<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/IMG_4355-2181929311.jpg" alt="Bripda Muhammad Seili mengikuti Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). (Tumpal Andani Aritonang/Antara)" width="100%">
<figcaption>Bripda Muhammad Seili mengikuti Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). (Tumpal Andani Aritonang/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) menegaskan komitmen untuk selalu transparan dalam menindak anggotanya yang nakal dan melanggar aturan. Khususnya yang terlibat perbuatan pidana di tengah-tengah masyarakat. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kalsel Komisaris Besar Polisi Hery Purnomo menegaskan hal itu terkait kasus dugaan pembunuhan mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat berinisial ZD, 20, yang melibatkan anggota Kepolisian Resor Banjarbaru Brigadir Polisi Dua MS sebagai tersangka. &rdquo;Kita semua sudah menyaksikan hasil sidang kode etik pada Senin (29/12), bahwa kita transparan dalam melaksanakan sidang etik dan putusannya juga sudah rekan-rekan semuanya dengar dan saksikan sendiri bagaimana prosesnya semua,&rdquo; kata Hery. Dalam sidang yang disaksikan para pihak, termasuk wartawan, keluarga, dan rekan-rekan korban, serta ditayangkan secara langsung, Bripda MS dijatuhi sanksi bersifat etika. Yakni pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Selain itu, Bripda MS juga dijatuhi sanksi bersifat administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari dinas kepolisian. &rdquo;Kami transparan sesuai arahan pimpinan, tidak ada yang ditutup-tutupi dan putusannya pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Untuk selanjutnya, kita menunggu dari sidang peradilan umum. Silakan nanti semua bisa memantau,&rdquo; Terang Hery. Dengan keputusan PTDH dalam sidang etik tersebut, Hery memastikan tersangka MS sudah bukan lagi bagian dari anggota Polri. &rdquo;Berarti mulai dari sekarang, Bripda Muhammad Seili bukan lagi anggota Polri,&rdquo; tandas Hery. Peristiwa pembunuhan mahasiswi ULM itu terjadi di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, pada Rabu (24/12) sekitar pukul 01.30 wita. Jasad korban ditemukan petugas kebersihan di gorong-gorong Kampus STIHSA, Banjarmasin, pada hari yang sama sekitar pukul 07.30 wita. Jasad korban kemudian dibawa petugas ke RSUD Ulin, Banjarmasin, untuk proses otopsi. Setelah melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, akhirnya proses pelarian tersangka MS berhenti setelah polisi berhasil meringkus dan menangkap tersangka di Kota Banjarbaru, pada malam harinya.

Polda Kalsel tegaskan komitmen untuk transparan menindak anggota yang nakal dan melanggar aturan khususnya yang terlibat perbuatan pidana

Polda Kalsel Tegaskan Transparan Tindak Anggota Terlibat Pidana Dugaan Pembunuhan Mahasiswi ULM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/IMG_20241018_200929-210588968.jpg" alt="Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto. (I.C. Senjaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto. (I.C. Senjaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polda Jawa Tengah menjatuhkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap AKBP B. Perwira polisi itu dipecat terkait dengan kasus kematian seorang perempuan dosen salah satu perguruan tinggi di Kota Semarang berinisial D, 35, yang ditemukan meninggal dunia di salah satu kamar penginapan pada 17 November 2025. Kabidhumas Polda Jateng Kombes Polisi Artanto mengatakan, sidang kode etik profesi terhadap AKBP B digelar di Mapolda Jawa Tengah pada Rabu (3/12). &rdquo;Dalam persidangan didengar 7 orang saksi,&rdquo; kata Artanto seperti dilansir dari Antara. Adapun pertimbangan putusan yang dijatuhkan KKEP Polda Jawa Tengah, kata dia, yakni perbuatan AKBP B telah menurunkan citra Polri. Selain itu, pelanggaran norma agama dan kesusilaan serta perselingkuhan. AKBP B, lanjut dia, terbukti menjalin hubungan dekat dengan dosen D, bahkan memasukkan namanya dalam Kartu Keluarga tanpa sepengetahuan istri sah. Terdakwa pelanggar juga diketahui menginap di sebuah hotel bersama D, sebelum akhirnya dilaporkan meninggal dunia pada 17 November 2025. Peristiwa itu, lanjut dia, dinilai telah merusak citra positif Polri. &rdquo;Terhadap putusan itu, terduga pelanggar menyatakan akan mengajukan banding,&rdquo; ungkap Artanto. Sebelumnya, seorang perempuan berinisial D yang merupakan dosen salah satu perguruan tinggi di Semarang ditemukan meninggal dunia di sebuah penginapan di Jalan Telaga Bodas, Kota Semarang, pada Senin (17/11).

KKEP Polda Jateng menjatuhkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap AKBP B terkait kematian seorang dosen perempuan

Perwira polisi Polda Jateng Dipecat Terkait Kematian Dosen Perempuan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/IMG_9383-2136329881.jpg" alt="Kabidpropam Polda Kepri Kombespol Eddwi Kurniyanto. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kabidpropam Polda Kepri Kombespol Eddwi Kurniyanto. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Iptu TSH. Anggota polisi itu terlibat penggerebekan narkoba fiktif terhadap seorang pengusaha di Batam. Kepala Bidang Propam Polda Kepri Komisaris Besar Polisi Eddwi Kurniyanto mengatakan, komisi etik telah dibentuk dan sidang etik terhadap Iptu TSH sudah bergulir. Pihaknya sedang meminta keterangan saksi korban berinisial BJ. &rdquo;Sidang KKEP-nya sudah berjalan, kami sedang meminta keterangan saksi korban untuk dihadirkan di persidangan etik guna didengarkan keterangannya,&rdquo; kata Eddwi seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan dari hasil pemeriksaan, Iptu THS mengaku diajak tujuh anggota TNI AD untuk melakukan penggerebekan fiktif tersebut. Iptu TSH mengaku sudah sering diajak dan menolak, tetapi karena tidak enakan dan alasan hubungan pertemanan, akhirnya dia bersedia diajak pada 16 Oktober 2025. &rdquo;Awalnya diajak, sempat menolak. Dia mengakui kesalahannya,&rdquo; ungkap Eddwi. Iptu TSH merupakan anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kepri. Selama bertugas, dia tidak memiliki catatan pelanggaran etik. Dalam pemeriksaan kasus ini, Propam Polda Kepri juga sudah memeriksa bentuk pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan Iptu TSH. Menurut Eddwi, hasil pemeriksaan itu telah dijalankan pimpinan setingkat di atas Iptu TSH, baik dalam bentuk imbauan setiap apel maupun disampaikan secara tertulis. &rdquo;Murni ini kesalahan personal,&rdquo; ujar Eddwi Kurniyanto. Perbuatan Iptu TSH memenuhi unsur melanggar aturan dengan penyalahgunaan wewenang dan terancam sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan. &rdquo;Polda Kepri berkomitmen menindak tegas anggota yang terlibat pelanggaran berat dengan sanksi berat. Tidak ada toleransi bagi anggota yang melanggar etik, Propam Polda Kepri akan profesional dalam menyelesaikan kasus pelanggaran etik ini,&rdquo; ungkap Eddwi. Iptu TSH dilaporkan terlibat dugaan pemerasan terhadap seorang pengusaha di Batam dengan modus penggerebekan narkoba fiktif bersama tujuh anggota TNI AD. Ketujuh anggota TNI itu, yakni Serka Jefri Simanjuntak, Serda Rozi, Pratu Rambe, Pratu Diki, Pratu Jefri Zalman, Pratu Afriansyah, dan Prada Matondang.

Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Kepri gelar sidang KKEP terhadap satu anggota polisi itu terlibat penggerebekan narkoba fiktif

Polda Kepri Sidang Etik Anggota Polisi Terlibat Penggerebekan Fiktif

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/Screen-Shot-2025-11-18-at-142216-471834459.png" alt="AKBP Heru Waluyo (kiri) peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II T.A, 2025 yang mengusulkan proyek perubahan strategis berupa penerapan program sertifikasi bagi anggota KKEP.(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>AKBP Heru Waluyo (kiri) peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II T.A, 2025 yang mengusulkan proyek perubahan strategis berupa penerapan program sertifikasi bagi anggota KKEP.(Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Kode Etik Polri (KKEP) diusulkan menerapkan program sertifikasi bagi seluruh anggotanya. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat integritas, profesionalisme, dan konsistensi dalam penegakan etik di tubuh Polri. Inisiasi ini digagas oleh AKBP Dr. Heru Waluyo, SH, MH, peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II T.A. 2025, sebagai bentuk jawaban atas kompleksitas tugas KKEP yang kian menuntut standar kompetensi yang jelas dan terukur. KKEP memiliki posisi strategis dalam menjaga marwah Polri. Namun, berbagai tantangan masih membayangi, mulai dari perbedaan pemahaman terkait prinsip etik hingga belum adanya standar kelayakan anggota yang bersifat baku.Situasi inilah yang mendorong perlunya peningkatan kualitas SDM di dalam komisi tersebut. Menurut Heru, sertifikasi menjadi solusi penting agar proses penegakan etik lebih konsisten dan kredibel. "Saat ini belum adanya standar baku dalam menentukan kelayakan dan kapabilitas anggota KKEP sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam proses penegakan etik. Karena itu, sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas yang terukur dan diakui institusional," ujar Heru, Selasa (18/11). Melalui proyek perubahan yang tengah disusunnya, Heru merancang standar kompetensi yang terukur dan terstruktur untuk menjadi acuan nasional. Standar ini nantinya digunakan dalam proses seleksi, pembinaan, dan pengembangan seluruh anggota KKEP. Dengan adanya sertifikasi, pemeriksaan etik diharapkan dapat berlangsung secara lebih objektif, adil, dan profesional.&nbsp;Tak hanya memperkuat mekanisme internal, Heru menilai program ini mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. "Proyek ini bersifat strategis karena mendukung agenda reformasi kultural Polri serta menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan internal yang kredibel dan berintegritas," katanya. Heru menegaskan bahwa proyek ini merupakan implementasi nyata dari Program PRESISI Kapolri, khususnya dalam hal pembentukan SDM unggul dan penguatan fungsi pengawasan. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri juga dikabarkan telah menindaklanjuti arahan Kapolri dengan mempersiapkan langkah-langkah penguatan SDM melalui pelatihan dan skema sertifikasi bagi anggota KKEP. "Dengan hadirnya standar kompetensi yang jelas dan proses sertifikasi yang terstruktur, diharapkan penegakan kode etik di tubuh Polri dapat semakin kredibel, berintegritas, dan sejalan dengan visi Polri sebagai institusi yang modern, dapat dipercaya, serta mengedepankan nilai-nilai profesionalitas," imbuhnya. </div>

KKEP memiliki posisi strategis dalam menjaga marwah Polri. Namun, berbagai tantangan masih membayangi, mulai dari perbedaan pemahaman

Perkuat Integritas hingga Konsistensi dalam Penegakan Etik, Anggota KKEP DIminta Ikuti Program Sertifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/antarafoto-polri-tetapkan-mantan-kapolres-ngada-tersangka-1741877721-2293397371.jpg" alt="Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko (kiri depan) saat konferensi pers kasus hukum AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, Kamis (13/3). (Fath Patra Mulya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko (kiri depan) saat konferensi pers kasus hukum AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, Kamis (13/3). (Fath Patra Mulya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Divisi Propam Polri menjatuhkan sanksi administratif berupa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. &rdquo;Dalam sanksi administratif, diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota kepolisian,&rdquo; kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko seperti dilansir dari Antara, Senin (17/3). Sanksi administratif lainnya yang dijatuhkan adalah ditempatkan di penempatan khusus (patsus) terhitung sejak 7 sampai dengan 13 Maret yang telah dijalani. Di samping itu, sanksi etika yang dijatuhkan adalah perbuatan AKBP Fajar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Brigjen Pol Trunoyudo mengatakan, AKBP Fajar menyatakan banding atas putusan tersebut. &rdquo;Pelanggar dinyatakan banding yang menjadi bagian daripada hak milik pelanggar,&rdquo; ujar Trunoyudo Wisnu Andiko. Dari sidang etik, kata dia, didapatkan beberapa pelanggaran yang dilakukan AKBP Fajar saat menjabat sebagai Kapolres Ngada. Yakni melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, persetubuhan anak di bawah umur, perzinaan tanpa ikatan pernikahan yang sah, dan mengonsumsi narkoba. &rdquo;Selain itu, merekam, menyimpan, mengunggah, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur,&rdquo; imbuh Trunoyudo Wisnu Andiko. Sebelumnya, Polri menetapkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja sebagai tersangka dugaan kasus asusila dan penggunaan narkoba, berdasar hasil pemeriksaan Divisi Propam Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers pada Kamis (13/3) mengatakan bahwa AKBP Fajar diduga melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak di bawah umur dan satu orang dewasa berusia 20 tahun. Tiga korban anak di bawah umur tersebut, antara lain, berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. AKBP Fajar juga diduga merekam perbuatan seksualnya dan mengunggah video tersebut ke situs atau forum di web gelap (darkweb) dan terbukti sebagai pengguna narkoba.

Majelis sidang KKEP Divisi Propam Polri menjatuhkan sanksi administratif berupa pemecatan atau PTDH kepada mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar

Divisi Propam Polri Jatuhkan Sanksi PTDH kepada Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/IMG_20250217_153500-1236499962.jpg" alt="Dua oknum anggota Polrestabes Semarang usai menjalani sidang KKEP di Mapolda Jateng, Semarang, Senin (17/2). (I.C. Senjaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Dua oknum anggota Polrestabes Semarang usai menjalani sidang KKEP di Mapolda Jateng, Semarang, Senin (17/2). (I.C. Senjaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Polda Jawa Tengah menjatuhkan hukuman demosi terhadap dua oknum anggota Polrestabes Semarang, Jateng, pelaku pemerasan terhadap warga sipil. &rdquo;KKEP menyatakan perilaku kedua terduga pelanggar sebagai perbuatan tercela,&rdquo; kata Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto seperti dilansir dari Antara di Semarang. KKEP juga menjatuhkan hukuman demosi terhadap Aiptu Kusno selama 8 tahun dan Aipda Roy Legowo selama 7 tahun. Selain itu, kedua oknum polisi tersebut juga dijatuhi sanksi berupa penempatan khusus selama 30 hari, dilanjutkan dengan pembinaan mental selama 1 bulan. &rdquo;Pertimbangan yang memberatkan sanksi demosi lebih lama terhadap Aiptu Kusno karena yang bersangkutan pernah menjalani sidang etik atas perkara penelantaran keluarga,&rdquo; ujar Artanto. Dalam persidangan, kata dia, kesaksian dua korban pemerasan hanya dibacakan keterangan berita acara pemeriksaan. Selain itu, kedua oknum polisi tersebut juga diminta menyampaikan permohonan maaf kepada korban serta Polri yang disampaikan secara langsung saat persidangan. Atas putusan KKEP tersebut, kedua oknum polisi tersebut langsung menyatakan menerima. Sebelumnya, dua polisi bersama satu warga sipil berinisial S disangka melakukan pemerasan terhadap korban MRW, 18, warga Ngaliyan dan MMX, 17, warga Semarang Utara. Peristiwa tersebut bermula ketika dua oknum polisi yang telah lepas dinas dan warga sipil yang juga temannya itu pergi mencari makan di kawasan Pantai Marina Semarang. Pelaku melihat kedua korban sedang berada di dalam sebuah mobil di kawasan tersebut, kemudian dihampiri. Pelaku menakut-nakuti keduanya dengan tuduhan melakukan tindak pidana, lalu meminta sejumlah uang agar tidak diproses secara hukum. Korban disebut menyanggupi dan memberikan uang Rp 2,5 juta.

Sidang KKEP Polda Jawa Tengah menjatuhkan hukuman demosi terhadap dua oknum anggota Polrestabes Semarang, pelaku pemerasan terhadap warga

Dua Anggota Polrestabes Semarang Didemosi akibat Kasus Pemerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/26/Brigjen-Pol-Trunoyudo-Wisnu-Andiko-3-1889424969.jpeg" alt="Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko saat konferensi pers kepada awak media, Selasa (26/11/2024). (Dok: Divhumas Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko saat konferensi pers kepada awak media, Selasa (26/11/2024). (Dok: Divhumas Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mabes Polri mengungkap dua perwira menengah (pamen) lain yang ikut menjalani sidang etik kasus dugaan pemerasan terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) yang dialami penonton asal Malaysia. Selain Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, dua perwira menengah (pamen) Polri lainnya yang juga menjalani sidang etik belasan jam itu berinisial Y dan M. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, kedua pamen itu disidang secara terpisah. Hasilnya, dua pamen terduga pelanggar dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Majelis KKEP. Mereka adalah Donald dan satu pamen lainnya berinisial Y. &rdquo;Terhadap terduga masing-masing dua terduga pelanggar telah diberikan putusan Majelis Komisi Sidang Kode Etik Profesi Polri dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH),&rdquo; kata dia pada Rabu (1/1). Khusus untuk M, Trunoyudo menyampaikan bahwa pelaksanaan sidang etik masih terus berjalan dan akan kembali dilanjutkan pada Kamis (2/1). Meski demikian, Trunoyudo mengaku belum bisa mengungkap lebih jauh ihwal hasil sidang yang telah diputus tersebut. Dia menyebut hal itu akan disampaikan dalam konferensi pers pasca sidang etik lanjutan. &rdquo;Untuk seluruh keputusan sidang akan disampaikan melalui konferensi pers setelah sidang satu orang terduga pelanggar yang diskors rampung dilakukan,&rdquo; jelasnya.

Mabes Polri mengungkap dua perwira menengah (pamen) lain yang ikut menjalani sidang etik kasus dugaan pemerasan terhadap penonton DWP.

Selain Kombes Donald, Ada Dua Lagi Pamen Polda Metro Jaya Jalani Sidang Etik, 1 Dipecat dari Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/20240925_110805-1215481926.jpg" alt="PN Kota Batam gelar sidang pertama praperadilan yang diajukan 9 mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang, Rabu (25/9). (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>PN Kota Batam gelar sidang pertama praperadilan yang diajukan 9 mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang, Rabu (25/9). (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Kepulauan Riau menyiapkan Komisi Kode Etik Polri Banding atau Komisi Banding yang akan menyidangkan permohonan banding 10 orang mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang atas putusan KKEP yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. &rdquo;Ini sedang berjalan, sedang disiapkan perangkat sidang komisi bandingnya,&rdquo; kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Komisaris Besar Polisi Zahwany Pandra Arsyad seperti dilansir dari Antara di Batam. Sebanyak 10 orang mantan anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang telah mengajukan banding atas putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Kesepuluh anggota Polri tersebut dijatuhi sanksi berat atas dugaan penyalahgunaan wewenang menyisihkan barang bukti sabu-sabu seberat 1 kilogram. Putusan KKEP terhadap 10 orang mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang itu dibacakan pada persidangan yang digelar akhir Agustus dan awal September. Pandra mengatakan, Polda Kepri secara paralel menuntaskan perkara etik dan tindak pidana yang melibatkan 10 orang mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang terkait penyisihan barang bukti narkoba tersebut. &rdquo;Kami tetap secara paralel menerapkan ini, tetapi tetap kami jalankan proses banding ini dan kami buktikan secara pidana,&rdquo; ujar Zahwany Pandra Arsyad. Mengenai pidana ini, kata dia, untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak secara hukum, sedangkan etik menyangkut perbuatan dan tindak tanduk sebagai personel Polri. &rdquo;Tetapi, pidana hukumannya jelas, atas nama negara dan ancaman hukumannya sudah jelas di atas lima tahun. Sedangkan banding sedang disiapkan hakim KKEP bandingnya,&rdquo; tandas Pandra. Dia menambahkan, upaya yang sedang dilakukan penyidik Ditresnarkoba Polda Kepri saat ini selaras dengan harapan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bahwa pembuktian penyidik harus optimal agar hakim dalam memutuskan perkara bisa maksimal dan sesuai tujuan penegakan hukum, yakni rasa keadilan, adanya kepastian hukum dan kemanfaatan.

Polda Kepri siapkan Komisi Banding yang akan menyidangkan permohonan banding 10 orang mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang

Polda Kepri Siapkan KKEP Banding 10 Mantan Anggota Satnarkoba Barelang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/20240905_130357-2860266074.jpg" alt="Anggota Kompolnas Poengky Indarti. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Anggota Kompolnas Poengky Indarti. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Propam Polda Kepulauan Riau (Kepri) memperkuat putusan sidang etik terhadap 10 anggota Satnarkoba Polresta Barelang. Yakni menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) dengan menolak memori bandingnya. &rdquo;Kompolnas mendorong proses banding tetap menguatkan putusan sidang KKEP,&rdquo; kata Anggota Kompolnas Poengky Indarti seperti dilansir dari Antara di Batam, Jumat (13/9). Menurut Poengky, sudah selayaknya kesepuluh anggota Satnarkoba Polresta Barelang tersebut dijatuhkan sanksi berat. Sebab, mereka terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dalam kasus narkoba. Selain sanksi etik, kata dia, mereka juga harus diproses pidana dengan sanksi pemberatan. &rdquo;Karena mereka adalah polisi, aparat penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum, bukan malah bermain-main dengan bandar narkoba,&rdquo; ujar Poengky Indarti. Poengky menyayangkan adanya anggota Polri yang bermain-main dengan narkoba. Itu sama seperti turut serta menghancurkan kehidupan generasi muda bangsa. Dia berharap dengan sanksi berat yang dijatuhkan, menjadi efek jera agar tidak ada lagi personel Polri yang terlibat dengan narkoba. Sebanyak 10 anggota Satnarkoba Polresta Barelang menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) atas pelanggaran menyalahgunakan wewenang menyisihkan barang bukti narkoba 1 kg sabu-sabu. Sidang putusan KEPP terhadap 10 anggota Polri tersebut digelar sejak 30 Agustus hingga awal September. Putusan menjatuhkan sanksi PTDH. Kesepuluh anggota Polri tersebut, di antaranya mantan Kasatnarkoba Polresta Barelang Kompol SN, dan 9 anggotanya. KKEP menyatakan 10 anggota Polri tersebut melanggar pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto pasal 13 huruf e Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022. Dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 pasal 13 huruf e disebutkan pelanggarannya melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkoba, psikotropika, dan obat terlarang. Saat ini, tiga dari 10 pelanggar KEPP itu mengajukan banding atas putusan KKEP, sedangkan 7 pelanggar lainnya masih menunggu apakah menerima putusan atau mengajukan memori banding. &rdquo;Masih menunggu apakah para terperiksa pelanggar kode etik Polri menerima putusan, atau mengajukan proses memori banding,&rdquo; kata Kepala Bidang Humas Polda Kepri Kombespol Zahwani Pandara Arsyad.

Kompolnas dorong KKEP Propam Polda Kepri perkuat putusan sidang etik terhadap 10 anggota Satnarkoba Polresta Barelang

Kompolnas Dorong KKEP Tolak Banding 10 Anggota Satnarkoba Barelang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/20240819_165356-3064761638.jpg" alt="Satnarkoba Polresta Barelang, di Kota Batam, Kepulauan Riau. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Satnarkoba Polresta Barelang, di Kota Batam, Kepulauan Riau. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebanyak tujuh&nbsp;anggota Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polresta Barelang yang terlibat penyisihan barang bukti narkoba sabu-sabu seberat satu&nbsp;kilogram (kg) dijatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat (PDTH) oleh majelis hakim Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Propam Polda Kepri. &rdquo;Iya benar hasil keputusan sidang komisi kode etik Polri dijatuhkan sanksi PDTH,&rdquo; kata Kepala Bidang Humas Polda Kepri Kombespol Zahwani Pandara Arsyad seperti dilansir dari Antara di Batam. Perwira menengah Polri itu menyebut sidang etik terhadap 10 anggota Satnarkoba Polresta Barelang itu digelar dari 30 Agustus sampai awal September. Dari 10 orang tersebut, tiga perwira telah disidang etik terlebih dahulu. Yakni mantan Kasatnarkoba Polresta Barelang Kompol SN, bersama dua jajarannya Iptu SE dan Ipda FA. Pada 5 September, melalui Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto, diketahui ketiganya dijatuhkan sanksi PTDH. Sementara itu, sidang etik untuk tujuh&nbsp;anggota Satnarkoba Polresta Barelang lain sedang berproses hingga kabar putusan etik baru diketahui. &rdquo;Hasil sidang KKEP terhadap ke-10 pelanggar&nbsp;kode etik profesi Polri 30 Agustus sampai awal September 2024,&rdquo; ujar Pandra. Mantan Kabidhumas Polda Lampung itu menyebut, ke 10 pelanggar KKEP tersebut dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri juncto pasal 13 huruf e Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022. Dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 13 huruf e disebutkan pelanggarannya melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkoba, psikotropika, dan obat terlarang. Terkait apakah ketujuh pelanggar KKEP itu mengajukan banding sama seperti tiga perwira lainnya, Pandra menyebut masih berproses. &rdquo;Masih menunggu apakah para terperiksa pelanggar kode etik Polri menerima putusan, atau mengajukan proses memori banding,&rdquo; ujar Pandra. Ketujuh bintara yang dijatuhkan sanksi PTDH, yakni Aiptu WRK, Bripka JG, Bripka RM, Bripka JS, Bripka AC, Bripka AT, dan Brigpol. MR.

tujuh anggota Satnarkoba Polresta Barelang yang terlibat penyisihan barang bukti sabu-sabu 1 kg dijatuhi sanksi PDTH oleh majelis hakim KKEP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KKEP

Berita Terkini