<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/bagong-suyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>LIBUR panjang berpotensi menjadi klaster baru penularan Covid-19. Namun, pemerintah dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10) telah memutuskan untuk tidak membatalkan penetapan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW pada 28 dan 30 Oktober 2020. Peringatan Maulid Nabi jatuh pada 29 Oktober. Sementara 31 Oktober dan 1 November merupakan hari Sabtu dan Minggu. Maka, akan ada libur panjang akhir pekan selama lima hari, yakni mulai 28 Oktober sampai 1 November 2020.  Belajar dari pengalaman sebelumnya di Indonesia dan juga belajar dari banyak kasus di luar negeri, meningkatnya mobilitas sosial ke berbagai daerah tujuan wisata selama libur panjang memang bukan tak berisiko. Pembukaan yang terlalu awal di sejumlah daerah tujuan wisata ternyata melahirkan klaster baru penularan Covid-19 yang sangat berbahaya.  Di sejumlah negara Eropa dan Amerika, ketika keputusan pembatasan ruang gerak masyarakat diperlonggar, kasus dan jumlah korban Covid-19 kembali meningkat. Angka penularan dan korban Covid-19 yang sempat menurun justru kembali melonjak ketika mobilitas sosial meningkat. Di berbagai daerah wisata, munculnya kerumunan dan kurangnya kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan menjadikan ancaman pandemi Covid-19 kembali mengganas.  Dilematis  Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sekitar delapan hingga sembilan bulan memang tidak hanya menebar ancaman bagi keselamatan, tetapi juga melahirkan kejenuhan. Masyarakat yang sebelumnya terbiasa dengan mobilitas sosial yang longgar dan melakukan aktivitas rekreasi di sela hari libur kini tidak lagi bebas. Akibat ancaman Covid-19 yang tak kunjung bisa dikendalikan, ruang gerak masyarakat mau tidak mau harus dibatasi.  Di sejumlah negara seperti di Australia, Spanyol, Inggris, dan Prancis, upaya melakukan pembatasan ruang gerak masyarakat tidak jarang dilakukan superketat. Tetapi, di Indonesia tindakan yang ketat untuk membatasi ruang gerak masyarakat sering kali tidak mungkin dilakukan. Ketika dana yang dimiliki pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 sangat terbatas, pemerintah sering dihadapkan pada pilihan yang dilematis.  Di satu sisi, pemerintah sebetulnya menyadari bahwa melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) adalah upaya yang efektif untuk menekan efek penularan Covid-19. Tetapi, di sisi lain, ketika PSBB secara ketat diberlakukan, risiko yang dihadapi adalah aktivitas perekonomian akan terganggu. Yang ujung-ujungnya akan mengakibatkan terjadinya tekanan kemiskinan dan meningkatnya angka pengangguran.  Berbeda dengan negara yang memiliki dukungan dana kuat dan memilih kebijakan lockdown untuk memastikan agar penularan Covid-19 tidak kian meluas, di Indonesia pemerintah mau tidak mau harus bersikap agak longgar. Pada titik di mana pemerintah akhirnya memutuskan untuk tetap memberlakukan keputusan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW pada 28 dan 30 Oktober 2020, tentu yang menjadi pertimbangan adalah agar aktivitas perekonomian tidak kolaps.  Menutup daerah tujuan wisata dan melarang masyarakat keluar rumah, disadari, justru akan melahirkan masalah baru yang tak kalah meresahkan. Disadari pemerintah, tabungan dan daya tahan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 tidak lagi sekuat di bulan-bulan awal virus berbahaya itu merambah Indonesia. Saat ini tabungan masyarakat boleh dikata banyak yang telah terkuras habis. Utang pun mulai menumpuk. Karena itu, dengan segala risiko, keputusan terbaik adalah bagaimana tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja, termasuk memanfaatkan momen libur panjang untuk menggerakkan kembali aktivitas perekonomian.  Mencegah Efek Domino  Di atas kertas, kita sepakat bahwa munculnya kerumunan di berbagai daerah tujuan wisata akan berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19. Efek dominonya bisa melahirkan klaster baru lain yang tak kalah berbahaya seperti klaster keluarga dan klaster tempat kerja.  Seseorang atau keluarga yang berlibur ke sebuah daerah tujuan wisata, kemudian tertular Covid-19, maka ketika pulang ke rumah atau tempat kerjanya, bukan tidak mungkin menjadi orang tanpa gejala (OTG) yang berpotensi menularkan Covid-19. Untuk mencegah agar efek domino penularan Covid-19 dari klaster pariwisata bisa diredam, bahkan dieliminasi, paling tidak ada tiga hal yang bisa dilakukan.  Pertama, bagaimana memastikan agar daerah tujuan wisata yang populer dikunjungi wisatawan benar-benar menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Sejumlah kewajiban perlu ditaati para pengelola usaha pariwisata. Tidak hanya menyediakan fasilitas cuci tangan, mengecek suhu tubuh pengunjung, dan selalu mengingatkan wisatawan agar tetap menjaga jarak, yang tak kalah penting adalah memastikan para petugas juga dalam keadaan sehat. Membatasi jumlah wisatawan agar tidak lebih dari 50 persen, mencegah terjadinya acara yang memancing kerumunan, yang membuat tidak bisa jaga jarak, benar-benar harus diberlakukan dengan konsisten.  Kedua, dengan cara mengimbau agar masyarakat tetap betah tinggal di rumah dan tidak melakukan perjalanan liburan walaupun libur panjang. Masyarakat DKI Jakarta, misalnya, sebisa mungkin diimbau tidak berlibur ke luar kota. Jika di masa normal masyarakat biasanya liburan di Puncak, Anyer, ke Bandung, Bogor, atau ke daerah tujuan wisata lain, diharapkan mereka cukup melakukan liburan alternatif ke tempat terdekat sembari tetap menaati protokol kesehatan.  Ketiga, di luar tindakan penerapan protokol kesehatan secara ketat, yang tidak kalah penting adalah memastikan bagaimana masyarakat dapat tetap survive secara ekonomi. Mengajarkan bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan libur panjang sebagai kesempatan berusaha perlu dikembangkan dan disosialisasikan agar momen libur panjang tidak hanya bermanfaat sebagai kegiatan pleasure, tetapi juga kesempatan meraih keuntungan ekonomi. (*)  <hr />  *) Bagong Suyanto, Wakil dekan I FISIP Universitas Airlangga Surabaya  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=swICYjl9_bc&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Mencegah Klaster Pariwisata Penularan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/antisipasi-libur-panjang.jpg" alt="MULAI RAMAI: Wisatawan menikmati Taman Wisata Hutan Bakau (Mangrove) di Desa Segarja, Tarumajatya, Bekasi, Sabtu (24/1). Pemerintah mengantisipasi kepadatan di tempat wisata saat libur panjang. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MULAI RAMAI: Wisatawan menikmati Taman Wisata Hutan Bakau (Mangrove) di Desa Segarja, Tarumajatya, Bekasi, Sabtu (24/1). Pemerintah mengantisipasi kepadatan di tempat wisata saat libur panjang. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiapkan rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan jelang libur panjang pekan depan. Diprediksi, puncaknya terjadi pada Rabu (28/10) atau sehari sebelum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.  Namun, tidak menutup kemungkinan kepadatan kendaraan mulai terlihat pada Selasa (27/10). Kendaraan diprediksi menuju arah Jawa Tengah melalui jalur tol trans-Jawa. Juga ke arah Pelabuhan Merak, Banten.  Kabagops Korlantas Polri Kombes Rudi Antariksawan menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Jasa Marga dan dinas perhubungan. Salah satu upaya rekayasa lalu lintas yang dilakukan adalah contraflow. ”Puncaknya sudah kami perkirakan hari Selasa,” ujarnya dalam keterangan pers di situs resmi korlantas.  Pihaknya tetap mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. ”Nanti di rest area (ada) pembatasan kapasitas 50 persen,” tuturnya.  Secara terpisah, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder dan operator perhubungan dalam rangka libur panjang pada 28 Oktober hingga 1 November. Tidak hanya soal kelancaran arus kendaraan, penerapan protokol kesehatan juga harus menjadi perhatian. ”Kami tak ingin ketika libur panjang akan terjadi lonjakan kasus besar-besaran,” ucap Budi.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/24/10/2020/khawatir-covid-19-ramzi-tak-rencanakan-libur-panjang-akhir-bulan-ini/">Khawatir Covid-19, Ramzi Tak Rencanakan Libur Panjang Akhir Bulan ini</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/10/2020/libur-panjang-gubernur-jabar-imbau-warga-menahan-diri-ke-luar-kota/">Libur Panjang, Gubernur Jabar Imbau Warga Menahan Diri ke Luar Kota</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/23/10/2020/kemenag-imbau-asn-tidak-bepergian-saat-libur-panjang/">Kemenag Imbau ASN Tidak Bepergian saat Libur Panjang</a></li> </ul> Dia berpesan agar operator dan stakeholder berhati-hati dan memelototi berjalannya protokol kesehatan. Jika tidak, bakal ada sanksi. Rencana itu akan diteruskan hingga daerah. Kemenhub akan mengumpulkan seluruh kepala dinas perhubungan untuk memberikan instruksi. Sekaligus mendengarkan apa yang menjadi kendala di lapangan.  Budi meminta semua yang terlibat fokus pada penumpukan orang. Biasanya, itu terjadi pada awal dan akhir libur. ”Nanti diprediksi ada kenaikan pergerakan sekitar 10 hingga 20 persen,” katanya.  Sementara itu, Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, berdasar pengalaman dua libur panjang yang lalu, yakni libur Idul Fitri dan kemerdekaan RI, pertambahan kasus positif biasanya membutuhkan waktu 10 hingga 14 hari. Itu sama dengan perkiraan waktu inkubasi virus SARS-CoV-2. Pihaknya mengingatkan agar protokol kesehatan benar-benar dipatuhi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=t8v1JlMYqnU&amp;ab_channel=JawaPos

Libur Panjang, Polri-Kemenhub Antisipasi Kasus Baru Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/57a586f9-4a4d-44e1-a500-6e4bedea2246.jpg" alt="Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 yang baru, Profesor Wiku Adisasmito." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 yang baru, Profesor Wiku Adisasmito.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW pada periode 28 Oktober sampai 1 November 2020 menjadi potensi tinggi penularan Covid-19. Sebab, selama ini setelah libur panjang kerap terjadi lonjakan kasus baru.  Atas dasar itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta semua pihak baik itu masyarakat atau pemerintah daerah (pemda) berkontribusi mencegah penularan virus. Sinergitas untuk menjalankan protokol kesehatan secara disiplin harus ditingkatkan.  Satgas mengingatkan agar pemda mengantisipasi kemunculan kerumunan sosial, politik, budaya, dan keagamaan. Seperti perayaan keagamaan di ruang terbuka disarankan tidak dilakukan. Jika terpaksa kapasitasnya tidak lebih dari 50 persen untuk acara di dalam ruangan.  "Pemda disarankan meniadakan car free day dan menutup sarana olahraga massal, yaitu stadion, pusat kebugaran dan kolam renang. Lebih baik berolahraga di lingkungan rumah," kata Wiku.  Kemunculan kerumunan karena kegiatan ekonomi juga harus diantisipasi. Kementerian dan lembaga yang berwenang harus menjamin protokol kesehatan yang ketat sejak penumpang tiba di terminal, pelabuhan atau bandara.  "Pengelola gedung swalayan, mal, dan pasar tradisional harus sosialisasi dan pengawasan kepada seluruh pedagang dan penyewa kios untuk menerapkan protokol kesehatan saat bertransaksi dengan masyarakat," lanjut Wiku.  Selain itu, kemunculan kerumunan keluarga dan kekerabatan juga harus diantisipasi. Dalam berkendara yang aman tetap terapkan protokol kesehatan yang ketat. Menunda acara keluarga yang tidak terlalu penting, membatasi arus keluar masuk kelaurga baik ke sekolah asrama maupun lapas dan efektifkan akses daring.  Satgas juga berpesan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara terbuka, dan mengumpulkan massa yang cukup banyak berpotensi menjadi klaster baru Covid-19. Bahkan sudah ada peserta aksi unjuk rasa yang terkonfirmasi positif Covid-19. "Ingat, Covid-19 mematikan dan jangan dianggap enteng," pungkas Wiku.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=R2na7gdVDyg&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Cegah Klaster Libur Maulid Nabi, Satgas Ingatkan Hindari Kerumuman