<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/30/dQf0WKRlxXoPrF9NJg1ded82CzxzPRJMhmgxlRfX-3654293461.jpg" alt="Ilustrasi pelajar di Surabaya. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelajar di Surabaya. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&ndash;</strong>Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. Terlebih pada jalur domisili atau zonasi.</p> <p>Sebab berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, banyak wali murid di Surabaya yang sengaja memindahkan alamat Kartu Keluarga (KK), hanya agar anak-anak mereka bisa diterima di sekolah incaran.</p> <p>Oleh karena itu, untuk mencegah kecurangan serupa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya memperketat proses pengajuan pindah Kartu Keluarga.</p> <p>"Kalau pindah KK satu keluarga dan tempat tinggalnya jelas, bukan tempat tidak resmi atau menumpang di KK orang lain, akan kita otorisasi," ujar tutur Kepala Dispendukcapil Surabaya Eddy Christijanto, Selasa (29/4).</p> <p>Namun apabila pengajuan pemindahan KK hanya untuk anak (bukan satu keluarga), Dispendukcapil akan melakukan verifikasi ulang terkait alamat tinggal di Kota Surabaya dan siapa pihak yang bertanggung jawab.</p> <p>&ldquo;Kalau anak menumpang orang lain dan tidak ada hubungan keluarga sama sekali, akan kami tolak (pengajuan pindah KK-nya). Kami akan benar-benar melakukan verifikasi ketat untuk antisipasi numpang KK," imbuh Eddy.</p> <p>Mengenai teknis otorisasi KK, Eddy menerangkan bahwa mekanisme yang berlaku tetap dijalankan. Pemohon menyerahkan surat pindah dari Dispendukcapil daerah asal ke Surabaya.&nbsp;</p> <p>Dispendukcapil kemudian melakukan survei untuk memastikan keberadaan alamat yang bersangkutan. "Kami berharap dengan pengetatan verifikasi pindah KK, SPMB di Surabaya dapat berjalan lebih adil dan transparan," ujar Eddy.<br />&nbsp;<br />Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti resmi mengganti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada akhir Januari 2025.</p> <p>Perubahan sistem ini berdampak pada pelaksanaan penerimaan murid di tingkat daerah, seperti Surabaya. Berdasar Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, ada empat jalur yang bisa dipilih calon murid. Yakni&nbsp;jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur mutasi (dulunya dinamai jalur perpindahan orang tua), dan jalur domisili (dulunya dinamai jalur zonasi).</p> <p>Dalam regulasi yang sama juga dijelaskan bahwa syarat pendaftaran jalur domisili SPMB 2025 menggunakan alamat yang tertera di KK, bukan lagi menggunakan surat keterangan domisili dari camat atau lurah.</p>

Pemkot Surabaya perketat proses pindah KK untuk SPMB 2025/2026 agar lebih adil dan transparan, cegah kecurangan

Surabaya Perketat Perpindahan KK, Orang Tua Diminta Tak Akali Zonasi Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/mLUBEGkL6z4rqZYu1KwIQ6iE06cnfo8rZi94POcC-1545409088.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh menuturkan pihaknya akan mewajibkan KK minimal terbit satu tahun di jalur zonasi SPMB 2025/2026. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh menuturkan pihaknya akan mewajibkan KK minimal terbit satu tahun di jalur zonasi SPMB 2025/2026. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Jelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026, jalur zonasi mendapat atensi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan.</p> <p>&ldquo;Sesuai aturan kementerian, pindah KK harus sudah satu tahun (sebelum pelaksanaan SPMB). Jadi tidak bisa mendadak pindah hanya untuk kejar zonasi,&rdquo; ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, Kamis (23/4).</p> <p>Ini bagian dari upaya Pemkot Surabaya untuk mencegah terjadinya fenomena pindah KK, yang kerap dilakukan banyak wali murid agar anaknya bisa menempuh pendidikan di sekolah incarannya.</p> <p>Yusuf menuturkan pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) untuk melakukan verifikasi data KK secara ketat, termasuk waktu penerbitan dan keabsahan alamat.</p> <p>"Harapan kami, para orang tua dapat patuh terhadap aturan yang ada. Kita ingin PPDB ini transparan dan adil untuk semua. Insyaallah kami juga akan menggelar simulasi sebelum pelaksanaan SPMB,&rdquo; tukas Yusuf.</p> <p>Sebagai informasi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti resmi mengganti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada akhir Januari 2025.</p> <p>Perubahan sistem ini juga berdampak pada pelaksanaan penerimaan murid di tingkat daerah, termasuk di Kota Surabaya. Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, ada empat jalur yang bisa dipilih calon murid.</p> <p>Empat jalur tersebut, di antaranya jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur mutasi (dulunya dinamai jalur perpindahan orang tua), dan jalur domisili (dulunya dinamai jalur zonasi).</p> <p>Seiring dengan bergantinya sistem penerimaan, kuota masing-masing jalur juga mengalami penyesuaian. Yusuf menyebut jalur afirmasi mengalami kenaikan kuota, dari 15 persen menjadi 20 persen.</p> <p>Peningkatan kuota juga terjadi di jalur prestasi, dari 30 persen menjadi 35 persen untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama. Sementara kuota jalur mutasi tetap, yakni 5 persen.</p> <p>Selanjutnya jalur domisili. Kuota jalur ini tidak lagi utuh 40 persen, melainkan dibagi menjadi dua. 20 persen untuk pendaftar dari wilayah sekitar sekolah dan 20 persennya lagi untuk kelurahan dalam satu kecamatan.</p> <p>"Misalnya di Kecamatan Sukolilo itu ada 5 kelurahan, ya 20 persen itu dibagi lima. Jadi setiap kelurahan di kecamatan tersebut dapat jatah 4 persen untuk masuk ke sekolah negeri tertentu melalui jalur domisili," tukas Yusuf.&nbsp;</p>

Pemerintah Kota Surabaya terapkan aturan ketat pindah KK untuk SPMB 2025/2026, fokus pada transparansi dan keadilan.

Cegah Kecurangan Zonasi SPMB 2025, Surabaya Wajibkan KK Peserta Terbit Minimal Setahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/lebih-dari-700-anak-di-solo-belum-memiliki-akta-kelahiran_m_.jpg" alt="Ilustrasi akta lahir" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi akta lahir</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mendorong rumah sakit umum daerah (RSUD) dan rumah sakit swasta untuk bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Kerja sama ini bertujuan mempermudah pencetakan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK) bagi bayi yang baru lahir, langsung di tempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menegaskan, pengurusan Akta Kelahiran adalah kewenangan Disdukcapil. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Di Jakarta, pelayanan Akta Kelahiran merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta,&rdquo; jelas Ani saat dihubungi wartawan, Sabtu (28/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015467101/kendalikan-hujan-untuk-antisipasi-banjir-pemprov-dki-habiskan-rp-6-miliar-untuk-modifikasi-cuaca-begini-faktanya">Kendalikan Hujan untuk Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Habiskan Rp 6 Miliar untuk Modifikasi Cuaca, Begini Faktanya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ani, beberapa RSUD di Jakarta sudah menjalin kerja sama dengan Disdukcapil untuk penerbitan Akta Kelahiran bayi. Dengan begitu, dokumen tersebut bisa langsung diserahkan kepada orang tua saat bayi dibawa pulang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saat ini, beberapa RSUD telah bekerja sama dengan Dinas Dukcapil dalam penerbitan Akta Kelahiran,&rdquo; ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Ani mengakui bahwa masih ada fasilitas kesehatan (faskes) yang belum terlibat dalam program ini. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong agar seluruh rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, segera menjalin kerja sama demi mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Beberapa sudah berjalan, sebagian masih dalam proses,&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, dorongan untuk mempermudah layanan kependudukan datang dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Ia mengimbau rumah sakit di seluruh Indonesia untuk bekerja sama dengan Disdukcapil dalam menyediakan layanan "three-in-one" berupa Akta Kelahiran, KIA, dan KK bagi bayi baru lahir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kerja sama dengan rumah sakit untuk menerbitkan layanan three-in-one ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia,&rdquo; ungkap Bima Arya saat menyerahkan dokumen kependudukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Melinda, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/12) lalu.</div>

Pemprov DKI Jakarta terus mendorong rumah sakit umum daerah (RSUD) dan rumah sakit swasta untuk bekerja sama dengan Disdukcapil.

Pemprov DKI Jakarta Dorong Rumah Sakit Permudah Pembuatan Akta Kelahiran, KIA, dan KK untuk Bayi Baru Lahir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/venna-melinda-2.png" alt="Venna Melinda. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Venna Melinda. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memutus cerai Ferry Irawan dan Venna Melinda. Putusan cerai tersebut dilakukan secara e-court dan verstek atau tanpa kehadiran pihak tergugat.</p> <p>Venna Melinda sangat bersyukur rumah tangganya dengan Ferry Irawan kini telah berakhir sejak adanya putusan pada Senin, 2 Desember 2024 lalu.</p> <p>"Ini benar-benar yang ditunggu, makanya aku senang banget. Akhir tahun aku merasa lega akhirnya ada kepastian hukum," kata Venna Melinda kepada wartawan, Jumat (6/12).</p> <p>Venna pun mengaku lega bisa melakukan quality time dengan anak-anaknya tanpa terbebani soal rumah tangga setelah terbebas segala urusan dengan Ferry Irawan, dengan adanya putusan cerai dari pengadilan.</p> <p>Tak hanya itu, Venna Melinda juga akan cepat memperbaharui dokumen dan identitas pribadinya setelah adanya putusan cerai. Sebab, sebelumnya dia sempat kesulitan terkait administrasi saat mengurus visa karena membutuhkan kelengkapan data.</p> <p>"Sekarang aku bisa ganti Kartu Keluarga sama ganti KTP biar administrasi lebih enak," ujar Venna Melinda.</p> <p>Diketahui, perceraian antara Venna Melinda dan Ferry Irawan berlangsung cukup rumit diawali oleh terjadinya KDRT atau kekersan. Awalnya, Ferry Irawan yang mengajukan perceraian ke pengadilan dan sudah jatuh vonis cerai pada 3 Agustus 2023.</p> <p>Berhubung Ferry Irawan selaku pemohon tidak membacakan ikrar talak di hadapan majelis hakim pengadilan, maka perceraian Venna Melinda dan Ferry Irawan tidak jadi atau dibatalkan.</p> <p>Pada 3 Oktober 2024, Venna Melinda mengajukan gugatan cerai terhadap Ferry Irawan dan gugatannya terdaftar dengan nomor.perkaranya 3010 /Pdt.G 120 2H IPAJS.</p> <p>Gugatan ini kemudian dicabut setelah alamat pihak tergugat tidak diketahui dan pihak pengadilan tidak dapat melakukan pemanggilan secara patut.</p> <p>Venna Melinda kemudian mendaftarkan kembali perceraiannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah menemukan alamat terbaru Ferry Irawan. Dan kini, gugatan cerai tersebut sudah resmi diputus verstek.</p>

Venna Melinda sangat bersyukur rumah tangganya dengan Ferry Irawan kini telah berakhir sejak adanya putusan pada Senin, 2 Desember 2024.

Resmi Cerai dari Ferry Irawan, Venna Melinda Mau Ganti KK dan KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/22/WhatsApp-Image-2024-06-22-at-070738-3237696127.jpg" alt="Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya Eddy Christijanto." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya Eddy Christijanto.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya melakukan penonaktifan atau pemblokiran terhadap 42.804 Kartu Keluarga (KK) yang tidak diketahui keberadaannya.</p> <p>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, menindaklanjuti hasil verifikasi keberadaan warga yang tidak sesuai dengan data KK pada aplikasi Cek-in Warga Surabaya, dengan status tidak diketahui dan pindah luar kota per 21 Juni, ditemukan 97.408 jiwa yang masuk ke dalam 42.804 KK dan tidak diketahui keberadaannya.</p> <p>&rdquo;Batas waktu konfirmasi data hingga 1 Agustus 2024. Apabila sampai dengan tanggal tersebut tidak melakukan konfirmasi dan klarifikasi akan diajukan penonaktifan ke Dirjen Dukcapil Kemendagri,&rdquo; kata Eddy Christijanto.</p> <p>Eddy menjelaskan, Pemkot Surabaya melalui perangkat daerah (PD) beserta kecamatan dan kelurahan tidak mengetahui keberadaan warga tersebut. Data tersebut membuat pemkot sulit melakukan intervensi jika terdapat warga yang membutuhkan bantuan.</p> <p>&rdquo;Di antara itu, jika terdapat orang miskin atau orang yang memerlukan bantuan, tapi orangnya tidak ada, bagaimana kita bisa menyejahterakan masyarakat? Akhirnya kami kesulitan,&rdquo; jelas Eddy Christijanto.</p> <p>Menurut dia, tujuan penonaktifan itu agar warga dapat melaporkan status kependudukan kepada Pemkot Surabaya. Caranya adalah warga melakukan klarifikasi dan konfirmasi keberadaan mereka saat ini kepada RT/RW dan kelurahan.</p> <p>&rdquo;Kalau domisili di kecamatan lain, kita pindah sesuai alamat kecamatan itu. Kalau di kabupaten lain, kita sarankan mereka untuk pindah ke kabupaten/kota tersebut. Supaya data ini valid, karena tidak ada data fiktif, cuma tidak ditemukan orangnya,&rdquo; ujar Eddy Christijanto.</p> <p>Eddy menyebut, terdapat sejumlah dampak apabila dokumen adminduk warga dinonaktifkan. Seperti, kesulitan membuka rekening tabungan, BPJS, dan NPWP.</p> <p>&rdquo;Terkait BPJS, ketika mereka melakukan konfirmasi insya Allah bisa diproses dengan cepat. Sebab, kita sudah ke Dirjen Dukcapil, sehingga untuk yang berhubungan dengan kesehatan, kita minta untuk penanganan khusus,&rdquo; ungkap Eddy Christijanto.</p> <p>Sebelumnya, Disdukcapil Surabaya telah menertibkan KK yang tidak diketahui keberadaannya dan terdapat sekitar 61.750 KK. Puluhan KK itu kemudian diblokir atau dinonaktifkan pemkot. Namun jumlah KK yang diblokir itu berangsur-angsur menurun karena warga yang bersangkutan mulai melakukan konfirmasi dan klarifikasi kependudukan.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Kemarin jumlahnya 61.750 KK, lalu turun menjadi 42.804 KK. Jadi setiap hari ada yang sudah melakukan klarifikasi,&rdquo; terang Eddy Christijanto.</p> <p>Meski demikian, dia meminta kepada warga yang dokumen kependudukan telah dinonaktifkan Pemkot Surabaya, dapat segera melakukan konfirmasi dan klarifikasi. Masyarakat dapat melakukan pengecekan status kependudukan tersebut melalui <em>link https://disdukcapil.surabaya.go.id/data-usulan-blokir/.</em></p> <p>&rdquo;Kalau ada orang tuanya di alamat tersebut, mereka adalah anaknya dan bekerja luar Surabaya misalnya, artinya dia adalah penduduk Surabaya karena ada penjamin orang tua.&nbsp; Kalau di Surabaya tidak ada penjamin, yang mengetahui siapa? Tidak ada, maka warga diminta konfirmasi segera,&rdquo; tandas Eddy Christijanto.</p>

Disdukcapil Kota Surabaya melakukan penonaktifan atau pemblokiran terhadap 42.804 Kartu Keluarga (KK) yang tidak diketahui keberadaannya

Penyebab Pemkot Surabaya Nonaktifkan Puluhan Ribu Kartu Keluarga, Kenapa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/12/IMG-20240611-WA0016_4-925640384.jpg" alt="Ilustrasi Balai Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Balai Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya melakukan proses verifikasi ulang terhadap 61.750 kartu keluarga (KK) yang terancam diblokir.</p> <p>Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto menyatakan, puluhan ribu KK tersebut dimungkinkan bisa berkurang.</p> <p>&rdquo;Sekarang kami masih melakukan pengecekan ulang lagi pada datanya, kemungkinan berkurang dari jumlah yang ada itu,&rdquo; kata Eddy seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Eddy menyatakan, apabila proses verifikasi tersebut sudah rampung sepenuhnya dan mendapatkan hasil detail jumlah KK yang seharusnya diblokir, selanjutnya dilakukan tahap sosialisasi kepada pihak kelurahan dan kecamatan. Kemudian, petugas meminta klarifikasi status kependudukan kepada masyarakat yang KK-nya terancam diblokir hingga 1 Agustus.</p> <p>&rdquo;Warga dengan KK sekian posisinya di sini, kalau tidak sama harus pindah tetapi jika tercatat dan KK-nya masih di tempat itu harus dibuktikan dengan surat pernyataan dan diketahui ketua RT/RW,&rdquo; ujar Eddy Christijanto.</p> <p>Dia menegaskan, Dispendukcapil baru melaksanakan pemblokiran jika pemilik KK tidak memenuhi panggilan klarifikasi di kelurahan maupun kecamatan. Aturan soal pemblokiran KK itu salah satunya dipengaruhi temuan dihuninya satu rumah oleh banyak KK. Namun, setelah dicek di lapangan, petugas tidak mendapati adanya pemilik KK di lokasi tersebut.</p> <p>&rdquo;Misalnya di Pakal Madya tapi kami cek ternyata dia tidak alamat itu dan tidak melaporkan ke RT/RW,&rdquo; ucap Eddy Christijanto.</p> <p>Terpisah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemblokiran itu sebagai bentuk penegakan disiplin administrasi kependudukan. Selain itu, aturan di Surabaya mewajibkan satu persil hanya diisi tiga KK dengan menghitung luas rumah.</p> <p>&rdquo;Dengan tiga KK tadi, kami bisa konsentrasi menyelesaikan kemiskinan,&rdquo; tutur Eri.</p> <p>Dia menambahkan, aturan tersebut diselaraskan dengan upaya pengentasan kemiskinan yang sedang digencarkan Pemkot Surabaya.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Kalau sekarang satu rumah ada 50 KK terus semua menumpang dan sekolahnya pemkot yang bayar. Terus orang asli Surabaya yang tinggal di Surabaya nasibnya <em>gimana</em>?&rdquo; ujar Eri.</p>

Dispendukcapil Surabaya melakukan proses verifikasi ulang terhadap 61.750 kartu keluarga (KK) yang terancam diblokir

Pemkot Surabaya Verifikasi Ulang 61.750 KK Terancam Diblokir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/26/WhatsApp-Image-2024-04-26-at-091218-2310754344.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah tegas dalam menertibkan administrasi kependudukan (adminduk) untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Salah satu fokus utama adalah menindaklanjuti temuan banyaknya rumah yang dihuni puluhan kepala keluarga.</p> <p>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, langkah itu dilakukan untuk memastikan akurasi data dan mendukung program kesejahteraan masyarakat. Pemkot mengambil kebijakan satu persil tanah maksimal diisi 3 kepala keluarga.</p> <p>&rdquo;Pemkot mengambil kebijakan 1 persil itu adalah 3 KK, sambil kita lihat jumlah jiwanya berapa. Dengan 3 KK tadi, kami bisa konsentrasi menyelesaikan kemiskinan. Kami bisa membantu sekolah sampai kuliah,&rdquo; kata Wali Kota Eri.</p> <p>Eri mempertanyakan kelayakan rumah berukuran 3x4 meter yang menampung 3 KK berisi 12 jiwa. Rumah tersebut seharusnya memiliki ruang tamu, ruang makan, dan ruang tidur.</p> <p>&rdquo;Tipe 45, itu paling kecil. Kalau sekarang 3x4 meter itu rumah atau bukan, itu pertanyaannya. Berarti kan kos-kosan. Nah dalam kos-kosan itu ada yang sampai 50 KK, kemudian mau tidur di mana dia,&rdquo; ujar Eri.</p> <p>Untuk itu, lanjut dia, pemkot membatasi satu persil rumah maksimal diisi 3 KK. Hal itu dilakukan untuk memastikan intervensi yang diberikan pemkot tepat sasaran dan merata kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.</p> <p>&rdquo;Dengan 3 KK tadi, kami bisa konsentrasi menyelesaikan kemiskinan,&rdquo; jelas Eri.</p> <p>Selain itu, Eri menegaskan, pemkot memprioritaskan bantuan sosial untuk warga asli Surabaya yang tinggal di Kota Pahlawan.</p> <p>&rdquo;Kalau sekarang 1 rumah 50 KK, terus semua <em>nunut</em> (menumpang), sekolahnya pemkot yang <em>bayarin</em>. Nah orang asli Surabaya yang tinggal di Surabaya nasibnya <em>gimana</em>?&rdquo; tanya Eri.</p> <p>Karena itu, Wali Kota Eri menyatakan, pemkot mengambil langkah tegas dengan mendobrak sistem yang memungkinkan satu rumah dihuni puluhan KK.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Ini yang saya lakukan untuk orang Surabaya. Kalau ternyata dia mau masuk KK (Surabaya), dia harus bikin surat pernyataan tidak menerima bantuan,&rdquo; tegas Eri.</p> <p>Wali Kota Eri juga melarang warga memecah KK dalam satu rumah hanya karena bertujuan ingin mendapatkan bantuan sosial.</p> <p>&rdquo;Misalkan aku yang nikah, aku ikut rumah orang tua. Setelah itu aku pecah KK. Lho kalau pecah KK dari orang tua di dalam rumah itu, pemkot mengontrol untuk pemberian bantuan itu <em>gimana</em>,&rdquo; ujar Eri.</p> <p>Menurut dia, pecah KK hanya bertujuan untuk mendapatkan bantuan, akan membuat pendataan menjadi tidak akurat. Di samping itu juga hal ini akan menyulitkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran.</p> <p>&rdquo;Pendekatan-pendekatan akan saya lakukan dengan cara berbeda. Dia pecah KK, dalam satu rumah dua sampai tiga KK tapi minta bantuan semua, ini kan jadi berat,&rdquo; jelas Eri.</p> <p>Dia menambahkan, warga yang ingin mendapatkan bantuan sosial harus terdaftar dalam satu KK yang benar-benar sesuai dengan jumlah penghuni rumah.</p> <p>&rdquo;Saya bilang kalau minta bantuan semuanya ya masukan di sini (1 KK). Jadi saya bisa tahu dalam satu KK ada berapa jiwa, sentuhannya <em>gimana</em>, sehingga (tahu) dia (pendapatan) dapat berapa juta dalam 1 bulan,&rdquo; kata Eri.</p> <p>Wali Kota Eri menegaskan, Pemkot Surabaya tidak akan memberikan intervensi bantuan kepada warga yang memiliki KK bermasalah.</p> <p>&rdquo;Tapi kalau pecah KK dalam satu rumah, tak kasih syarat, jangan minta bantuan. Alhamdulillah tidak ada yang mau. Ternyata pecah KK untuk minta bantuan tambah kacau,&rdquo; sebut Eri.</p> <p>Dia memastikan, pemkot berkomitmen untuk menertibkan adminduk dan membantu warga Surabaya yang benar-benar membutuhkan. &rdquo;Jadi kalau masuk (pindah KK) Surabaya jangan sembarangan, kasihan wargaku yang asli Surabaya, yang belum tak bantu <em>ketabrak</em> sama yang baru-baru masuk,&rdquo; ucap Eri.</p>

Pemkot Surabaya tertibkan administrasi kependudukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. I rumah maksimal 3 KK

Kebijakan Baru, 1 Rumah Maksimal 3 Kepala Keluarga di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/10/sby-1-2500187716.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Suryanto/Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Suryanto/Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>&ndash; Demi mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah tegas dengan membuat kebijakan satu persil tanah maksimal diisi 3 Kartu Keluarga (KK).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menindaklanjuti adanya temuan banyaknya rumah yang dihuni oleh puluhan Kartu Keluarga (KK).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi data dan mendukung program kesejahteraan masyarakat.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Pemkot mengambil kebijakan 1 persil itu adalah 3 KK, sambil kita lihat jumlah jiwanya berapa. Dengan 3 KK tadi, kami bisa konsentrasi menyelesaikan kemiskinan. Kami bisa membantu sekolahnya sampai kuliah,&rdquo; terang Wali Kota Eri.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Mengutip laman Pemerintah Kota Surabaya, Wali Kota Eri mempertanyakan kelayakan rumah berukuran 3x4 meter yang menampung 3 KK berisi 12 jiwa, dimana rumah tersebut seharusnya memiliki ruang tamu, ruang makan, dan ruang tidur.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Tipe 45, itu paling kecil. Kalau sekarang 3x4 meter itu rumah atau bukan, itu pertanyaannya. Berarti kan kos-kosan. Nah dalam kos-kosan itu ada yang sampai 50 KK, kemudian mau tidur di mana dia,&rdquo; katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sisi-lain/014742833/di-surabaya-buku-thriving-on-turbulence-dirilis-faizal-rochmad-djoemadi-beberkan-dapur-pos-indonesia">Di Surabaya Buku Thriving on Turbulence Dirilis, Faizal Rochmad Djoemadi Beberkan Dapur Pos Indonesia</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Oleh sebab itu, pemkot membatasi satu persil rumah maksimal diisi 3 KK. Ini dilakukan untuk memastikan intervensi yang diberikan pemkot tepat sasaran dan merata kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Selain itu, Wali Kota Eri juga menegaskan bahwa pemkot memprioritaskan bantuan sosial untuk warga asli Surabaya yang tinggal di Kota Pahlawan. Sebab itu, pemkot mengambil langkah tegas dengan mendobrak sistem yang memungkinkan satu rumah dihuni puluhan KK.</div> <div>&ldquo;Ini yang saya lakukan untuk orang Surabaya. Kalau ternyata dia mau masuk KK (Surabaya), dia harus bikin surat pernyataan tidak menerima bantuan,&rdquo; tegasnya.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Di samping itu, warga dilarang memecah KK dalam satu rumah hanya karena ingin mendapatkan bantuan sosial.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menurut Wali Kota Eri, jika hal itu dilakukan hanya akan membuat pendataan menjadi tidak akurat, juga akan menyulitkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Pendekatan-pendekatan akan saya lakukan dengan cara berbeda. Dia pecah KK, dalam satu rumah dua sampai tiga KK tapi minta bantuan semua, ini kan jadi berat,&rdquo; ungkapnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014738337/eri-cahyadi-dan-armuji-kompak-joget-lagu-bojo-loro-bareng-gilga-di-konser-puncak-hjks">Eri Cahyadi dan Armuji Kompak Joget Lagu Bojo Loro Bareng Gilga di Konser Puncak HJKS</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Karena itu, dia menegaskan bahwa warga yang ingin mendapatkan bantuan sosial harus terdaftar dalam satu KK yang benar-benar sesuai dengan jumlah penghuni rumah. Pemkot Surabaya tidak akan memberikan intervensi bantuan kepada warga yang memiliki KK bermasalah.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Wali Kota Eri akan memastikan bahwa pemkot berkomitmen untuk menertibkan adminduk dan membantu warga Surabaya yang benar-benar membutuhkan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Jadi kalau masuk (pindah KK) Surabaya jangan sembarangan, kasihan wargaku yang asli Surabaya, yang belum tak bantu ketabrak sama yang baru-baru masuk,&rdquo; pungkasnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>***</div>

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengambil langkah tegas dengan membuat kebijakan satu persil tanah maksimal diisi 3 Kartu Keluarga (KK).

Atasi Kemiskinan, Wali Kota Eri Cahyadi Tegaskan Kebijakan Maksimal 3 KK dalam Satu Rumah 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/18/InShot_20240518_180940259-3179621429.jpg" alt="Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono. (ANTARA/Siti Nurhaliza/aa)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono. (ANTARA/Siti Nurhaliza/aa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenahi administrasi kependudukan (adminduk) di antaranya membatasi satu alamat rumah maksimal dihuni oleh tiga kepala keluarga (KK), dikutip dari <em>ANTARA</em>.</p> <div>"(Untuk menyelesaikan adminduk) Kita perlu membatasi, kita sepakati bersama agar satu alamat tempat tinggal hanya diperbolehkan memiliki tiga kartu keluarga," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono&nbsp;di Jakarta, Sabtu (18/5).</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014666151/ada-capricorn-hingga-cancer-4-zodiak-pria-ini-suka-perlakukan-kekasihnya-seperti-anak-kecil">Ada Capricorn hingga Cancer, 4 Zodiak Pria Ini Suka Perlakukan Kekasihnya Seperti Anak Kecil</a></strong><br /><br />Pembatasan itu, katanya dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2024 sebagai tindak lanjut dari ditemukannya satu alamat rumah dihuni&nbsp;oleh 13-15 KK di Jakarta.</div> <p>"Di Jakarta satu alamat bisa 13 sampai 15 KK. Ada juga satu rumah isinya bisa sampai 6 atau 9 kepala keluarga," katanya.<br /><br />Jadi, kata dia, tinggal di rumah tersebut gantian. "Ini luar biasa dan mungkin tidak terjadi di daerah lain," ujar Joko.</p> <div>Selain itu, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, jumlah penduduk ber-KTP Jakarta dan menetap di Jakarta hanya 8,5 juta orang, sementara total penduduk di Jakarta mencapai belasan juta orang.</div> <p>Lalu, menurut Joko, banyaknya jumlah penduduk di Jakarta juga mempengaruhi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta. Pemprov DKI berencana agar APBD Jakarta digunakan seefisien mungkin.<br /><br />Karena itu, dibutuhkan aturan untuk menangani pendatang. "Dibandingkan dengan angka 13 ini luar biasa, 3 juta sendiri selisihnya. Tentunya ini akan menjadi beban yang luar biasa bagi APBD kita," katanya.<br /><br /><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/014666141/kurang-dari-10-juta-berikut-panduan-liburan-ke-jepang-dengan-budget-terjangkau">Kurang dari 10 Juta, Berikut Panduan Liburan ke Jepang dengan Budget Terjangkau</a></strong><br /><br />Jika pendatang tidak memiliki ketentuan dimaksud, maka penjamin bertanggung jawab memulangkan pendatang ke daerah asal.</p> <p>Joko menjelaskan, data administrasi kependudukan di Jakarta harus tepat. Hal itu mengingat Pemprov DKI Jakarta memiliki sejumlah bantuan sosial (bansos) yang harus dipastikan tepat sasaran bagi warga Jakarta yang membutuhkan.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014666142/bandara-internasional-dhoho-bakal-buka-rute-kediri-balikpapan-ini-maskapai-dan-jadwal-penerbangannya">Bandara Internasional Dhoho Bakal Buka Rute Kediri-Balikpapan, Ini Maskapai dan Jadwal Penerbangannya</a></strong>&nbsp;</p> <div>"Pemprov DKI Jakarta memiliki program atau kebijakan bantuan sosial dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar (KJP), subsidi pangan, subsidi transportasi, dan beberapa bantuan sosial lainnya," ungkap Joko.</div> <p>Karena itu, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah daerah di sekitar Jakarta seperti Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang dan Tangerang Selatan.</p>

Pemprov DKI Jakarta membenahi administrasi kependudukan (adminduk), di antaranya membatasi satu alamat rumah maksimal dihuni oleh tiga KK

Pemprov DKI Jakarta Batasi Satu Alamat Rumah Maksimal Dihuni Tiga KK

<div id="m#msg-f:1795328755753311350" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/IMG_20231003_131150-4078650643.jpg" alt="Laura Meizani Mawardi alias Lolly, anak Nikita Mirzani" width="100%">
<figcaption>Laura Meizani Mawardi alias Lolly, anak Nikita Mirzani</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Saat melakukan sesi live di akun media sosialnya, Laura Meizani Mawardi alias Lolly disentil netizen kalau dirinya sudah dikeluarkan dari Kartu Keluarga (KK) oleh ibunya, Nikita Mirzani. Lolly tidak tinggal diam dengan komentar itu. Dia balik menyemprot netizen yang bicara demikian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014514049/gus-miftah-bicara-pentingnya-kerja-sama-tni-polri-untuk-dorong-kemajuan-dalam-acara-buka-puasa-bersama">Gus Miftah Bicara Pentingnya Kerja Sama TNI-Polri untuk Dorong Kemajuan dalam acara Buka Puasa Bersama</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gua yang dikeluarkan dari KK, kok lo yang ribet? Gua baisa saja dikeluarkan dari KK. Lo aneh," kata Lolly saat live yang videonya diunggah ulang di akun Instagram Lambe Danu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia pun meminta netizen untuk tidak ribet memikirkan kehidupannya. Lolly merasa sudah bisa bisa menyikapi permasalahan yang datang setelah Nikita Mirzani resmi melepasnya sebagai anak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lolly juga menanggapi pernyataan netizen yang memintanya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Nikita Mirzani. Lolly mengaku sudah beberapa kali melakukannya tanpa perlu diminta oleh netizen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kan nggak semuanya harus di-spill. Sudah berapa kali gua minta maaf sama Mama gua. Lagian untuk apa juga gua minta maaf ke Mama terus gua spill," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lolly mengatakan antara dirinya dan Nikita Mirzani sudah tidak ada urusan dan saat ini menjalani hidupnya masing-masing. Lolly mengaku ikut senang apabila Nikita bahagia dengan dengan hidupnya meski tidak lagi mengakuinya sebagai anak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan gua juga bahagia dengan hidupnya gua. Kita jalani hidupnya masing-masing. Nggak usah ribet lah, gua saja nggak ribet" ujar Lolly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Lolly bermula dari hengkangnya Antonio Dedola, suami Nikita Mirzani, dari rumah dan dia memutuskan pulang ke Jerman setelah merasa diperlakukan kurang baik oleh Nikita. Konflik terjadi setelah Lolly lebih membela Toni dibandingkan ibu kandungnya sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014513999/banyak-serangan-ke-presiden-jokowi-begini-respons-relawan">Banyak Serangan ke Presiden Jokowi, Begini Respons Relawan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejak saat itu, konflik ibu dan anak ini melebar dan sempat saling bongkar aib. Sampai akhirnya, Nikita memutuskan tidak mengakui Lolly sebagai anaknya lagi dengan membuangnya dari daftar KK dan sebagai ahli waris. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Saat melakukan sesi live di akun media sosialnya, Laura Meizani Mawardi alias Lolly disentil netizen kalau dirinya sudah dikeluarkan dari KK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kk

Berita Terkini