<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pasca-klb-gizi-buruk-asmat-pemerintah-lucurkan-program-tmmd_m_191390.jpeg" alt="Kepala Staf Presiden Moeldoko" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Presiden Moeldoko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca dicabutnya status kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Asmat, Papua, pemerintah menata kembali masyarakat setempat dengan memasukkan para prajurit TNI dalam program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD). "Programnya adalah penataan dan perbaikan lingkungan" ujar Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Jakarta, Minggu (25/2). Moeldoko menjelaskan, program <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/21/190533/perintah-moeldoko-untuk-tnipolri-selama-pilkada-serentak-2018" target="_blank">TMMD</a> nantinya tidak hanya terdiri dari TNI saja. Tapi juga melibatkan elemen kementerian terkait, seperti Kemenkes, Kemensos, Kemen PUPR dan lain sebagainya. Mantan Panglima TNI itu menerangkan, salah satu fokus dari <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/10/187739/budaya-berkendara-pejalan-kaki-berjalan-di-tengah-jalan" target="_blank">TMMD</a> itu untuk penataan wilayah dan memberikan edukasi kepada warga setempat. Masyarakat diajarkan menanam sayur-sayuran di pekarangan rumah dan menjaga kesehatan. Program itu dijalankan, karena ketika Moeldoko berkunjung bersama sejumlah menteri ke sejumlah rumah sakit di <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/09/187427/terungkap-pemicu-tingginya-angka-gizi-buruk-dan-campak-di-asmat" target="_blank">Asmat</a> pekan lalu, seorang ibu mengeluhkan kurangnya sayuran bergizi di daerah tersebut. "Edukasi nanti akan diberikan, tidak perlu lahan yang luas. Warga nanti diajarkan untuk bercocok tanam dengan cara-cara yang sederhana," ujar Moeldoko. Sebelumnya Moeldoko melakukan kunjungan kerja ke Distrik Agats, Kabupaten <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/08/187295/kisah-tiga-bocah-bersaudara-menderita-gizi-buruk-di-asmat" target="_blank">Asmat</a>, Papua bersama menteri Kabinet Kerja yang dipimpin Menteri Koordinator (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani. Turut hadir juga Mensos Idrus Marham, Menkes Nila F Moeloek, dan Mendikbud Muhajir Effendi. Saat di Agats,&nbsp;Asmat, rombongan pemerintah mengecek lima titik, yaitu pompa air bersih, pusat belajar-mengajar untuk pendidikan anak usia dini, Gelanggang Olah Raga, Rumah Sakit Umum Daerah Agats, serta Wiyata Mandala. "Sarana dan prasarana yang saat ini sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain adalah sarana penyediaan air bersih, dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah baru yang lebih besar," ujar Moeldoko. Status KLB Campak dan Gizi Buruk di Asmat yang ditetapkan Pemerintah sejak pertengahan Januari hingga pertengahan Februari 2018 akan dilanjutkan dalam bentuk satuan tugas berjangka menengah dan panjang. Jangka menengah akan berakhir pada 31 Desember 2018, sedangkan jangka panjang akan sampai tahun 2024. Bupati Asmat Elisa Kambu mengaku sangat terima kasih sekali atas dukungan pemerintah dan masyarakat dari berbagai penjuru tanah air dalam membantu masyarakat Asmat menghadapi kasus gizi buruk dan campak di wilayahnya. "Semoga bantuan dan dukungan kepada masyarakat menjadi berkat bagi masyarakat Asmat, dan semua pihak yang telah mengulurkan tangannya untuk masyarakat juga mendapatkan berkat,&rdquo; ujarnya.

Pasca KLB Gizi Buruk Asmat, Pemerintah Lucurkan Program TMMD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jokowi-dikartu-kuning-karena-gizi-buruk-asmat-pdip-salahkan-menteri_m_189050.jpeg" alt="PDIP" width="100%">
<figcaption>PDIP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rika Tjibtaning membela Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembelaan itu terkait persoalan kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk dan campak di Asmat, Papua. Masalah itu dikritik oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM-UI) Zaadit Taqwa&lrm; dengan kartu kuningnya. Menurut Ribka Tjiptaning, seharusnya yang bertanggung jawab atas KLB <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/08/187295/kisah-tiga-bocah-bersaudara-menderita-gizi-buruk-di-asmat" target="_blank">gizi buruk</a> dan campak bukanlah Presiden Jokowi, melainkan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek. "Harusnya Jokowi kenceng bilang, eh menkes lu enggak sanggup? ya ganti," ujar Ribka di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/2). Anggota Komisi IX DPR itu mengkritik keberaadaan jumlah dokter di Kabupaten <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/10/187739/budaya-berkendara-pejalan-kaki-berjalan-di-tengah-jalan" target="_blank">Asmat</a> yang hanya empat dokter. Padahal di sana ada 23 distrik. Karenanya ini adalah kegagalan Kementerian Kesehatan. "Ini kegagalan kementerian kesehatan," katanya. Menurut dia, Menkes Nila F Moeloek tidak tanggap dalam mengatasi gizi buruk ini. Kata dia, saat berkunjung ke <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/09/187588/pasca-klb-warga-asmat-harus-diberikan-edukasi-kesehatan" target="_blank">Asmat</a>, Nila hanya berada di posko. Tidak terjun ke distrik-distrik yang ada gizi buruk. "Kemenkes yang lemot, apakah menginginkan kridebilitas Jokowi jatuh, atau apakah memang tidak mampu," tegasnya. Padahal Jokowi dalam memilih menteri dahulu, ingin pembantunya yang selalu melakukan terobosan. Namun ini berbanding terbalik apa yang dilakukan oleh Menkes Nila F Moeloek. "Jadi memang Jokowi ingin memilih menteri yang berani ambil terobosan," pungkasnya.&lrm;

Jokowi Dikartu Kuning Karena Gizi Buruk Asmat, PDIP Salahkan Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/budaya-berkendara-pejalan-kaki-berjalan-di-tengah-jalan_m_187739.jpeg" alt="Sepeda motor listrik yang begitu populer di Asmat, Papua." width="100%">
<figcaption>Sepeda motor listrik yang begitu populer di Asmat, Papua.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bila di tengah kota, apalagi di Jakarta budaya berkendara sangat dikeluhkan masyarakat. Baik terhadap pengendara sepeda motor maupun mobil. Mereka saling berpacu dan bahkan kerap tidak menghormati para pejalan kaki. Kondisi berbeda terdapat di Kabupaten Asmat, Papua. Di daerah itu pejalan kaki lebih banyak berjalan di tengah jalan, sedangkan pengendara di bagian pinggir. Tentu saja dapat dibayangkan bahwa di ruas jalan wilayah Asmat lebih dominan pejalann kakinya. Uniknya lagi, kendati banyaknya pejalan kaki para pengendara tidak berani menyalakan klakson. Padahal bunyi klakson itu sebagai petanda bagi dengan sesama pengendara atau pun pejalan kaki. Kifli, seorang pengendara sepeda motor di <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/09/187427/terungkap-pemicu-tingginya-angka-gizi-buruk-dan-campak-di-asmat" target="_blank">Asmat</a> mengungkapkan, para pengendara di wilayah itu tidak pernah menyalakan bunyi klakson. Padahal jenis kendaraan yang digunakan sepeda motor elektrik. Roda dua itu tidak mengeluarkan bunyi bising seperti sepeda motor yang memakai bahan bakar minyak (BBM). Hal itu sangat menyulitkan bagi pengendara yang melintas di <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/08/187218/klb-gizi-buruk-dan-campak-kemenkes-salahkan-masyarakat-asmat" target="_blank">jalan raya</a>. Begitu juga melintas di jalan lingungan yang ramai pejalan kakinya. "Kita enggak pernah bunyiin klakson di sini, soalnya orangnya jalan di tengah semua, motor yang di pinggir. Motor takut sama manusianya," tutur Kifli kepada JawaPos.com beberapa hari lalu. Dia menyebut, bila pengendara mengalami kecelakaan, apalagi menabrak pejalan kaki, maka dikenakan sanksi adat dan sosial. Jenis sanksi seperti ini sangat berat. "Kalau nabrak atau kesenggol dikit aja didenda puluhan juta dan motornya diambil, walaupun lukanya cuma kegores. Apalagi sampai berdarah," Pantuan JawaPos.com, sepeda motor elektrik ini tidak mengeluarkan suara sama sekali. Tidak ada warga setempat yang membunyikan klakson meski jalanan tengah ramai. Denda adat terhadap pengendara yang terlibat kecelakaan itu dibenarkan oleh tokoh masyarakat Kabupaten <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/08/187193/miris-miliki-23-distrik-asmat-hanya-punya-5-dokter" target="_blank">Asmat</a>, Norbertus Kamona. Terutama di Agats. Dia mengklaim denda itu tidak berasal dari masyarakat Agats, tapi orang gunung. "Kalau kejadian yang denda itu berasal dari orang gunung. Kalau kami orang pantai," ujar Norbertus sembari menunuk ke arah daerah pegunungan. Dia menerangkan, denda adat itu sebetulnya baru berlaku pada 2017. Ketika itu ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warga asal Makassar warga Papua bagian pantai di <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/08/187295/kisah-tiga-bocah-bersaudara-menderita-gizi-buruk-di-asmat" target="_blank">Agats</a>. Kala itu korban langsung meminta denda adat kepada penabrak.&nbsp; Permintaan denda itu tidak bisa dihindari. Kepolisian hanya bisa menengahi penetapan denda tersebut. "Keluarga korban meminta Rp 500 juta, tapi hanya dikasih Rp 50 juta," ungkapnya.

Budaya Berkendara, Pejalan Kaki Berjalan di Tengah Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pasca-klb-warga-asmat-harus-diberikan-edukasi-kesehatan_m_187588.jpeg" alt="Masyarakat Asmat ketika dilanda KLB gizi buruk dan campak" width="100%">
<figcaption>Masyarakat Asmat ketika dilanda KLB gizi buruk dan campak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca dicabutnya status Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah campak dan gizi buruk di Asmat, Papua oleh pemerintah, namun penanganan masih tetap dilakukan terhadap korban. Sejumlah relawan dari berbagai lembaga tetap bertahan di ujung timur Indonesia tersebut memnberikan konseling medis. Para relawan itu menjangkau sejumlah distrik-distrik yang luput dari perhatian. Wakil Ketua Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPP PDIP, Tigor Doris mengatakan, pihaknya mengirim bantuan untuk kedua kalinya. Sebelumya menerjunkan sembilan tenaga medis dan ditambah lagi. Selain itu terdapat bantuan sandang pangan, obat-obatan dan&nbsp;mainan untuk anak-anak. Tenaga medis akan menanggani pasien&nbsp;anak-anak menderita gizi buruk, ISPA, dan diare, maupun orang dewasa yang kurang gizi.&nbsp;&ldquo;Mereka menjangkau 19 distrik. Di antaranya Distrik Fayit, Tauro, Pirien, Bagair dana Nanai,&rdquo; kata Tigor dalam keterangan persnya, Jumat (9/2). Lebih jauh dia menjelaskan, para korban wabah campak dan gizi buruk tidak hanya diberikan penanganan pada terserang penyakit saja. Tapi mereka perlu diberikan edukasi kesehatan, supaya warga Asmat ini tidak lagi abai dengan kesehatannya. Sebab, salah satu penyebab terjadi KLB campak dan gizi buruk, karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Misalnya pola gaya hidup masyarakat yang terbiasa mengolah makanan tidak higienis. "Sarana dan prasana kesehatan juga masih kurang. Jadi kami kita perlu berikan edukasi tentang kesehatan,&rdquo; jelas Tigor. Di samping lambannya penanganan dari pemerintah, kader PDIP itu juga menyentil pihak swasta, seperti PT Freeport Indonesia. Selama ini perusahaan asal Amerika Serikat (AS) sudah menggali sumber daya alam di tanah Papua. Kontribusi perusahaan itu tidak cukup dengan bantuan tunai saja, tapi perlu juga memberikan edukasi kesehatan. Tigor berharap aparat pemerintah dan anggota DPRD di Asmat mengurangi kegiatan keluar kota, terutama Jakarta. Akan lebih baik mereka memerhatikan daerah terpencil di Asmat. &ldquo;Lebih baik studi banding dengan pejabat dan legislator di daerah seperti Asmat, saya yakin lebih bermanfaat daripada hanya memberi kritik dari luar,&rdquo; pangkas Tigor.

Pasca KLB, Warga Asmat Harus Diberikan Edukasi Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terungkap-pemicu-tingginya-angka-gizi-buruk-dan-campak-di-asmat_m_187427.jpeg" alt="Warga Asmat ketika dilanda KLB Gizi buruk dan Campak beberapa hari lalu." width="100%">
<figcaption>Warga Asmat ketika dilanda KLB Gizi buruk dan Campak beberapa hari lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjadi seorang perawat di pedalaman bukanlah sesuatu yang mudah. Terlebih lagi tidak ada kehadiran seorang dokter sebagai pembimbingnya. Kala ada pasien yang kondisinya parah perawat harus bisa memutuskan tindakan medis lanjutan. Devi Dewiyana, 26, seorang perawat yang baru satu tahun ditugaskan di Puskesmas Kampung Yausakor, Distrik Siret, Kabupaten Asmat, Papua merasa mendapat banyak tantangan saat menghadapi pasien di daerah itu. "Saya sudah 1 tahun ditugaskan di sini, dari Makassar. Pengalaman banyak sekali, itu jadi tantangan juga buat saya," kata Devi saat ditemui JawaPos.com di Kampung Yausakor, Kamis (8/2). Di Puskesmas Yausakor terdapat 26 tenaga medis yang terdiri atas bidan, ahli gizi, dan perawat tanpa kehadiran seorang dokter. Meski tanpa bantuan dokter, para tenaga medis selalu berkomunikasi melalui telepon seluler untuk berkonsultasi terkait keadaan pasien. "Kalau ada pasien gawat gitu kan kita konsultasi sama dokter di Agats via telepon atau via sms," ungkapnya. Tantangan yang tidak kalah beratnya sambungnya, sulitnya mengajak warga sekitar untuk memeriksakan anak-anaknya. Hampir seluruh anak di distrik Siret takut dengan suntikan. "Ya kemarin pas imunisasi kami panggil masyarakatnya, dia kadang tidak mau.&nbsp;Kadang kalau kami datang ke sana mereka berlarian ke mana-mana. Dia kan takut disuntik, maksudnya selama ini kalau dia imunisasi kan deman, jadi dia takut habis disuntik deman," ucap Devi. Hal itu disinyalir menjadi bentuk rendahnya daya tubuh masyarakat di Distrik Siret. Ketika terpapar virus langsung kena penyakit. Di antaranya gizi buruk atau campak. Sebab warga sangat enggan ke rumah sakit. Buktiknya, kata Devi, ketika ada pasien di puskesmas dan harus dirujuk ke RSUD Agats, keluarga pasien menolak. Ketika ada penolakan seperti itu para perawat tidak memiliki pilihan, selain meminta keluarga pasien menandatangani surat penolakan rujukan. "Misalnya kami konsultasi, nah kadang kan pasien kalau sudah gawat itu dirujuk ke Agats. Nah, kadang pasien dia tidak mau dirujuk. Kalau tidak mau rujuk kami kasih tanda tangan penolakan tindakan rujukan," terangnya. Devi memahami perilaku tersebut. Hal itu dipicu kurangnya edukasi kesadaran kesehatan di Kampung Yausakor. Untuk itu pihaknya terus berupaya memberikan sosialisasi dan pendekatan agar warga sekitar dapat memerhatikan kesehatan. "Masyarakat di sini itu pemahamannya masih kurang. Dia kan pendidikannya masih rendah. Tapi kita edukasi beri pengertian, sekarang sudah ada kemajuan beberapa mau diperiksa," tandasnya. Senada dengan Devi, Kepala Puskesmas Kampung Yausakor mengaku kesulitan dalam merawat pasien. Pasalnya, keluarga pasien kerap kali menolak jika anak mereka diminta untuk rawat inap atau dirujuk ke RSUD Agats. "Masyarakat di sini begitu pola hidupnya, biar kita kasih penyuluhan tapi dia tidak punya kemauan. Banyak yang ngasih surat penolakan kalau mau kita rujuk, kalau kita paksa, marah dia," pungkasnya.

Terungkap Pemicu Tingginya Angka Gizi Buruk dan Campak di Asmat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kisah-tiga-bocah-bersaudara-menderita-gizi-buruk-di-asmat_m_187295.jpeg" alt="Christila duduk di pelataran RSUD Agats" width="100%">
<figcaption>Christila duduk di pelataran RSUD Agats</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Christila tengah duduk terdiam dengan perutnya yang membesar. Tatapannya kosong. Sesekali dia terpana dari atas kasur RSUD Agats, Asmat, Papua, melihat anak-anak lainnya yang sedang asyik bermain. Badan bocah empat tahun itu begitu kurus tak berdaging. Tangannya dibalut kardus kecil sebagai pelindung atas tangannya yang sedang diinfus. Selain Christila, dua adiknya juga mengalami nasib yang sama. Namun Christila yang lebih parah. Dua adiknya yang berperut besar masih bisa bermain lari-larian di areal rumah sakit. Tidak perlu harus diinfus dan terbaring di atas kasur seperti dia. "Ada enam anak kami. Tiga sakit," kata Yohana, ibu dari Christila yang sedang menemani buah hatinya di RSUD Agats, Papua, Kamis (8/2). Kepada JawaPos.com&nbsp;Yohana menyebut, ketiga anaknya menderita gizi buruk. Mereka telah dua bulan menjalani perawatan di rumah sakit. Hingga perawatan belum bisa dirujuk ke tempat lain karena masih belum ada anjuran dari petugas medis di rumah sakit.&nbsp; Tidak adanya perintah rujukan dari rumah sakit, Yohana pun tidak bisa berbuat banyak. Dia tidak mengerti lagi harus memberikan pengobatan kepada tiga buah hatinya yang kini sedang menderita gizi buruk. Selain tidak ada saran rujukan dari rumah sakit, Yohana dan suaminya, Leo, tidak bisa pula membawa anak-anaknya ke rumah sakit tipe lebih tinggi. Pasalnya profesi Leo yang sebagai nelayan tidak memiliki uang cukup untuk upaya pengobatan. Jangankan untuk berobat, makan saja susah. Setiap hari Yohana dan Leo harus bergantian menjaga anaknya. Salah satu dari mereka harus menjaga rumahnya di Distrik Suruk. Untuk ke rumah sakit dari rumah, pasangan suami istri itu harus menempuh perjalanan selama dua jam dengan perahu. Kadang-kadang keduanya ada di rumah sakit. "Distrik Suruk, dua jam ke Agats naik perahu. Dia (Ayah) nelayan saja," ucap dia. Dalam pengakuannya, Yohana selalu berupaya asupan gizi untuk enam anaknya dengan cukup. Makan tiga kali sehari. Namun, karena lingkungan bertempat tinggal di atas rawa, membuatnya kesulitan bercocok tanam. Enam orang anaknya pun tak pernah mengonsumsi sayur-mayur sehingga mereka menderita gizi buruk oleh makanan yang tak seimbang. "Makan nasi, tiga kali sehari, tapi kita tidak ada sayur, setengah mati tanam sayur," ungkapnya. Sementara, Ovenia, 10, kakak Christila menambahkan, sang adik sudah lama menderita gizi buruk. Christila tidak bisa mencerna makanan keras sehingga hanya diberikan susu setiap harinya. Layaknya seorang kakak, Ovenia membantu sang ibu untuk menjaga kelima orang adiknya. "Sudah lama, sampai sekarang tidak bisa makan, kasih-kasih susu saja. Kalau mau dikasih sayur rasa-rasa mau muntah dia (Christila)," tandasnya.&nbsp; Febrianty, salah seorang perawat yang menjaga Christila di RSUD menyebut, bocah tersebut sebelumnya sudah dibolehkan pulang ke rumah. Namun, pada Rabu (7/2), mereka kembali ke RS, lantaran Christila tidak bisa mencerna makanan. "Dia kemarin masuknya, sampai di rumah dia pusing lagi kata bapaknya. Jadi dia ke sini lagi di rawat inap. Dia masuk dari tanggal 6 Januari sebelumnya," tandasnya. Untuk diketahui, tercatat pada Kamis (8/2), jumlah pasien rawat inap di RSUD Agats sebanyak 19 orang. Semua itu terdiri atas 16 anak yang menderita gizi buruk dan 2 lainnya menderita campak. Jumlah penderita gizi buruk masih belum stabil, sedangkan campak terus menurun.

Kisah Tiga Bocah Bersaudara Menderita Gizi Buruk  di Asmat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/klb-gizi-buruk-dan-campak-kemenkes-salahkan-masyarakat-asmat_m_187218.jpeg" alt="Anak-anak di Asmat saat terkena KLB gizi buruk dan campak" width="100%">
<figcaption>Anak-anak di Asmat saat terkena KLB gizi buruk dan campak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak Kemenkes menduga terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak yang mengakibatkan puluhan anak dan orang dewasa meninggal dunia dipicu oleh perubahan gaya hidup dan kebiasaan. Pengurus bagian masyarakat dan pembagian bencana PBID Kemenkes, Muhammad Iqbal L Mubarak mengatakan, salah satu faktor penyebab terjadinya gizi buruk dikarenakan watak dari masyarakat Asmat sendiri. "Ada faktor habbit yang bisa dikatakan tidak disiplin masyarakat dalam hal pelaporan rutinitas kunjungan ke puskesmas," kata Iqbal saat ditemui di Distrik Siret, Asmat, Rabu (7/2). Selain kebiasaan, pemicu lainnya yakninya faktor modernisasi pun menjadi penyebab. Malasnya warga mencari ikan dan lebih memilih untuk mengkonsumsi mi instan, sehingga warga sekitar menjadi kekurangan sumber protein. "Modernisasi juga mulai beralih, saat ini kan juga dibilang APBD Asmat juga besar, tapi efeknya masyakarat malah lebih senang konsumsi makanan instan misalnya Indomie. Bisa dibilang malas bergerak," ungkapnya. Bahkan, susu yang seharusnya diperuntunkan bagi anak digunakan untuk menyeduh segelas kopi. Kehidupan anak mereka pun terbengkalaikan, karena kurangnya kepekaan orang tua terhadap anaknya. "Misal gizi buruk sudah ditangani. Dikasih susu misal, susu yang harusnya dikonsumsi anak akan tetapi dikonsumsi orang tuanya. Katakanlah bapaknya dicampur kopi. Pasien anak dengan Hb 4, harusnya sudah transfusi darah tetapi di sini masih lari dia," terangnya. Senada dengan perawatan di Puskesmas Siret, Reza Darise mengatakan, beberapa anak yang terkena malaria disarankan untuk rawat inap di Puskesmas. Pasalnya, jika anak tersebut diizinkan pulang ke rumah, mereka tidak akan meminum obat yang diberikan dari Puskesmas. "Kebanyakan komplikasi, jadi agak berat kita anjurkan rawat inap, karena kalau tidak hari ini minum besoknya tidak," pungkasnya. Kampung Sakor berada di Distrik Siret Kabupaten Asmat, kampung ini mempunyai puskesmas yang menangani lima kampung lainnya. Bantuan pertama akan diberikan di puskesmas ini, jika peralatan media tidak memungkinkan maka pasien akan dirujuk ke Agast. Sama halnya dengan Agast, Distrik Siret ini juga berada di atas rawa-rawa. Hanya saja, Distrik Siret tak seramai Agast yang dipadati permukiman warga. Anak-anak dari Kampung Sakor juga tidak ada yang terkena wabah campak maupun gizi buruk. Namun ada sebagian anak yang terkena wabah tersebut di beberapa kampung distrik Siret.

KLB Gizi Buruk dan Campak, Kemenkes Salahkan Masyarakat Asmat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/miris-miliki-23-distrik-asmat-hanya-punya-5-dokter_m_187193.jpeg" alt="Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, Papua." width="100%">
<figcaption>Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, Papua.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejadian luar biasa (KLB) wabah gizi buruk dan campak yang terjadi di Kabupaten Asmat, Papua tidak terlepas dari minimnya jumlah tenaga medis di daerah tersebut. Dari 23 distrik yang terdapat di Asmat, hanya ada lima dokter yang melayani masyarakat setempat. Pengurus bagian masyarakat dan pembagian bencana PBID Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr. Muhammad Iqbal L Mubarak menyebut, saat ini hanya ada lima tenaga dokter di Asmat. Semuanya melayani melayani seluruh masyakarat yang tersebar di 23 distrik. "Di Asmat ada 23 distrik 16 puskesmas, sedangkan yang ada dokternya 5 puskesmas," kata Iqbal saat ditemui JawaPos.com di Distrik Siret, Asmat,&nbsp;Kamis&nbsp; (8/2). Kurangnya tenaga medis di Kabupaten <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/08/187161/status-klb-asmat-dicabut-wakil-bupati-terima-kasih-presiden-jokowi" target="_blank">Asmat</a> menjadi salah satu faktor kesulitan tersendiri untuk menangani anak-anak yang terkena Kejadian Luar Biasa (KLB). Saat ini pihaknya pun tengah merancang program-program kesehatan bagi warga sekitar, bahkan sosialisasi terus dilakukan untuk pengenalan kesehatan. "Kedua kemampuan tenaga kesehatan di <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/07/186940/ramah-lingkungan-sepeda-motor-di-asmat-tak-gunakan-bbm" target="_blank">Asmat</a>. Ketiga konsern promosi kesehatan kesadaran diri masyarakat, kongkritnya masih dirancang programnya apa saja," ungkapnya. Saat ini, sedang dijalankan tahap pemulihan setelah pemerintah resmi mencabut status KLB di Kabupaten Asmat. Rencananya, kata dia, tim tenaga medis pun akan ditambah meski anak-anak sudah terbebas dari KLB. "Pasca diumumkannya pencabutan sekarang pasca-recovery, Kemenkes sendiri kita akan fokus perbaiki pola di RSUD Agats dengan menambah personel tenaga medis," pungkasnya. Terhitung sejak Rabu (7/2), tersisa 13 pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/06/186792/bukan-gawai-atau-handphone-terbaru-ini-permainan-seru-anak-asmat" target="_blank">Asmat</a>. Dua belas diantaranya menderita gizi buruk dan satu komplikasi. Sementara jumlah pasien rawat jalan ada delapan anak. Penderita campak 3 orang anak dan 5 gizi buruk.

Miris! Miliki 23 Distrik, Asmat Hanya Punya 5 Dokter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/status-klb-asmat-dicabut-wakil-bupati-terima-kasih-presiden-jokowi_m_187161.jpeg" alt="Wakil Bupati Kabupaten Asmat Thomas E Safanpo" width="100%">
<figcaption>Wakil Bupati Kabupaten Asmat Thomas E Safanpo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Status Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah campak dan gizi buruk yang mengkibatkan 72 orang meninggal dunia di Kabupaten Asmat, Papua sudah dicabut pemerintah. Pencabutan itu membuat Pemkab Asmat berterima kasih kepada Presiden Jokowi. "Status KLB dicabut, jadi dinyatakan selesai. Jadi jika ada temuan satu dua kami anggap kasus biasa bukan KLB," kata Wakil Bupati Kabupaten Asmat, Thomas E Safanpo kepada JawaPos.com, Kamis (8/2). Thomas E Safanpo menyebut, kendati status KLB telah dicabut, namun tim Satgas beserta TNI, Polri, dan Pemkab Asmat terus melakukan pemantauan selama 270 hari. Pemantaun itu sebagai bentuk pemulihan dan antisipasi, jika masih ada anak yang terkena campak dan gizi buruk. "Pemantauan selama 270 hari kerja sepanjang 2018 sesuai perintah Panglima TNI, tanggal merah enggak dihitung," ungkapnya. Lebih lanjut dia mengatakan, turunnya angka penderita campak dan gizi buruk yang sangat signifikan tak lain karena bantuan dari Presiden Jokowi. Dia pun mengucapkan rasa terima kasih atas langkah cepat pemerintah beserta Panglima TNI, kepolisian dan pihak-pihak terkait lainnya atas respons cepat dalam menangani KLB ini. "Kami apresiasi presiden Jokowi dan Panglima TNI atas respons kerja yang sangat cepat menangani situasi KLB kita di Asmat. Terima kasih banyak pak Presiden, seluruh jajaran pemerintah atas respons dan bantuannya,"pungkasnya. Sebagaiman diketahui, tercatat 72 orang anak meninggal dunia. Mereka meninggal akibat campak sebanyak 66 orang dan gizi buruk 6 orang. Jumlah meninggal di RS sebanyak 8 orang sisanya ditemukan di kampung per September hingga 4 Februari 2018 dengan penyebaran merata. Pasien rujuk ke RSUD Agats ditemukan pada 20-22 Januari 2018 lalu.

Status KLB Asmat Dicabut, Wakil Bupati: Terima Kasih Presiden Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/harga-tiket-rp-16-juta-penumpang-ditimbang-saat-naik-pesawat_m_186670.jpeg" alt="Para orang tua dengan bayinya yang antre untuk mendapatkan pengobatan dari penyakit campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat." width="100%">
<figcaption>Para orang tua dengan bayinya yang antre untuk mendapatkan pengobatan dari penyakit campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu lambannya penanganan kejadian luar biasa (KLB) di Kabupaten Asmat, Papua yakni sulitnya akses transportasi. Maka, bantuan untuk para korban kerap terlambat didistribusikan. Hal itu membuat 66 anak meninggal akibat campak dan 6 orang anak lainnya menderita gizi buruk tidak dapat dihindarkan. Ati, 48, salah seorang pegawai Bandara Mozes Kilangin, Timika mengungkapkan, sulitnya rute dari Timika menuju Asmat membuat harga bahan pangan melonjak tinggi. Hal itu membuat warga Asmat harus membeli bahan-bahan di pusat Kota Timika. "Mereka ke sini belanja, soalnya kan di sini sentralnya. Biasanya mereka beli buat diri sendiri, kadang juga beli buat dijual lagi," kata Ati saat ditemui di Bandara Mozez Kilangan, Selasa (6/2). Wanita yang telah tujuh tahun jadi pegawai Bandara Mozes Kilangin itu menerangkan, untuk menuju Asmat hanya terdapat dua pilihan, yakni kapal dan pesawat baling-baling. Menggunakan dua moda ini penumpangnya harus rela merogoh kocek dalam-dalam, Rp 1,6 juta untuk sekali penerbangan. Tarif itu jauh lebih mahal jika dibandingkan Aceh ke Jakarta yang rata-rata tarif pesawatnya hanya Rp 1 juta satu kali perjalanan. Sementara Aceh adalah provinsi paling ujung barat Indonesia. Atas kondisi itu harga barang serta kebutuhan lainnya sangat mahal di Kabupaten Asmat. "Kalau ke Asmat Rp 1,6 juta, makanya lebih mahal bisa tiga kali lipat," ungkapnya. Wanita kelahiran Biak itu mengaku sedih melihat masyarakat di Asmat yang tertimpa musibah KLB gizi buruk dan campak itu. "Saya tiap hari di sini kadang kasihan. Mereka beli barang harga mahal-mahal, kalau kami ngeluarin uang sejuta dalam sehari saja mikir, kalau mereka enggak ada pilihan, tapi mereka sudah terbiasa," pungkasnya. Dari pantauan JawaPos.com, bandara untuk pesawat baling-baling bersampingan dengan bandara Mozez Kilangan. Bangunan kecil beserta peralatan sederhana lainnya diperuntunkan bagi penumpang pesawat twin otter. Saat memasuki bandara kecil, alat penditeksi keamanan beserta petugas telah bersiaga memeriksa pengunjung yang masuk. Hanya terdapat dua konter check-in dan dua timbangan. Bahkan penumpang yang akan berangkat ditimbang bersama barang bawaannya. Sementara ruang tunggu masih menggunakan kursi kayu.

Harga Tiket Rp 1,6 Juta, Penumpang Ditimbang Saat Naik Pesawat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#klb asmat

Berita Terkini