semua tahu itu adalah masukan untuk Ibu Ketum, untuk kami sampaikan gitu loh," ungkap Pacul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun demikian, Pacul enggan untuk mengungkapkan secara rinci poin-poin yang dibahas oleh Fraksi PKB dalam pertemuan di lantai 7 Gedung DPR RI kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/011743566/anggota-pps-kedungdoro-surabaya-berobat-ditolak-puskesmas-begini-faktanya">Anggota PPS Kedungdoro Surabaya Berobat Ditolak Puskesmas, Begini Faktanya!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu kita enggak tahu, kamu jangan ngomong begitu jangan kau jebak aku gitu lho, enggak boleh begitu. yang disampaikan kawan PKB ini harus sampai Bu Ketum, sudah sampai ke Bu Ketum pagi ini. Siapa yang menyampaikan, ketua fraksi Utut Adianto," pungkasnya.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Sufmi Dasco Ahmad meyakini, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tidak akan melakukan manuver politik.

Elite Gerindra Yakin PKB Tak Bermanuver Politik Usai Bertemu PDIP di Parlemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/29/hasto-ke-kantor-ppp-4050379398.jpeg" alt="Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama rombongan pengurus partainya tiba di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama rombongan pengurus partainya tiba di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Golkar, PAN, PKB, dan Perindo menjadi skala prioritas untuk diajak bekerja sama oleh PDI Perjuangan. "Golkar, PAN, PKB, ini juga menjadi skala prioritas untuk diajak kerja sama, termasuk di dalamnya ada Perindo," kata Hasto kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (29/5). Hasto menjelaskan, bahwa selain melakukan dialog dengan aktif bersama PPP dan Hanura, PDIP melangkah lebih jauh untuk menggalang komunikasi dengan partai politik lainnya, khususnya partai politik yang berada di bawah pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Ketika disinggung mengenai bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo yang bertemu dengan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Hary Tanoesoedibjo, Hasto mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hal yang positif. "Pertemuan yang dilakukan oleh Pak Ganjar bersama jajaran Perindo di bawah pimpinan Pak Hary Tanoe itu merupakan hal yang sangat positif, bagian dari merangkai kerja sama besar untuk kemenangan Pak Ganjar Pranowo," ujar Hasto. Sebelumnya, Ganjar Pranowo menjadi pembicara MNC Forum LXX (70th) bertajuk "Globalisasi, Tantangan, dan Peluang Bagi Indonesia ke Depan" di Jakarta Concert Hall iNews Tower lantai 14 yang dihadiri pendiri MNC sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Hary Tanoesoedibjo dan 23.000 karyawan MNC, serta para kader dan elite partai Perindo. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar Pranowo menjelaskan mengenai sektor maritim yang bisa meningkatkan pendapatan negara hingga ratusan kali lipat sehingga bisa membuat Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terkuat di dunia. (*)

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Golkar, PAN, PKB, dan Perindo menjadi skala prioritas untuk diajak bek

Hasto Sebut PDIP Juga Jadikan Golkar, PAN, PKB dan Perindo Prioritas untuk Bekerja Sama 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/ARSUL.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan jika calon presiden berbeda, maka Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bubar dengan sendiri. "Koalisi itu sesuatu yang formal. Kalau kemudian masing-masing nanti ternyata putusan pasangan calonnya berbeda, enggak usah perlu ada pernyataan formal. Bubar pun dengan sendirinya dan koalisi itu akan berakhir," katanya di di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu. Dia menilai pembubaran koalisi tak perlu dilakukan secara formal. Poros partai politik (parpol) disebut bakal bubar dengan sendirinya jika anggota sudah memiliki visi misi yang berseberangan. Kendati mengamini KIB berpeluang bubar, Arsul yakin koalisi ini masih bisa berjalan. Apalagi, kedua anggota KIB, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar belum memutuskan dukungan untuk sosok calon presiden (capres) 2024. "Tapi kan masih ada kemungkinan sama juga, karena kan baik Partai Golkar dan juga PAN masih terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Ganjar dan PDIP," jelasnya. Arsul tak membantah jika nasib KIB bergantung pada keputusan PAN dan Partai Golkar. Mengingat, PPP sudah lebih dulu memutuskan mendukung Gubernur Jawa Tengah (Jateng) sebagai capres. "Golkar dan PAN sedang dalam proses mengambil keputusan, apakah keputusannya sama atau tidak sama itu yang nanti akan menentukan status KIB," katanya menegaskan.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Arsul kembali menekankan jika pembubaran KIB nantinya tidak akan diumumkan secara formal. Menurut dia, adanya perbedaan sikap politik dari setiap anggota cukup menginformasikan jika KIB resmi bubar. Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (*)

Waketum PPP Arsul Sani menyatakan jika calon presiden berbeda, maka Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bubar dengan sendiri

Isyaratkan KIB akan Bubar, Arsul Sani Sebut Tergantung pada PAN dan Golkar   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/airlangga-muhaimin-1621027688.jpg" alt="MAINKAN STRATEGI KOALISI: Airlangga Hartarto (kiri) dan Muhaimin Iskandar bertemu di Plataran Senayan, Kompleks Bung Karno, Jakarta, Rabu (3/5)." width="100%">
<figcaption>MAINKAN STRATEGI KOALISI: Airlangga Hartarto (kiri) dan Muhaimin Iskandar bertemu di Plataran Senayan, Kompleks Bung Karno, Jakarta, Rabu (3/5).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berharap Partai Golongan Karya (Golkar) bisa segera bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Koalisi itu sendiri kini diisi PKB bersama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Muhaimin di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (21/5) mengatakan bahwa merapatnya Partai Golkar ke dalam KKIR diharapkan bisa terlaksana dalam waktu dekat, namun ia belum bisa memastikan kapan partai berlambang beringin itu akan bergabung. "Kita berharap Golkar bisa menjadi tiga pilar koalisi bersama Gerindra dan PKB. Tapi kapan itu, kita tunggu," kata Cak Imin, sapaan akrabnya. Cak Imin menjelaskan, hingga saat ini PKB masih konsisten dan akan bekerja sama dengan Partai Gerindra. Koalisi yang dibangun oleh kedua partai tersebut dinyatakan tetap solid dan menunggu momentum untuk menyambut pesta demokrasi pada 2024. Dirinya juga segera bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam sebuah acara di Jombang, Jawa Timur. Ia juga menanti informasi terbaru terkait pertemuan antara Prabowo Subianto dengan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Malam ini saya bersama Pak Prabowo di Jombang. Akan bertemu para kyai se-Jawa Timur, nanti akan tahu perkembangannya (hasil pertemuan dengan SBY)," katanya. Disinggung mengenai pertemuan antara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan Prabowo Subianto, Cak Imin mengaku belum mendapatkan informasi secara langsung terkait pertemuan tersebut namun tetap merasa senang ada dukungan untuk Prabowo Subianto. "Saya belum dengar, tapi Mas Gibran usianya masih belum mencukupi (untuk menjadi calon wakil presiden). Namun, kita senang Pak Prabowo dapat dukungan dari relawan," katanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (*) &nbsp;

-Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berharap Partai Golongan Karya (Golkar) bisa segera bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (K

Muhaimin Iskandar Berharap Golkar segera Bergabung dengan KKIR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/airlangga-dan-jk-ist-697186356.jpg" alt="Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) berkunjung ke kediaman Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/5) malam." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) berkunjung ke kediaman Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/5) malam.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berkunjung ke kediaman Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/5) malam. Airlangga mengaku, pertemuannya dengan JK membarui infoemasi kerja sama politik yang akan dibangun partai beringin di Pilpres 2024. &rsquo;&rsquo;Tentu saya sampaikan update koalisi yang dibangun partai Golkar,&rdquo; kata Airlangga usai bertemu dengan JK. Selain itu, Airlangga menuturkan, dirinya juga menyampaikan update pertemuan enam ketum parpol koalisi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. &ldquo;Ya secara global,&rdquo; ungkapnya. Lebih lanjut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan, JK sebagai senior Golkar perlu mengetahui perkembangan dinamika politik terkini.&nbsp; &rsquo;&rsquo;Tentu Pak JK sebagai senior dan saya sebagai ketua umum jadi patut disampaikan,&rdquo; papar Airlangga. Sementara itu, JK mengakui mendapat informasi terkait terkait kerja sama politik yang dibangun Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu 2024. Menurut JK, memerlukan kerja keras agar Partai Golkar menang Pemilu 2024. "Tentu ini ada suatu pikiran, tapi dalam praktek politiknya tentu tidak mudah untuk menyatukan semua, ide ini bagus, tapi pelaksanaan secara riilnya tentu membutuhkan suatu upaya yang keras," ucap JK. JK mengharapkan, Pemilu 2024 bukan hanya bicara soal kontestasi calon presisen dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres), tetapi juga memikirkan bagaimana untuk bisa menang legislatif. "Selalu kita bicarakan bagaimana Partai Golkar itu nanti dalam pemilu tetap mempunyai suara yang cukup atau naik nanti, kan ini bukan hanya bicara presiden ya, bicara juga tentang legislatif nanti pemilu ini," terang dia. (*) &nbsp;

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berkunjung ke kediaman Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK)

Sambangi JK, Airlangga Sampaikan Informasi Progres Koalisi Golkar 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/10/Hary-Tanoe-ke-dpp-golkar-M-Ridwan-JPC-894229930.jpg" alt="Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama jajaran pengurus partainya bertandang ke kantor DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama jajaran pengurus partainya bertandang ke kantor DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama jajaran pengurus partainya bertandang ke kantor DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Senin (10/4). Mereka mendapat sambutan hangat dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan juga pengurus DPP Partai Golkar. Usai melakukan pertemuan, Airlangga mengakui terdapat pembahasan rencana kerja sama politik dengan Partai Perindo. Menurut Airlangga, pihaknya bersama Perindo ingin kembali bekerja sama, mengingat kedua partai merupakan pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Kami bertukar pikiran mengenai rencana ke depan dari koalisi yang ada baik itu koalisi besar maupun dari koalisi KIB dan tentunya kedua partai melihat bahwa ke depan kita perlu terus menjalin silaturahmi, termasuk terkait dengan jadwal-jadwal Pemilu yang ada," kata Airlangga. "Tentunya baik Partai Golkar maupun perindo ini juga berkomitmen untuk terus mendukung pemerintahan Pak Jokowi-Ma'ruf Amin agar pencapaian RPJMN 2024 ini bisa dicapai," sambungnya. Menurut Airlangga, koalisi besar sangat diperlukan sebagai komitmen dalam membangun Indonesia ke depan. Hal ini juga untuk menerobos ketidakpastian global. "Maka kestabilan politik itu penting. Nah kestabilan politik hanya bisa dicapai kalau ketua umum-ketua umum partai komunikasinya baik dan lancar," ucap Airlangga. Sementara itu, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo mengakui, kedatangannya ke kantor DPP Partai Golkar dalam rangka silaturahmi politik. Hary juga mengakui, pihaknya membuka pembicaraan terkait kerja sama politik ke depan. "Yang paling penting tentunya adalah pembahasan tentang bagaimana ke depan bisa bekerja sama secara politik yang tadi beliau sampaikan koalisi besar, yang tentunya sangat penting dalam menjaga kontinuitas NKRI, khususnya program-program yang telah dibangun oleh presiden kita bapak Jokowi," ucap Hary. Hary memastikan, pihaknya akan terus membangun komunikasi politik dengan Partai Golkar. Komunikasi ini dibangun, dalam rangka rencana pembentukan koalisi besar. "Tadi semuanya telah disampaikan oleh Pak Airlangga dan tentunya ke depan akan diadakan terus komunikasi dengan para pimpinan Partai Golkar dan para pimpinan koalisi yang satunya, Gerindra. Karena sudah bertemu antara kedua koalisi ini menjadi koalisi besar, dan harapannya akan menjadi suatu koalisi yang solid untuk membangun NKRI secara bersama-sama," ujar dia. (*) &nbsp;

Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama jajaran pengurus partainya bertandang ke kantor DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat

Hary Tanoe Bertandang ke Kantor DPP Golkar, Bahas Koalisi Jelang Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Sekjen-PAN-Eddy-Soeparno-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno saat acara Refleksi Akhir Tahun DPP PAN di Jakarta, Rabu (30/12/2020). PAN menyatakan dukungannya terhadap pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, salah satunya dengan pemberian vaksin secara gratis" width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno saat acara Refleksi Akhir Tahun DPP PAN di Jakarta, Rabu (30/12/2020). PAN menyatakan dukungannya terhadap pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, salah satunya dengan pemberian vaksin secara gratis</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tidak turut mengatur pembentukan koalisi besar. &rsquo;&rsquo;Tidak ada mengatur-atur, tidak ada. Partai-partai politik, dalam hal ini ketua-ketua umum parpol memiliki independensi untuk bisa menentukan arah perjuangan partainya ke depan,&rdquo; kata Eddy Soeparno kepada wartawan di Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Sabtu. Ia mengatakan bahwa Joko Widodo merupakan pembina partai politik untuk seluruh partai politik di Indonesia. Dalam hal ini, tutur Eddy, Jokowi hanya menghendaki pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) dengan suasana damai, lancar, dan tidak ada gejolak yang membahayakan, terutama dari aspek perekonomian. &rsquo;&rsquo;Itu saja guidelines-nya,&rdquo; ucap Eddy. Terkait dengan koalisi besar yang bertujuan untuk membentuk dua poros dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Eddy menyatakan bahwa sampai saat ini belum dapat disimpulkan demikian karena masih dalam tahapan awal. &rsquo;&rsquo;Saya kira kita tidak bisa menyimpulkan segala sesuatu, ya. Tadi saya sampaikan ini kan bagian dari sebuah proses yang kita awali. Dan ini proses yang awal, di tahapan awal,&rdquo; kata Eddy. Pernyataan tersebut menanggapi isu koalisi besar yang berada di bawah orkestra Jokowi. Sebelumnya, Jokowi telah menepis pernyataan bahwa dirinya yang mengorkestrasi pembentukan koalisi besar tersebut. "Saya hanya bilang cocok (berkoalisi), terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, dan untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik," kata Presiden Jokowi usai menghadiri acara silaturahmi Ramadan yang digelar&nbsp; PAN di Kantor DPP PAN Jakarta pada Minggu (2/4). (*) &nbsp;

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Jokowi tidak turut mengatur pembentukan koalisi besar

Sekjen PAN Bantah Jokowi Ikut Mengatur Pembentukan Koalisi Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/investasi-politik-nasdem-ciptakan-calon-pemimpin-masa-depan_m_.jpg" alt="Ilustrasi Partai Nasdem" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Partai Nasdem</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya membantah, pertemuan Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh membahas koalisi Pilpres 2024. Menurut Willy, pertemuan tersebut hanya silaturahmi biasa antara dua sahabat lama.  "Kalau itu (koalisi) masih dini, kita belum bisa simpulkan, ini pertemuan pertama. Semoga nanti jamuan makan siangnya berkenan dan silaturahminya bisa berlanjut, saya kira itu modalnya dalam politik Indonesia," kata Willy Aditya di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/6).  Willy menyebut, Prabowo dan Surya Paloh hanya ingin lepas kangen dan menyambung tali silaturahmi. Apalagi, Gerindra dan Nasdem sama-sama di koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin saat ini.  "Kalau ada pembicaraan koalisi, kerja sama politik itu tidak tertutup kemungkinan, tapi ranah-nya bisa luas sekali spektrumnya, bisa banyak sekali, tidak hanya dalam pemerintahan sekarang tapi juga di parlemen," ucap Willy.  Willy menyampaikan, silaturahmi Prabowo juga tidak terkait dengan capres-cawapres yang akan diusung Nasdem. Pasalnya, capres-cawapres yang diusung Nasdem akan diusulkan oleh DPW dalam forum Rakernas.  "Kalau ini (soal capres) baru proses menjaring nama di DPW, nanti DPW yang akan menyerahkan itu dalam rakernas. Lalu SC akan menggodok nama-nama jadi 3 nama untuk diserahkan pada ketum, itu masih sangat dini. Kami DPP pun menyerahkan ke DPW yang masih bergulir saat ini," pungkas Willy.

Nasdem Bantah Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh Bahas Koalisi 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar didampingi pengurus partai menghadiri acara penyerahan bantuan kepada warga di kantor DPP PKB di Jakarta, Minggu (17/5/2020). PKB menyerahkan bantuan 300 ribu paket sembako dan satu juta masker" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar didampingi pengurus partai menghadiri acara penyerahan bantuan kepada warga di kantor DPP PKB di Jakarta, Minggu (17/5/2020). PKB menyerahkan bantuan 300 ribu paket sembako dan satu juta masker</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terus didorong oleh kader-kadernya untuk bisa maju menjadi calon presiden (capres) di Pilpres 2024 mendatang.  Menanggapi hal tersebut, Cak Imin memberikan tiga hal sebagai syarat utama mengenai pencapresannya tersebut. Pertama, PKB harus berkomunikasi dengan parpol-parpol kain karena PKB tidak bisa mengusung calon sendiri akibat adanya syarat presidential threshlold (PT) 20 persen.  "Kedua, kita harus minta restu rakyat langsung apakah rakyat punya dorongan yang kuat, elektabilitas, kita harus memperhatikan itu," ujar Cak Imin kepada wartawan, Jumat (29/10).  Cak Imin menuturkan pada poin penting ketiga, yakni masih adanya cukup waktu untuk dimanfaatkan sebaik mungkin dalam menghadapi Pemilu 2024.  "Jadi kepada teman-teman yang semangat 45, bukan hanya semangat yang penting, tapi bisa enggak meyakinkan rakyat? Kalau semua yang semangat itu bergerak dan meyakinkan rakyat, oke. Kalau parpol-parpol ada koalisi yang baik karena PKB butuh dua lagi parpol yang bisa mengusung capres," katanya.  Karena itu, Wakil Ketua DPR ini mengatakan, saat ini yang perlu dilakukan adalah bagaimana PKB terus menjajaki proses-proses koalisi dengan partai-partai lain.  Sementara ketika disinggung mengenai siapa calon wakil presiden yang akan digandeng untuk maju di Pilpres 2024. Cak Imin menegaskan bahwa semua itu tergantung pada kesepakatan koalisi parpol untuk mencari cawapres yang tepat dan bisa menang.  "Sebelum sampai 20 persen PT, kita belum bisa pastikan siapa pendamping. Kita harus yakinkan dulu untuk memenuhi syarat presidential threshold 20 persen," pungkasnya.

Soal Pencapresan 2024, Cak Imin Berikan 3 Syarat ke PKB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Koalisi 2024

Berita Terkini