<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/IMG-20240207-WA0091-612804988.jpg" alt="Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) saat menyampaikan keluhan alias curhat ke MenkopUKM Teten Masduki. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) saat menyampaikan keluhan alias curhat ke MenkopUKM Teten Masduki. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) Asep Hendro menyampaikan keluhan dan curahan hati (curhat) atas keresahan mereka karena kerap dituduh memproduksi knalpot yang menimbulkan kebisingan yang sering terjaring razia aparat kepolisian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami berharap standardisasi atau Standar Nasional Indonesia (SNI) dan regulasi terkait knalpot segera diterbitkan untuk mendukung industri knalpot lokal dan UMKM semakin berkembang,&rdquo; kata Ketua AKSI Asep Hendro dalam keterangan tertulis, Kamis (8/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep mengatakan, jika SNI knalpot telah terbit, pihaknya menyatakan siap memenuhi standardisasi dan regulasi yang menjamin produk knalpot memenuhi SNI sehingga produk knalpot lokal semakin berdaya saing dengan ambang batas kebisingan yang aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014138250/kepala-bapanas-tegaskan-bantuan-pangan-bukan-politisasi-amanat-undang-undang">Kepala Bapanas Tegaskan Bantuan Pangan Bukan Politisasi: Amanat Undang-Undang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa produk knalpot lokal atau aftermarket banyak dikesankan sebagai knalpot brong yang tidak standar dan menyebabkan polusi suara. Akibatnya, keberadaan knalpot produksi UMKM ini bisa dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 285 jo ayat (1) jo Pasal 106 ayat (3) dan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3), dengan denda maksimal Rp 250 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibat dari kebisingan suaranya dapat mengganggu konsentrasi pengendara lainnya sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan dinilai tidak masuk kualifikasi SNI. Padahal, kata Asep, razia yang digelar untuk menertibkan penggunaan knalpot brong belakangan ini justru berdampak kepada UMKM produsen knalpot. &ldquo;Kami punya 20 brand serta 15 ribu karyawan yang saat ini sudah dirumahkan,&rdquo; ujar Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, pihaknya menjamin, knalpot yang diproduksi anggota AKSI sudah memenuhi regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang ambang batas kebisingan dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi industri untuk memproduksi knalpot.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep berharap berbagai instansi terkait seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin), KLHK, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan pihak Kepolisian dapat duduk bersama untuk merumuskan ketentuan knalpot yang sesuai dengan standar atau ber-SNI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014138222/dituding-selingkuh-dan-orang-tua-ikut-campur-dalam-pernikahannya-dengan-ria-ricis-ini-penjelasan-teuku-ryan">Dituding Selingkuh dan Orang Tua Ikut Campur dalam Pernikahannya dengan Ria Ricis, Ini Penjelasan Teuku Ryan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya berharap segera ada SNI untuk knalpot, sehingga UMKM industri knalpot dapat kembali seperti semula bahkan bisa lebih meningkatkan omzet,&rdquo; tandas Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, MenkopUKM Teten Masduki menanggapi bahwa pelarangan knalpot aftermarket ini harus mempertimbangkan banyak hal termasuk kelangsungan industri UMKM knalpot.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut MenkopUKM, ada potensi ekonomi yang luar biasa besar di bisnis knalpot ini. Terlebih, anggota AKSI sudah memiliki 20 brand knalpot lokal dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 15 ribu orang dan bisa berkembang karena masih ada sekitar 300 perajin knalpot dan brand knalpot yang bisa diajak bergabung dalam asosiasi.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini merupakan embrio industri otomotif yang harus kita kembangkan ke depan karena memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dan menyerap banyak tenaga kerja,&rdquo; ujar Menteri Teten.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Teten mengatakan semua pihak terkait harus mulai mengatur penggunaan knalpot yang terstandardisasi SNI, karena hingga saat ini belum ada aturan baku mengenai hal itu. Dari sekian banyak produk komponen otomotif,&nbsp; baru sembilan yang sudah tersertifikasi SNI, yang lainnya belum ada, termasuk knalpot ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi dalam aturan, kita akan mencoba duduk barsama dengan stakeholder lain Badan Standardisasi Nasional (BSN), KLHK, Kemenperin, Kemenhub, dan Kepolisian untuk menyusun standardisasi produk otomotif knalpot, termasuk dengan Kemenhub yang akan menjadi penghubung dengan Kepolisian," pungkas Teten.</div>

Ketua AKSI, Asep Hendro menyampaikan keluhan dan curhat atas keresahan karena kerap dituduh memproduksi knalpot bising yang sering dirazia.

Kerap Dituduh Produksi Knalpot Bising, Asosiasi Knalpot Lokal "Curhat" ke Menteri Teten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/KNALPOT.jpg" alt="Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan penindakan terhadap sejumlah pengendara motot yang menggunakan knalpot tidak standar di Jakarta Selatan, Minggu (22/1/2023)" width="100%">
<figcaption>Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan penindakan terhadap sejumlah pengendara motot yang menggunakan knalpot tidak standar di Jakarta Selatan, Minggu (22/1/2023)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menerjunkan personel untuk menindak pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot bising di Jakarta Selatan berupa teguran.  Penggunaan knalpot bising sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 285 ayat 1 juncto pasal 106 ayat 3 dapat dikenakan hukuman penjara satu bulan atau denda maksimal Rp250 juta.  "Memberikan teguran dan penindakan kepada pelanggar," kata Ditlantas Polda Metro Jaya melalui akun Instagram @tmcpoldametro di Jakarta, Minggu.  Dalam unggahan tersebut terlihat petugas menegur dan melakukan penindakan beberapa pengguna sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar.  Para pengguna motor menggunakan knalpot bising sehingga mengganggu kenyamanan pengendara lain di Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Selatan.  Agar tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu lingkungan masyarakat sekitar, petugas mengimbau agar masyarakat menggunakan knalpot standar.

Polda Metro Jaya Tindak Pengendara Motor Gunakan Knalpot Bising

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220901_171140.jpg" alt="Wali kota Banjarmasin Ibnu Sina turut hadir acara pemusnahan knalpot brong yang dipimpin Kapolresta Banjarmasin Kombespol Sabana A. Martosumito. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali kota Banjarmasin Ibnu Sina turut hadir acara pemusnahan knalpot brong yang dipimpin Kapolresta Banjarmasin Kombespol Sabana A. Martosumito. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menghancurkan ratusan knalpot brong atau knalpot bising. Barang bukti itu hasil penindakan dari Januari hingga Agustus.  ”Sebanyak 260 knalpot brong disita untuk dimusnahkan,” kata Kapolresta Banjarmasin Kombespol Sabana A. Martosumito seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Jumat (2/9).  Dia mengatakan pemusnahan barang bukti itu sebagai bentuk ketegasan polisi menindak penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar spesifikasi kendaraan.  Sabana memerintahkan kepada Kasat Lantas Polresta Banjarmasin Kompol M. Noor Chaidir terus menggencarkan razia agar keberadaan penggunaan knalpot brong bisa ditekan.  Berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 285 ayat 1 juncto pasal 106 ayat 3 disebutkan setiap mengemudikan motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan termasuk knalpot dipidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.  ”Jadi saya perintahkan tindak tegas semuanya agar timbul efek jera,” tegas Sabana.  Menurut Sabana penggunaan knalpot brong kerap sejalan dengan pelaku balapan liar yang juga meresahkan masyarakat. Untuk itu, penindakan terhadap aksi kebut-kebutan di jalan raya juga digencarkan polisi demi meminimalisir fatalitas akibat kecelakaan yang dipicu balapan liar.

Polisi Hancurkan Ratusan Knalpot Brong di Banjarmasin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/RAZAI-KENALPOT-BISING-MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Pengendara motor terjaring razia yang digelar Satlantas Polres Metro Depok di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat, Jumat (19/3/2021). Puluhan motor berknalpot bising yang terjaring razia diwajibkan mengganti knalpot dan diberikan sanksi tilang.FOTO:MIFTAHUL" width="100%">
<figcaption>Pengendara motor terjaring razia yang digelar Satlantas Polres Metro Depok di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat, Jumat (19/3/2021). Puluhan motor berknalpot bising yang terjaring razia diwajibkan mengganti knalpot dan diberikan sanksi tilang.FOTO:MIFTAHUL</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya terus berupaya mengurangi polusi suara yang disebabkan oleh penggunaan knalpot bising di kendaraan bermotor. Polisi berencana menegur langsung bengkel yang menjual knalpot tidak sesuai standar.  "Sanksi tidak ada, kita (polisi) lebih ke memberikan sosialisasi dan himbauan," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono saat dihubungi, Sabtu (19/11).  Argo menilai untuk pemberian sanksi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, apabila bengkel-bengkel tersebut tidak berizin. Sedangkan pllisi hanya bisa memberikan edukasi.  "Mungkin kalau sanksi itu jatuhnya kalau misal tokonya tidak berijin dan itu masuk ranah Satpol PP atau Reskrim misal (bengkel) ilegal," imbuhnya.  Diketahui, Ditlantas Polda Metro Jaya mencatat terdapat 5.470 pengendara kendaraan bermotor ditindak selama Operasi Zebra Jaya 2021. Angka tersebut didapat berdasarkan hasil.operasi selama 4 hari pertama.  Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono menerangkan, dari semua pelanggar tersebut, diberikan 2 jenis sanksi. Sebagian hanya teguran, sedangkan sebagian kecil diberi tilang.  "Selama empat hari Operasi Zebra Jaya, 4.460 pengendara diberi teguran, sedangkan 1.010 ditilang," kata Argo saat dihubungi, Sabtu (20/11).  Argo menuturkan, pelanggaran terbanyak yakni penggunaan knalpot bising sebanyak 255 pelanggar. "Selain itu, ada 22 pelanggar yang menggunakan rotator tidak untuk peruntukannya," imbuhnya.

Nekat Jual Knalpot Bising, Bengkel di Jakarta Akan Ditegur Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Screenshot_20210817-093050_Twitter.jpg" alt="Viral sebuah aksi arogan dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD berinisial Serka S. Dia dengan sengaja mendekatkan telinga seorang warga ke lubang knalpot bising. " width="100%">
<figcaption>Viral sebuah aksi arogan dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD berinisial Serka S. Dia dengan sengaja mendekatkan telinga seorang warga ke lubang knalpot bising. </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Viral sebuah aksi arogan dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD berinisial Serka S. Dia dengan sengaja mendekatkan telinga seorang warga ke lubang knalpot bising.  Dalam video yang beredar, oknum tersebut juga sempat menendang bagian punggung dan kepala pemilik motor karena berusaha menjauhkan telinganya dari lubang knalpot bisingnya. Kejadian tersebut bermula dari kegiatan razia sepeda motor berknalpot racing oleh anggota Koramil Monta bersama Bhabinkamtibmas setempat dan mengamankan satu motor dengan pemiliknya.  Serka S yang bertugas sebagai Babinsa Koramil 1608-07/Monta Kodim 1608/Bima kemudian menghukum pesepeda motor tersebut dengan mendekatkan telinganya tepat pada lubang knalpot motor racing.  Tindakan ini diduga telah memenuhi unsur penganiayaan. Kadispenad Brigjen TNI Tatang Subarna mengatakan, pimpinan telah mengambil langkah tegas kepada Serka S. Dia saat ini sudah dikenakan penahanan di Subdenpom IX/2-2 Bima, Nusa Tenggara Timur (NTT) atas tuduhan penganiayaan.  "Proses hukum terhadap oknum prajurit tersebut sudah sesuai dengan kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa bahwa tidak ada penyelesaian selain proses hukum bagi setiap prajurit TNI AD yang terbukti melanggar," jelas Tatang dalam keterangan tertulis, Selasa (17/8).

Viral Tempelkan Telinga Warga ke Knalpot Bising, Serka S Resmi Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/satpam.jpg" alt="M Rahmad (tengah) beserta barang bukti hasil curiannya diamankan di Polsek Seruyan Hilir, Selasa (23/4). (Kalteng Pos)" width="100%">
<figcaption>M Rahmad (tengah) beserta barang bukti hasil curiannya diamankan di Polsek Seruyan Hilir, Selasa (23/4). (Kalteng Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Viral sebuah unggahan akun Instagram TMC Polda Metro Jaya yang memperlihatkan seorang anggota polisi tengah menilang kendaraan berknalpot bising. Aksi polisi ini menuai pujian dari warganet karena dianggap parat tidak pandang bulu melakukan penegakan hukum.  Warganet menilai jika pelaku yang ditilang adalah seorang anggota polisi. Sekilas, memang demikian. Namun, jika diperhatikan secara seksama, pengendara sepeda motor itu bukanlah seorang polisi. Melainkan Satpam.  "Wuih ga pandang bulu ya tindakannya," tulis akun @aingbau di kolom komentar.  Peristiwa ini terjadi di keluarahan Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Kesalah pahaman persepsi ini terjadi karena pengendara motor bising memakai seragam mirip polisi. Pada kenyataannya, itu adalah seragam satpam.  Sebagaimana diketahui, seragam satpam memang memiliki motif dan warna mirip seragam polisi. Hal itu diatur dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020.  Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Metro Jakarta Utara Kompol Rinaldo Aser membenarkan jika warga yang ditilang bukanlah anggota polisi. "Bukan anggota, tapi Satpam," kata Rinaldo.  Dalam Perpol 4/2020 sebetulnya sudah diatur mengenai perbedaan warna antara seragam satpam dan anggota Polri. Tingkat ketajaman warna coklat pada seragam satpam lebih rendah 20 persen dibanding anggota Polri.  Hal yang paling mencolok membedakan satpam dan anggota Polri yaitu pada ikat pinggang. Untuk satpam, diharuskan memakai kopel, dan tidak boleh memakai sangkur beserta pistolnya. Penempatan logo Polda Metro Jaya untuk satpam di lengan kanan, sedangkan anggota Polri di lengan kiri.  Perbedaan terakhir yakni satpam belum boleh memakai pangkat di pundaknya. Meskipun di dalam aturan sudah diatur mengenai kepangkatan satpam, namun sampai saat ini belum diberlakukan, mengingat belum ada aturan turunannya.

Viral Polisi Tilang Polisi, Ternyata yang Ditilang Satpam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2020-04-05-at-21.00.16.jpeg" alt="Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar. Ditlantas Polda Metro Jaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar. Ditlantas Polda Metro Jaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah memetakan sejumlah bengkel modifikasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang kerap membuat knalpot tidak sesuai aturan.  ”Kita sudah memulai akan mapping bengkel-bengkel mana saja yang sering membuat atau memodifikasi motor yang suaranya bising,” kata Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakkan Hukum (Kasubdit Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar seperti dilansir dari Antara di Jakarta.  Meski demikian, Fahri mengatakan, pihaknya baru akan memberikan edukasi terhadap bengkel-bengkel modifikasi tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya penindakan lebih lanjut.  ”Kita berikan edukasi dulu ya. Karena memang dalam Undang-Undang Lalu Lintas bahwa pengawasan bengkel itu oleh Polri. Makanya itu nanti kita bersurat dulu. Setelah bersurat kita akan coba random sampling mendatangi bengkel-bengkel. Jika masih ada temuan kita lihat lagi,” ujar Fahri Siregar.  Ditlantas Polda Metro Jaya telah menggelar razia dan filterisasi dengan sasaran kendaraan yang menggunakan knalpot bising di kawasan Monas hingga Sudirman–Thamrin. Filterisasi difokuskan untuk mencegah kendaraan dengan knalpot bising memasuki kawasan Monas dan Sudirman–Thamrin.  Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, rencananya razia knalpot bising tersebut digelar setiap akhir pekan. Alasan pihak kepolisian menggelar razia tersebut pada akhir pekan adalah karena Ditlantas Polda Metro Jaya paling banyak mendapatkan laporan dan keluhan dari masyarakat terkait knalpot bising pada akhir pekan.  Para pengendara yang terjaring razia dan filterisasi tersebut dikenakan sanksi tilang seperti yang diatur dalam pasal 285 UU Lalu dan Angkutan Jalan 2009 dengan sanksi kurungan 1 bulan atau denda Rp 250 ribu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-byIqbGsR4c

Polda Metro Jaya Petakan Bengkel Modifikasi Knalpot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Knalpot-racing.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kendaraan dengan suara bising tentu sangat mengganggu. Umumnya, suara bising yang dihasilkan oleh kendaraan baik roda dua ataupun roda empat merupakan suara dari modifikasi saluran sistem pembuangan atau knalpot.  Terkait dengan suara bising kendaraan yang dihasilkan knalpot modifikasi, dikutip JawaPos.com dari MotorcycleNews, Selasa (10/9), sebuah kota di Prancis telah mulai mengantisipasi knalpot sepeda motor yang bising dengan memasang 'radar kebisingan'. Teknologi itu akan mampu mengidentifikasi kendaraan yang menghasilkan suara bising, menentukan lokasi mereka dan secara otomatis mengeluarkan tiket atau surat tilang.  Terletak di pusat Villeneuve-le-Roi, seperti yang dilaporkan oleh Reuters, sistem akan ditayangkan begitu undang-undang mengizinkan teknologi disahkan. Perangkat akan terhubung ke kamera CCTV Polisi dan secara otomatis mengeluarkan denda.  Sama seperti Inggris, Prancis sudah menggunakan batas kebisingan kendaraan, namun itu bergantung pada kemampuan polisi untuk menangkap pelanggar.  Dibuat oleh Bruitparif, sistem baru ini menggunakan empat mikrofon untuk mengukur tingkat desibel dalam sepuluh detik kendaraan yang melintas. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melacak sumber asli kebisingan, diilustrasikan sebagai serangkaian titik-titik berwarna di belakang mesin yang dikenal sebagai 'gelombang akustik'.  Selain di wilayah urban, pengukur kebisingan juga akan ditempatkan di wilayah perbukitan Saint-Forget, di luar Paris, rute populer bagi pengendara motor. Dua perangkat selanjutnya akan dipasang di pusat kota Paris pada September.  Departemen Transportasi Prancis belum lama ini mengumumkan bahwa mereka akan menguji coba 'kamera kebisingan' baru yang dirancang untuk menindak pengendara yang melanggar batas volume knalpot. Kamera akan diuji di beberapa lokasi selama tujuh bulan ke depan. Jika berhasil, dapat dikembangkan lebih lanjut di wilayah lain di Prancis dan di Inggris.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Ilustrasi.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ilustrasi: Teknologi noise camera akan digunakan di Prancis untuk menindak kendaraan yang bersuara bising (MotorcycleNews)  Ditujukan untuk pengemudi dan pengendara sepeda motor dengan knalpot ilegal, serta mereka yang menggeber kendaraan mereka secara berlebihan, mikrofon akan merekam suara kendaraan yang lewat sebelum alat Automatic number-plate recognition (ANPR) dan kameranya mengambil gambar untuk mengumpulkan bukti visual terhadap pengendara yang melanggar.  Berbicara tentang inisiatif baru ini, Sekretaris Transportasi, Chris Grayling mengatakan polusi suara membuat kehidupan orang-orang di masyarakat sangat menderita dan memiliki dampak kesehatan yang buruk. "Inilah sebabnya saya bertekad untuk menindak para pengemudi dengan knalpot bising yang sangat menggangu," katanya.  "Teknologi baru akan membantu kita memimpin dalam membuat kota-kota kita lebih tenang, dan saya berharap untuk melihat bagaimana kamera baru yang menarik ini bisa bekerja," lanjutnya.  Sementara itu, CEO Asosiasi Industri Sepeda Motor, Tony Campbell, juga mengatakan, dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan, termasuk polusi suara, knalpot ilegal yang dipasang oleh beberapa pengendara tidak diinginkan masyarakat. "Semua pabrikan menghasilkan sepeda motor baru yang mengikuti peraturan ketat terkait kebisingan dan emisi. Kami menyambut uji coba ini sebagai cara potensial untuk mendeteksi kebisingan berlebihan di komunitas kami," katanya.  Uji coba ini dilakukan setelah penelitian mengungkapkan bahwa paparan kebisingan jangka panjang yang terus menerus dapat menyebabkan implikasi kesehatan fisik dan mental. Parahnya, kebisingan juga menyebabkan stres dan tekanan darah tinggi naik.

Prancis Bakal Tindak Tegas Penggunaan Knalpot Bising

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/sadis-tegur-knalpot-bising-korban-langsung-dibunuh_m_161738.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Gara-gara knalpot bising dua pria yang masih bertetangga ribut. Parahnya, Mat Ali (28) tega membacok Aceng (38) karena tidak terima ditegur. Sebelumnya, korban menegur pelaku yang membawa motor dengan suara knalpot bising. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan H Tiung, Gang Syawal III, RT 13/03, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Kejadian bermula ketika Mat Ali menaiki motor yang knalpotnya bising. Begitu melewati gang sempit suara knalpot makin menjadi. Terlebih Mat Ali menggeber-geber gas motornya. Aceng pun merasa terganggu. &ldquo;Korban mengingatkan pelaku kalau bawa motor itu pelan-pelan saja dan jangan memainkan gas. Karena suara knalpot motor pelaku nyaring sekali plus ngebut di gang,&rdquo; kata Kapolsek Koja Kompol Supriyanto, Minggu (8/10). Bukannya sadar, Mat Ali tidak terima ditegur. Hingga keduanya pun terlibat adu mulut. Namun, warga yang melihat sempat melerai keduanya. &ldquo;Saat itu keadaan kembali normal. Kan sudah ditengahi dan dilerai oleh warga. Tetangga yang lain juga menganggap masalah gak berlanjut,&rdquo; tambah Kapolsek. Ternyata emosi Mat Ali masih di ubun-ubun. Dia kembali ke tempat adu mulut. Sambil menenteng sebilah golok lengkap dengan sarungnya. Keributan pun kembali terjadi. &ldquo;Keributannya gak lama. Korban yang gak memegang alat apapun tewas, pas kita cek taunya golok tadi kena kepala belakang. Dia langsung meninggal saat itu juga,&rdquo; ungkap Supriyanto. Setelah menghabisi nyawa Aceng, Mat Ali lari entah kemana. Keberadaannya kini dalam pencarian pihak Kepolisian Sektor Koja. &ldquo;Kita kumpulkan semua data dan barang bukti di lapangan. Untuk pelaku tengah kita cari,&rdquo; imbuhnya.

Sadis! Tegur Knalpot Bising, Korban Langsung Dibunuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/bentuk-tim-khusus-polisi-sita-800-knalpot-bising_m_147543.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Indramayu menyita sedikitnya 800 knalpot racing atau knalpot bising hasil operasi penyakit masyarakat (pekat). Bahkan bentuknya sudah menyerupai pohon knalpot. Keberadaan pohon knalpot di Mapolres Indramayu pun menarik perhatian setiap pengunjung. Tidak sedikit dari mereka yang mengabadikan pohon knalpot itu. Bahkan, tidak jarang juga ada yang selfie di depan pohon knalpot bising itu. Di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Arif Fajarudin, Polres Indramayu gencar memberantas penyakit masyarakat (pekat). Selain warung remang-remang dan minuman keras (miras), hal lain yang juga meresahkan masyarakat dan mengganggu kenyamanan adalah keberadaan knalpot bising. Berangkat dari keluhan masyarakat inilah, jajaran Polres Indramayu gencar melakukan razia knalpot bising dalam beberapa minggu ini. Kapolres mengatakan, dari hasil razia yang dilakukan, ratusan knalpot bising berhasil diamankan. Tak tanggung-tanggung, knalpot yang berhasil disita lebih dari 800 buah. Knalpot-knalpot tersebut diperoleh dari berbagai wilayah di Kabupaten Indramayu. Baik di wilayah Kota Indramayu maupun wilayah lainnya. &ldquo;Kami melakukan razia knalpot bising di tempat-tempat yang biasa buat mangkal para biker. Mereka yang tertangkap, sepeda motornya langsung kami amankan di Mapolres, dan baru bisa diambil setelah knalpotnya diganti dengan yang orisinil (asli),&rdquo; ujar Kapolres Arif. Arif menambahkan, untuk memberikan efek jera, sepeda motor yang terbukti menggunakan knalpot bising terlebih dahulu ditahan selama dua minggu di Mapolres Indramayu. Setelah dua minggu baru bisa diambil, tapi dengan syarat knalpot harus diganti dengan yang asli (standar) terlebih dahulu. Kapolres mengungkapkan, cara ini ternyata cukup berhasil. Karena jumlah sepeda motor yang menggunakan knalpot bising sudah semakin berkurang dari hari ke hari. Kapolres juga meminta kepada masyarakat untuk melapor, apabila menjumpai masih adanya sepeda motor yang menggunakan knalpot bising. Dikatakan, selain melakukan razia, jajaran polres juga sudah memiliki tim khusus pemburu knalpot bising. Tim ini akan terus melakukan perburuan terhadap sepeda motor yang masih menggunakan knalpot bising. &ldquo;Kami akan terus melakukan razia knalpot bising, agar Indramayu benar-benar bebas knalpot bising,&rdquo; tambah Kasatlantas Polres Indramayu, AKP Asep Nugraha.

Bentuk Tim Khusus, Polisi Sita 800 Knalpot Bising

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#knalpot bising

Berita Terkini