<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Tahap-2-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Terdapat ruang isolasi sementara di SDN Malaka Sari 13 Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (9/6/2021). Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggelar uji coba pembelajaran tatap muka tahap 2 yang diikuti 226 sekolah. Siswa yang ikut belajar tatap muka yang digelar p" width="100%">
<figcaption>Terdapat ruang isolasi sementara di SDN Malaka Sari 13 Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (9/6/2021). Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggelar uji coba pembelajaran tatap muka tahap 2 yang diikuti 226 sekolah. Siswa yang ikut belajar tatap muka yang digelar p</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejak awal September sampai November 2021, terdapat 21 daerah yang terpaksa menutup sejumlah sekolah karena munculnya klaster Covid-19. Situasi itu memunculkan desakan agar pemerintah mengevaluasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.  Berdasar catatan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), beberapa daerah tersebut, antara lain, Purbalingga, Jepara, Padang Panjang, Kabupaten Mamasa, Kota Bekasi, Tabanan, Depok, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Jakarta, Grobogan, Pati, dan Salatiga.  Lalu, Gunung Kidul, Majalengka, Solo, Kota Bandung, Semarang, Bogor, Tasikmalaya, dan Indramayu. Bahkan, PTM terbatas di Depok dihentikan untuk semua jenjang di kawasan Pancoran Mas. Selain itu, untuk keseluruhan wilayah Kota Depok, PTM terbatas di tingkat SD akhirnya dihentikan karena siswa belum divaksin.  P2G menduga, kembali munculnya klaster sekolah itu disebabkan adanya pelanggaran protokol kesehatan (prokes). Baik itu yang dilakukan guru maupun siswa. Bentuknya beragam. Mulai tidak tertib dalam penggunaan masker, berkerumun dan tidak jaga jarak di sekolah, nongkrong tanpa masker, hingga berdesakan di angkutan umum saat pergi dan pulang sekolah.  Laporan pelanggaran prokes siswa, termasuk guru, rata-rata terjadi di semua daerah. Sebut saja Aceh Utara, Aceh Timur, Batam, Tebing Tinggi, Medan, Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, Bengkulu, Pandeglang, Jakarta, Bogor, Bekasi, Garut, Klaten, Blitar, Situbondo, Ende, Bima, Berau, Enrekang, Penajam Paser Utara, Kepulauan Sangihe, Sorong, Tual, dan lainnya.  Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengungkapkan, pelanggaran prokes disebabkan lemahnya pengawasan dari aparat pemda dan satgas Covid-19 ketika siswa pulang sekolah. ”Siswa pakai seragam sekolah, tapi tak bermasker lantas dibiarkan saja. Tidak ditegur,” keluhnya kemarin (22/11).  Dia mengakui, penurunan kasus aktif Covid-19 membuat masyarakat merasa pandemi telah usai. Aktivitas masyarakat pun perlahan kembali bergeliat. Dengan begitu, terbangun persepsi bahwa sudah bisa hidup normal lagi dan komitmen disiplin prokes melemah.  P2G meminta pemda mengencangkan kembali sosialisasi prokes. Juga meningkatkan pengawasan prokes kepada siswa sepulang sekolah. Termasuk razia di titik tertentu tempat para siswa biasa nongkrong. Hal itu perlu dilakukan demi meminimalkan persebaran Covid-19 dan risiko klaster sekolah.  ”Bagi siswa atau guru yang kedapatan melanggar 3M, sanksi bagi mereka dapat berupa pembelajaran dikembalikan PJJ,” tegasnya. Sanksi itu tentu akan memberatkan. Sebab, kebanyakan siswa dan guru enggan kembali belajar dari rumah.  Selain itu, lanjut dia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan pemda harus mengevaluasi PTM terbatas secara komprehensif, detail, dan berkala. Jangan hanya bersifat reaksioner dengan menutup sekolah ketika ditemukan kasus positif Covid-19.  Pemerintah perlu melihat lebih dalam pelaksanaan PTM terbatas di daerah. Pasalnya, banyak sekolah yang nakal dengan tidak mematuhi SKB 4 menteri dalam menjalankan PTM terbatas. Misalnya, ketentuan lama pembelajaran di sekolah. Menurut Satriwan, ada daerah yang PTM-nya dilaksanakan 5‒6 hari dalam seminggu dengan durasi tatap muka lebih dari empat jam sehari. ”Siswanya sudah seperti masuk normal,” bebernya.  Selain itu, P2G meminta pemda untuk rutin melaksanakan tes swab acak kepada guru dan siswa.  Di sisi lain, Satriwan turut mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat vaksinasi pelajar usia 12‒17 tahun.  Sementara itu, pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengingatkan bahwa PTM bukan sebuah tujuan akhir. Bagi dia, proses belajar-mengajar di sekolah tidak akan bisa dikembalikan seperti sebelum ada pandemi Covid-19. Untuk itu, upaya meningkatkan kualitas belajar dari rumah (BDR) berbasis online tetap harus terus dilakukan.

Klaster PTM Muncul karena Pengawasan Lemah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/selatan-PTM-perdana-di-SMAN-5-diptawahyu42-1-1.jpg" alt="Ilustrasi pelaksanaan PTM di SMAN 5 Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaksanaan PTM di SMAN 5 Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kekhawatiran bahwa penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah pandemi Covid-19 bakal memunculkan klaster penularan baru terbukti. Bahkan, beberapa daerah menghentikan PTM untuk skala yang cukup luas setelah kegiatan berjalan hampir satu semester.  Kasus terbaru muncul di Kota Depok, Jawa Barat. Akhir pekan lalu Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memutuskan menghentikan seluruh kegiatan PTM di Kecamatan Pancoran Mas. Kebijakan itu diambil untuk mengendalikan munculnya klaster penularan Covid-19 dalam pelaksanaan PTM.  Penghentian sementara kegiatan PTM tersebut berlaku sejak 19 November hingga 29 November. Itu berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan. Baik sekolah umum maupun keagamaan seperti madrasah dan lainnya.  Keputusan menghentikan kegiatan tatap muka di sekolah itu berawal dari temuan 84 kasus Covid-19 klaster PTM. Kasusnya diawali dari klaster keluarga. Di antara lokasi penemuan kasus Covid-19 klaster PTM, yang terbanyak berada di SMP Negeri 2 Depok dengan jumlah sembilan kasus.  Klaster penularan Covid-19 yang terjadi di sekolah juga muncul di Kota Bogor, Jawa Barat. Pemkot setempat bakal memperketat mobilitas warga mulai awal Desember. Itu terjadi setelah ditemukan 24 kasus Covid-19 klaster SD Sukadamai. Perinciannya, 14 siswa dan 10 guru. Wali Kota Bogor Bima Arya langsung memutuskan penghentian sementara PTM di SD Sukadamai pada 18– 27 November.  Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) menyoroti pelaksanaan PTM di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai. Mereka melakukan survei dengan tajuk Dilema BDR (Belajar dari Rumah) dan PTM.  Survei dilakukan terhadap 98 kepala sekolah, 515 guru, dan 826 siswa di 144 unit sekolah setingkat SD dan SMP di sembilan provinsi pada Agustus–September 2021.  Menurut Ideas, kemunculan klaster sekolah memang tidak terelakkan. Apalagi mobilitas penduduk yang semakin longgar seperti sekarang.  Peneliti Ideas Febbi Meidawati mengatakan, dari hasil survei, ditemukan banyak persoalan dalam pelaksanaan BDR atau pembelajaran daring dari rumah. Untuk itu, Febbi menyatakan, dibukanya kembali PTM secara terbatas menjadi sebuah keharusan.  ”Namun, merebaknya klaster sekolah seiring PTM menimbulkan kekhawatiran lonjakan kasus Covid-19,” katanya.  Kembali menutup sekolah dan melanjutkan pembelajaran secara daring, kata dia, tidak bisa dihindari ketika kasus Covid-19 kembali meninggi. Dampaknya, siswa menjadi pihak yang paling dirugikan. Sebab, selama ini banyak persoalan dalam pelaksanaan BDR.  Menurut Febbi, pemerintah harus melakukan antisipasi sejak saat ini. Sebuah antisipasi ketika semakin banyak pemda yang memutuskan menghentikan sementara PTM untuk menekan laju penularan Covid-19. ”Temuan dari survei kami menunjukkan terdapat peluang BDR bisa semakin diterima siswa ketika kelemahannya bisa direduksi,” katanya.  Kombinasi antara PTM dan BDR merupakan alternatif terbaik. Sebab, menjalankan BDR secara penuh dengan berbagai kendala yang belum teratasi sampai sekarang bukan pilihan bijaksana. Kendala itu, antara lain, siswa jenuh, pembelajaran kurang menarik, penyampaian guru tidak semaksimal ketika belajar di kelas, sampai soal akses internet. ”Namun, perlu dicatat juga, PTM secara penuh juga berisiko tinggi,” tegasnya.  Febbi menekankan, ketika sekarang kasus Covid-19 cenderung melandai, kemudian PTM kembali dibuka, guru tetap harus membuat konten belajar yang menarik. Dengan begitu, ketika suatu saat kembali BDR, siswa tidak merasa dirugikan. Kerugian yang paling dirasakan siswa adalah prestasi mereka tidak menjadi lebih baik dibandingkan sebelum pandemi.  Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengimbau agar satuan pendidikan tidak kendur dalam penerapan protokol kesehatan (prokes). Meskipun saat ini kasus secara nasional sedang turun. ”Kita prokes harus. Bagaimanapun, Covid masih ada di sekitar kita. Jangan kendur 5M-nya,” tegas Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto seusai acara diskusi kebijakan pendidikan dan kebudayaan kemarin (21/11).  Anang menegaskan, dalam pelaksanaan PTM terbatas, semua pihak harus mengacu pada SKB 4 Menteri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 404-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Di dalamnya dimuat secara jelas persiapan pembukaan sekolah, pelaksanaan PTM, hingga penanganan bila ditemukan kasus positif Covid-19 di sekolah. ”Jadi, PTM sudah jelas di SKB, mulai dari penutupannya, tracing-nya. Harapannya, ini terus dipedomani semua pihak,” tuturnya.  Selain itu, dia turut mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) terus berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19 daerah.  Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya melindungi siswa, guru, dan tenaga kependidikan dari risiko penularan Covid-19 melalui vaksinasi Covid-19. Menurut Anang, saat ini vaksinasi terus dikejar guna memberikan rasa aman bagi para warga satuan pendidikan.  Merujuk data Kemenkes di laman https://vaksin.kemkes.go.id, vaksinasi anak usia 12–17 tahun sudah mencapai 85,7 persen dari target 26,7 juta anak untuk dosis pertama. Sementara itu, dosis kedua mencapai 15,4 juta anak atau 57,8 persen. Vaksinasi untuk tenaga pendidik mencapai 2,7 juta orang pada penyuntikan dosis pertama dan 2,3 juta orang untuk dosis kedua.  Kemendikbudristek dan Kemenkes kini juga tengah mempersiapkan aplikasi PeduliLindungi untuk bisa digunakan dalam PTM.

Klaster PTM Muncul di Daerah, Pemkot Depok Stop Kegiatan Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/dkk-Bu-ning-1.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Surakarta Siti Wahyuningsih. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Surakarta Siti Wahyuningsih. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surakarta masih melakukan tracing atau penelusuran kontak sebagai buntut munculnya klaster pembelajaran tatap muka (PTM).  Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Surakarta Siti Wahyuningsih mengatakan, hingga saat ini ada lima sekolah yang diketahui muncul kasus Covid-19. Yakni di SD Kristen Manahan, SDN Mangkubumen, SDN Danukusuman, SD Al Islam 2 Jamsaren, dan SD Semanggi Lor.  Dari lima sekolah tersebut, lanjut dia, sejauh ini ditemukan ada 46 siswa dan guru yang terpapar Covid-19. Dari total tersebut, enam di antaranya merupakan tenaga pendidik.  Meski demikian, menurut dia, dari seluruh kasus positif Covid-19 tersebut tidak semuanya merupakan warga Kota Solo. Untuk warga Solo hanya sekitar 50 persen, sedangkan sisanya merupakan penduduk dari daerah di sekitar kota tersebut, di antaranya Sukoharjo, Klaten, Boyolali, dan Karanganyar.  ”Untuk yang dari luar kota, sudah kami infokan ke kabupaten sekitar agar segera dilakukan tracing (penelusuran kontak) dan testing (pengetesan), mudah-mudahan cepat sehingga bisa dilakukan treatment (perawatan),” kata Siti Wahyuningsih seperti dilansir dari Antara di Solo pada Selasa (19/10).  Dia menjelaskan, dari lima sekolah yang terkonfirmasi Covid-19, dua di antaranya masih menunggu hasil pengetesan.  Sebelumnya, kasus positif Covid-19 yang ditemukan pada kegiatan PTM tersebut merupakan hasil dari program surveilans atau pengamatan dari kementerian kesehatan. Kota Surakarta menjadi salah satu daerah yang dipilih untuk diawasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka, salah satu bentuk pengawasannya adalah melakukan tes usap kepada peserta PTM.  Pengetesan dilakukan kepada sekitar 30 orang untuk setiap sekolah. Dari 29 sekolah yang ditunjuk untuk pelaksanaan program tersebut, tes sudah dilakukan kepada sebanyak 20 sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA baik negeri maupun swasta.

Kota Surakarta Lakukan Tracing Sebagai Buntut Munculnya Klaster PTM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Polpem-tenaga-kesehatan-melakukan-pengecekan-di-rs-lapangan-kedung-cowek-alfian-rizal_3-1.jpg" alt="Suasana RS GBT ketika disiapkan buka. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Suasana RS GBT ketika disiapkan buka. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rumah Sakit Darurat Lapangan Tembak (RSLT) di Kedung Cowek sudah ditutup hampir dua bulan lalu. Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan RSLT untuk mengantisipasi klaster pembelajaran tatap muka (PTM).  ”RSLT disiapkan walaupun sekarang nggak ada pasien,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Febria Rachmanita, Sabtu (25/9).  Selain RSLT, Rumah Sakit Darurat Lapangan di Gelora Bung Tomo (GBT) juga mendapatkan perhatian khusus. Dia memastikan, tidak ada rumah sakit yang tidak siap menampung pasien Covid-19, baik dari kalster PTM maupun bukan.  ”Klaster PTM mudah-mudahan nggak terjadi. Tapi rawat inap di rumah sakit sudah siap. Sudah disiapkan,” tegas Febria Rachmanita.  Sebelumnya, berdasar temuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jawa Timur (Jatim) disebut menjadi daerah dengan klaster Covid-19 tertinggi di sekolah. Angka itu didapat dari data survei yang dilakukan Kemendikbudristek.  Data survei itu dipublikasikan melalui situs <a href="https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/">https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/</a> per Kamis 23 September. Bila ditotal, terdapat 1.303 sekolah di Indonesia menjadi klaster Covid-19 selama pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di Indonesia.  Dari 1.303 sekolah, ada 165 atau 2,77 persen sekolah di Jatim menjadi klaster penyebaran Covid-19.  Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Wahid Wahyudi mengakui hal itu. Mayoritas klaster terdapat di tingkat SD yang dikelola kabupaten/kota.  ”Data klaster sekolah terhadap Covid-19 secara nasional dari Kemendikbudristek, jenjang SD 45,97 persen, PAUD 19,94 persen, dan SMP 19,07 persen,” terang Wahid ketika dihubungi Jumat (24/9).  Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Supomo menugaskan tim satgas mandiri sekolah untuk mengawasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Bersama kepala sekolah, tim selalu melakukan pemantauan dan pengamatan kepada siapapun yang masuk dan ada di sekolah.  ”Kalau ada tanda-tanda tidak sehat, pihak sekolah wajib melakukan tindakan-tindakan dan meminta yang bersangkutan tidak beraktivitas di sekolah. Jadi, kalau dia guru bisa mengajar online dari rumah dan kalau siswa kita minta untuk mengikuti daring dari rumah,” papar Supomo.  Total terdapat 213 sekolah negeri dan swasta di Kota Surabaya sudah menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas sejak beberapa waktu lalu. Terdiri atas 112 sekolah dasar (SD) dan 101 sekolah menengah pertama (SMP). Mereka menggelar PTM terbatas setelah lolos asesmen dan sudah menggelar simulasi PTM.

Antisipasi Klaster PTM, RS Darurat Lapangan Tembak dan GBT Disiapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/selatan-simulasi-PTM-SMPN-36-diptawahyu22-1.jpg" alt="Seorang siswa SMP mengikuti PTM. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Seorang siswa SMP mengikuti PTM. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Berdasar temuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jawa Timur (Jatim) disebut menjadi daerah dengan klaster Covid-19 tertinggi di sekolah.  Angka itu didapatkan dari data survei yang dilakukan Kemendikbudristek. Data survei itu dipublikasikan melalui situs <a href="https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/">https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/</a>, per Kamis (23/9). Bila ditotal, terdapat 1.303 sekolah di Indonesia menjadi klaster Covid-19 selama pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di Indonesia. Dari 1.303 sekolah, ada 165 atau 2,77 persen sekolah di Jatim menjadi klaster penyebaran Covid-19.  Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Wahid Wahyudi mengakui hal itu. Mantan Kepala Dinas Perhubungan itu membenarkan bahwa mayoritas klaster terdapat di tingkat SD yang dikelola kabupaten/kota.  ”Data klaster sekolah terhadap Covid-19 secara nasional dari Kemendikbudristek, jenjang SD 45,97 persen PAUD 19,94 persen, dan SMP 19,07 persen,” ujar Wahid ketika dihubungi Jumat (24/9).  Sebaliknya, Wahid mengklaim tak ada klaster Covid-19 di tingkat SMA, SMK, dan SLB. Sekolah-sekolah itu dikelola Pemprov Jatim.  ”Laporan dari para Kacab Dispendik se-Jatim untuk SMA, SMK, SLB, di Jatim aman dari klaster Covid-19 sekolah,” tegas Wahid.  Belajar dari klaster Covid-19 di tingkat PAUD, SD, dan SMP, Wahid mengingatkan kepala sekolah SMA/SMK untuk makin waspada. Dia meminta sekolah untuk mengingatkan siswanya untuk segera pulang setelah PTM.  ”Masih ada laporan siswa yang berkumpul selepas PTM. Mereka bergerombol karena lama tidak bertemu dengan teman-temannya,” tutur Wahid.  Wahid menegaskan. sekolah harus berani mengingatkan dan membuat ketegasan bagi para siswa untuk mengurangi mobilitas. ”Untuk itu kami meminta agar kepala sekolah memberikan imbauan kepada siswa untuk langsung pulang setelah selesai PTM karena pada beberapa jam berikutnya ada PJJ. Sehingga keberadaan siswa termonitor,” kata Wahid.

Klaster Covid-19 Ditemukan di 165 PAUD, SD, dan SMP, di Jatim

klaster PTM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#klaster PTM

Berita Terkini

Klaster PTM Muncul karena Pengawasan Lemah

Klaster PTM Muncul di Daerah, Pemkot Depok Stop Kegiatan Sekolah

Kota Surakarta Lakukan Tracing Sebagai Buntut Munculnya Klaster PTM

Antisipasi Klaster PTM, RS Darurat Lapangan Tembak dan GBT Disiapkan

Klaster Covid-19 Ditemukan di 165 PAUD, SD, dan SMP, di Jatim

Download Aplikasi JawaPos.com