<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hamdan-zoelva-dukung-jokowi-terbitkan-perppu-terorisme_m_212847.jpeg" alt="Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY, Hamdan Zoelva mengatakan Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun (JAM) tidak punya kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly aas keputusannya yang telah menolak mengesahkan KLB ilegal di Deli Serdang. Sebagai pihak ketiga atau intervensi, Partai Demokrat berkeyakinan Majelis Hakim PTUN akan bersikap objektif dan adil untuk menolak gugatan tersebut berdasarkan hukum.  "Moeldoko dan JAM dalam gugatannya masih mengaku sebagai Ketum dan Sekjen PD, padahal pemerintah sudah tegas tidak mengakui KLB Deli Serdang. Jadi, jelas tidak ada dasar hukum mereka untuk menggugat Menkumham," ujar Hamdan dalam keterangannya, Selasa (13/7).  Menurut Hamdan, sidang gugatan tersebut semakin menarik perhatian publik karena sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang notabene pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru menggugat pembantu kepala negara yang lain, yakni Menkumham. Ini menjadi semakin kontras, karena baru akhir pekan lalu KSP Moeldoko mengimbau semua pihak agar jangan mau menang sendiri saja.  Hamdan juga menegaskan surat jawaban Menkumham 31 Maret 2021 itu sudah benar dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. "Perspektif hukum dikaji dari sisi manapun, asal dilakukan dengan benar, akan membuktikan bahwa surat jawaban Menkumham sudah tepat secara hukum," katanya.  Hamdan juga menjelaskan gugatan terkait AD/ART bukan merupakan wewenang PTUN. Secara waktupun sudah terlewat jauh. Karena batas waktu gugatan sudah melewati 90 hari sejak disahkan oleh Menkumham, 18 Mei 2020 lalu, sebagaimana diatur pada pasal 55 UU PTUN.  "Dan ini jelas-jelas ranahnya ada di Mahkamah Partai, karena termasuk perselisihan internal partai, bukan wewenang PTUN" tegas Hamdan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusional (MK) ini.  Sebagai akademisi maupun praktisi hukum, Hamdan juga mengingatkan bahwa gugatan yang diajukan KSP Moeldoko kabur karena gugatannya yang tidak jelas antara dalil gugatan dengan substansinya.  "Dalil gugatan tentang keberatan surat jawaban Menkumham, namun substansi gugatannya mempersoalkan hasil kongres 2020 tentang AD/ART dan keterpilihan AHY sebagai Ketum Demokrat. Gugatan ini kabur dan tidak jelas," ungkapnya.  Hamdan juga menegaskan, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan tersebut, demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negeri ini.  Sidang PTUN ini digelar sebagai tahap persiapan PTUN mengadili gugatan Moeldoko dan Jonni Allen Marbun terhadap Menkumham atas surat jawaban Menkumham yang menolak permohonan pengesahan KLB yang diselenggarakan pada 5 Maret 2021 yang lalu.  Dalam surat jawabannya tertanggal 31 Maret 2021 tersebut, Menkumham telah menegaskan bahwa pihak Moeldoko cs tidak dapat melengkapi persyaratan administrasi sesuai Permen Nomor 34 Tahun 2017 tentang tata cara pendirian badan hukum partai politik.

Hamdan Zoelva: Gugatan Moeldoko terhadap Yasonna Tak Berdasar Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/AHY-Dery-Ridwansah-9-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat kubu Moeldoko mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan objek sengketa AD/ART kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan pihaknya tidak gentar menghadapi gugatan kubu Moeldoko tersebut. Sehingga akan melawan dengan bukti-bukti yang ada.  "Apapun bentuknya upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok Moeldoko CS termasuk upaya mereka untuk menempuh jalur hukum, tidak ada selangkahpun kami mundur. Kami akan hadapi sepenuhnya. Kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Itu juga flatform Partai Demokrat," ujar Didik kepada wartawan, Kamis (8/4).  Menurut Didik, posisi Partai Demokrat yang dipimpin AHY, legal standingnya sudah clear sebagai parpol yang legal dan disahkan oleh negara. Hal ini terbukti setelah kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko ditolak pengesahannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).  "Jadi, aemakin memperjelas inkonstitusionalitas dari kelompok Pak Moeldoko CS. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, mereka bisa dikategorikan sebagai organisasi liar dan tanpa bentuk, sehingga harus ditindak dan ditertibkan oleh aparat negara," katanya.  Didik menuturkan dengan tidak ada legal standing yang jelas tersebut seharusnya mereka tidak mengajukan gugatan ke pengadilan. Sebab Kongres Luar Biasa (KLB) yang mereka adakan tidak sah. Di mana peserta yang hadir sebagian sudah dipecat oleh AHY.  "Mestinya demi hukum legal standingnya semakin tidak jelas dan hilang untuk bisa mengajukan gugatan," tuturnya.  Dia meyakini gugatan Moeldoko CS akan ditolak pengadilan. Karena berdasarkan pada fakta-fakta yang ada, kubu Moeldoko membentuk Partai Demokrat dengan cara ilegal.  "Kami yakin dalam posisi ini, aparat penegak hukum akan tetap memegang teguh palu keadilan," pungkasnya.  Sebelumnya, Juru Bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad mengatakan, pihaknya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Demokrat kubu AHY. Kubu Moeldoko tetap menggugat AD/ ART Partai Demokrat hasil kongres 2020.  Dalam gugatan itu, kata dia, pihaknya meminta pengadilan untuk membatalkan Akta Notaris AD/ART 2020 beserta susunan pengurus DPP Demokrat AHY. Permintaan itu, diklaimnya karena telah melanggar UU baik formil dan materil.  Tak sampai di sana pihaknya juga meminta kubu AHY untuk mengganti rugi Rp 100 miliar. Menurutnya, uang tersebut akan diberikan ke seluruh DPD dan DPC se-Indonesia yang selama ini diklaim pihak KLB, telah menyetor ke DPP.  https://youtu.be/OBEjvDTmQ4c

Didik Mukrianto Sebut Partai Demokrat Kubu Moeldoko Organisasi Liar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/AHY-Dery-Ridwansah-9-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra mengatakan gerombolan Moeldoko harus meminta maaf kepada rakyat dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal. Pertama, sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya.  "Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini. Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," ujar Herzaky kepada wartawan, Senin (5/4).  Kedua, lanjutnya, kubu Moeldoko hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia. Karena sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh negara. Tapi masih saja mereka memaksakan kehendaknya.  "Masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka," katanya.  Herzaky menambahkan, Moeldoko yang sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) seharusnya fokus pada tugasnya membantu kepala negara Joko Widodo (Jokowi). Namun malah kemudian sibuk dengan ambisi pribadinya.  "Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius? Presiden saja benar-benar totalitas berusaha menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, maupun berbagai permasalahan bangsa lainnya. Ini ada orang dekatnya, malah sibuk bermain di luar," ungkapnya.  Lalu, gerombolan Moeldoko juga harus minta maaf kepada Presiden Jokowi. Sebab mereka telah membawa-bawa nama kepala negara dalam berbagai kesempatan.  "Malah mereka mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY. Padahal, Presiden Jokowi hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat," tuturnya.  "Jadi, gerombolan Moeldoko pelaku KLB ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Jokowi. Bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden," pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=44NCBLRFjvk

Kubu AHY: Gerombolan Moeldoko Harus Minta Maaf ke Rakyat dan Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Agus-Harimurti-Yudhoyono-Dery-Ridwansah-8-4.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY saat menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Senin (23/3/2021). AHY menyatakan bahwa Moeldoko saat ini mencari pembenaran atas k" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY saat menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Senin (23/3/2021). AHY menyatakan bahwa Moeldoko saat ini mencari pembenaran atas k</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merasa bersyukur akhirnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak kepengurusan Partai Demokrat di bawah komando Moeldoko. Hal ini menjadi kabar baik bagi dirinya dan seluruh kader Partai Demokrat yang selama ini telah berjuang melawan kubu Moeldoko tersebut.  "Kami bersyukur keputusan pemerintah ini adalah kabar baik bukan hanya untuk Partai Demokrat, tetapi juga bagi kehidupan demokrasi di tanah air. Alhamdulillah dalam kasus ini hukum telah ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya," ujar AHY dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (31/3).  AHY melanjutkan dirinya juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menunaikan janjinya menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Termasuk juga kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.  Dengan ditolaknya Partai Demokrat kubu Moeldoko tersebut, AHY menegaskan tidak ada lagi dualisme kepengurusan di partai berlogo bintang mercy ini. "Yang berkekuatan hukum tetap dan telah disahkan oleh negara. Artinya tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat. Ketua Umum yang sah adalah AHY," tegasnya.  Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat ini juga mengapresiasi kepada DPP, DPD, DPC, DPAC, organisasi sayap Partai Demokrat yang telah setia, loyalitas dan soliditas kepadanya. "Semoga sikap-sikap seperti ini, utamanya keberanian dan kesetiaan bisa menjadi inspirasi dan contoh bagi kader-kader lainnya yang senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan," katanya.  Sebelumnya, Menkumham Yasonna H Laoly menolak hasil kepengurusan Partai Demokrat di bawah komando Moeldoko. "Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak," ujar Yasonna dalam jumpa pers, Rabu (31/3).  Yasonna menjelaskan alasan tidak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko lantaran masih adanya administrasi yang tidak terpenuhi. "Dari hasil verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik masih terdapat beberapa kelengkapan belum dipenuhi antara lain perwakilan DPP DPC tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC," katanya.  Sekadar informasi terjadi dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Kubu Jhoni Allen Marbun CS menyelenggarakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasil KLB tersebut terpilih Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2026.  Sementara AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V 2020 di Jakarta. Kongres kala itu secara aklamasi menetapkan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025.  https://www.youtube.com/watch?v=bKys_hvhzYQ

PD Kubu Moeldoko Ditolak, AHY: Alhamdulillah Keadilan Telah Ditegakkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/andi-arief-sambangi-rsko-cibubur-ini-yang-dilakukan_m_.jpg" alt="Politisi Demokrat Andi Arief" width="100%">
<figcaption>Politisi Demokrat Andi Arief</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Bappilu Partai Demokrat kubu AHY Andi Arief menyebut bahwa orang-orang dari Moeldoko bakal mengambil alih kantor DPP partai berlogo bintang mercy, yang terletak di Jalan Proklamasi, Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad dengan tegas membantah pihaknya akan merebut kantor partai bernuansa biru tersebut.  "Apa masih layak dipercaya ucapan Andi Arief? Itu informasi super hoaks dan mengada-ada," ujar Rahmad kepada JawaPos.com Rabu (31/3).  Menurut Rahmad cara-cara begal seperti yang disebutkan Andi Arief tidak akan dilakukan. Kubu Moeldoko taat pada aturan berlaku. Dia pun heran dengan tuduhan Andi bahwa kubu Moeldoko mengambil alih kantor DPP Partai Demokrat.  "DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko taat pada UU dan aturan berlaku. Cara-cara begal, hoaks, cara rampok, cara haram tak ada dalam kamus kami," tegasnya.  Sebelumnya, Ketua Bappilu Partai Demokrat kubu AHY, Andi Arief meminta para kader untuk waspada terhadap kubu Moeldoko yang ingin mengambil alih kantor partai berlogo bintang mercy yang terletak di Jalan Proklamasi, Jakarta. Awalnya Andi Arief mengatakan, kemungkinan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan mengeluarkan keputusan terkait kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko pada Selasa (30/3).  "Kepada seluruh kader, sesuai dengan Permenkumham, batas menyatakan dokumen KLB brutal diterima atau lengkap atau tidak adalah hari ini 30 Maret 2021. Namun batas Depkumham umumkan itu tanggal 6 April 2021 (bisa lebih cepat)," ujar Andi Arief kepada wartawan, kemarin.  Oleh sebab itu, Andi meminta semua kader untuk waspada terhadap gerakan-gerakan kubu Moeldoko. Sebab diduga ada indikasi upaya kantor DPP Partai Demokrat akan direbut paksa.  "Tetap waspada karena ada indikasi kantor DPP akan direbut paksa," katanya.  Sekadar informasi terjadi dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Kubu yang kontra terhadap AHY menyelenggarakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasil KLB tersebut terpilih Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2026.  Sementara AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V 2020 di Jakarta. Kongres kala itu secara aklamasi menetapkan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025.  https://www.youtube.com/watch?v=KKlgjESsMSs

Soal Kantor PD, Kubu Moeldoko: Apa Layak Dipercaya Ucapan Andi Arief?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/moeldoko-antara.jpg" alt="Moeldoko" width="100%">
<figcaption>Moeldoko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan ada kekisruhan di internal Partai Demokrat. Hal ini jadi faktor pendorong dirinya menerima amanah sebagai ketua umum Partai Demokrat.  "Saya orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat," ujar Moeldoko lewat akun Instagram resminya, @dr_Moeldoko, Senin (29/3).  Mantan Panglima TNI ini menyebut, pertarungan ideologis di dalam partai berlogo bintang mercy ini muncul menjelang Pemilu 2024. Menurutnya, ini adalah ancaman bagi Indonesia.  "Terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045," katanya.  Moeldoko menambahkan, Kongres Luar Biasa (KLB) digelar bukan hanya menyelamatkan Partai Demokrat. Namun ada kepentingan yang lebih besar yakni menyelamatkan Indonesia.  "Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekadar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa," ungkapnya.  Oleh sebab itu, dia menjadi ketua umum semata-mata untuk membenahi kekisruhan ini Partai Demokrat ini. "Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat," pungkasnya.  Sekadar informasi terjadi dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Kubu yang kontra terhadap AHY menyelenggarakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari hasil KLB tersebut, terpilihlah Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2026.  Sementara AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V 2020 di Jakarta. Kongres kala itu secara aklamasi menetapkan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025.  https://www.youtube.com/watch?v=tPz-iE2D7IY

Alasan Moeldoko jadi Ketum PD: Ada Pertarungan Ideologis Jelang 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Nazaruddin-Imam-Husein.jpg" alt="M. Nazaruddin. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>M. Nazaruddin. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat kubu Moeldoko merekrut M Nazaruddin untuk bergabung ke partainya. Untuk diketahui, Nazaruddin, adalah mantan Bendahara Partai Demokrat era Anas Urbaningrum.  Menanggapi hal tersebut, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat kubu AHY, Kamhar Lakumani menyatakan pihaknya bebas saja kubu Moeldoko menggandeng Nazaruddin. "Bebas-bebas aja mereka merangkul siapapun untuk bergabung dalam gerombolan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang telah menyelenggarakan KLB abal-abal," ujar Kamhar kepada wartawan, Sabtu (27/3).  Kamhar menambahkan bila Nazaruddin memiliki akal sehat, maka yang bersangkutan akan berpikir ulang untuk bergabung ke kubu Moeldoko. Sebab, menurutnya, Partai Demokrat di bawah kendali Moeldoko adalah kepengurusan abal-abal yang bertentangan dengan AD/ART tahun 2020.  "Namun menurut hemat kami, semua yang waras yang mengedepankan akal sehat dalam berpolitik, tentu tak akan berminat," katanya.  Lebih jauh, dia melihat, sejumlah orang yang kini masuk dalam kubu Moeldoko memang terlihat tidak punya niat baik untuk Partai Demokrat. "Gerombolan ini mengklaim berniat baik untuk Partai Demokrat. Namun,yang mereka kerjakan adalah menggerogoti Partai Demokrat dengan berbagai kebohongan, manipulasi, termasuk pengkhianatan dengan menjadi kaki tangan Moeldoko dengan melakukan KLB abal-abal yang ilegal dan inkonstitusional," ungkapnya.  Sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad menjelaskan pihaknya tidak alergi terhadap Nazaruddin yang diketahui pernah tersangkut kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. "Ya, jadi Pak Moeldoko ini menghimpun semua kader. Tidak ada yang dibuang. Kalau pakaiannya kotor ya kita cuci. Kita cuci, kita bersihkan. Kalau sudah rapi kita pakai lagi. Kan gitu kan," ujar Rahmad di kawasan Hambalang, Jawa Barat, Kamis (25/3).  baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/25/03/2021/ada-nazaruddin-kubu-moeldoko-pakaian-kotor-sudah-rapi-dipakai-lagi/?page=all">Ada Nazaruddin, Kubu Moeldoko: Pakaian Kotor, Sudah Rapi, Dipakai Lagi</a>  Rahmad mengatakan ketua umumnya Meoldoko menggandeng Nazaruddin berdasarkan pertimbangan matang. Sehingga bukan hanya keputusan Moeldoko sendiri.  "Karena itu termasuk Mas Nazaruddin, itu juga diakomodasi di dalam kepengurusan Pak Moeldoko dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan strategis," katanya.  Lebih lanjut, Rahmad mengatakan, Nazaruddin memang sengaja dipersiapkan oleh Demokrat kubu Moeldoko untuk melawan narasi-narasi politik yang dimainkan oleh Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Dia (untuk) berbagai kebutuhan, salah satunya supaya bisa menghadapi 'Cikeas'. Jadi, salah satu yang menghadapi itu Mas Nazaruddin karena beliau dulu Bendahara Partai Demokrat," ungkapnya.  Sekadar informasi terjadi dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Kubu yang kontra terhadap AHY menyelenggarakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari KLB tersebut, terpilih Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2026.  Sementara AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V 2020 di Jakarta. Kongres kala itu, secara aklamasi menetapkan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025.  https://www.youtube.com/watch?v=w9er7Dmn6Jk

Nazaruddin ke Kubu Moeldoko, Kubu AHY: Yang Waras Pasti Takkan Minat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Nazaruddin-Imam-Husein.jpg" alt="M. Nazaruddin. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>M. Nazaruddin. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin bergabung ke kubu Moeldoko. Dia juga penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) yang beberapa waktu lalu diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara.  Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad menjelaskan pihaknya tidak alergi terhadap Nazaruddin yang diketahui pernah tersangkut kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. "Ya, jadi Pak Moeldoko ini menghimpun semua kader. Tidak ada yang dibuang. Kalau pakaiannya kotor ya kita cuci. Kita cuci, kita bersihkan. Kalau sudah rapi, kita pakai lagi. Kan gitu kan," ujar Rahmad di kawasan Hambalang, Jawa Barat, Kamis (25/3).  Rahmad mengatakan ketua umumnya Meoldoko menggandeng Nazaruddin berdasarkan pertimbangan matang. Sehingga bukan hanya keputusan Moeldoko sendiri.  "Karena itu termasuk Mas Nazaruddin, itu juga diakomodasi di dalam kepengurusan Pak Moeldoko dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan strategis," katanya.  Lebih lanjut, Rahmad mengatakan, Nazaruddin memang sengaja dipersiapkan oleh Demokrat kubu Moeldoko untuk melawan narasi-narasi politik yang dimainkan oleh Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Dia (untuk) berbagai kebutuhan, salah satunya supaya bisa menghadapi 'Cikeas'. Jadi, salah satu yang menghadapi itu Mas Nazaruddin karena beliau dulu Bendahara Partai Demokrat," ungkapnya.  Sekadar informasi terjadi dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Kubu yang kontra terhadap AHY menyelenggarakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari KLB tersebut, terpilih Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2026.  Sementara AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V 2020 di Jakarta. Kongres kala itu, secara aklamasi menetapkan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025.  https://youtu.be/EmFtO_BnegU

Ada Nazaruddin, Kubu Moeldoko: Pakaian Kotor, Sudah Rapi, Dipakai Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/demokrat_kubu_moeldoko.jpg" alt="MENUNGGU PENGESAHAN: Beberapa inisiator KLB Partai Demokrat menunjukkan akta notaris dan AD/ART 2001 di Jakarta kemarin. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MENUNGGU PENGESAHAN: Beberapa inisiator KLB Partai Demokrat menunjukkan akta notaris dan AD/ART 2001 di Jakarta kemarin. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Inisiator Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang, Darmizal meyakini Kementerian Hukum dan HAM akan mengesahkan partai berlambang bintang mercy, versi ketua umum Moeldoko. Dia mengapresiasi Menkumham, Yasonna Laoly yang dengan cermat memeriksa dokumen permohonan pengesahan.  "Kami DPP Partai Demokrat, dengan segala hormat, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Ham yang telah dengan cermat memeriksa dokumen permohonan pengesahan yang kami ajukan," kata Darmizal dalam keterangannya, Minggu (21/3).  "Kami yakin, bahwa kebaikan dan kebenaran yang diperjuangkan adalah manfaat bagi seluruh kader dan Insya Allah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga Partai Demokrat benar-benar menjadi rumah besar yang demokratis," sambungnya.  Darmizal menyebut, pemerintah telah memberikan sikap profesional. Dia menyebut, Kemenkumham khususnya telah aktif dan tanggap melayani semua masyarakat dengan sebaik-baiknya tanpa membedakan.  Dia menyampaikan, sebagaimana amanat Kongres Luar Biasa 5 Maret 2021, Demokrat kembali menjadi partai partai terbuka, moderen dan akuntabel. Oleh karena itu, memastikan akan memperbaiki dokumen yang harus dilengkapi ke Kemenkumham.  "Sehingga, jika memang masih ada sedikit kekurangan atau ada yang tercecer, kami pasti segera melengkapi dengan sebaik baiknya sesuai UU, Permen dan atau peraturan lainnya yang berlaku," tegas Darmizal.  Sebelumnya, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly menyampaikan, dokumen Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang dinilai masih belum lengkap. Dia meminta Demokrat pimpinan Moeldoko itu untuk segera melengkapi berkas permohonan pengesahan pengurusan.  "Ada beberapa hal yang belum sempurna, belum cukup. Hari jumat kemarin dilaporkan kepada saya, dikirimkan surat kepada pihak KLB untuk melengkapinya, diberikan waktu. Karena kami kan punya waktu tujuh hari, maka kita beri waktu, mungkin senin selasa diberikan kepada kita, kita lihat lagi," kata Yasonna dikonfirmasi, Minggu ( 21/3).  Politikus PDI Perjuangan ini menyebut, Kemenkumham belum mengambil keputusan terkait Demokrat kubu Moeldoko. Yasonna menuturkan, jika berkas yang diserahkan sudah lengkap, maka pihaknya baru bisa memproses pendaftaran Demokrat hasil KLB Deli Serdang.  "Mudah-mudahan ya, kita lihat saja, lengkap atau tidak. Kalau lengkap kami teruskan, kalau tidak ya kami ambil keputusan," beber Yasonna.  Meski demikian, Yasonna tidak menjelaskan secara rinci berkas apa saja yang harus dilengkapi Demokrat kubu Moeldoko.  "Ya, sudah lah enggak usah disampaikan kepada publik. Pokoknya masih ada yang harus dilengkapi dokumen-dokumen," tandas Yasonna.  https://www.youtube.com/watch?v=9AxGA2oiBl4

Sebut KLB Demokrat Demokratis, Darmizal Yakin Kubu Moeldoko Disahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/demokrat_kubu_moeldoko.jpg" alt="MENUNGGU PENGESAHAN: Beberapa inisiator KLB Partai Demokrat menunjukkan akta notaris dan AD/ART 2001 di Jakarta kemarin. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MENUNGGU PENGESAHAN: Beberapa inisiator KLB Partai Demokrat menunjukkan akta notaris dan AD/ART 2001 di Jakarta kemarin. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua ahli Indonesia (Indonesianis) asal Australia berpendapat KLB ilegal akan menghancurkan Partai Demokrat. Mereka tidak yakin Partai Demokrat tetap dipilih konstituennya yang saat ini berjumlah lebih dari 10 juta orang jika dicaplok oleh kepala KSP Moeldoko.  "Jadi, ini bukan sekedar upaya mencari kendaraan politik untuk pencapresan, tapi upaya terstruktur dan sistematis untuk melemahkan oposisi, yang merupakan salah satu ciri otoritarianisme," kata ahli Indonesia terkemuka dari Australia National University (ANU), ahli Indonesia terkemuka Dr. Marcus Meitzner dari Australia National University (ANU), dalam keterangannya, Selasa (16/3).  Menurutnya, Partai Demokrat dipilih karena faktor ketokohan yaitu SBY dan AHY. "Jika mereka tidak ada, partai ini kehilangan daya tarik utamanya. Jika kepemimpinan Partai Demokrat diambil-alih Moeldoko, saya yakin elektabilitas Partai Demokrat akan terjun bebas menjadi 1-2 persen saja dan tidak akan lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2024," kata Meitzner.  Rekannya sesama Indonesianis dari University of Sydney, Thomas Power menarik kesimpulan serupa. Menurutnya, bagaimana mungkin AHY yang elektabilitasnya 7-8 persen, digantikan oleh orang yang elektabilitasnya nol persen.  "Jadi, upaya kudeta ini tak bisa lain hanya bisa dibaca sebagai upaya menghancurkan Partai Demokrat," katanya.  Thomas berspekulasi bahwa boleh jadi ini bagian dari upaya memuluskan rencana masa jabatan presiden tiga periode. Kedua pengamat Indonesia ini secara terbuka mengaku tidak paham mengapa Presiden Jokowi tidak menyampaikan pernyataan atau melakukan tindakan atas upaya Kepala KSP Moeldoko mencaplok Partai Demokrat ini.  Mereka tidak yakin Presiden tidak tahu mengingat posisi Kepala Staf Kantor Presiden atau di luar negeri biasa disebut sebagai Chief of Staff, pada dasarnya melekat pada Presiden. Pada pemerintahan demokratis lainnya, tindakan seperti ini biasanya berujung pada pengunduran diri atau pemberhentian dari jabatan.  "Tapi mereka sepakat upaya pencaplokan partai ini menambah kuat sinyal memburuknya kualitas demokrasi di Indonesia, yang sudah dilontarkan banyak pengamat dan lembaga internasional dalam beberapa tahun terakhir ini," pungkasnya.  https://youtu.be/N0JlzbOTlPY

Pengamat Sebut Demokrat Takkan Lolos ke Senayan jika Dipimpin Moeldoko

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KLB Deli Serdang

Berita Terkini