<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Gedung-perkantoran-Singapura-Gin-Tay-ST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Klaster baru Covid-19 muncul di Singapura. Sejumlah pegawai di perkantoran tertular Covid-19. Kasus Covid-19 muncul di tempat kerja telah meningkat menjadi 82 kasus dalam enam bulan pertama tahun ini.  "Semua kasus yang tercatat antara Januari dan Juni tahun ini disebabkan oleh Covid-19," kata Kementerian Tenaga Kerja (MOM) Singapura, Jumat (8/10).  Menurut laporan tentang keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, jumlah kasus penyakit menular berkisar satu hingga dua kasus setiap tahun antara 2017 dan 2019. Jumlah tersebut naik menjadi 6 pada paruh pertama tahun lalu, 28 pada paruh kedua, sebelum mencapai angka tertinggi 82 dalam enam bulan pertama tahun ini.  “Kasus penyakit menular pada 2020 dan 2021 sebagian besar disebabkan oleh infeksi Covid-19,” kata MOM.  Covid-19 menjadikan peningkatan insiden penyakit akibat kerja antara Januari dan Juni. Secara keseluruhan, ada 401 kasus penyakit karena pekerjaan pada semester pertama tahun ini, naik dari 326 kasus pada semester kedua tahun lalu. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi sejak semester I 2017 sebanyak 471 kasus.  Demikian pula tingkat kejadian penyakit akibat kerja tumbuh menjadi 12,1 kasus per 100.000 pekerja pada semester pertama tahun ini, naik dari 9,9 kasus per 100.000 pekerja pada enam bulan sebelumnya. Selain Covid-19, gangguan muskuloskeletal terkait pekerjaan dan ketulian akibat kebisingan tetap menjadi penyakit utama.

Masalah Baru di Singapura, Perkantoran Menjadi Klaster Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/5D64762D-B92A-46FE-9692-08B8A2E1768B.jpeg" alt="Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Jogyakarta Heroe Poerwadi. Eka A.R./Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Jogyakarta Heroe Poerwadi. Eka A.R./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogjakarta berupaya mencegah klaster penularan Covid-19 muncul di lingkungan perkantoran. Upaya yang dilakukan antara lain dengan membatasi jumlah pegawai yang bekerja di lingkungan Kantor Pemerintah Kota Jogjakarta. ”Untuk di balai kota sudah dilakukan work from office (kerja dari kantor) 25 persen dan sisanya work from home (kerja dari rumah). Tujuannya agar potensi penularan di lingkungan perkantoran bisa dicegah,” kata Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jogjakarta Heroe Poerwadi seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta. Pembatasan jumlah pegawai yang bekerja di Kantor Pemerintah Kota Jogjakarta berlaku hingga awal pekan depan. Menurut Heroe, kebijakan tersebut sekarang baru diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Jogjakarta namun tidak menutup kemungkinan akan diterapkan di kantor instansi lain. ”Saat ini memang banyak penularan dari perkantoran dan kemudian terjadi penularan di keluarga atau sebaliknya. Makanya, fokus kami adalah mencegah agar potensi tersebut tidak makin besar,” tutur Heroe, yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Jogjakarta. Selain meminimalkan risiko penularan virus korona di perkantoran, Pemerintah Kota Jogjakarta berupaya mengendalikan penularan Covid-19 dengan meningkatkan cakupan pelayanan vaksinasi Covid-19 dan memperketat pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan. ”Saat ini, kami juga membentuk relawan-relawan yang membantu vaksinasi dikomandani Kodim Jogjakarta dan Polresta Jogjakarta,” ujar Heroe. Hingga saat ini, di Kota Jogjakarta sudah ada lebih dari 150.000 orang yang mendapat suntikan dosis pertama vaksin Covid-19. ”Vaksin AstraZeneca sebanyak 41.000 dosis pun sudah habis. Kami kembali menggunakan Sinovac. Masih ada sekitar 60.000 dosis,” terang Heroe. Berkenaan dengan penyediaan fasilitas penanganan pasien Covid-19, Heroe mengatakan, pemerintah kota berupaya menambah jumlah tempat tidur pasien di rumah sakit serta berkoordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk menyediakan tambahan kamar isolasi di hotel. ”Kami juga kerja sama dengan Dinsos DIY untuk pemanfaatan Balai Diklat Kemensos sebagai tambahan selter,” papar Heroe. Pada Rabu (30/6) terdapat tambahan 191 kasus Covid-19, sebanyak 92 penderita sembuh atau selesai isolasi, dan lima pasien yang meninggal dunia karena Covid-19 di Kota Jogjakarta. Dengan demikian, total jumlah kasus aktif Covid-19 di Jogjakarta tercatat 2.044 kasus, meliputi 2.039 pasien yang menjalani isolasi dan lima pasien yang menjalani rawat inap.

Pemkot Jogjakarta Cegah Klaster Covid-19 Muncul di Perkantoran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Vasinasi-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Petugas menyuntikan vaksin COVID-19 kepada pegawai dan wartawan di Gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (24/3/2021). Pelaksanaan vaksinasi ini atas kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Dewan Pers. Sebanyak 5.200 wartawan melakukan vaksinasi berbar" width="100%">
<figcaption>Petugas menyuntikan vaksin COVID-19 kepada pegawai dan wartawan di Gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (24/3/2021). Pelaksanaan vaksinasi ini atas kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Dewan Pers. Sebanyak 5.200 wartawan melakukan vaksinasi berbar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penularan covid-19 pada klaster perkantoran di wilayah DKI Jakarta menjadi sorotan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Dia meminta warga jangan mengabaikan protokol kesehatan, kendati telah mengikuti vaksinasi covid-19.  "Telah divaksin bukan berarti orang itu tidak dapat menularkan. Mungkin saja daya tahan tubuhnya kuat, tapi orang lainnya belum tentu. Ini harus hati-hati dan kita tidak perlu euforia vaksin. Bukan berarti kita sudah aman setelah vaksin," ujar Prasetio Edi Marsudi di Jakarta, Kamis (29/4).  Menurut Pras--begitu Prasetio disapa, dengan tetap patuh protokol kesehatan, kasus penularan aktif Covid-19 dapat dengan mudah dikendalikan, termasuk di perkantoran. Apalagi saat ini diketahui klaster perkantoran mengalami peningkatan kasus.  Berdasar data Pemprov DKI Jakarta, pada 5-11 April 2021 terdapat 157 kasus positif Covid-19 di 78 perkantoran. Pada 12-18 April 2021, jumlah positif Covid-19 meningkat menjadi 425 kasus dari 177 perkantoran.  Dengan demikian, Pras mengimbau Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) untuk mengevaluasi ulang pengetatan aktivitas perkantoran. Dia mengingatkan kepala instansi baik pemerintah maupun swasta yang mulai mewajibkan pegawai atau karyawannya untuk bekerja di kantor atau work from office (WFO) agar tidak lupa dengan bahaya Covid-19.  "Kalau pengawasannya sudah ketat, seharusnya tidak perlu terjadi lonjakan kasus perkantoran seperti ini. Dinas tenaga kerja juga harus terus mengingatkan direktur, manajer, kepala kantor, bahkan Gubernur untuk tetap mewaspadai penularan Covid-19 ini," ungkap politikus PDI Perjuangan itu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/28/04/2021/klaster-perkantoran-melejit-dinkes-dki-sebagian-kasus-sudah-vaksin/">Klaster Perkantoran Melejit, Dinkes DKI: Sebagian Kasus Sudah Vaksin</a>  Pras pun mendesak Pemprov DKI Jakarta agar tidak mentolerir atau memberikan kelonggaran pada setiap aktivitas warga saat tren kasus Covid-19 menurun. Menurut dia, pemerintah berkewajiban memberi sanksi tegas kepada siapa pun yang melanggar sesuai peratuan daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 yang telah disahkan.  "Semua sanksi bagi pelanggar sudah jelas dala aturan itu. Jadi pemerintah harus menegakkan. Tidak boleh ada toleransi bagi pelanggar," tandasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HErkwnb5Lds

Klaster Perkantoran Meningkat, Ketua DPRD DKI Minta Warga Jangan Abai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/petugas-labkesda.jpg" alt="CEK SAMPEL SWAB: Petugas sedang menyiapkan pemeriksaan spesimen Covid-19 di laboratorium daerah (labkesda) milik Pemerintah Kota Surabaya. Pascalibur, ditemukan klaster keluarga dan perkantoran. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>CEK SAMPEL SWAB: Petugas sedang menyiapkan pemeriksaan spesimen Covid-19 di laboratorium daerah (labkesda) milik Pemerintah Kota Surabaya. Pascalibur, ditemukan klaster keluarga dan perkantoran. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Klaster perkantoran Covid-19 masih menjadi catatan penting Pemprov DKI Jakarta. Angka kasus positif terbilang fluktuatif. Belakangan berdasarkan data Pemprov DKI angkanya cenderung menurun, yakni pada periode 19-25 April 2021 ditemukan 68 kasus dari 27 kantor. Namun, kondisi ini tetap berpotensi terjadi peningkatan kembali.  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan, penyelidikan atas faktor pemicu meningkatnya klaster perkantoran masih dilakukan. Berdasarkan data epidemiologi, beberapa kasus yang ditemukan terindikasi berhubungan dengan klaster keluarga.  Kenaikan kasus pada 12–18 April 2021 disebut sdbagai faktor akumulasi data kasus positif minggu sebelumnya dari salah satu Rumah Sakit di DKI Jakarta. Selain itu, peningkatan kasus selalu terjadi setelah adanya libur panjang.  “Sebagian kasus konfirmasi Covid-19 itu terjadi pada perkantoran yang sudah menerima vaksinasi Covid-19. Kami perlu tegaskan, meski sudah divaksin, tidak berarti kita bebas 100 persen dari Covid-19 dan melakukan kegiatan seenaknya. Implementasi protokol kesehatan harus diperketat secara konsisten oleh perkantoran,” kata Widyastuti, Rabu (28/4).  Dia menyampaikan, pada kasus konfirmasi positif sesudah divaksin, sebanyak 21 persen merupakan orang tanpa gejala, 73 persen bergejala ringan, dan hanya 6 persen yang membutuhkan perawatan rumah sakit.  “Vaksinasi adalah upaya pencegahan yang sangat baik, utamanya mencegah keparahan dan meninggal. Akan tetapi, penularan masih bisa terjadi walaupun sudah divaksin lengkap," imbuhnya.  Pemprov DKI Jakarta mengimbau kepada perkantoran untuk kapasitas ruangan hanya diisi 50 persen. Tetap diutamakan menerapkam sistem kerja di rumah. Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mencatat adanya 425 kasus positif Covid-19 di 177 perkantoran selama periode 12-18 April 2021. Sedangkan pada minggu sebelumnya, 05-11 April 2021, tercatat ada 157 kasus positif dari 78 perkantoran di DKI Jakarta.

Klaster Perkantoran Melejit, Dinkes DKI: Sebagian Kasus Sudah Vaksin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/SWAB-HUNTER.jpeg" alt="Tim Swab Hunter sasar kolong Jembatan Suramadu. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Tim Swab Hunter sasar kolong Jembatan Suramadu. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memaksimalkan kinerja tim Swab Hunter. Setelah menyasar berbagai tempat untuk mencegah kerumunan pada malam Tahun Baru 2021, per Selasa (5/1), tim Swab Hunter akan menyasar klaster perkantoran.  Hal tersebut didasarkan pada laporan yang diterima Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana. Dia menerima laporan bahwa terdapat kasus Covid-19 yang ditemukan di lingkungan perkantoran atau tempat kerja.  ”Kita giatkan lagi tim Swab Hunter. Tadi laporan terakhir itu banyak ditemukan klaster kantor. Tim akan menyasar perkantoran,” kata Whisnu di ruang kerjanya, Selasa (5/1).  Tes swab secara masal tidak hanya dilakukan di tempat tinggal pasien yang terkonfirmasi Covid-19, namun juga lingkungan kantor atau tempat kerja pasien.  ”Kalau ada pasien terkonfirmasi, selain swab di tempat tinggalnya, kita juga swab massal di kantornya. Jadi untuk meminimalisasi penularan kasus agar tidak bertambah banyak,” terang Whisnu.  Atas aturan tersebut, Whisnu berharap seluruh pihak mampu kooperatif dan juga suportif. Sehingga, Pemkot Surabaya tidak sendirian dalam mencegah Covid-19.  ”Kita yang melakukan swab, artinya mereka (pihak perkantoran) tidak kita bebani, kecuali yang ada di luar Kota Surabaya,” tegas Whisnu.  Wakil Sekretaris IV Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya yang sekaligus Kepala BPB Linmas Irvan Widyanto menjelaskan, tim Swab Hunter akan bertugas di tempat tinggal pasien dan di tempat kerja atau kantornya juga. Swab masal akan terus dilakukan.  ”Selain itu, kami juga akan melakukan penyisiran di kantor tersebut, barangkali ada pelanggaran protokol kesehatannya. Sudah melaksanakan protokol kesehatan apa belum,” ujar Irvan.  Irvan menjelaskan, beberapa aspek protokol kesehatan di tempat kerja. Yakni membuka ventilasi ruangan. Hal itu berarti sirkulasi udara tidak bergantung pada AC sentral. Selain itu menjaga jarak di tiap ruangan dengan 50 persen dari kapasitas ruangan. Kemudian membentuk satgas mandiri di tiap unit kerja atau kantor, termasuk pengecekan suhu, tempat cuci tangan, dan pemakaian masker.  ”Kami juga akan cek apakah sudah menghindari penggunaan alat secara komunal,” tutur Irvan.  Irvan menegaskan, bila menemukan pelanggaran protokol kesehatan di tempat kerja, bukan hanya tim Swab Hunter yang diturunkan. Pemkot Surabaya juga akan membebankan sanksi pada pihak tersebut. Sanksi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Wali (Perwali) Kota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya.  ”Sampai saat ini, Perwali Nomor 67 ini masih tahap sosialisasi dan ke depannya akan memasuki tahap penindakan. Sehingga, jika di tempat kerja itu banyak ditemukan pelanggaran, akan dilakukan sanksi sesuai Perwali 67,” ucap Irvan.  Karena itu, dia kembali mengingatkan kepada semua warga Kota Surabaya untuk tidak kendor menjaga dan menaati protokol kesehatan di mana pun berada, termasuk di tempat kerja. ”Tidak boleh kendor dalam menjaga protokol kesehatan. Menurut kami, vaksin terbaik adalah perubahan perilaku dengan biasakan yang tidak biasa, dengan cara itu, insya Allah Covid-19 di Surabaya akan segera selesai,” kata Irvan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=uwS2zlxzZc4

Ada Klaster Perkantoran, Pemkot Surabaya Gelar Swab Hunter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/reni-astuti-6.jpeg" alt="Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti. DPRD Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti. DPRD Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota memperhatikan klaster perkantoran pada saat masuk kerja pertama usai libur panjang Natal dan tahun baru.  Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti seperti dilansir dari Antara menyarankan, agar diberlakukan kembali sistem work from office (WFO) atau bekerja di kantor dan work from home (WFH) atau bekerja di rumah.  ”Untuk swasta atau instansi non-pemkot bersifat imbauan. Untuk instansi Pemkot Surabaya, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya bisa buat kebijakan yang mengatur hal itu,” kata Reni.  Sedangkan untuk warga yang baru saja mudik, menurut dia, Pemkot Surabaya bisa melayani tes usap (swab test) di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Surabaya sebagaimana aturan yang sudah dibuat. Untuk pendaftaran sebaiknya bisa dilayani secara daring.  ”Skrining kesehatan melalui laman lawancovid19.surabaya.go.id agar kembali disosialisasi dan segera ditindaklanjut,” ujar Reni.  Menurut dia, sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan perlu terus diperkuat agar benar-benar menjadi kebiasaan baru. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan semua unsur masyarakat. Selain itu, kampung tangguh perlu direvitalisasi dengan dukungan dan pendampingan dari pemkot.  Hal sama juga dikatakan Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Khusnul Khotimah. Dia mengatakan, secara aturan aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh mudik pada saat libur tahun baru. Namun, jika terpaksa harus mudik baik ASN maupun swasta, sepulangnya harus memperhatikan kondisi yang dialaminya. Misalnya demam dan batuk yang mengarah tanda-tanda suspek Covid-19.  ”Gunanya untuk upaya preventif dan promotif bagi diri sendiri dan lingkungan. Untuk memastikannya dilakukan tes usap di Labkesda atau di Puskesmas terdekat,” kata Khusnul.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gyO5pVea6mU

DPRD Surabaya Minta Pemkot Antisipasi Klaster Perkantoran usai Liburan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/wali-kota-tes-usap-1.jpg" alt="Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menjalani tes usap beberapa waktu lalu. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menjalani tes usap beberapa waktu lalu. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Klaster kantor di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta menyumbang penambahan kasus Covid-19 yang saat ini secara kumulatif mencapai 3.033.  Berdasar data dari Pemkot Surakarta, Selasa (8/12), ada penambahan jumlah kasus sebanyak 42 terkonfirmasi Covid-19. Dari jumlah 3.033 tersebut, 1.710 di antaranya sudah dinyatakan sembuh. Selanjutnya, pasien yang masih menjalani perawatan di rumah sakit sebanyak 202 orang dan yang menjalani isolasi mandiri sebanyak 981 orang. Untuk jumlah meninggal dunia  sebanyak 140 orang.  Terkait klaster perkantoran tersebut, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo membenarkan. Bahkan, ada beberapa pejabat yang terkonfirmasi Covid-19, di antaranya Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Organisasi Setda Surakarta.  ”Sebelumnya kan Kabag Organisasi yang terpapar, kemudian di-tracing lagi dan saat ini seluruhnya pegawai Pemkot Surakarta yang terpapar Covid-19 bekerja dari rumah (WFH),” kata FX Hadi Rudyatmo seperti dilansir dari Antara, Selasa (8/12).  Wali kota mengaku dirinya juga masuk dalam penelusuran kontak dari kasus Covid-19 di klaster perkantoran tersebut. Meski demikian, untuk tes usap yang diikutinya menunjukkan hasil negatif. ”Sekda juga negatif, kemarin kan kami sempat di-tracing,” ujar FX Hadi Rudyatmo.  Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Surakarta sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ahyani mengatakan, sejauh ini kondisi tersebut tidak mempengaruhi operasional di Pemerintah Kota Surakarta.  ”Ya sedikit mengganggu aktivitas kantor karena pasti pekerjaannya jadi lebih repot, tetapi tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” terang Ahyani.  Mengenai penularan, menurut dia, kemungkinan berasal dari staf yang sebelumnya melakukan perjalanan dari luar kota. Selanjutnya, staf tersebut menulari rekan yang lain.  ”Tetapi ya memang sekitar 50 persen pegawai kan dari luar kota, masih ada yang dari kerumunan-kerumunan,” ujar Ahyani.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DhUoWz_YiCY

Klaster Kantor di Pemkot Surakarta Sumbang Penambahan Kasus Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-19-at-13.16.07-1.jpg" alt="Petugas melakukan penyemprotan disinfektan di kantor Kejari Jember setelah Kepala Kejari Jember dan pegawainya terkonfirmasi positif Covid-19. BPBD Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan penyemprotan disinfektan di kantor Kejari Jember setelah Kepala Kejari Jember dan pegawainya terkonfirmasi positif Covid-19. BPBD Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jumlah klaster perkantoran yang pegawainya terinfeksi Covid-19 di Kabupaten Jember, Jawa Timur, bertambah. Satgas Penanganan Covid-19 meminta masyarakat dan pegawai perkantoran untuk lebih disiplin melakukan protokol kesehatan saat berada di kantor dan luar rumah.  ”Hingga kini sudah ada empat klaster perkantoran, yakni kantor Bea Cukai, Bank Jatim, Kejaksaaan Negeri Jember, dan BPJS Kesehatan Cabang Jember,” kata Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabuapten Jember Gatot Triyono seperti dilansir dari Antara di Jember, Rabu (23/9).  Berdasar data Satgas Covid-19 tercatat untuk klaster Bea Cukai sebanyak 10 kasus, klaster Bank Jatim 10 kasus, klaster Kejari lima kasus, dan klaster BPJS Kesehatan empat kasus. ”Kami melakukan pengawasan protokol Covid-19 dengan memantau dan monitoring sejumlah perkantoran dalam menerapkan protokol kesehatan,” tutur Gatot Triyono.  Selain itu, lanjut dia, pihaknya terus memberikan sosialisasi terkait protokol kesehatan. Sehingga diharapkan semua perkantoran bisa menekan persebaran virus korona di Kabupaten Jember.  ”Pihak perkantoran yang ingin melakukan tes cepat Covid-19 akan kami fasilitasi selama ada surat ke Satgas untuk mengajukan tes cepat masal di perkantoran tersebut,” kata Gatot Triyono.  Klaster perkantoran yang terbaru adalah kantor Kejari dan Kantor BPJS Kesehatan Jember. Sehingga, dilakukan penyemprotan disinfektan oleh petugas dan sebagian karyawan melakukan pekerjaan dari rumah.  Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur Anggara Suryanagara mengatakan, ada lima pegawai di Kantor Kejari Jember yang terinfeksi virus korona, termasuk Kepala Kejari Jember Prima Idwan Mariza.  ”Seluruh pegawai dan tenaga pramubakti telah menjalani tes usap dengan hasil ada empat orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Seluruh pegawai tersebut langsung melaksanakan isolasi mandiri,” kata Anggara.  Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember Antokalina Sari Verdana mengatakan, pegawainya yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak tujuh orang dengan rincian di Kabupaten Jember ada empat pegawai dan Lumajang tiga pegawai.  ”Tujuh pegawai BPJS Kesehatan tersebut sudah melakukan isolasi mandiri dan dipantau Puskesmas karena tidak ada gejala sakit,” ujar Antokalina Sari Verdana.  Dia mengatakan, BPJS Kesehatan Jember juga telah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) kepada karyawan pada awal pandemi dengan mengatur 50 persen yang masuk dan 50 persen WFH. Selain itu, protokol kesehatan pun sudah dilakukan secara ketat.  ”Kami tetap memberikan pelayanan secara optimal dengan menggunakan kanal-kanal pelayanan secara daring, sehingga masyarakat tidak perlu tatap muka datang ke Kantor BPJS Kesehatan Jember,” kata Antokalina Sari Verdana.  Berdasar data, jumlah warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Jember sebanyak 771 orang dengan rincian 640 orang sembuh dan 78 orang masih dirawat, serta meninggal sebanyak 53 orang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Bh8FBpK-4iU

Jumlah Klaster Perkantoran Covid-19 di Jember Bertambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/ilustrasi-korona-dan-jantung.jpg" alt="GRAFIS: ilustrasi korona dan jantung BAGUS/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>GRAFIS: ilustrasi korona dan jantung BAGUS/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus penularan positif Covid-19 di DKI Jakarta terus meluas. Positivity rate di Jakarta mencapai 15 persen. Artinya, dari 100 orang ada 15 orang yang terinfeksi. Maka dari itu, setiap orang khususnya di Jakarta harus menganggap semua lawan bicaranya adalah Orang Tanpa Gejala (OTG).  "Dengan menganggap semua orang OTG, maka kita akan waspada sama-sama memakai masker. Selalu menjaga jarak," tegas Dekan Fakuktas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB secara daring, Kamis malam (17/9) kemarin.  "Semua yang kita hadapi adalah OTG. Jangan sampai kita menjadi OTG yang menularkan orang-orang di rumah. Kita mesti bersikap begitu," tambahnya.  Menurut Ari, berpikir bahwa semua orang OTG akan membuat kita saling melindungi dengan memakai masker. "Virus semakin banyak, apalagi kalau tak pakai masker. Apalagi di Jakarta," tukasnya.  Menurut Ari, klaster perkantoran bisa terjadi karena pegawai menganggap rekan kerjanya adalah sama-sama teman dekat dan sehat. Padahal orang tersebut memiliki riwayat perjalanan berbeda-beda dan berinteraksi dengan banyak orang.  "Pulang kantor naik mobil berlima, nggak pakai masker atau pakai masker tapi seadanya. Lalu ngobrol di mobil, nggak tahunya salah satunya orang tuanya positif. Ternyata 3 dari 5 yang di mobil sebelumnya itu juga positif. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan klaster perkantoran," tukasnya.  Menurut Ari, penularan juga bisa terjadi di kantin saat jam makan siang di mana membuka masker bersama. "Saat makan, buka masker. Kadang-kadang kita juga melihat pejabat pakai masker nggak benar lalu dipertontonkan ke masyarakat. Saya selalu sosialisasikan bahwa selalu anggap lawan bicara kita OTG khususnya di Jakarta," tuturnya.  Ari juga mengingatkan ketika naik kendaraan umum sekalipun taksi online, sebaiknya jangan bicara di dalam mobil atau secukupnya. Pakailah masker yang berkualitas bagus.  "Kita tahu virus Korona bisa menular lewat aerosol di ruangan. Termasuk di mobil, sebab kita tak tahu status sopir atau penumpang lainnya pernah ke mana saja dan berinteraksi dengan siapa saja. Gunakan masker yang bagus atau efektif dan jangan terlalu banyak bicara," tandasnya.

Dokter: Anggaplah Semua Orang OTG, Apalagi di Jakarta!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/saat-terkilir-atau-keseleo-begini-saran-dokter-spesialis-ortopedi_m_229572.jpg" alt="Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Dr. Moh Adib Khumaidi, Sp.OT" width="100%">
<figcaption>Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Dr. Moh Adib Khumaidi, Sp.OT</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan kantor Kementerian Kesehatan menjadi kasus terbanyak di klaster perkantoran. Kondisi ini disorot publik sebab Kemenkes menjadi contoh untuk menerapkan kepatuhan protokol kesehatan kepada publik.  Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB menilai banyak faktor yang bisa menyebabkan hal itu. Klaster perkantoran secara umum terjadi karena masih adanya celah atau kelalaian secara personal. Dia meminta semua individu mulai sekarang menganggap orang lain adalah Orang Tanpa Gejala (OTG).  "Mungkin berpikir sebagai orang kesehatan mengerti segala macam. Tapi memang harus diakui ada kalanya kita abai. Merasa teman kita itu tak positif. Makanya saya declare, jika di manapun kita berada, anggap saja semua orang adalah OTG," katanya secara daring dalam Live Instagram, Kamis malam (17/9).  Lalu mengapa di kantor Kementerian Kesehatan paling banyak? Menurutnya, tentu saja pegawai yang saat ini bersentuhan langsung dengan kesehatan adalah yang paling berjibaku dengan lingkungan menjadi garda terdepan. Orang-orang di bidang kesehatan itu menurutnya turun langsung melakukan surveilens dan berinteraksi.  "Mereka itu yang memang mesti masuk ke masyarakat. Di puskesmas, RS, dan lainnya. Orang-orang lain kerja di rumah, tapi orang di Kemenkes atau bidang kesehatan lain mesti datang, analisis data," jelasnya.  Kondisi itu menurut dr. Ari kemungkinan membuat masing-masing individu lengah. Interaksi di antara pegawai Kemenkes cukup tinggi. "Mungkin suatu saat lengah kerja, buka, minum, teman sama-sama minum. Begitu kejadiannya. Semua orang di kesehatan, nakes, Kemenkes, sekarang mereka jungkir balik semuanya," katanya.  "Lalu dokter saja bisa kena. Dokter semua ketemu pasien, makanya mereka berisiko. Justru didoain ya, mereka paling berisiko untuk kena kalau kebetulan jumlah virusnya banyak. Saya juga sedih ternyata di kantor-kantor kesehatan banyak, tapi saya maklum, karena mereka berjibaku," jelasnya.  Sementara itu, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. Mohammad Adib Khumaidi menilai secara umum klaster di perkantoran bisa terjadi karena 3 hal. Pertama, yaitu fasilitas kantor harus sesuai protokol kesehatan dari mulai ruangan dan gedungnya, ventilasi udara, physical distancing, hingga air purifier, dan AC yang tersedia.  Kedua, adalah kepatuhan terhadap semua protokol kesehatan. Bagaimana protokol saat rapat, saat istirahat atau di ruang kerja. Ketentuan-ketentuan untuk menghindari makan bersama di warung atau kantin apakah sudah menjalankan protokol dengan jaga jarak. Perlu ada evaluasi pengelola kantor.  Ketiga yaitu riwayat perjalanan dinas pegawai yang kemudian bisa menjadi satu pemicu munculnya beberapa kasus. Sesuai ketentuan, evaluasi harus dilakukan oleh komite pengawasan yang menilai regulasi standarisasi protokol di perkantoran.  "Ada SOP enggak, di perkantoran. Tak cukup sekadar cek suhu atau hand sanitizer saja," jelasnya.  Oleh sebab itu, dia menyarankan agar kasus yang ditemukan di sejumlah perkantoran memang ada baiknya membuat kantor ditutup sementara. Sehingga bisa melakukan pelacakan kontak atau tracing dengan optimal.  "Divisi apa yang kena? Apakah hanya satu divisi, lebih mudah lagi tracing di internalnya, habis dari perjalanan dinas dan lainnya. Harus di-tracing ditelusuri terus," katanya.  Atau seorang pegawai bisa saja tertular saat perjalanan pulang pergi dari rumah ke kantor. Jika itu yang terjadi, menurut dr. Adib hal itu sudah tanggung jawab individu atau personal.  "Pulang ke rumah, itu personal ya. Sebagai tenaga kesehatan kita jadi role model juga. Maka kita harus jadi role model di tempat kita kerja. Jika di RS patuh, maka saat berinteraksi dengan teman atau saat pulang ke rumah seperti apa protokolnya juga harus patuh," tandasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3p6EeBQaKng

Penyebab Kantor Kemenkes jadi Klaster Covid-19 Tertinggi Perkantoran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Klaster Perkantoran

Berita Terkini