<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/19/389ca305eeae2b681efdcbe4811b2dad-3328134496.jpg" alt="Klaim JHT Online Tidak Perlu Kekantor BPJS. (Pinterest.com)" width="100%">
<figcaption>Klaim JHT Online Tidak Perlu Kekantor BPJS. (Pinterest.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;BPJS Ketenagakerjaan, atau lebih akrab disebut BPJamsostek, terus berkomitmen untuk berinovasi dan meningkatkan layanannya kepada pesertanya. Salah satu program yang sangat diminati adalah Jaminan Hari Tua (JHT), sebuah bentuk tabungan untuk para pekerja aktif. Program ini memberikan manfaat kepada peserta, dan salah satu fitur menariknya adalah kemampuan untuk mencairkan dana JHT hingga diatas 10 juta. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014423188/dirut-bpjs-kesehatan-targetkan-5-juta-peserta-nonaktif-menjadi-aktif">Dirut BPJS Kesehatan Targetkan 5 Juta Peserta Nonaktif Menjadi Aktif</a> Sering kali pekerja yang sudah berstatus nonaktif dari pekerjaannya ingin langsung mencairkan dana JHT yang dimilikinya Namun kebanyakan dari peserta belum mengetahui bahwa tata cara klaim JHT sangatlah mudah dan dapat dilakukan dimana saja secara online. Ada 2 cara dalam proses klaim JHT, tergantung jumlah saldo yang dimiliki. Untuk saldo bawah 10 juta, bisa gunakan aplikasi JMO yang&nbsp;dapat diunduh di Playstore untuk pengguna Android dan Appstore untuk pengguna IOS. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014408434/manfaatkan-sampah-sebagai-mata-uang-plastic-bank-buka-akses-bpjs-kesehatan-bagi-pemulung-di-indonesia">Manfaatkan Sampah sebagai Mata Uang, Plastic Bank Buka Akses BPJS Kesehatan bagi Pemulung di Indonesia</a> Untuk klaim saldo JHT di atas 10 Juta Rupiah, peserta dapat mengakses melalui website&nbsp;lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id, dikutip dari laman resmi&nbsp;bpjsketenagakerjaan.go.id&nbsp;berikut caranya: Langkah pertama yakni buka web&nbsp;lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian isi data diri sesuai dengan informasi pribadi peserta seperti KTP, Kartu Peserta (KPJ), No. Handphone, Alamat Domisili, Alamat Email Aktif, No. Rekening, dan Nama Ibu Kandung. Selanjutnya, setelah mengisi data diri, beberapa dokumen kelengkapan yang harus disiapkan untuk diunggah antara lain seperti KTP, KK, Buku Tabungan, Kartu Peserta (KPJ), NPWP (jika saldo diatas 50 Juta Rupiah) dan Surat Keterangan dari Perusahaan (Apabila mengundurkan diri dari perusahaan). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014377792/bpjs-kesehatan-jadi-syarat-membuat-skck-mulai-1-maret-berikut-daftar-lokasi-dan-ketentuannya">BPJS Kesehatan jadi Syarat Membuat SKCK Mulai 1 Maret, Berikut Daftar Lokasi dan Ketentuannya</a> Jika sudah melakukan pengisian data diri dan unggah dokumen kelengkapan yang dibutuhkan, peserta akan menerima notifikasi jadwal wawancara secara online melalui video call aplikasi WhatsApp yang dikirimkan ke alamat email peserta. Kemudian, peserta hanya tinggal menunggu proses wawancara yang akan dilakukan oleh petugas verifikator&nbsp;BPJamsostek&nbsp;secara video call ke masing-masing nomor peserta yang didaftarkan. Setelah proses wawancara berhasil, saldo JHT akan dikirim ke rekening peserta yang telah didaftarkan. Saldo akan dikirim dalam waktu sekitar lima hari kerja. Dengan cara ini peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat dengan mudah mengklaim JHT di atas 10 juta secara online, tanpa harus datang dan mengantri ke kantor BPJS.

Kebanyakan dari peserta belum mengetahui bahwa tata cara klaim JHT sangatlah mudah dan dapat dilakukan dimana saja secara online.

Mudah! Klaim JHT di Atas 10 Juta Secara Online Tanpa Perlu ke Kantor BPJS, Ikuti Cara Berikut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/demo-buruh-surabaya.jpg" alt="DEMI PERBAIKAN KESEJAHTERAAN: Ribuan buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja se-Jawa Timur berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (29/11). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DEMI PERBAIKAN KESEJAHTERAAN: Ribuan buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja se-Jawa Timur berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (29/11). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polemik terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 terus menggelinding. Pemerintah diminta tidak kaku menerapkan aturan pencairan jaminan hari tua (JHT). Sebab, uang tersebut adalah milik pekerja, bukan pemerintah.  ”Uang JHT itu hak pekerja. Kalau mau diambil, ya itu hak dia tanpa perlu menunggu berusia 56 tahun,” kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah kemarin (13/2).  Trubus mengusulkan, perlu dibuat regulasi yang sifatnya sukarela untuk mencairkan atau tetap menyimpan dana JHT tersebut. ”Mau menyimpan atau menarik uangnya, itu hak pekerja. BPJAMSOSTEK sebatas memberikan penawaran,” tuturnya. Menurut Trubus, BPJAMSOSTEK harus memberikan informasi yang terbuka dan pasti.  Terutama soal keuntungan atau benefit ketika dana itu tetap dititipkan hingga usia 56 tahun.  BPJAMSOSTEK harus bisa meyakinkan pekerja bahwa dana JHT yang mereka kelola berkembang berapa persen.  Jadi, cara komunikasinya hampir sama dengan petugas bank yang menawarkan deposito. Bank bisa menjelaskan dana deposito yang disimpan setiap tahun berkembang sekian persen.  Dia memahami jika aturan JHT yang baru tersebut menuai polemik di masyarakat. Sebab, aturan itu merugikan buruh yang berhenti bekerja. Apakah itu karena dipecat, PHK, atau alasan lainnya. Sampai saat ini dia tidak pernah mendengar adanya jaminan dari BPJAM SOSTEK atau pemerintah, dana yang ditempatkan itu akan berkembang seberapa besar.  Selain itu, Trubus mengatakan, minimnya informasi dari pemerintah bisa memicu tudingan-tudingan miring. Misalnya, apakah kebijakan tersebut diambil karena BPJAM SOSTEK tidak memiliki uang tunai untuk membayar JHT para pekerja yang terkena PHK. Seperti diketahui di tengah pandemi Covid-19, banyak pekerja yang diberhentikan dari tempat kerjanya.  Kemudian, muncul tudingan lagi, jangan-jangan JHT tidak boleh diambil sampai usia 56 tahun karena terjadi salah kelola. Baginya, salah kelola dalam skema asuransi seperti itu bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi, publik baru saja dihadapkan pada megaskandal asuransi Jiwasraya dan ASABRI. Jangan sampai kasus di dua perusahaan asuransi itu juga terjadi di BPJAMSOSTEK yang mengelola uang Rp 536 triliun lebih.  Sementara itu, Asisten Deputi Humas BPJAMSOSTEK selaku Pps Depdir Humas dan Antarlembaga Dian Agung Senoaji mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk memastikan pengelolaan dana JHT dilaksanakan secara transparan sesuai dengan ketentuan. Tujuannya, memberikan imbal hasil yang optimal. Dia menuturkan, tingkat imbal hasil yang diupayakan BPJAMSOSTEK adalah minimal setara rata-rata bunga deposito bank pemerintah.  Dia mengatakan, bagi pekerja yang terkena PHK atau kehilangan pekerjaan, ada jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Dalam program itu tidak ada tambahan iuran yang dipungut dari pekerja maupun pemberi kerja. Besaran JKP tersebut adalah 45 persen dari upah yang dilaporkan ke BPJAMSOSTEK untuk tiga bulan pertama. Kemudian susut menjadi 25 persen upah untuk tiga bulan berikutnya.  Pada bagian lain, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menjelaskan, pada hakikatnya dana JHT adalah hak pekerja. Jika hak untuk menggunakan dibatasi harus sampai berusia 56 tahun, peraturan itu akan memberatkan pekerja yang membutuhkan jaring pengaman sosial di waktu yang serbasulit saat ini. ”Peraturan itu harus dicabut,” tegasnya.  Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, hingga Agustus 2021 ada 1,49 juta kasus klaim JHT. Mayoritas pemohon adalah korban PHK dan pengunduran diri dengan usia di bawah 30 tahun atau usia produktif. Artinya, lanjut dia, pekerja yang mencairkan JHT adalah mereka yang memang membutuhkan. Mereka di-PHK dan mundur dari perusahaan disebabkan dampak pandemi. Mereka membutuhkan dana JHT untuk bertahan sembari berusaha mencari pekerjaan baru. ”Kalau aturan JHT kini hanya bisa dicairkan saat usia pensiun, jaring pengaman untuk mereka yang di-PHK belum ada,” sebut Mufida kepada Jawa Pos kemarin.  Bagi Mufida, peraturan tersebut tidak sensitif atas kondisi masyarakat saat ini. Setelah pekerja mengalami PHK dengan kesempatan kerja yang semakin sulit serta kebijakan pengusaha yang lebih memilih menjadikan pekerjanya sebagai pegawai kontrak (PKWTT), dana JHT tersebut merupakan harapan terbesar pekerja sebagai dana untuk menyambung hidup dan modal usaha.  Menurut dia, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dana uang pesangon dari pengusaha sangat sulit dan perlu waktu yang lama bagi pekerja untuk mendapatkannya. ”Karena itu, JHT menjadi harapan terbesar karena langsung cair setelah satu bulan masa tunggu,” kata dia.  Mufida menambahkan, peraturan itu merupakan lanjutan kebijakan yang tercantum dalam UU Cipta Kerja. JHT dalam perspektif pemerintah adalah dana yang bisa diatur-atur pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah untuk digunakan sesuai dengan kebijakan pemerintah.  Peraturan tersebut semakin menegaskan filosofi dan politik kebijakan ketenagakerjaan pemerintah saat ini yang mementingkan ekonomi. Dengan perlambatan pencairan JHT tersebut, akan semakin besar dana terparkir di BPJAMSOSTEK. Hal itu tentu saja menyebabkan kecurigaan yang semakin besar kepada pemerintah.  Politisi PKS itu menambahkan, dana tersebut hakikatnya tetap milik pekerja. Maka, kebijakan tentang proses penggunaan dana peserta BPJS Ketenagakerjaan harus berpihak kepada pekerja sebagai pemilik dana utama. ”Jika teman-teman pekerja merasa dirugikan dengan permenaker tersebut, kami dukung untuk dicabut,” tandasnya.

Mayoritas Pemohon Klaim JHT Berusia di Bawah 30 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/BPJamsostek-yogi-wahyu-jp.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Angka peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengklaim JHT (Jaminan Hari Tua) terus meningkat. Terhitung hingga 15 Juli 2020, jumlah pengajuan klaim JHT telah mencapai angka 1,33 juta kasus dengan nominal mencapai Rp 16,47 triliun. Pandemi Covid-19 yang belum usai menjadi pemicu lonjakan jumlah pekerja yang mengalami PHK.  Menghadapi kondisi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) tetap berkomitmen memberikan pelayanan kepada peserta dengan menggunakan protokol Layanan Tanpa Kontak Fisik (LAPAK ASIK) yang telah diimplementasikan di seluruh kantor cabang sejak bulan Maret lalu. Pengajuan klaim melalui LAPAK ASIK yang terdiri dari kanal online, offline, dan kolektif ini pun mendapatkan respon positif dari para peserta.  Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJAMSOSTEK, Irvansyah Utoh Banja mengatakan dari ketiga kanal yang disediakan tersebut, kanal online menjadi sarana yang paling banyak digunakan oleh peserta yaitu sebesar 80 persen dari total pengajuan yang dilakukan. Menurutnya menggunakan LAPAK ASIK online peserta dapat melakukan proses klaim tanpa harus datang ke kantor cabang. Kemudian peserta cukup menunggu proses konfirmasi yang akan dilakukan oleh petugas BPJAMSOSTEK melalui panggilan telepon atau video.  “Lapak Asik online menjadi kanal terfavorit dan yang paling kami rekomendasikan, sebab prosesnya lebih mudah dan peserta dapat melakukan klaim dari rumah sehingga lebih aman dari potensi terpapar Covid-19,” ujar Irvansyah.  Irvansyah menjelaskan, dalam pengurusan klaim BPJAMSOSTEK ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti memastikan kelengkapan dokumen yang disyaratkan, tenggat waktu pengiriman dokumen, dan keberadaan peserta saat dihubungi melalui panggilan video. Ketersediaan dokumen asli saat proses verifikasi juga harus dipastikan agar proses pengajuan klaim JHT berjalan dengan lancar.  Semakin meningkatnya jumlah pengajuan klaim JHT menjadi perhatian khusus bagi BPJAMSOSTEK. Hal itu terlihat dari adanya lima wilayah yang memiliki jumlah klaim tertinggi yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, serta Jawa Timur. Akibatnya, banyak peserta yang tidak dapat memilih kantor cabang di wilayah tersebut pada saat melakukan proses klaim.  "Saya mengimbau kepada peserta yang ingin melakukan klaim online, dapat memilih lokasi kantor cabang mana saja yang tersedia. Sebab seluruh proses dan data yang dimiliki oleh BPJAMSOSTEK telah terkoneksi secara online dengan tetap mengikuti prosedur yang berlaku untuk menghindari adanya pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan momen ini untuk melakukan tindakan fraud dan menyalahi hukum dan ketentuan yang berlaku, " tuturnya.  “Kami mengerti kondisi yang dialami peserta akibat dampak pandemi Covid-19 ini. Namun saya berharap agar peserta tetap sabar dan mengikuti prosedur yang berlaku. Kami selalu berupaya memberikan pelayanan yang maksimal dan sesuai dengan standar yang berlaku. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga aktifitas ekonomi kita dapat kembali seperti semula”, imbuhnya.  Sementara, Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Rawamangun, Aland Lucy Patitty menambahkan meskipun dilakukan secara online, proses klaim yang masuk akan diverifikasi sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Setelah semua berkas yang diminta lengkap, peserta akan dihubungi melalui video call untuk proses wawancara. Apabila data telah sesuai, nantinya dana akan ditransfer langsung ke rekening peserta maksimal 7 hari kerja.  "Kantor BPJAMSOSTEK Jakarta Rawamangun sejauh ini telah membayar 6.259 klaim jaminan dengan jumlah nominal Rp 128.519.050.805,74," terangnya.  Dikatakan Lucy, proses klaim dengan sistem LAPAK ASIK BPJAMSOSTEK membuat peserta lebih mudah, cepat, dan efektif karena mereka tidak perlu keluar rumah. Ia merinci, total klaim yang telah terbayarkan sampai dengan tanggal 22 Juli 2020 meliputi Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 4.447 kasus dengan nominal klaim sebesar Rp 119.499.777.427,50.  Kemudian Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 318 kasus dengan nilai Rp 5.139.463.958,24, Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 46 Kasus dengan nilai nominal 1.857.000,000 dan Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 1.448 Kasus sebesar Rp2.022.809.420,00. “Jumlah klaim tersebut merupakan bukti konkret keseriusan kami dalam melakukan pembayaran klaim, "tutupnya.  Prosedur pengajuan klaim JHT menggunakan LAPAK ASIK online memiliki mekanisme dan tahapan yang cukup sederhana namun tetap mengedepankan keamanan melalui konfirmasi validitas data peserta. Adapun tahapan pengajuan klaimnya adalah sebagai berikut:  1. Registrasi melalui Aplikasi BPJSTKU atau situs antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id  2. Pilih tanggal, waktu pengajuan, dan kantor cabang yang masih tersedia.  3. Scan atau pindai semua dokumen yang dipersyaratkan, termasuk formulir klaim JHT yang sudah terisi lengkap, lalu kirimkan dokumen tersebut melalui email kantor cabang tujuan yang dipilih.  4. Kirimkan dokumen yang sudah dipindai melalui link yang diterima pada email yang telah di daftarkan paling lambat H-1 sebelum tanggal pengajuan.  5. Pastikan email dan Nomor HP yang di daftarkan terhubungan dengan whatsapp, dan selalu aktif selama proses pengajuan klaim, karena informasi dan konfirmasi akan dilakukan oleh petugas BPJAMSOSTEK melalui panggilan video (video call).  6. Siapkan seluruh dokumen asli yang harus ditunjukkan saat dihubungi melalui panggilan video.  7. Jika dokumen dinyatakan lengkap, akan diproses lebih lanjut dan klaim JHT akan ditransfer ke rekening bank milik peserta.

BPJAMSOSTEK Berikan Peserta Bebas Pilih Lokasi Kantor Cabang

klaim JHT

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#klaim JHT

Berita Terkini

Mudah! Klaim JHT di Atas 10 Juta Secara Online Tanpa Perlu ke Kantor BPJS, Ikuti Cara Berikut

Mayoritas Pemohon Klaim JHT Berusia di Bawah 30 Tahun

BPJAMSOSTEK Berikan Peserta Bebas Pilih Lokasi Kantor Cabang

Download Aplikasi JawaPos.com