<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/WhatsApp-Image-2024-06-28-at-161634-2-639893385.jpeg" alt="Konjen Hongkong Yul Edison foto bersama sejumlah wartawan dari Indonesia saat berkunjung ke Hongkong akhir Juni 2024. (Dok. Binus)" width="100%">
<figcaption>Konjen Hongkong Yul Edison foto bersama sejumlah wartawan dari Indonesia saat berkunjung ke Hongkong akhir Juni 2024. (Dok. Binus)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hongkong merupakan salah satu negara bagian dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Meski menjadi bagian Tiongkok, Hongkong mendapat otonomi khusus sendiri dari Pemerintah Tiongkok untuk segala hal, kecuali untuk pertahanan dan pemerintahan. Sehingga, Hongkong memiliki mata uang dan bendera sendiri. Begitu juga sistem ekonominya kapitalis dan sangat berbeda dengan Tiongkok.&nbsp; Selama ini Hongkong menjadi salah satu tujuan Warga Negara Indonesia (WNI) diaspora untuk menetap. Menurut data Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) untuk Hongkong dan Makau, terdapat 200 ribu WNI yang tinggal di Hongkong. Sebanyak 165 ribu di antaranya merupakan pekerja migran. Konjen RI untuk Hongkong dan Makau Yul Edison mengatakan, rata WNI yang tinggal di Hongkong berprofesi sebagai asisten rumah tangga (ART). Mereka umumnya berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Meski berprofesi sebagai ART, namun WNI itu mendapatkan penghasilan yang cukup lebih baik, meskipun itu jauh di bawah upah minimum regional (UMR) Hongkong. Para ART setiap bulannya itu mendapat gaji bersih sekitar HKD 5.000. Pendapatan itu ditambah dengan uang makan HKD 1.200. Total HKD 6.200. Jika dikonversi ke rupiah dengan kurs HKD 1 sama dengan Rp 2 ribu. Maka, pendapatan bersih itu ada Rp 10 juta per bulan. "Uang itu bersih. Kalau uang makan kadang dalam bentuk uang, ada pula dalam bentuk yang diberikan oleh majikannya," ungkap Yul Edison saat ditemui JawaPos.com di Hongkong akhir Juni lalu. Menurut Yul Edison, upah yang diterima masih rendah dengan upah pekerja formal di Hongkong. Namun, karena ART itu sudah mendapat tempat tinggal dan makan dari majikannya, maka mereka bisa menabung dan berkirim ke kampung halaman. "Ada yang bisa bangun rumah di kampung halaman dengan gaji sebanyak itu," ujar Konjen berdarah Minang itu. Konjen yang pernah bertugas di Moskow itu mengatakan, isu perburuhan sangat mendapat pengawalan dari NGO di Hongkong. Sehingga para WNI yang menjadi PMI di Hongkong mendapatkan hak yang layak bekerja di Hongkong. Dalam sepekan mereka berhak mendapat libur sehari. Nah, biasanya libur itu diambil para hari Minggu. Umumnya para WNI di Hongkong berkumpul di Victoria Park. Bahkan taman itu berasa di Indonesia, karena saking banyaknya WNI ditemukan di sana. Setiap ada isu-isu buruh di Hongkong, maka NGO setempat akan kritis. Mereka sangat membela hak-hak para pekerja. Baik pekerja domestik maupun diaspora.

Menurut data Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) untuk Hongkong dan Makau, terdapat 200 ribu WNI yang tinggal di Hongkong.

WNI Jadi ART di Hongkong, Gajinya Bisa Bangun Rumah di Kampung Halaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/03/WhatsApp-Image-2024-07-03-at-093547-1966294996.jpeg" alt="Konjen RI untuk Hongkon dan Makau Yul Edison. (ILHAM SAFUTRA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Konjen RI untuk Hongkon dan Makau Yul Edison. (ILHAM SAFUTRA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jumlah warga Negara Indonesia (WNI) di Hongkong mencapai 200 ribu orang. Lebih dari dari 50 persen atau sekitar 165 ribu berprofesi sebagai asisten rumah tangga (ART). Umunya WNI yang menjadi ART di Hongkong itu berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Menurut Konsulat Jenderal (Konjen) RI untuk Hongkong dan Makau Yul Edison, pekerja migran Indonesia (PMI) di Hongkong memiliki potensi besar untuk mengenalkan Indonesia ke dunia internasional secara holistik. Sebab, para PMI sangat kreatif. Mereka bisa dikatakan setiap pekan sering bertemu di Victoria Park untuk berinteraksi saling berinteraksi. "Saat bertemu itu, para WNI ini saling bertukar pikiran, berbagi ilmu dan keahlian lain," ujar Yul Edison saat ditemui JawaPos.com di Hongkong Jumat (28/6) lalu. Yul Edison mengatakan, WNI yang bertemu setiap pekan itu biasa berbagi ilmu keahlian. Lantas keahlian-keahlian itu mereka bagikan lewat media sosial (medsos) seperti Tiktok, Facebook, atau Instagram. Tidak sedikit pula para WNI ini mendapat hasil positif dari interaksi di medsos tersebut, karena mendapat interaksi yang positif. Baik dari sesama WNI di luar negeri maupun dengan kampung halaman. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/03/WhatsApp-Image-2024-07-03-at-093528-2963945709.jpeg" alt="Konjen RI untuk Hongkong dan Makau Yul Edison didampingi Vice President of BINUS Higher Education &amp; Professional Services Harjanto Prabowo di Hongkong, Jumat (28/6). (ILHAM SAFUTRA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Konjen RI untuk Hongkong dan Makau Yul Edison didampingi Vice President of BINUS Higher Education &amp; Professional Services Harjanto Prabowo di Hongkong, Jumat (28/6). (ILHAM SAFUTRA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> Meskipun dominan berprofesi sebagai ART, namun para PMI itu tidak terkungkung dengan rutinitasnya. Ada yang bisa bersekolah dari jarak jauh dengan Universitas Terbuka (UT). Mereka bekerja dari pagi sampai sore, dan malamnya kuliah secara online. Selain itu ada yang bisa berjualan. "Jualan mereka tidak yang muluk-muluk. Hanya bikin kue dan dijual dengan sesasam ART ketika mereka bertemu di Victoria Park," ungkapnya. Ketika bertemu di Victoria Park, mereka selain berbagi cerita ada juga berbagi ilmu keahlian lain. Seringnya para WNI berkumpul di Victoria Park membuat orang luar Indonesia gampang sekali mengenali Indonesia. Budaya Indonesia. "Nah, kini KJRI di Hongkong saat ini sedang menyiapkan event besar yakni Indonesia week pada November 2024 mendatang," ungkap konjen berdarah Minang itu. Indonesia Week rencananya digelar di KJRI dan dikemas secara holistik. Artinya tidak hanya sekadar menampilkan kuliner dari Indonesia. Ada banyak soal budaya Indonesia. Event itu digelar selama sepekan dan terbuka untuk umum. Orang selain WNI diundang untuk melihat karya-karya anak bangsa di Hongkong.

Kata Yul Edison, PMI memiliki potensi besar untuk mengenalkan Indonesia ke dunia internasional secara holistik.

Yul Edison: Kenalkan Indonesia secara Holistik di Hongkong Lewat Indonesia Week

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/harta-dikuras-pasutri-renta-di-bandung-sempat-disekap-perampok_m_.jpg" alt="Ilustrasi perampokan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perampokan.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Enam orang warga negara Indonesia ditangkap Kepolisian Hong Kong (HKPF). Musababnya, mereka diduga terlibat perampokan bersenjata tajam di sebuah toko arloji mewah di daerah Causeway Bay. "KJRI Hong Kong telah meminta akses kekonsuleran untuk menemui enam WNI tersebut. HKPF menyampaikan akses akan diberikan segera setelah proses penyelidikan selesai dan jika&nbsp;consent&nbsp;(izin) diberikan oleh para WNI," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, dikutip dari Antara, Selasa (19/3) malam. Berdasarkan info HKPF, kata Judha, empat dari enam orang WNI tersebut ditahan di&nbsp;correctional facility&nbsp;HKPF. Sementara dua orang lainnya dilepaskan dengan jaminan. "Empat orang WNI telah menyampaikan&nbsp;consent, sedangkan dua orang lainnya belum memberikan&nbsp;consent&nbsp;untuk akses kekonsuleran KJRI Hong Kong," tutur Judha.​​​​​​​ KJRI Hong Kong terus berkoordinasi dengan HKPF untuk mendapatkan informasi lebih lengkap serta memastikan para WNI tersebut mendapatkan akses kekonsuleran bagi yang memberikan&nbsp;consent,&nbsp;dan hak-hak pendampingan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.​​​​​​​ Judha menyebut kejahatan perampokan toko arloji mewah banyak terjadi di Hong Kong dalam tiga tahun terakhir.​​​​​​​ HKPF menduga berbagai kejahatan perampokan tersebut dilakukan oleh sindikat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014460571/kumpulan-amalan-sunnah-rasulullah-saw-pada-malam-lailatul-qadar">Kumpulan Amalan Sunnah Rasulullah SAW pada Malam Lailatul Qadar </a> Penangkapan tersebut dilakukan HKPF pada 28 Februari 2024&nbsp;setelah keenam WNI merampok 25 unit jam tangan senilai enam juta dolar Hong Kong (sekitar Rp12 miliar). Berdasarkan keterangan polisi, enam orang WNI yang ditangkap terdiri atas tiga orang perempuan dan tiga orang laki-laki yang berusia antara 26 hingga&nbsp;35 tahun. Polisi Hong Kong menyebut empat dari enam orang WNI itu telah melebihi masa izin tinggal, sementara satu orang WNI mengaku pernah melakukan penyiksaan. Kepolisian Hong Kong menegaskan bahwa perampokan adalah kejahatan serius dan mereka akan melakukan segala cara untuk mengadili para pelaku, tidak peduli kewarganegaraan maupun status imigrasi pelaku.

KJRI Hong Kong telah meminta akses kekonsuleran untuk menemui enam WNI tersebut. HKPF menyampaikan akses akan diberikan segera

Enam WNI Ditangkap di Hong Kong, Diduga karena Terlibat Perampokan Jam Tangan Mewah 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menlu-Retno-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberlakuan UU Keamanan Nasional yang baru di Hongkong ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. KJRI Hongkong terus memonitor perkembangan situasi dan memperhatikan pekerja migran asal Indonesia.  “Tentunya kami terus memperhatikan dari dekat perkembangan terbaru di Hongkong, terutama mengingat lebih dari 174.000 WNI tinggal dan bekerja di sana,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers daring dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/7).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/09/07/2020/tiongkok-peringatkan-australia-untuk-berhenti-campuri-urusan-hongkong/">Tiongkok Peringatkan Australia untuk Berhenti Campuri Urusan Hongkong</a>  Berdasar itu, seluruh WNI yang berada di Hongkong diminta untuk segera menghubungi KJRI jika membutuhkan informasi atau bantuan.  Sejak Tiongkok memberlakukan UU keamanan baru di Hongkong pada pekan lalu, unjuk rasa kembali terjadi di kota semi-otonom itu. UU tersebut ditentang karena mengancam kebebasan warga Hongkong. Selain itu bakal menghukum keras para pelaku makar, subversi, teror, dan kolusi atau kerja sama dengan pasukan bersenjata asing. Ancaman hukuman penjara seumur hidup.  Di sisi lain, pejabat pemerintah Tiongkok dan di Hongkong menyebut UU baru itu penting untuk mengisi celah pada sektor pertahanan dan keamanan nasional. Celah itu terbuka saat ribuan massa menggelar unjuk rasa anti pemerintah dan anti-Tiongkok tahun lalu.  Merespons pemberlakuan UU tersebut, Menlu Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia mengakui prinsip “satu negara, dua sistem” yang mengatur hubungan antara daratan Tiongkok dan Hongkong. “Pada saat yang sama, Indonesia menggarisbawahi pentingnya menegakkan dan menghormati nilai demokrasi dan hak asasi manusia,” ungkap Menlu Retno.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IuNQisNiKjs  https://www.youtube.com/watch?v=XESbpNaGQuA  https://www.youtube.com/watch?v=stALfR9D_RA

UU Keamanan Nasional Diberlakukan, KJRI Hongkong Pantau Pekerja Migran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/WNI-Hongkong-Antara.jpg.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wabah virus Korona yang menyebar ke sejumlah negara coba dimanfaatkan oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) di Hongkong untuk mendapat keuntungan. Hanya saja, cara yang dia lakukan salah. WNI bernama Masriki memang memperdagangkan masker untuk mendapat keuntungan. Namun, dia memperoleh masker tersebut dengan cara mencuri.  Masriki didakwa dan terbukti bersalah telah mencuri 5.500 masker di daerah Causeway Bay, Hongkong. Pada 17 Februari, hakim telah menjatuhkan hukuman penjara selama empat minggu bagi Masriki. Selain itu, dia juga diperintahkan mengembalikan uang sebesar 12.000 dolar Hongkong yang diakuinya sebagai hasil penjualan masker curian tersebut.  Terkait kejadian itu, KJRI Hongkong telah melakukan pantauan langsung dan pendampingan. Selain itu, KJRI Hongkong juga memastikan bahwa Masriki mendapat penerjemah dan penasihat hukum selama proses persidangan.  "Berdasarkan pantauan KJRI, yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan mendapatkan proses hukum yang adil serta pembelaan dari pengacara yang memadai," sebut Konjen RI di Hong Kong, Ricky Suhendar melalui pesan singkat, Jumat (21/2).  Perbuatan pria berusia 35 tahun itu dinilai sangat tidak terpuji di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi warga Hongkong. Seperti diketahui, warga Hongkong sangat membutuhkan pasokan masker untuk mengantisipasi penularan virus Korona jenis baru atau COVID-19.  Dikarenakan saat ini kondisi lembaga pemasyarakatan tengah ditutup (lockdown) dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, pihak KJRI belum dapat menengok Masriki di dalam penjara. KJRI Hongkong sendiri terus meningkatkan upaya sosialisasi kepada para pekerja migran Indonesia untuk menghormati aturan hukum yang berlaku di Hongkong agar terhindar dari permasalahan hukum.  Selain itu, KJRI juga terus meningkatkan kerja sama dan sinergi dengan berbagai instansi di pusat, pemerintah daerah, dan BUMN untuk menyuplai masker bagi para pekerja migran yang membutuhkan. Sampai saat ini KJRI telah menyalurkan lebih dari 150.000 masker gratis bagi para pekerja migran Indonesia di Hongkong.

Curi dan Perdagangkan Masker, WNI di Hongkong Dijatuhi Hukuman Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/JKT-PMI-distribusikan-bantuan-masker-di-natuna-haritsah-almudatsir1.jpg" alt="Petugas mendorong troli bermuatan kardus yang berisi masker bantuan dari PMI pusat yang baru tiba di Bandara Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (4/2/2020). Sebanyak 20 ribu masker bantuan tersebut nantinya akan dibagikan untuk warga sebag" width="100%">
<figcaption>Petugas mendorong troli bermuatan kardus yang berisi masker bantuan dari PMI pusat yang baru tiba di Bandara Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (4/2/2020). Sebanyak 20 ribu masker bantuan tersebut nantinya akan dibagikan untuk warga sebag</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang warga negara Indonesia (WNI) terbukti bersalah karena telah mencuri 5.500 masker di daerah Causeway Bay, Hong Kong. Pria berusia 35 tahun itu dihukum penjara selama empat minggu.  Hakim juga memerintahkan mengembalikan uang sebesar 12.000 dolar Hong Kong yang diakui sebagai hasil penjualan masker curiannya.  KJRI Hong Kong memonitor secara dekat kasus ini dan memastikan bahwa Masriki mendapat penerjemah dan penasihat hukum dalam proses persidangan.  "Berdasarkan pantauan KJRI, yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan mendapatkan proses hukum yang adil serta pembelaan dari pengacara yang memadai," kata Konjen RI di Hong Kong Ricky Suhendar melalui pesan singkatnya, Jumat.  Perbuatan itu dinilai sangat tidak terpuji di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi warga Hong Kong, yang saat ini sangat membutuhkan pasokan masker untuk mengantisipasi penularan virus corona atau COVID-19.  Namun, karena saat ini kondisi lembaga pemasyarakatan dalam posisi ditutup (lockdown) dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19, pihak KJRI belum dapat menengok Masriki di penjara. Menyikapi kasus ini, KJRI Hong Kong terus meningkatkan upaya sosialisasi kepada para pekerja migran Indonesia untuk menghormati aturan hukum yang berlaku di Hong Kong agar terhindar dari permasalahan hukum.  Selain itu, KJRI juga terus meningkatkan kerja sama dan sinergi dengan berbagai instansi di pusat, pemerintah daerah, dan BUMN untuk menyuplai masker bagi para pekerja migran yang membutuhkannya.  Diketahui, sampai saat ini KJRI telah menyalurkan lebih dari 150.000 masker gratis bagi para pekerja migran Indonesia di Hong Kong

Curi 5.500 Masker di Hongkong, WNI Dipenjara 4 Minggu

kjri hongkong

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kjri hongkong