<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kejati-sumut-tunggu-pelimpahan-kadishub-samosir_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Tahanan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Tahanan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Berkas perkara kasus karamnya KM Sinar Bangun dinyatakan lengkap alias P21. Kini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) tinggal menunggu pelimpahan tahap kedua dari Polda Sumut. Yakni peyerahan barang bukti dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samosir Nurdin Siahaan yang berstatus sebagai tersangka. Nurdin menyandang status tersangka sejak delapan bulan lalu. &ldquo;Sudah P21 atau lengkap. Berkasnya juga sudah ditandatangani pidum,&rdquo; kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut Sumanggar Siagian, Selasa (18/2). Jika menilik peraturan, penyerahan akan dilakukan selama 20 hari setelah beras dinyatakan lengkap. &ldquo;Tapi bisa juga sebulan, tergantung penyidik Polda itu,&rdquo; terang Sumanggar. Meski menjadi tersangka, Nurdin tidak ditahan. Itu berdasarkan pertimbangan penyidik Polda Sumut. Sebelumnya, empat tersangka kasus karamnya KM Sinar Bangun diadili di Pengadilan Negeri (PN) Balige. Di antaranya Poltak Saritua Sagala selaku nakhoda KM Sinar Bangun, Golpa F Putra selaku Kapos Simanindo. Kemudian Karnilan Sitanggang selaku pegawai honor Dishub Samosir yang menjadi anggota Kapos Pelabuhan Simanindo dan Rihad Sitanggang selaku Kabid Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan Dinas Perhubungan Samosir. KM Sinar Bangun karam di perairan Danau Toba pada 18 Juni 2018. Evakuasi masih menyisakan seratus lebih penumpang kapal. Proses evakuasi terkendala kondisi danau yang sangat dalam.

Kejati Sumut Tunggu Pelimpahan Kadishub Samosir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-km-sinar-bangun-segera-disidangkan_m_.jpg" alt="Marinir dan Tim Gabungan saat melakukan pencarian korban KM Sinar Bangun di Danau Toba." width="100%">
<figcaption>Marinir dan Tim Gabungan saat melakukan pencarian korban KM Sinar Bangun di Danau Toba.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Sumatera Utara (Sumut) menyerahkan empat tersangka karamnya Kapal Motor Sinar Bangun ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Toba Samosir. Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan, karena berkas kasus itu sudah lengkap.&nbsp; Empat tersangka yang dilimpahkan itu yakni, Poltak Saritua Sagala selaku nakhoda KM Sinar Bangun; Golpa F Putra selaku Kapos Simanindo. Kemudian Karnilan Sitanggang, pegawai honor Dishub Samosir yang menjadi anggota Kapos Pelabuhan Simanindo dan Rihad Sitanggang, Kabid Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan Dinas Perhubungan Samosir. Sumanggar Siagian, Kasipenkum Kejati Sumut menyebut, berkas para tersangka sudah lengkap beberapa waktu lalu.&nbsp;"Keempat tersangka diterima oleh jaksa dari Kejari Samosir yang tadi dipimpin oleh Kasi Pidum Jhonkey Siagian pagi tadi," ujar Sumanggar, Rabu (10/10). Sidang kasus itu akan digelar di Pengadilan Negeri Toba Samosir. Saat ini empat tersangka itu dititipkan di Lapas Samosir.&nbsp;"Keempat tersangka itu ditangani oleh dua tim jaksa," imbuhnya.&nbsp; Sumanggar melanjutkan, untuk tersangka Nurdin Siahaan, Kadis Perhunungan Samosir masih di tangan penyidik Polda Sumut. berkasnya masih belum lengkap (P19).&nbsp; KM Sinar Bangun tenggelam dalam pelayaran dari Simanindo, Samosir, menuju Tigaras, Simalungun, Senin (18/6) sore. Kapal itu diperkirakan membawa sekitar 200 penumpang dan puluhan sepeda motor. Sesuai data dari Basarnas, hanya 24 orang yang ditemukan terkait tenggelamnya KM Sinar Bangun. Sebanyak 21 orang dinyatakan selamat, sedangkan 3 penumpang meninggal dunia. Sementara 164 orang lainnya dinyatakan hilang.

Kasus KM Sinar Bangun Segera Disidangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/belajar-dari-insiden-kmp-sinar-bangun-kini-penumpang-wajib-tulis-nama_m_.jpg" alt="Kapal bersandar di dermaga Danau Toba, Sumatera Utara." width="100%">
<figcaption>Kapal bersandar di dermaga Danau Toba, Sumatera Utara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tragedi tenggelamnya KMP Sinar Bangun di Danau Toba 18 Juni lalu masih menyisakan luka. Masyarakat setempat kasus serupa terulang lagi. Apalagi ketika tragedi itu 164 penumpang yang belum ditemukan. Nama-nama mereka masih tertempel di dinding kantor Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pemerintah dan masyarakat setempat tak ingin luka itu bertambah. Perbaikan pun dilakukan. Itulah yang dirasakan Jawa Pos di Pelabuhan Simanindo, Kabupaten Samosir, Rabu lalu (12/9). Pun demikian ketika Jawa Pos naik KM Simanindo yang mengantarkan pendudukan Samosir ke Tigaras atau sebaliknya. "Saya baru kali ini dipakaikan jaket (baju pelampung, Red)," kata Anton Siregar. Setelah kejadian tenggelamnya KM Sinar Bangun, Anton tak pernah lagi naik kapal. Rabu itu untuk kali pertama dia <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/09/2018/kapal-barang-disulap-jadi-angkutan-penumpang" target="_blank">menyeberang dengan kapal</a> lagi. Anton pun sedikit terkejut begitu dipakaikan baju pelampung. Sebelum-sebelumnya, menurut cerita Anton, penumpang tidak pernah diwajibkan memakai baju pelampung. Pemakaian baju pelampung itu ternyata bukan satu-satunya perubahan. Ada beberapa perbaikan lainnya. Perubahan lain yang dirasakan pria yang tinggal di Pematangsiantar itu adalah harus menulis nama, alamat, dan umur. "Juga, menuliskan jenis kelamin sebelum naik kapal," ujarnya. Jawa Pos pun melakukannya sebelum naik kapal. Sebelumnya, menurut Anton, penumpang cukup bilang kepada anak buah kapal (ABK). Ketika dibolehkan, penumpang langsung naik. Urusan biaya jalan akan diselesaikan di atas kapal. Perjalanan ke Pelabuhan Tigaras dari Pelabuhan Simanindo hanya 30 menit. Angin cukup kencang ketika Jawa Pos menyeberang. Di tengah perjalanan, gerimis mulai turun. Di kanan kiri KM Simanindo muncul gelombang yang cukup tinggi. "Tenang. Ini masih aman. Dua hari lalu saya jalan dan seperti diayun-ayun," ungkap anggota Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah 2 Sumatera Utara Kaharudin Siregar. Keberadaan Kaharudin menjadi pertanda lain perubahan yang terjadi. Selepas tenggelamnya KMP Sinar Bangun, ditempatkan seorang petugas di semua perjalanan kapal di Danau Toba untuk pengawasan. Penyeberangan sungai dan danau memang di berada bawah kewenangan Direktorat Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Petugas keselamatan pelayaran Pos Pelabuhan Tomok dari Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir Ridwan Manalu menegaskan, pengawasan saat ini memang diperketat. Di Pulau Samosir ada 34 pelabuhan. Transportasi danau menjadi pilihan utama masyarakat di sana. Ridwan menjadi salah seorang pengawas utama di 34 pelabuhan tersebut. "Kalau dibilang kurang orang, ya betul," ungkapnya. Karena itu, kalau dibilang maksimal, pengawasan belum benar-benar maksimal. "Tapi, kami berusaha semaksimal mungkin. Kami tidak ingin kejadian lalu terulang," ujarnya. Ridwan mengaku beruntung lantaran banyak masyarakat yang membantu. Demikian halnya dengan awak kapal. Semua sekarang ketika diberi pengarahan tidak sekadar mau mendengarkan. Tapi, juga menjalankannya.&nbsp;

Belajar dari Insiden KMP Sinar Bangun, Kini Penumpang Wajib Tulis Nama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berkas-dua-tersangka-km-sinar-bangun-akan-diserahkan-ke-jaksa_m_.jpg" alt="Kapal yang membawa alat Multi Beam Side Scan Sonar tiba di Pelabuhan Tigaras usai melakukan pencarian bangkai KM Sinar Bangun, Jumat (22/6)." width="100%">
<figcaption>Kapal yang membawa alat Multi Beam Side Scan Sonar tiba di Pelabuhan Tigaras usai melakukan pencarian bangkai KM Sinar Bangun, Jumat (22/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses hukum terus bergulir pascatragedi karamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba. Tak terasa, dua bulan sudah berlalu peristiwa yang menewaskan ratusan orang itu. Berkas sang Nakhoda dan Kepala Pos sudah dinyatakan lengkap atau P21. Polda Sumatera Utara (Sumut) akan menyerahkan Nakhoda dan Kapos kepada pihak kejaksaan. "Dalam waktu dekat kedua tersangka ini akan kita serahkan ke Jaksa," ungkap Kasubdit III/Umum Direktorat Kriminal Umum (Ditreskrimsus) Polda Sumut, AKBP Maringan Simanjuntak, Rabu (5/9). Lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Namun, baru dua tersangka yang berkasnya sudah lengkap. Keduanya adalah, Nakhoda sekaligus pemilik kapal, Poltak Saritua Sagala dan Kepala Pos Pelabuhan Simanindo, Golpa F Putra. Maringan mengatakan, pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan kejaksaan sebelum menyerahkan kedua tahanan. "Kita ingin mengetahui dimana lokasi sidangnya sekaligus penyerahan tersangkanya. Apakah di Medan atau di Samosir," tukasnya. Untuk tersangka lainnya, Maringan mengatakan, berkasnya belum lengkap. Tiga tersangka lainnya adalah, Pegawai Honor Dishub Samosir, anggota Kapos Pelabuhan Simanindo, Karnilan Sitanggang, PNS Dinas Perhubungan Samosir Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan (ASDP) Samosir Dishub Provinsi Sumut, Rihad Sitanggang, serta Kadishub Samosir, Nurdin Siahaan. Ditetapkannya nakhoda sekaligus pemilik KM Sinar Bangun sebagai tersangka, karena Poltak Soritua Sagala tidak memiliki izin berlayar. Terlebih, ia secara sengaja membiarkan kapal melebihi standart penumpang dan juga syarat kapal tidak boleh mengangkut kendaraan. Sehingga akhirnya, mengakibatkan kecelakaan dan korban meninggal. Sedangkan untuk anggota Kapos pelabuhan, tersangka Karnilan Sitanggang memiliki tugas untuk mengatur masuknya penumpang, dan mengawasi kegiatan perkapalan. Sementara itu, untuk tersangka Golpa F Putra yang merupakan Kapos Pelabuhan Simanindo mempunyai tugas mengatur keluar masuk penumpang dan mengutip retribusi. Tapi Faktanya yang bersangkutan meninggalkan tugasnya. Begitu juga Kabid ASDP, memiliki tugas mengawasi seluruh kegiatan Kapos di Samosir kemudian sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan Pelabuhan Samosir. Tapi faktanya ia tidak mengelola sesuai yang ditentukan, dan masih membiarkan kapal tradisional membawa kendaraan roda dua, yang mana hal tersebut dilarang, serta membiarkan kapal kelebihan kapasitas dan berlayar tanpa surat izin. Perlu diingat tragedi KM Sinar bangun pada Senin (18/6) lalu menjadi noktah hitam pelayaran di Indonesia. Data Basarnas pada penutupan operasi menyatakan, Hanya 21 korban yang berhasil diselamatkan. Tiga korban lainnya ditemukan sudah tidak bernyawa. Lalu, 164 orang dinyatakan hilang.

Berkas Dua tersangka KM Sinar Bangun akan diserahkan ke Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kalau-keluarga-korban-menerima-kenapa-yang-lain-meributkan_m_230796.jpg" alt="Keluarga korban ketika menunggu proses pencarian KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba pada pertengahan Juni lalu." width="100%">
<figcaption>Keluarga korban ketika menunggu proses pencarian KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba pada pertengahan Juni lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penghentian pencarian korban KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba, Sumatera Utara, masih dipersoalkan. Padahal kebijakan dari pemerintah yang menghentikan proses pencarian itu sudah mendapat persetujuan dari keluarga korban. Aktivis Sosial Ray Rangkuti berpendapat, kelanjutan pencarian jenazah korban KM Sinar Bangun tergantung dari keluarga korban. Jika keluarga sudah merelakan, maka tidak perlu lagi ada pihak yang mengkritik. "Sebetulnya yang paling penting itu adalah keluarga korban. Apakah mereka punya kerelaan menerima fakta bahwa jenazah itu tidak diangkut oleh aparat pemerintah dari dasar danau? Kalau mereka rela tentu saja orang lain tidak dapat lagi mengkritik ke pemerintah," Ray Rangkuti dalam keterangan persnya, Kamis (26/7). "Kecuali mereka (keluarga korban) menyatakan menolak, menyatakan kecewa, dan sebagainya, maka hal itu patut dipertanyakan," sambungnya. Diketahui pemerintah menghentikan proses evakasusi terhadap korban <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/07/2018/kemensos-santuni-korban-km-sinar-bangun-rp-3-miliar" target="_blank">KM Sinar Bangun</a>. Hal itu karena keterbatasan teknologi dan medan berbahaya di dasar danau. Menurut Ray, pihak keluarga korban tidak tega melihat <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/13/07/2018/jadi-tersangka-km-sinar-bangun-kadishub-samosir-diperiksa-maraton" target="_blank">jenazah kerabatnya</a> dalam keadaan tidak utuh. Sementara itu, ada pihak yang menuntut pemerintah supaya evakuasi tetap dilanjutkan. Maka kritikan tersebut tidak berdasar. "Kritikan itu jadi subyektif gitu lho. Obyektifnya itu keluarga menerima," tutur Ray Rangkuti. Diketahui sebelumnya mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyesalkan aparat pemerintah yang menghentikan pencarian korban KM Sinar Bangun yang tenggelam di dasar Danau Toba.

Kalau Keluarga Korban Menerima, Kenapa Yang Lain Meributkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/marak-kapal-karam-41-pelabuhan-di-danau-toba-kena-audit_m_227817.jpg" alt="KMP Tao Toba II bersandar di pelabuhan Ajibata, Toba Samosir, Sabtu (14/7)." width="100%">
<figcaption>KMP Tao Toba II bersandar di pelabuhan Ajibata, Toba Samosir, Sabtu (14/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan berencana melakukan pembenahan transportasi di Danau Toba dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan menyusul karamnya KM Sinar Bangun. Pembenahan tersebut dilakukan salah satunya dengan mengaudit pelabuhan-pelabuhan di Danau Toba. Catatan Kemenhub menunjukkan, ada 41 pelabuhan yang ada di Danau Toba. Baik pelabuhan milik pemerintah ataupun milik perorangan.&nbsp; "Hari Senin ini kita akan rapat mengundang semua bupati (di Danau Toba) untuk menentukan mana yang mau diresmikan. Kan harus ada penetapan lokasi dari pak menteri," kata Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Sabtu (14/7).&nbsp; Nantinya, pelabuhan yang akan diresmikan pemerintah harus memenuhi standar. Yang terpenting adalah standar keselamatan. Kemenhub tidak ingin kejadian KM Sinar Bangun terulang lagi.&nbsp; "Nah yang lain kita tutup. Tapi yang akan kita resmikan harus memenuhi standar semuanya. Yang pertama untuk meningkatkan kualitas keselamatan. Karena memang keselamatan itu tidak bisa tidak, harus dipaksakan. Masyarakat di sini sudah cukup bagus juga untuk mengikuti, bahkan ada yang mau naik kapal dia bilang kok belum dicatat. Jadi ada kesadaran," katanya.&nbsp; Pantauan di beberapa pelabuhan di Danau Toba, standar pelayaran ini memang sudah di lakukan. Seperti di pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir. Setiap penumpang kapal feri, mengisi daftar penumpang.&nbsp; Diatas KMP Tao Toba juga sudah tersedia pelampung. Namun yang sangat disayangkan, pelampung itu hanya dipakai sebagian penumpang. Yang lainnya masih saja tidak menggunakan. Petugas kapal juga masih abai akan hal itu. Pelampung hanya dibiarkan jadi pajangan di dalam lemari penyimpanan.&nbsp; Lebih jauh lagi, Budi mengungkapkan akan melakukan perubahan untuk pengawasan perkapalan. Kemenhub akan merubah kelembagaan di tingkat Dirjen Perhubungan Darat&nbsp; "Kalau sekarang ini kan yang bertanggung jawab mengelola itu ASDP, itu kan hanya setingkat kasubdit. Sedangkan persoalan sungai danau dan penyeberangan itu cukup banyak. Di seluruh Indonesia. Nanti akan kita bentuk kelembagaan setingkat direktur eselon 2," katanya.&nbsp; Untuk mengawasi kapal Kemenhub juga melakukan ram check di Danau Toba. Hingga sekarang sudah ada 170 dari 215 kapal yang sudah di ram check. Itu belum termasuk kapal yang ukurannya di bawah 7 GT.&nbsp; "Ram chek itu sambil juga melakukan edukasi masyarakat. Di kapal itu di tempat duduknya sudah ada Life jacket. Penerimaan masyarakat cukup bagus sampai sekarang," pungkasnya.&nbsp;

Marak Kapal Karam, 41 Pelabuhan di Danau Toba Kena Audit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-tersangka-km-sinar-bangun-kadishub-samosir-diperiksa-maraton_m_227657.jpg" alt="Tim SAR gabungan saat memasang alat sonar untuk digunakan pada proses evakuasi korban KM Sinar Bangun." width="100%">
<figcaption>Tim SAR gabungan saat memasang alat sonar untuk digunakan pada proses evakuasi korban KM Sinar Bangun.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir, Nurdin Siahaan menjalani pemeriksaan setelah ditetapkan menjadi tersangka pada kasus karamnya KM Sinar Bangun beberapa waktu lalu. Pemeriksaan, belangsng sejak Kamis (12/7) hingga Jumat (13/7). Namun, meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Nurdin pun tidak ditahan. Dia dikenakan wajib lapor oleh Polda Sumut. "NS tadi pukul 14.00 WIB kita pulangkan. Dia hanya dikenakan wajib lapor satu kalo seminggu," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Tatan Dirsan Atmaja, Jumat (13/7) petang. Pada Kamis (12/7), Nurdin diperiksa dari pukul 13.00 WIB. Pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan karena yang bersangkutan sakit. Penyidik kemudian melanjutkan pemeriksaan pada hari ini. &ldquo;Alasan penyidik belum melakukan penahanan yakni penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan saksi ahli, ahli kelautan, ahli hukum tata negara dan BMKG,&rdquo; jelas Tatan. Dalam kasus ini, 4 tersangka lain telah lebih dulu diproses dan ditahan. Berkas perkara mereka tengah diteliti Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejati Sumut dan dikembalikan ke Polda Sumut karena dinilai belum lengkap. Keempat tersangka itu terdiri dari, 3 regulator dan seorang nakhoda kapal. Tiga regulator yang telah dijadikan tersangka dan diproses masing-masing, Karnilan Sitanggang, pegawai honor Dishub Samosir yang menjadi anggota Kapos Pelabuhan Simanindo; F Putra, PNS Dishub Samosir yang menjadi Kapos Pelabuhan Simanindo dan Rihad Sitanggang, Kabid Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan Dishub Samosir. Seorang lainnya adalah nakhoda kapal, Poltak Soritua Sagala. Para tersangka ini dijerat dengan Pasal 302 dan atau 303 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 359 KUHPidana. Mereka terancam pidana kurungan selama maksimal 10 tahun dan denda sebesar Rp 1,5 miliar. Seperti diberitakan, KM Sinar Bangun tenggelam dalam pelayaran dari Simanindo, Samosir, menuju Tigaras, Simalungun, Senin (18/6) sore. Kapal itu diperkirakan membawa sekitat 200 penumpang dan puluhan sepeda motor. Sesuai data dari Basarnas, hanya 24 orang yang ditemukan terkait tenggelamnya KM Sinar Bangun. Sebanyak 21 orang dinyatakan selamat, sedangkan 3 penumpang meninggal dunia. Sementara 164 orang lainnya masih hilang.

Jadi Tersangka KM Sinar Bangun, Kadishub Samosir Diperiksa Maraton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pesan-jokowi-usai-tragedi-km-sinar-bangun_m_226707.jpg" alt="Tim SAR gabungan saat melakukan proses pencarian dan evakuasi korban KM Sinar Bangun di Danau Toba." width="100%">
<figcaption>Tim SAR gabungan saat melakukan proses pencarian dan evakuasi korban KM Sinar Bangun di Danau Toba.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Danau Toba dikelola secara profesional. Pesan itu disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Idrus Marham saat menyerahkan bantuan kepada keluarga korban KM Sinar Bangun, Senin (9/7). Orang nomor satu di tanah air itu juga berharap, kedepan tragedi nahas seperti itu tidak terulang kembali. "Dalam pertemuan ini saya kembali menyampaikan hal penting yang dipesankan Presiden Joko Widodo, terkait penanganan musibah tenggelamnya KM Sinar Bangun," kata Idrus dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (10/7). Pemerintah lanjut Idrus, sudah melakukan upaya maksimal dalam proses evakuasi. Presiden sudah memberikan intruksi agar evakuasi itu dilakukan secara all out. Bahkan masyarakat juga ikut terlibat dalam upaya evakuasi. "Presiden juga meminta kepada Menteri Sosial dan jajarannya agar mengurus keluarga korban dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Kemensos yang dalam klaster penanganan kebencanaan bertugas di bidang logistik, maka dalam musibah ini memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti tenda, dapur umum dan selimut," jelas Idrus. Bahkan Idrus tidak mempersoalkan ketiadaan manifes kapal yang karam karena kelebihan muatan. Menurut dia, seluruh korban harus dibantu. Rekomendasi Bupati setempat telah cukup sebagai dasar penyerahan bantuan dan santunan terhadap seluruh korban selamat maupun meninggal dan masih dinyatakan hilang hingga kini. "Kita harus memberikan bantuan kepada mereka, dan kita sudah tahu bahwa kapal itu melebihi dari kapasitas yang ada. Itu artinya, tidak mungkin ada manifes, karena itu kita bantu semuanya," tutur Mensos. "Kepada pemda setempat, segera lakukan penataan pengelolaan Danau Toba secara profesional. Semuanya terkoordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten," lanjutnya. Lebih jauh lagi, Idrus menegaskan prosedur angkutan di Danau Toba harus diperbaiki. Perusahaan angkutan penyebrangan Danau Toba, yang tidak mengikuti aturan, yang ditindak tegas dengan tidak diberi izin operasional. "Kalau tidak taat terhadap aturan maka izinnya harus dicabut," tandasnya.

Pesan Jokowi Usai Tragedi KM Sinar Bangun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemensos-santuni-korban-km-sinar-bangun-rp-3-miliar_m_226634.jpg" alt="Menteri Sosial Idrus Marham menyerahkan santunan kepada keluarga korban KM Sinar Bangun." width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Idrus Marham menyerahkan santunan kepada keluarga korban KM Sinar Bangun.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Sosial merealisasikan janjinya untuk menyantuni korban KM Sinar Bangun. Menteri Sosial Idrus Marham menyerahkan bantuan kepada seluruh korban. Baik korban selamat maupun yang masih hilang. Total bantuan yang diberikan mencapai Rp 3 miliar. "Kedatangan kedua ini dalam rangka melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo bahwa seluruh penumpang baik yang selamat, meninggal dunia maupun masih belum ditemukan, tetap mendapatkan bantuan dan santunan," ucap Idrus Marham kepada wartawan usai menyerahkan santunan di Balai &lrm;Harunguan Djabanten Damanik atau Ruang Rapat Pemkab Simalungun, Senin (9/7). Untuk korban selamat sebanyak 18 orang diberikan santunan masing-masing Rp 2,5 juta. Sedangkan 3 korban meninggal dunia serta 164 korban masih dinyatakan hilang, masing-masing mendapatkan santunan sebesar Rp 15 juta. Idrus pun menyampaikan duka mendalam atas tragedi itu. Sebelumnya, Idrus sempat menemui korban saat proses pencarian di Pelabuhan Tigaras, Simalungun, beberapa waktu lalu. Dia mendengar curahan hati korban selamat dan keluarga yang ditinggalkan. Pemerintah Indonesia melalui para menterinya hadir di lokasi kejadian untuk memberikan bantuan. "Pemerintah merasakan kesedihan yang ibu-ibu rasakan. Untuk itu, pemerintah akan terus bersama rakyat dan berupaya semaksimal mungkin memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada keluarga yang ditinggalkan," ucap Idrus seraya merangkul pundak seorang ibu berjilbab hitam yang tak mampu menahan tangis. Selain memberikan santunan, Mensos juga menyerahkan &lrm;bingkisan untuk keluarga korban. Serta bantuan satu unit kendaraan dapur umum lapangan untuk Kabupaten Simalungun. Seperti diketahui, KM Sinar Bangun karam di perairan Danau Toba pada Senin (18/6) lalu. Kapal yang menempuh rute Simanindo-Tigaras itu karam karena kelebihan muatan dan cuaca buruk. 18 Korban dinyatakan selamat, tiga ditemukan tewas dan 164 orang masih hilang. Pencarian secara resmi sudah ditutup oleh Tim SAR Gabungan. Keluarga korban sudah ikhlas melepaskan korban yang masih hilang. Pemkab Simalungun akan membangun tugu KM Sinar Bangun untuk mengenang tragedi itu. Dalam kasus itu, ada lima orang yang dijadikan tersangka. Satu nahkoda dan empat orang dari Dishub Samosir. Termasuk Kepala Dishub Samosir Nurdin Siahaan.

Kemensos Santuni Korban KM Sinar Bangun Rp 3 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-tersangka-kadishub-samosir-mangkir-dipanggil-polda_m_226400.jpg" alt="Proses evkausi pencarian korban KM Sinar Bangun" width="100%">
<figcaption>Proses evkausi pencarian korban KM Sinar Bangun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Sumut memanggil Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir Nurdin Siahaan. Pemanggilan itu menyusul penetapan Nurdin menjadi tersangka kasus KM Sinar Bangun. Sayang, Nurdin mangkir dalam panggilan itu. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, seharusnya Nurdin menghadiri panggilan penyidik pada Senin (9/7). Namun kabarnya Nurdin sakit sehingga tidak bisa datang. "Pengacaranya mengatakan kalau yang bersangkutan sakit. Sehingga jadwal pemeriksaannya mundur," katanya, Senin (9/7). Tatan mengaku sudah menerima surat keterangan sakit Nurdin. Selanjutnya, Nurdin diminta menghadap penyidik pada 18 Juli mendatang. "Apa datang atau tidak, akan kita sampaikan kembali," kata mantan Waka Polrestabes Medan itu. Dalam kasus tenggelamnya Kapal Sinar Bangun polisi juga menetapkan empat orang tersangka lain. Mereka yakni Nakhoda Kapal Sinar Bangun, Poltak Soritua Sagala, Kepala Pos Pelabuhan Simanindo, Kabupaten Samosir, Golpa F Putra. Kemudian, Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan (ASDP) Kabupaten Samosir, Rihad Sitanggang dan anggota Kapos Pelabuhan Simanindo, Karnilan Sitanggang. "Sampai saat ini belum ada penambahan tersangka baru," tandasnya. Untuk diketahui, proses pencarian dan evakuasi korban KM Sinar Bangun resmi dihentikan oleh Basarnas, Selasa (3/7). Penghentian penca&lrm;rian korban ditutup dengan digelar doa bersama, tabur bunga, dan peletakan batu pertama monumen. Selama proses pencarian dan evakuasi korban KM Sinar Bangun yang tenggelam di Perairan Danau Toba, dua pekan lebih. Tim SAR Gabungan baru berhasil mengevakuasi 24 orang. Dimana, 21 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan 3 orang dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian, 164 orang masih dinyatakan hilang hingga saat ini.

Jadi Tersangka, Kadishub Samosir Mangkir Dipanggil Polda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#km sinar bangun

Berita Terkini