<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/WhatsApp-Image-2025-04-09-at-172847-3480366941.jpg" alt="Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)" width="100%">
<figcaption>Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) resmi mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) Priguna Anugerah Pratama, 31, dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad). Priguna diduga melakukan rudapaksa terhadap keluarga pasien di RSUP Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Pencabutan STR dan SIP dilakukan setelah Priguna ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Ketua KKI Arianti Anaya menjelaskan bahwa pencabutan izin ini telah dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat serta instansi terkait di tingkat kabupaten/kota. &ldquo;Kami sudah mencabut STR-nya dan berkoordinasi untuk mencabut semua SIP-nya. Tanpa STR, SIP otomatis gugur,&rdquo; ujar Arianti dalam konferensi pers, Kamis (17/4). Priguna diduga melakukan rudapaksa dengan modus menyuntikkan obat bius kepada keluarga pasien. Selain kasus di Bandung, KKI juga menangani laporan serupa di Garut dan Malang.&nbsp;Di Garut, pelecehan diiduga dilakukan oleh seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi saat melakukan pemeriksaan USG. Awalnya, kasus ini dilaporkan sebagai pelanggaran etik profesi. Namun, setelah dilakukan investigasi oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP), ternyata ditemukan adanya unsur pidana. &ldquo;Hasil investigasi menunjukkan adanya tindak pidana, sehingga kami melaporkan ke pihak berwajib. STR dokter yang bersangkutan juga telah kami nonaktifkan sementara waktu,&rdquo; kata Arianti. Sementara itu, KKI juga buka suara terkait laporan terbaru di Malang, di mana seorang pasien mengaku dilecehkan oleh AY, oknum dokter di salah satu RS swasta di Kota Malang. Proses investigasi tengah berlangsung, dan belum ada keputusan mengenai penangguhan atau pencabutan STR dokter tersebut. "Intinya, kami tentu akan memproses semua laporan sesuai SOP, termasuk kasus di Malang," kata Arianti.&nbsp; Dia menegaskan bahwa tenaga medis bukan sosok yang kebal hukum. Bila terbukti melakukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan untuk memberikan efek jera. Di sisi lain, dia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap tenaga medis yang bekerja. KKI juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melapor jika mengalami atau menyaksikan pelanggaran oleh tenaga medis. Arianti menjelaskan bahwa pengaduan bisa diajukan langsung oleh pasien atau keluarganya. Setelah aduan diterima, MDP akan melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran disiplin oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. &ldquo;Kami ingin memastikan perlindungan bagi pasien sekaligus menjaga integritas profesi kesehatan,&rdquo; ucapnya.&nbsp; &nbsp;

Konsil Kesehatan Indonesia cabut izin Priguna Anugerah Pratama, dokter anestesi tersangka rudapaksa, tegaskan pentingnya perlindungan pasien

KKI Cabut Izin Praktik dan STR Priguna Anugerah Pratama, Dokter PPDS di RSHS Bandung Pelaku Rudapaksa Keluarga Pasien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/a7WMwSfvXRvHope8oxNgdgtQWgiEf44yGAua8HB8-3784360833.jpg" alt="Dokter kandungan dr. Iril Syafril. (Instagram @ahmadsahroni88)." width="100%">
<figcaption>Dokter kandungan dr. Iril Syafril. (Instagram @ahmadsahroni88).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) resmi menonaktifkan sementara Surat Tanda Registrasi (STR) Muhammad Syafril Firdaus, dokter kandungan di Garut yang melakukan pelecehan terhadap pasien. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, setelah Majelis Disiplin Profesi (MDP) menemukan indikasi pelanggaran pidana dalam kasus tersebut. Ketua Konsil Kesehatan Indonesia, drg. Arianti Anaya, MKM, menyatakan bahwa keputusan ini diambil usai hasil investigasi lapangan mengindikasikan adanya unsur tindak pidana. &ldquo;Kemarin malam mereka sudah melaporkan, ternyata hasil investigasinya ada tindak pidana yang dilakukan. Sehingga kemudian disampaikan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti,&rdquo; ujar Arianti, Kamis (17/4). Menurut Arianti, penonaktifan STR ini bersifat sementara sambil menunggu proses hukum lebih lanjut terhadap Syafril. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya KKI untuk menjaga standar etika dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan. &ldquo;Untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat, maka STR dokter yang bersangkutan sudah kami nonaktifkan untuk sementara, sampai menunggu (perkembangan) dari penegak hukum,&rdquo; tambahnya. Kasus pelecehan di Garut ini menambah daftar pelanggaran serius yang terjadi dalam waktu berdekatan. menyusul kasus serupa di RS Hasan Sadikin Bandung yang melibatkan seorang residen anestesi. Dalam kasus tersebut, KKI juga telah mencabut STR pelaku setelah menerima laporan resmi dari fasilitas kesehatan dan kepolisian. Arianti menyayangkan terjadinya dua kasus ini secara berdekatan dan keduanya terjadi di Jawa Barat. Ia berharap tidak ada lagi kasus serupa di masa depan dan menegaskan pentingnya pengawasan ketat oleh KKI bersama Kementerian Kesehatan.

Konsil Kedokteran Indonesia menonaktifkan STR dokter kandungan di Garut akibat pelecehan pasien, menunggu proses hukum lanjutan.

Tunggu Proses Hukum, KKI Nonaktifkan Sementara STR Muhammad Syafril Firdaus, Dokter Kandungan yang Lecehkan Pasiennya di Garut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/17/KKI-58966610.jpg" alt="Direktur Utama Bank NTT, Yohanis Landu Praing. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Bank NTT, Yohanis Landu Praing. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) menambah produk layanan perbankan dengan menerbitkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) berbasis logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) menyusul persetujuan Bank Indonesia (BI). Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan pada tanggal 18 Januari 2024, dan melibatkan pemeriksaan lapangan (On Site Visit) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI. Setelah finalisasi perbaikan pada tanggal 30 September 2024, Bank NTT berhasil memperoleh persetujuan untuk produk KKI Fisik Segmen Pemerintah. Plt. Direktur Utama Bank NTT, Yohanis Landu Praing, menyatakan, &ldquo;Peluncuran KKI ini sejalan dengan program kerja kami untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di NTT. KKI Fisik Segmen Pemerintah memberikan fasilitas kredit untuk transaksi di kanal EDC (Electronic Data Capture), khususnya untuk belanja barang, jasa, dan perjalanan dinas yang dianggarkan dalam APBD.&rdquo; Salah satu tujuan utama peluncuran Kartu Kredit Indonesia adalah untuk mempercepat proses pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Dengan adanya KKI, uang untuk meningkatkan sarana yang diperlukan dalam pekerjaan ASN sudah segera tersedia. Maka dari itu, mereka bisa menyelesaikan tugas dalam waktu singkat dengan alat yang lebih baik, termasuk untuk melayani masyarakat umum. Untuk diketahui, KKI mengizinkan pemerintah daerah langsung mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa memerlukan uang tunai di muka. Namun, tentu saja konteks penggunaan KKI berbeda. Sebab, dana dari KKI hanya dapat digunakan untuk keperluan operasional pemerintah atau apa pun yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Sementara itu, yang tak kalah menarik bahwa manfaat Kartu Kredit Indonesia akan sangat terasa untuk pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). &ldquo;Sudah bukan rahasia lagi bahwa salah satu rintangan logistik terbesar dalam pemerataan infrastruktur di Indonesia adalah letak negara kepulauan yang memisahkan banyak provinsi. Namun, dengan penggunaan KKI, pemerintah pusat dan daerah bisa langsung menggunakan dana yang tersedia untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di lokasi mereka. Apalagi, mereka juga dapat melibatkan pemilik UMKM di sekitar. Jadi, wilayah yang lain pun juga bisa ikut maju,&rdquo; pungkas Yohanis. Dengan peluncuran KKI ini, Bank NTT bertekad untuk menjadi bagian penting dalam memajukan perekonomian daerah dan mendukung program pemerintah dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih baik untuk masyarakat NTT.

Peluncuran KKI sejalan dengan program kerja kami untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Dorong Efisiensi Keuangan Daerah, Bank NTT Perkenalkan Kartu Kredit Indonesia Berbasis GPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Banjir-Tol-TB-Simatupang-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Banjir di ruas Tol TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (20/2/2021). Banjir yang disebabkan tingginya curah hujan tersebut menyebabkan kemacetan panjang di ruas tol tersebut. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Banjir di ruas Tol TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (20/2/2021). Banjir yang disebabkan tingginya curah hujan tersebut menyebabkan kemacetan panjang di ruas tol tersebut. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan genangan air bahkan banjir di beberapa titik di kota Jakarta, bahkan wilayah Jadetabek juga mengalami hal yang sama. Korban materi mendominasi akibat kondisi banjir yang terjadi termasuk kendaraan bermotor.  Bahkan, seperti diketahui pada 20 Februari 2021 terjadi banjir di ruas jalan tol antara lain Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Tol Dalam Kota, Tol JORR, Tol Jagorawi hingga Tol Jakarta-Tangerang. Paling parah adalah banjir di Tol JORR TB Simatupang.  Menurut David Tobing selaku Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) seharusnya di jalan tol tidak terjadi banjir jika pemeliharaan dilakukan dengan baik. Apalagi beberapa ruas jalan tol langganan banjir seharusnya sudah dievaluasi dan diperbaiki.  "Pengelola jalan tol dalam melakukan perencanaan pembangunan jalan tol seharusnya sudah memikirkan drainase dan pompa penyedot genangan," ujarnya kepada JawaPos.com Senin (22/2).  Lebih lanjut, David Tobing menyatakan, pengendara yang merasa dirugikan akibat banjir di ruas jalan tol dapat menuntut ganti rugi hal ini sudah diatur dalam pasal 87 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.  Dirinya melanjutkan “Pengguna jalan tol berhak menuntut ganti kerugian kepada Badan Usaha atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol,” terangnya.  Kemudian pada Pasal 92 ditentukan, badan usaha wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pengguna jalan tol sebagai akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol.  "Mengacu pada peraturan itu, pengelola harus bertanggung jawab. Kenapa harus beranggung jawab, karena pengelola harus memastikan bahwa jalan tol itu nyaman, aman, dan bebas dari kendala, salah satu kendalanya adalah banjir," tambahnya.  Menurut David Tobing seharusnya tidak boleh banjir dan tidak dikenal banjir di jalan tol. Apalagi ruas jalan tol yang sudah langganan banjir.  "Kok nggak ada perbaikan? Ini kan bertolak belakang dengan tarif jalan tol yang terus naik, sementara pemeliharaan malah mundur. Ini bukan hanya menyangkut mobil, tapi nyawa, keselamatan pengendara mobil dan penumpangnya.  Adapun kerugian yang bersifat materil bukan hanya rusaknya mobil tetapi juga barang bawaan dalam mobil misalnya mobil-mobil pengangkut bahan baku, paket kiriman dan lain.  "Pengelola jalan tol seharusnya jangan hanya memikirkan keuntungan dan kenaikan tarif saja sementara pelayanan kepada pengguna jalan tol diabaikan. Permasalahan banjir di jalan tol tidak hanya terjadi saat ini sehingga seharusnya sudah bisa belajar dan berhitung bagaimana penanganan yang terbaik" ungkap David.  Menurut David, melalui KKI mempersilahkan pengguna jalan tol yang dirugikan karena banjir untuk menyampaikan pengaduan melalui formulir pada website komunitaskonsumen.id dan whatsapp center : 0 89 89 89 99 89.

Dirugikan Akibat Banjir di Tol Pengendara Dapat Menuntut Ganti Rugi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nyanyian-syukur-dr-terawan-senyumnya-semringah_m_202248.jpeg" alt="Dokter Terawan Agus Putranto bernyanyi ditemani beberapa kerabatnya." width="100%">
<figcaption>Dokter Terawan Agus Putranto bernyanyi ditemani beberapa kerabatnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Viralnya surat pemecatan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto dokter Terawan Agus Putranto ternyata tidak membuatnya patah semangat. Metode 'cuci otak' yang dinilai kontroversial, membuat dirinya dikenakan sanksi karena dianggap melakukan pelanggaran etika berat oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Baru-baru ini terdapat video viral yang menampilkan dr Terawan menyanyi dengan penuh semangat. Tidak ada dalam video tersebut raut wajah putus asa. &ldquo;Jangan sia-siakan, apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat,&rdquo; begitulah penggalan lirik awal dari lagu tersebut. Dalam video ini, dr Terawan nampak menampilkan senyum semringahnya. Dirinya menyanyikan lagu berjudul Hidup Adalah Kesempatan, ciptaan Pendeta Wilhelmus. &ldquo;Lagu yang saat ini menjadi berkat buat banyak orang, dinyanyikan oleh Mayjen Dr. dr. Terawan Agus Putranto,&rdquo; tulis akun instagram @nyanyianmazmur, pada Kamis (5/4). Dengan masih berseragam lengkap, dr Terawan duduk dan menyanyikan lagu tersebut dengan gerakan. Diketahui video ini diambil di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. &ldquo;Hidup ini sudah jadi berkat, oke! Nggak jadi berkat kalau loyo,&rdquo; ucapnya di akhir video. Dalam kolom komentar akun tersebut pun netizen memberikan semangat kepada dr Terawan, misalnya akun @flixc dan @dfebe_khumala. &ldquo;Nyanyiannya penuh kebahagiaan,&rdquo; tulis akun @flixc singkat. &ldquo;Bila saatnya nanti dokter tak berdaya lagi, hidup dokter sudah jadi berkat,&rdquo; ujar akun @dfebe_khumala.

Nyanyian Syukur dr Terawan, Senyumnya Semringah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kki

Berita Terkini

KKI Cabut Izin Praktik dan STR Priguna Anugerah Pratama, Dokter PPDS di RSHS Bandung Pelaku Rudapaksa Keluarga Pasien

Tunggu Proses Hukum, KKI Nonaktifkan Sementara STR Muhammad Syafril Firdaus, Dokter Kandungan yang Lecehkan Pasiennya di Garut

Dorong Efisiensi Keuangan Daerah, Bank NTT Perkenalkan Kartu Kredit Indonesia Berbasis GPN

Dirugikan Akibat Banjir di Tol Pengendara Dapat Menuntut Ganti Rugi

Nyanyian Syukur dr Terawan, Senyumnya Semringah

Download Aplikasi JawaPos.com