<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Agus-Harimurti-Yudhoyono-Dery-Ridwansah-10-2.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat melakukan konfrensi pers di DPP Demokrat Jakarta, Rabu (31/3/2021). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak Partai Demokrat hasil KLB dengan Ketua Umum Moeldoko. P" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat melakukan konfrensi pers di DPP Demokrat Jakarta, Rabu (31/3/2021). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak Partai Demokrat hasil KLB dengan Ketua Umum Moeldoko. P</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terkait surat keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tentang kepengurusan Partai Demokrat. Putusan ini menegaskan, kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat adalah sah. <div dir="auto">"Amar putusan: tolak," sebagaimana bunyi amar putusan, dikutip pada Kamis (10/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkara itu diputus pada hari ini, dengan ketua majelis Yosran, serta dua anggota Lulik Tri Cahyaningrum dan Cerah Bangun. Permohonan PK itu terdaftar dengan nomor perkara 128 PK/TUN/2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi pihak yang digugat oleh kubu Moeldoko. Putusan ini membuat langkah Moeldoko merebut kepengurusan partai berlambang bintang mercy itu kandas.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnta mengatakan, KSP Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun kembali berupaya mengambil alih atau membegal kepemimpinan partai berlambang bintang mercy. Hal ini diutarakan, karena Moeldoko mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) setelah kasasinya ditolak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/011801209/ahy-masuk-5-besar-cawapres-ganjar-demokrat-bukti-ketokohan-dan-elektabilitasnya-diperhitungkan">AHY Masuk 5 Besar Cawapres Ganjar, Demokrat: Bukti Ketokohan dan Elektabilitasnya Diperhitungkan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PK ini adalah upaya terakhir untuk menguji putusan Kasasi MA, dengan Nomor Perkara No.487 K/TUN/2022, yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022," ungkap AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (3/4) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011773877/ahy-sebut-selama-9-tahun-prekonomian-era-jokowi-sangat-anjlok">AHY Sebut Selama 9 Tahun Prekonomian Era Jokowi Sangat Anjlok</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putra sulung Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengungkapkan, alasan Moeldoko mengajukan PK, karena mengklaim telah menemukan empat novum atau bukti baru. Namun, AHY menegaskan bukti yang diklaim itu bukanlah bukti baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keempat Novum itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta, khususnya dalam perkara No.150/G/2021/PTUN.JKT, yang telah diputus, tanggal 23 November 2021," papar AHY.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">AHY menegaskan, Partai Demokrat di bawah kepemimpinannya adalah sah dan benar. "Kita yakin, Demokrat berada pada posisi yang benar. Dengan demikian, dilihat dari kaca mata hukum dan akal sehat, tidak ada satu pun celah atau jalan bagi KSP Moeldoko untuk memenangkan PK ini," pungkas AHY.&nbsp;</div> </div> </div> &nbsp;

Menkumham Yasonna Laoly dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi pihak yang digugat oleh kubu Moeldoko.

Mahkamah Agung Tolak PK Moeldoko, Partai Demokrat Sah Milik AHY

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG_20210305_164557_copy_800x600_1.jpg" alt="Jhoni Allen Marbun (tengah) usai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Juraidi/Antara" width="100%">
<figcaption>Jhoni Allen Marbun (tengah) usai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Juraidi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), saksi fakta Partai Demokrat menyebut adanya pembagian uang dan ponsel oleh Moeldoko, sebelum para peserta Konggres Luar Biasa (KLB) illegal berangkat ke Deli Serdang.  Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Mehbob menjelaskan bahwa peserta KLB illegal Deli Serdang berangkat ke lokasi dengan dua cara. Bagi mereka yang bukan Ketua DPC langsung berangkat ke lokasi. Namun, bagi mereka yang berstatus Ketua DPC terlebih dahulu transit di Jakarta, dan bertemu dengan Moeldoko.  “Kalau untuk Ketua DPC, menurut keterangan saksi, setelah mereka bertemu Pak Moeldoko, mereka diberikan uang sebesar Rp 25 juta dan satu buah handphone. Jadi kalau Pak Moeldoko selama ini bilang tidak terlibat, itu jelas terlibat, dan di persidangan tadi fakta-fakta itu terungkap,” ujar Mehbob dalam keterangannya, Jumat (15/10).  Uang sebesar Rp 25 juta itu, kata Mehbob, merupakan downpayment alias DP atau uang muka. Karena, setiap ketua DPC tersebut diberikan lagi Rp 75 juta setelah KLB illegal Deli Serdang selesai. Jadi totalnya Rp 100 juta untuk setiap orang.  “Saat kami mengajukan saksi fakta, lawyer dari pihak penggugat tidak berani memberikan pertanyaan atau bantahan. Jadi secara tidak langsung, dia mengakui fakta itu terjadi,” katanya.  Sementara kuasa hukum DPP Partai Demokrat kubu AHY Heru Widodo mengatakan, dirinya menghadiri KLB Deli Serdang karena diiming-imingi sejumlah uang, saksi fakta mengakui bahwa dirinya tetap bisa menjadi peserta KLB illegal Deli Serdang meskipun tidak memiliki surat mandat.  “Yang bersangkutan tidak mendapat surat mandat, surat tugas karena bukan person yang berhak hadir di Kongres. Dia datang ke KLB bersama 9 orang kader lainnya. Mereka bukan ketua DPC, tapi diberi jaket, diberi name card peserta kongres yang memiliki hak suara,” jelas Heru.  Saksi fakta juga menjelaskan, bahwa KLB Deli Serdang dilaksanakan sekitar 1,5 jam. Dimulai dari pembukaan pada jam 13.30 WIB, pembacaan tata tertib, kemudian langsung pemilihan ketua umum. Pada pukul 14.30 WIB agenda KLB Deli Serdang ditunda untuk mendengarkan pidato Moeldoko pada malam hari. Tidak ada pembahasan AD/ART, dan pembentukan Mahkamah Partai.  Menurut Heru, hal ini membuktikan bahwa surat keterangan tidak ada sengketa yang dilampirkan untuk mendaftar perubahan kepengurusan hasil KLB Deli Serdang ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), diterbitkan oleh Mahkamah Partai yang tidak sah.  Heru melanjutkan, hal ini terkonfirmasi oleh keterangan saksi fakta lainnya Jansen Sitindaon, yang mengatakan bahwa Mahkamah Partai yang sah hari ini adalah Mahkamah Partai hasil Kongres V Partai Demokrat pada Maret 2020. Jansen adalah anggota Mahkamah Partai yang namanya sudah terdaftar dan disahkan oleh Kemenkumham.  Oleh sebab itu, mantan sekjen Partai Demokrat kubu AHY Hinca Pandjaitan mengatakan, DPP Partai Demokrat membuktikan dengan sangat baik melalui saksinya bahwa apa yang dituduhkan oleh pihak KLB Deli Serdang semuanya sudah terbantahkan.  "Sudah benar Kemenkumham menolak keabsahan kepengurusan hasil KLB Ilegal Deli Sedang,” pungkas Hinca.

Moeldoko Disebut Bagi-bagi Uang dan Ponsel saat KLB di Deli Serdang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG_20210305_164557_copy_800x600_1.jpg" alt="Jhoni Allen Marbun (tengah) usai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Juraidi/Antara" width="100%">
<figcaption>Jhoni Allen Marbun (tengah) usai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Juraidi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY, Mehbob mengeluhkan karena kubu Moeldoko terus melakukan kebohongan kepada publik.  “Semakin memalukan, di bulan puasa gerombolan Moeldoko dan Jhoni Allen bohong lagi. Mereka memasukkan gugatan ke pengadilan, mengatasnamakan para Ketua DPC yang faktanya tidak pernah memberikan kuasa untuk menggugat DPP Partai Demokrat kepemimpinan AHY,” ujar Mehbob kepada wartawan, Selasa (20/4).  Mehbob menjelaskan bahwa pada Gugatan No.213/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 5 April 2021 di mana para penggugat yang diantaranya terdiri dari Jefri Prananda (Ketua DPC Konawe Barat), Laode Abdul Gamal (Ketua DPC Muna Barat), dan Muliadin Salemba (Ketua DPC Buton Utara), menggugat keabsahan AD/ART hasil Kongres Partai Demokrat 2020.  Mehbob berujar, yang menjadi permasalahan kemudian adalah tiga penggugat tersebut merasa dicatut namanya oleh pihak yang mengaku sebagai kuasa hukum mereka.  “Kalau mau bicara materi gugatan, insya Allah semua dapat kami patahkan. Namun, dengan temuan ini kami mohon agar majelis hakim untuk menolak gugatan mereka karena kuasa hukum para penggugat diduga telah menggunakan surat kuasa palsu," katanya.  "Kami juga meminta pihak kepolisian untuk mengungkap dalang surat kuasa palsu yang diberikan kepada sembilan pengacara gerombolan ini. Tentang dugaan tindak pidana oleh pihak yang mengaku sebagai kuasa hukum, para korban telah membuat Laporan Polisi pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 di Polda Metro Jaya,’’ tambahnya.  Sembilan nama pengacara penggugat yang mengaku sebagai penerima kuasa dari tiga Ketua DPC tersebut adalah, Makarius Nggiri, Antonius E. Rasi Wangge, Yustian Dewi Widiastuti, Rusdiansyah, Wahyudin, Gregorius D. Djoka, Ilham Patahillah, Vahmi Wibisono, dan Ahmad Rifai Suftyadi.

Kubu AHY Keluhkan Moeldoko Cs Terus Lakukan Kebohongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Moeldoko-Raka-Denny.jpg" alt="Moeldoko di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Moeldoko di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, Moeldoko menyebut adanya pertarungan ideologis di dalam partai berlogo bintang mercy ini menjelang Pemilu 2024. Sehingga ini adalah ancaman bagi Indonesia.  Wakil Ketua Umum Partai Demokrat kubu AHY, Willen Wandik mengeluhkan kebohongan yang diungkapkan oleh Moeldoko tersebut. Dia mengibaratkan, Moeldoko seperti abdi dalem yang kebelet ingin jadi raja.  “Saya ini asli Papua, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Sejak dulu, saya merasa nyaman dalam rumah besar Partai Demokrat. Asasnya nasionalis-religius, mewadahi semua kepentingan yang ada di Indonesia,” ujar Willem dalam keterangannya, Selasa (30/3).  Sebelumnya, nama GMKI sempat dicatut oleh penyelenggara KLB ilegal untuk pemesanan tempat disebuah hotel di Deli Serdang, Sumatera Utara.  “Bagaimana mungkin Partai Demokrat bisa disebut mengalami tarikan ideologis, padahal partai ini pernah dipimpin oleh tiga sekjen yang beragama Nasrani?," tanyanya.  Oleh sebab itu, tudingan Moeldoko tentang tarikan ideologis sungguh mengada-ada. Bahkan yang dikatakannya tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang ada.  "Jika dulu ada lagu yang populer berjudul 'jangan ada dusta diantara kita', yang kini dilakukan oleh Moeldoko adalah 'dusta di atas dusta',” katanya.  Ia melanjutkan, dirinya ingat kisah pewayangan Jawa tentang 'Petruk Dadi Ratu'. Kisah ini sesungguhnya bercerita tentang orang yang tidak punya kapasitas dan integritas tapi kebelet menjadi raja. Bagi Petruk, menjadi raja atau pemimpin itu adalah semata-mata tahta dan harta, bukannya amanah dan tanggung jawab.  “Siapa sangka pada abad 21 ini, kita melihat drama Petruk atau abdi dalem yang kebelet jadi pemimpin. Ia menggunakan segala cara untuk mencapai hasratnya, tidak peduli apakah dia harus terus berdusta, melanggar etika maupun hukum yang berlaku,” ungkapnya.  "Kini kita sedang menyaksikan abdi dalem bernama Moeldoko sedang berakrobat dan menebar dusta dalam memenuhi hasratnya menjadi pemimpin, termasuk dengan cara merampas milik orang lain," tuturnya.  Sebelumnya, Moeldoko mengatakan adanya kekisruhan di internal Partai Demokrat. Sehingga akhirnya menerima menjadi ketua umum Partai Demokrat.  Mantan Panglima TNI ini menyebut adanya pertarungan ideologis di dalam partai berlogo bintang mercy ini menjelang Pemilu 2024. Sehingga ini adalah ancaman bagi Indonesia.  "Terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali, ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045," katanya.  Moeldoko berujar adanya Kongres Luar Biasa (KLB) ini semata-mata bukan hanya menyelamatkan Partai Demokrat. Namun ada kepentingan yang lebih besar yakni menyelamatkan Indonesia.  "Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa," ungkapnya.  Oleh sebab itu Moeldoko tidak dapat menerima aspirasi kader Partai Demokrat yang menginginkannya menjadi ketua umum. Dia menjadi ketua umum semata-mata untuk membenahi kekisruhan ini Partai Demokrat ini.

Kubu AHY Ibaratkan Moeldoko Seperti Kisah Wayang 'Petruk Dadi Ratu'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Ketua-Dewan-Kehormatan-Partai-Demokrat-versi-KLB-Sumut-Max-Sopacua-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi KLB Sumut, Max Sopacua bersama Jubir Partai Demokrat versi KLB Sumut, Rahmad memberikan keterangan kepada wartawan saat konferensi pers di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021). Dalam" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi KLB Sumut, Max Sopacua bersama Jubir Partai Demokrat versi KLB Sumut, Rahmad memberikan keterangan kepada wartawan saat konferensi pers di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021). Dalam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kubu Moeldoko meminta kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang untuk dibuka lagi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu lantaran masih adanya oknum yang belum tertangkap.  Menanggapi hal tersebut, Kepala Departeman Hukum dan HAM Partai Demokrat kubu AHY, Didik Mukrianto mengatakan terlalu mengada-ada dan tidak mendasar dalam perspektif prinsip penegakan hukum. Penegakan hukum tidak akan tebang pilih, tidak akan pandang bulu, akan transparan, profesional, imparsial dan akuntable.  "Penegakan hukum tidak didasarkan kepada unsur kebencian, kedengkian, berita bohong, apalagi dengan basis-basis fitnah," ujar Didik kepada wartawan, Jumat (26/3).  Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, korupsi Hambalang ini adalah kasus hukum. Kasus korupsi tersebut sudah diadili, inkracht dan bahkan para pelaku koruptornya sudah menjalani pidananya.  "Kasus pidana hambalang itu kan dilakukan oleh oknum atau personaliti yang nakal," katanya.  Didik mengatakan, permintaan kubu Moeldoko untuk membuka kasus tersebut hanya sebagai framing yang tujuannya untuk menebarkan kebencian, fitnah dan berita bohong. "Jadi membangun framing yang tendensius, menebar kebencian, kendengkian, berita bohong bahkan fitnah. Implikasnya bukan hanya berhadapan dengan hukum dunia, tapi dengan hukum Allah," ungkapnya.  Menurut Didik, tidak bijak mengaku berjuang di jalan politik, tapi tidak memaknai dan menjalankannya dalam perspektif yang baik. Partai politik ini adalah sarana yang bertujuan menjadi sarana pendidikan dan sosialisasi.  "Apa jadinya negara ini, jika pemimpinnya ke depan hanya mengejar ambisi kekuasaannya dengan cara-cara yang tidak beradab dan tidak bermartabat, serta inkonstitusional dengan melakukan hasutan, tekanan, dan pecah belah," tuturnya.  Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Max Sopacua menjelaskan alasan jumpa pers di kawasan Hambalang ini lantaran menjadi momentum partai berlogo bintang mercy ini turun elektabilitasnya karena kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang.  "Tempat inilah, proyek inilah bagian salah satu yang merontokan elektabilitas Demokrat. Inilah Hambalang awal terjadinya masalah besar yang terjadi bagi Partai Demokrat" ujar Max.  Max mengeluhkan karena masih adanya oknum-oknum yang terlibat dalam korupsi Hambalang ini namun belum tersentuh oleh hukum. Sehingga menginginkan hukum tidak tebang pilih.  Oleh sebab itu, mantan pewarta ini berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengunggap kembali korupsi Hambalang ini. Sebab dia menduga masih adanya orang-orang yang belum tersentuh. "Kami serukan dalam hal ini KPK untuk melanjutkan apa yang belum dilanjutkan terhadap siapa-siapa saja yang menikmati Hambalang ini," ungkapnya.

Elite Sebut Kubu Moeldoko Menebarkan Kebencian dan Berita Bohong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Moeldoko-Raka-Denny-2.jpg" alt="Moeldoko di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Moeldoko di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Di tengah polemik dualisme Partai Demokrat, sosok Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko nyaris tidak pernah muncul di publik. Tapi hari ini (26/3) dia menghadiri puncak hari ulang tahun Ikatan Keluarga Alumni Universitas Terbuka (IKA UT) ke-31 di kampus UT Pondok Cabe, Tangerang Selatan.  Mantan Panglima TNI itu saat ini menjadi Ketua Umum IKA UT. Dalam kegiatan yang disertai penyerahan tumpeng ke Rektor UT Ojat Darojat tersebut, Moeldoko membawakan pidato dengan sejumlah isu. Diantara yang menjadi sorotannya adalah paham radikalisme serta intoleransi yang mengancam keberagaman bangsa Indonesia.  ’’Saya selalu lantang soal keberagaman. Sekarang ini muncul paham radikal, intoleransi, tarikan ideologi kuat di mana-mana,’’ kata Moeldoko yang juga menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB Sumatera Utara itu. Dia mengatakan saat ini pemerintah sedang menyiapkan generasi emas 2045 nanti.  Jangan sampai gerakan radikal dan intoleransi tersebut mengacaukan upaya bangsa Indonesia menyambut 100 tahun kemerdekaan kelak. Sehingga gerakan radikalisme dan intoleransi harus diperangi bersama-sama. ’’Bukan soal politik praktis lima tahunan,’’ tuturnya.  Dia menegaskan saat ini semua elemen bangsa Indonesia sedang mengarahkan negara untuk lurus ke depan. Tanpa dihambat rintangan ideologi. Di mana pada akhirnya rintangan ideologi itu dapat menghambat tujuan negara menuju Indonesia emas 2045.  Moeldoko mengatakan bangsa Indonesia memiliki kodrat sebagai bangsa dengan berbagai agama, suku, dan lainnya. Semua komponen bangsa harus bertekad bersama-sama tidak memberi ruang kepada intoleransi. Dia menegaskan intoleransi dan radikalisme tidak boleh dibiarkan.  ’’Ruang intoleransi harus dipersempit bersama. Jangan dikasih ruang,’’ tuturnya. Dia berharap para alumni UT untuk mengambil peran strategis di tempat masing-masing. Begitupun seluruh dosen serta pimpinan UT harus memikirkan situasi berkembangnya paham radikalisme dan intoleransi tersebut dengan serius. Dia mengajak semuanya untuk membangun harmoni kebangsaan.  Moeldoko tidak ingin bangsa Indonesia malah menjadi negara yang mundur. Negara yang hancur karena terjadi peperangan seperti di Irak, Libya, Suriah, dan negara lain di timur tengah seperti Afghanistan. ’’Kalau sudah rata, kita sadar semuanya tidak ada gunanya,’’ pungkasnya.

Akhirnya Muncul di Publik, Moeldoko Ceramah Soal Bahaya Radikalisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Ketua-Dewan-Kehormatan-Partai-Demokrat-versi-KLB-Sumut-Max-Sopacua-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi KLB Sumut, Max Sopacua bersama Jubir Partai Demokrat versi KLB Sumut, Rahmad memberikan keterangan kepada wartawan saat konferensi pers di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021). Dalam" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi KLB Sumut, Max Sopacua bersama Jubir Partai Demokrat versi KLB Sumut, Rahmad memberikan keterangan kepada wartawan saat konferensi pers di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021). Dalam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra mengatakan kubu Moeldoko harus punya bukti-bukti terkait kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Hal ini dikatakan lantaran kubu Moeldoko menyebut Ketua Fraksi Partai Demokrat kubu AHY, yakni Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas diduga terlibat dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang.  "Grombolan pelaku kudeta dan KLB (Kongres Luar Biasa-Red) ilegal, kalau memang punya bukti baru yang bisa membantu pengungkapan kasus ini kembali, segera bawa dan serahkan kepada penegak hukum terkait," ujar Herzaky saat dikonfirmasi, Jumat (26/3).  Herzaky mengatakan, kubu Moeldoko jangan hanya menebarkan fitnah ke publik namun tidak ada bukti-bukti yang disampaikannya. Sehingga hal ini menjadi aneh. "Jika memang tidak punya bukti apa-apa, jangan sibuk menebar fitnah dan hoax. Sebaiknya diam saja, daripada mengotori ruang publik dengan kata-kata yang tak bermanfaat," tegasnya.  Herzaky juga mengimbau para begal politik yang tergabung dalam gerombolan pelaku kudeta dan KLB ilegal, untuk tidak membuat narasi-narasi kosong apalagi bohong dan fitnah. "Jangan seperti yang dikatakan pepatah lama, tong kosong nyaring bunyinya. Bunyinya saja besar, tapi tak ada isinya. Berhenti mencari sensasi yang tidak penting dan hanya melempar kegaduhan di masyarakat," ungkapnya.  "Mari kita semua, menjaga iklim negeri ini tetap sejuk. Menjaga agar demokrasi di Indonesia tetap kondusif. Bersama-sama, kita selamatkan demokrasi di negeri ini," tambahnya.  Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat kubu Moeldoko, Max Sopacua mengisyaratkan adanya dugaan keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. "Pak Anas Urbaningrum dapat berapa, Ibas dapat berapa dan lain-lain dapat berapa itu panjang nantinya," ujar Max.  Max mengatakan masih ada pihak-pihak yang belum tersentuh hukum. Oleh sebab itu dia berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menangkap orang tersebut. Mantan pewarta ini juga menyebut, berdasarkan kesaksian dari mantan Wakil Direktur PT Keuangan Permai Group Yulianis secara gamblang menyebutkan Ibas terlibat dalam kasus mega korupsi tersebut.

Elite Sebut Kubu Moeldoko Tong Kosong Nyaring Bunyinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nama-anies-baswedan-tak-bergaung-di-rapat-tertutup-partai-demokrat_m_226445.jpg" alt="Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua saat diwawancarai awak media, Senin (9/7)" width="100%">
<figcaption>Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua saat diwawancarai awak media, Senin (9/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat kubu Moeldoko, Max Sopacua tidak terima dirinya disebut sebagai perusak partai berlogo bintang mercy ini. Hal ini dikatakan Max, menanggapi pernyataan dua politikus Partai Demokrat kubu AHY yakni Yan Harahab dan Jansen Sitindaon yang menyebut dirinya adalah perusak partai.  "Ini adalah manusia yang tidak punya hati dan tidak tahu sejarah Partai Demokrat. Kalau dia tahu sejarah Partai Demokrat maka tidak akan bilang kami perusak partai," ujar Max dalam jumpa persnya di kawasan Hambalang, Jawa Barat, Kamis (25/3).  Mantan pewarta ini mengatakan, kenapa kubu AHY tidak mengatakan kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang sebagai salah satu yang membuat Partai Demokrat ini rusak elektabilitasnya.  "Dia intelektual tapi otaknya di dengkul. Kenapa dia tidak bicara proyek Hambalang yang juga merusak Partai Demokrat," katanya.  Max mengatakan, kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang ini sudah jelas-jelas membuat Partai Demokrat merosot elektabilitasnya. Dari semula sebesar 20.4 persen, kemudian menjadi 10.2 persen dan terakhir menjadi 7.00 persen.  "Jadi siapa yang merusak Partai Demokrat sebenarnya. Saya agak emosi karena dibilang perusak Demokrat. Padahal saya pendiri, deklarator yang ikut keliling Indonesia untuk melantik DPD-DPD seluruh Indonesia," tegasnya.  Oleh sebab itu, Max berharap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bisa mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat di bawah komando Moeldoko ini. Sehingga bisa menjadi Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh negara. "Inilah kita doakan setiap hari mudah-mudahan di dengar oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa," pungkasnya.  Sekadar informasi terjadi dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Kubu yang kontra terhadap AHY menyelenggarakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasil KLB tersebut terpilih Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2026.  Sementara AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V 2020 di Jakarta. Kongres tersebut kala itu menetapkan AHY secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025.

Max Sopacua Emosi Disebut Perusak Partai Demokrat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Jhoni-Allen-Marbun-Gunawan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator tim advokasi DPP Partai Demokrat, Mehbob menyampaikan bahwa tim advokasi bakal membela habis-habisan Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam menghadapi gugatan Jhoni Allen Marbun.  "Dia (Jhoni Allen Marbun-Red) telah melakukan gerakan yang merongrong Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY," ujar Mehbob kepada wartawan, Kamis (25/3).  Lebih lanjut, Mehbob menyatakan, gugatan yang diajukan Jhoni Allen Marbun tidak berdasar. Sebab,  Jhoni sudah jelas-jelas bersalah karena menjadi otak dari rencana kudeta ke AHY dan kemudian mengelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. Apalagi, KLB itu jelas melanggar AD/ART Partai Demokrat, kode etik Partai Demokrat, dan pakta integritas Partai Demokrat.  "Jhoni itu pelaku yang sok jadi korban. Jadi, gugatannya ngawur sebenarnya. Akan tetapi, sebagai warga negara taat hukum, kami hadapi dia di pengadilan," tegasnya.  Sementara itu, Sekretaris Tim Advokasi DPP Partai Demokrat Muhajir mengungkapkan bahwa gugatan yang diajukan Jhoni Allen sebenarnya prematur. Baginya, kalau Jhoni tak terima dipecat, harusnya melakukan upaya hukum di Mahkamah Partai, bukan langsung ke pengadilan. "Dia salah langkah, tindakannya prematur hukum," terang Muhajir.  Adapun Jhoni Allen Marbun telah melakukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat terkait pemecatan dirinya sebagai kader Partai Demokrat. Gugatan tersebut dengan nomor perkara 135/PdtG/2021/PN.Jkt.Pst.  Jhoni menggugat AHY, Tengku Riefky Harsya dan Hinca Pandjaitan. Dalam gugatannya dia mejelaskan tiga orang tersebut melakukan melawan hukum. Ia meminta agar majelis hakum membatalkan pemecatannya sebagai kader Partai Demokrat.

Kubu AHY: Jhoni Allen Itu Pelaku Kudeta yang Sok Jadi Korban, Ngawur!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/marzuki-alie-hilmi.jpg" alt="Marzuki Alie. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Marzuki Alie. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politisi Partai Demokrat kubu Moeldoko Marzuki Alie mencabut gugatannya terkait pemecatannya yang dilakukan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).  Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra mengatakan gugatan yang dicabut tersebut lantaran tidak memiliki legal standing yang kuat.  "Baguslah, mereka akhirnya sadar. Mereka mencabut gugatan karena legal standing mereka lemah," ujar Herzaky kepada wartawan, Rabu (24/3).  Menurut Herzaky, berdasarkan UU Nomor 2/2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2/2008 tentang Parpol pasal 32, sangat jelas disebutkan adanya perselisihan, maka diselesaikan oleh internal partai politik tersebut. Hal itu juga diatur di dalam AD/ART Partai Demokrat.  "Jadi, bukan mendadak langsung ke pengadilan. Mungkin setelah tahu belajar UU Parpol, mereka akhirnya sadar. Kalau jalan yang mereka tempuh selama ini salah," katanya.  Herzaky berharap semua Marzuki Alie cs juga segera menyadari kekeliruan mereka selama ini yang melakukan kudeta kepada AHY adalah salah. Kongres Luara Biasa (KLB) yang mereka bentuk adalah tidak sah. Karena tidak merujuk AD/ART Partai Demokrat.  "Dengan membuat kegiatan politik yang diklaim sebagai KLB, padahal tidak sah dan abal-abal. Kasihan kalau salah terus, mereka bisa mempermalukan diri mereka sendiri terus.  Sebelumnya, Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Marzuki Alie memutuskan untuk mencabut gugatan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat AHY.  Kuasa hukum Marzuki Alie, Slamet Hasan mengatakan alasan kliennya melakukan pencabutan gugatan itu, karena ingin fokus pada keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait hasil KLB Partai Demokrat. "Kami akan menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan," kata Slamet.  Slamet menyatakan, Marzuki Alie dan kawan-kawan akan fokus pada Demokrat hasil KLB. Karena menganggap Demokrat kepemimpinan AHY sudah tidak lagi relevan.  Sebagaimana diketahui, dalam petitum gugatan, Marzuki Alie meminta majelis hakim PN Jakpus membatalkan surat keputusan (SK) Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang menyatakan pemberhentian. Selain itu, meminta majelis hakim untuk menyatakan AHY, Teuku Riefky, dan Hinca Pandjaitan melakukan perbuatan melawan hukum.

Marzuki Alie Cabut Gugatan, Kubu AHY: Baguslah Akhirnya Mereka Sadar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KLB Demokrat

Berita Terkini