<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/IMG-20260213-WA0000-1581721197.jpg" alt="Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Budi Prasodjo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Budi Prasodjo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="ltr">JawaPos.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Budi Prasodjo menolak kriminalisasi terhadap profesi penilai. Menurutnya, profesi penilai bekerja di bawah peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, hingga keputusan menteri.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Hal itu dia sampaikan dalam acara Peningkatan Kompetensi Penilai Pertanahan untuk Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Upaya Perlindungan Keuangan Negara di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Budi mengatakan, Penilai Publik di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) merupakan tugas negara. Seharusnya, profesi ini dilindungi selama bertugas.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Budi memastikan, para penilai tidak memiliki keinginan atau kemauan untuk terlibat dalam kegiatan yang berujung pada perkara hukum. Namun, profesi ini pasti dilibatkan dalam banyak proyek pemerintah.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Bagaimana tidak turut serta wong kita menjadi salah satu unsur penunjang profesi untuk sektor pertanahan. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Karena ini masalah hukum, ya kita melawan secara hukum juga,&rdquo; ujar Budi, Jumat (13/2).</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/017191062/transjakarta-tanggung-seluruh-biaya-santunan-korban-kecelakaan-di-jalan-margasatwa-pramudi-dibebastugaskan">Transjakarta Tanggung Seluruh Biaya Santunan Korban Kecelakaan di Jalan Margasatwa, Pramudi Dibebastugaskan</a></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Budi mengutarakan, profesi penilai memiliki peran strategis di luar sektor pertanahan, seperti sektor keuangan dan profesi penunjang lainnya, seperti penentuan lelang, harta gono-gini, hingga laporan keuangan.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Setiap tahun nilai yang dicatatkan oleh Penilai Publik dari KJPP yang berada di bawah MAPPI mencapai antara Rp 10 ribu triliun hingga Rp 12 ribu triliun per tahun. Nilai yang sangat besar untuk berkontribusi kepada negara.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Artinya 80 persen peran Penilai Publik di KJPP ini sangat signifikan,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Ia menyebut seluruh langkah DPN dilakukan secara bertahap dan persuasif, baik secara verbal maupun administratif. Diantaranya bertemu dengan Wakil Menteri ATR/BPN, Wakil Menteri Keuangan, audiensi dengan Kementerian Hukum dan Kementerian Ekonomi Kreatif, hingga DPR RI Komisi XI untuk mendorong percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penilai.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Menteri Ekraf mendukung kita dan beliau berjanji untuk berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Menteri Keuangan untuk segera meluncurkan UU tentang Penilai,&rdquo; kata Budi.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Selain itu, DPN akan mengajukan judicial review terhadap UU KUHP pasal 20; UU No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pasal 32 dan 38 agar proses pemeriksaan administrasi terhadap Profesi Penilai didahulukan dibandingkan proses pidananya, serta POJK 40/2019 dan POJK 3/2022 terkait batasan penilai internal sebesar Rp 10 miliar.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Agar semua langkah yang kita lakukan tercatat oleh negara bahwa kita ini punya peran strategis dalam kemajuan ekonomi,&rdquo; tandasnya.</div>

Budi mengatakan, Penilai Publik di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) merupakan tugas negara. Seharusnya, profesi ini dilindungi.

Cegah Kriminalisasi Profesi Penilai, MAPPI Akan Ajukan Judicial Review ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/IMG-20240919-WA0022-2031622552.jpg" alt="Sejumlah jurnalis tergabung dalam Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulsel protes dugaan pelanggaran seleksi KPID-KI di DPRD Sulawesi Selatan di Makassar. (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah jurnalis tergabung dalam Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulsel protes dugaan pelanggaran seleksi KPID-KI di DPRD Sulawesi Selatan di Makassar. (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulawesi Selatan mendesak pimpinan DPRD Sulsel mengulang proses seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) sesuai rekomendasi Badan Kehormatan (BK). Sebab diduga proses itu sarat pelanggaran aturan oleh Komisi A DPRD. &rdquo;Seluruh bukti-bukti dugaan pelanggaran sudah kami serahkan ke BK DPRD Sulsel untuk disikapi, bahkan telah dilakukan klarifikasi kepada sejumlah peserta seleksi. Hasilnya diindikasikan melanggar aturan,&rdquo; ucap Koordinator KJPP Sulsel Muhammad Idris seperti dilansir dari Antara di Makassar, Kamis (19/9). Menurut dia, nama-nama calon komisioner KPID&nbsp;dan KI yang dinilai cacat prosedur itu sebelum dikeluarkan Komisi A DPRD Sulsel sudah bocor ke publik bahkan akan dilantik. Padahal itu menjadi preseden buruk bila dipaksakan, sebab ada pelanggaran dalam proses seleksi. &rdquo;Makanya kami mendesak segera dilakukan seleksi ulang sesuai dengan aturan yang ada, tidak ada tawar menawar. Walau nanti pelantikannya oleh anggota DPRD Sulsel yang baru,&rdquo; ujar Muhammad Idris. Meskipun masa akhir jabatan anggota DPRD periode 2019-2024 habis pada pekan ini, KJPP Sulsel berharap tidak ada pelantikan karena sarat pelanggaran. Selain itu, berpedoman hasil pemeriksaan dan klarifikasi BK DPRD Sulsel, nama-nama tersebut tidak memenuhi syarat dan seleksi harus diulang. &rdquo;Sudah jelas dan ada temuan hasil seleksi kemarin disusupi kepentingan politik, bahkan melanggar aturan KIP karena proses seleksinya terkesan tertutup,&rdquo; tegas Muhammad Idris. Pria yang disapa akrab Tajanang&nbsp;itu mengungkapkan, ada temuan baru di mana salah satu peserta yang namanya diloloskan Komisi A terpantau ikut berpolitik praktis. Dia terlihat dalam foto duduk berdampingan dengan salah satu pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. &rdquo;Bagi kami ini sangat fatal dan telah menyalahi prinsip independensi, walaupun sifatnya menghadiri meski belum jelas kapasitasnya sebagai apa, tapi jelas di situ ada keberpihakan,&rdquo; papar Muhammad Idris. Sementara itu, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulawesi Selatan Andi Muhammad Sardi menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Sulsel. Sebab, hingga kini belum merespons surat dari KJPP terkait carut marut&nbsp;proses perekrutan komisioner&nbsp;KPID&nbsp;dan KI Sulsel. &rdquo;Apalagi, isu yang beredar Pemprov Sulsel diduga justru mendesak DPRD Sulsel segera mengirimkan nama-nama komisioner yang cacat prosedur itu. Kami sayangkan itu dipaksakan, apalagi ada upaya pelantikan, padahal faktanya cacat prosedural,&rdquo; ucap Andi Muhammad Sardi.

KJPP Sulawesi Selatan desak pimpinan DPRD Sulsel mengulang proses seleksi calon KPID dan Komisi Informasi sesuai rekomendasi BK

KJPP Sulsel Desak DPRD Seleksi Ulang Calon Komisioner KPID dan Komis Informasi

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/Area-sawah-tol-ki-agung-212347655.jpg" alt="Area persawahan di Kelurahan Gayam, Mojoroto yang terdampak Tol Ki Agung masih belum dibebaskan secara keseluruhan." width="100%">
<figcaption>Area persawahan di Kelurahan Gayam, Mojoroto yang terdampak Tol Ki Agung masih belum dibebaskan secara keseluruhan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Proyek Tol Kediri-Tulungagung (Ki Agung) masih belum bisa dimulai akibat terhambatnya proses&nbsp;appraisal&nbsp;tanah yang menyebabkan keprihatinan bagi warga terdampak. Dilansir dari Radar Kediri (JawaPos Group) pada Selasa (6/2), audiensi yang digelar kemarin, Senin (5/2) di Kantor Pemerintah Kota terkait harapan warga terdampak proyek Tol Kediri-Tulungagung (Ki Agung) untuk mendapatkan kejelasan mengenai&nbsp;appraisal&nbsp;tanah yang terdampak, masih belum terpenuhi. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tetap menolak untuk mengungkapkan data terkait penilaian&nbsp;appraisal&nbsp;tersebut. Audiensi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri dimulai sekitar pukul 14.00 dan berlangsung selama tiga jam. Audiensi melibatkan perwakilan warga dari Kelurahan Gayam dan Mojoroto, pihak KJPP dan tim pengadaan tanah tol, serta kepala Bappeda yakni Chevy Ning Suyudi. Tohari, salah satu warga terdampak dari Kelurahan Mojoroto mengungkapkan bahwa tim KJPP enggan untuk membuka data terkait taksiran harga tanah yang terdampak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014126340/kjpp-menolak-untuk-membeberkan-nilai-appraisal-warga-terdampak-tol-kediri-tulungagung-tak-kunjung-dapat-kejelasan">KJPP Menolak untuk Membeberkan Nilai Appraisal, Warga Terdampak Tol Kediri-Tulungagung Tak Kunjung Dapat Kejelasan&nbsp;</a> &ldquo;Ternyata dari KJPP tidak mau membuka data. Kami bukan meminta angkanya, tapi data proses penilaiannya, prosedurnya seperti apa,&rdquo; ujar Tohari. Tohari meminta revisi nilai&nbsp;appraisal&nbsp;karena dianggap terlalu rendah dan tidak sesuai dengan nilai pasar di lingkungan mereka.&nbsp; &ldquo;Kalau penilaian tetap seperti itu, ya kami minta membuat surat petisi supaya itu diganti,&rdquo; jelas Tohari. Ia juga merasa kecewa dengan sikap KJPP yang dinilai enggan untuk memberikan transparansi mengenai dasar penilaian harga tanah. &ldquo;Padahal khawatir kami itu mereka juga manusia.&nbsp;Gek gek&nbsp;datanya ada yang salah. Mereka mengubah data mudah, salah langsung ganti. Tapi kalau warga, kami mau mengubah harus ke pengadilan,&rdquo; tegasnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh perwakilan warga dari Kelurahan Gayam, yakni Anis Iva Permatasari yang menilai bahwa tim KJPP tidak menerima masukan terkait penilaian harga. &ldquo;Mereka merasa nilai mereka sudah benar dan nggak bisa berubah. Dengan hasil yang seperti itu, kami menolak proses selanjutnya dan meminta ganti KJPP,&rdquo; pungkas Anis. Tak hanya itu saja,&nbsp;Septya Rebecca, perwakilan warga Kelurahan Mojoroto lainnya merasa kecewa dengan sikap yang dirasa tak kooperatif dari tim KJPP. Ia &nbsp;menyoroti kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menentukan nilai&nbsp;appraisal&nbsp;tanah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014125624/audiensi-warga-terdampak-tol-kediri-tulungagung-di-kota-kediri-lagi-lagi-tak-membuahkan-hasil-warga-ancam-bakal-lakukan-ini">Audiensi Warga Terdampak Tol Kediri-Tulungagung di Kota Kediri Lagi - lagi Tak Membuahkan Hasil, Warga Ancam Bakal Lakukan Ini</a> &ldquo;KJPP ditanya pernah nggak koordinasi dengan pemkot? Mereka tahu perkembangan Kota Kediri dari mana?&rdquo; ujarnya dengan nada tanya. Dengan ketidakpuasan warga atas kurangnya transparansi dari KJPP, ia menekankan bahwa warga telah mencapai kesepakatan untuk tidak melanjutkan proses tersebut. Bahkan, mereka berniat untuk menyusun petisi yang menuntut penggantian KJPP. &ldquo;Kami sudah datang dengan data lengkap apa yang kami rasa jadi permasalahannya. Tapi KJPP tetap dengan pernyataan nggak bisa membuka (appraisal, Red) itu atas dasar apa?&rdquo; pungkasnya dengan nada tanya. Hingga pukul 18.50 malam, Senin (5/2), Ketua TPT Jalan Tol Kediri-Tulungagung, Linanda Krisni Susanti, belum dapat memberikan keterangan terkait hal tersebut. Ia masih terlibat dalam rapat koordinasi antara TPT jalan tol, BPN Kota Kediri, dan Pemkot Kediri.*** &nbsp;

warga terdampak tol kediri-tulungagung menilai tim KJPP tak transparan dan tak kooperatif sehingga proses appraisal tanah masih terhambat

Warga Terdampak Tol Kediri-Tulungagung Sebagai Akses Ke Bandara Dhoho Menilai KJPP Tidak Transparan dan Tak Kooperatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/WargaTerdampak-Tol-Ki-Agung-Desak-Transparansi-Hasil-Penafsiran-Aset-KJPP-Ajukan-Hal-Ini-1972186664.jpg" alt="Iva, warga yang terdampak Tol Ki Agung mengikuti audiensi di Balai Kota Kediri (Radar Kediri/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Iva, warga yang terdampak Tol Ki Agung mengikuti audiensi di Balai Kota Kediri (Radar Kediri/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Masalah jual beli tanah terdampak Tol Kediri-Tulungagung (Ki Agung) tampaknya masih terus berlanjut. Setelah massa mengepung kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kediri dan Pemkot Kediri pada Rabu (24/1) silam, kini,&nbsp;warga terdampak pembangunan tol itu menyinggahi Balai Kota Kediri&nbsp;pada Kamis (1/2) atau kemarin. Kedatangan mereka sejatinya bukan tanpa alasan. Yakni, mengikuti sesi audiensi yang diadakan di ruang rapat sekretaris daerah (sekda). Dalam agenda itu, warga dipertemukan dengan sejumlah pihak terkait. Yaitu, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kediri, tim pengadaan tanah (TPT), dan pejabat Pemkot Kediri. Sedangkan, pokok yang dibahas masih tetap sama. Mereka meminta tim&nbsp;appraisal&nbsp;dari kantor jasa penilai publik (KJPP) memaparkan komponen hasil penentuan harga dalam tiap itemnya secara rinci. Sesi audiensi berlangsung sekiranya hingga dua jam. Namun, terkait pembahasan bisa dikatakan masih alot. Hal ini disampaikan oleh perwakilan warga bernama Anis Iva Permatasari. Dia mengaku bahwa setelah melakukan pembicaraan, masih urung ditemukan solusi yang konkret. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014078156/stamina-hingga-taktikal-sudah-dilahap-pemain-persik-kediri-jelang-hadapi-bali-united">Stamina hingga Taktikal Sudah Dilahap Pemain Persik Kediri Jelang Hadapi Bali United</a> &ldquo;Salah satu poin tuntutan warga itu kami minta agar tim appraisal terbuka terkait hasil appraisal,&rdquo;&nbsp;ungkap perempuan yang berasal dari Kelurahan Gayam, Mojoroto itu, dikutip dari&nbsp;Radar Kediri (Jawa Pos Group). Namun rupanya, para warga urung memperoleh gambaran yang pasti soal tuntutan mereka. &ldquo;Kami ingin tahu rincian hasil appraisal tanah dan bangunan kami. Komponen dan nilainya seperti apa,&rdquo;&nbsp;imbuhnya sambil menginformasikan bahwa hal tersebut sama sekali belum dijelaskan kepada warga. Padahal seharusnya, warga bisa mendapatkan hasil penaksiran harga secara rinci. Tetapi, pihak tim penilai dari KJPP sebelumnya menyampaikan jika data yang diminta warga baru bisa diungkap ketika ada gugatan yang dilayangkan ke pengadilan. Anis berharap, keinginan warga ini bisa dibantu oleh TPT. Sehingga warga bisa memperoleh datanya tanpa harus melewati jalur hukum. Jadi, kehadiran KJPP kemarin masih belum membantu soal rincian hasil&nbsp;appraisal&nbsp;aset yang terdampak pembangunan tol. &ldquo;Kami merasa kata-kata &lsquo;pengadilan&rsquo; itu sebagai bentuk intimidasi. Mau&nbsp;nggak&nbsp;mau masyarakat secara psikologis&nbsp;nggak&nbsp;nyaman dengan kata-kata pengadilan karena sarat dengan aturan hukum,&rdquo;&nbsp;jelas Iva. Dia juga menyebut jika pengetahuan masyarakat tentang hukum masih lemah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014077679/lakukan-aksi-demo-warga-terdampak-tol-kediri-tulungagung-minta-kjpp-ungkap-hasil-penaksiran-appraisal">Lakukan Aksi Demo, Warga Terdampak Tol Kediri-Tulungagung Minta KJPP Ungkap Hasil Penaksiran Appraisal</a> Seperti yang diberitakan, warga menuntut hasil&nbsp;appraisal&nbsp;disampaikan secara detail. Sebab, pembelian aset mereka dirasa masih rendah. Hal ini juga terkait dengan kerugian non materi, seperti kehilangan lapangan pekerjaan, yang diresahkan warga. &ldquo;Mayoritas di Kelurahan Gayam itu petani. Lahannya sudah tergerus, mereka harus mencari pekerjaan lain. Mencari pekerjaan sekarang itu bukan hal yang mudah,&rdquo;&nbsp;ungkap Iva. Iva juga kurang tahu apakah hasil appraisal juga mempertimbangkan hal tersebut atau tidak. Terkait harga tanah yang terdampak tol, Iva menjelaskan bahwa itu berbeda-beda. Tanah pekarangan dibeli dengan harga Rp 2,2 juta per meter atau Rp 31 juta per ru. Lalu, tanah pertanian dibeli seharga Rp 1,3 juta per meter atau Rp 18 juta per ru. Iva menyampaikan, harga yang diberikan berstatus lebih murah dari pada harga tanah di sana pada tahun 2023. Menurut riwayatnya, harga tanah pekarangan mencapai Rp 45 juta per ru dan tanah pertanian senilai Rp 31 juta per ru. Dari pertemuan kemarin, Iva memaksa KJPP dan TPT Tol Ki Agung dapat segera menyampaikan data&nbsp;appraisal&nbsp;secara transparan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014077514/kjpp-siap-beberkan-detail-penaksiran-tanah-terdampak-tol-kediri-tulungagung-asal-warga-penuhi-syarat-ini">KJPP Siap Beberkan Detail Penaksiran Tanah Terdampak Tol Kediri-Tulungagung, Asal Warga Penuhi Syarat Ini</a> Apalagi, warga masih mengeluhkan terkait persoalan ini yang harus berhenti jika menyangkut narasi aturan. &ldquo;Ujung-ujungnya seperti ini. Bisa berubah yang menentukan KJPP. Yang bisa mengubah itu jika ada nilai nominatif yang belum dimasukkan atau jika dibawa ke pengadilan,&rdquo;&nbsp;akunya kecewa sambil mempersoalkan rincian nominatif yang tidak dijelaskan kepada warga sama sekali. Dihubungi terpisah, Ketua TPT Jalan Tol Kediri-Tulungagung Linanda Krisni Susanti&nbsp;mengatakan, tim KJPP masih mungkin untuk memfasilitasi tuntutan warga. Yakni, pihaknya menjelaskan item-item untuk memutuskan nilai&nbsp;appraisal&nbsp;secara detail. Karena, jika menurut kode etik, hasil&nbsp;appraisal&nbsp;merupakan data yang memungkinkan bisa diketahui oleh publik. &ldquo;Kalau memang merasa ada yang perlu disuarakan dari yang belum bisa memuaskan beliau,&nbsp;ya&nbsp;nggak&nbsp;apa-apa. Kami menghormati saja,&rdquo; katanya. Perihal harga tanah yang dipersoalkan warga, Nanda mengatakan jika itu adalah hasil subjektif. Maksudnya, penilaian yang dilakukan KJPP sudah ada dasarnya. Yakni, menurut potensi bidang yang dinilai. Nanda juga menyampaikan, jika warga yang menyetujui lebih banyak persentasenya dari pada yang menolak. Walaupun demikian, Nanda berharap kalau warga yang masih keberatan mau mengikuti mekanisme yang berlaku. &ldquo;Secara ketentuan bisa mengajukan keberatan ke pengadilan. Tapi warga seperti antipati. Kami menyebut kata pengadilan saja nggak mau. Sementara kami sendiri hanya pelaksana yang pekerjaannya sudah diatur dalam ketentuan,&rdquo;&nbsp;ungkapnya sambil menganggap jika sesi audiensi kemarin adalah bentuk kompromi. ***

Warga terdampak Tol Ki Agung melakukan audiensi di Balai Kota kemarin untuk menuntut rincian hasil appraisal.

Warga Terdampak Tol Ki Agung Desak Transparansi Hasil Penafsiran Aset, KJPP Ajukan Hal Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/WhatsApp-Image-2024-01-25-at-095256-1-126986270-1021729435.jpg" alt="Puluhan warga terdampak Tol Kediri-Tulungagung melakukan demo pada 24 Januari lalu, dengan membentangkan poster, memprotes harga pembelian tanah yang dinilai masih murah. (Wahyu Adji/JPRK)" width="100%">
<figcaption>Puluhan warga terdampak Tol Kediri-Tulungagung melakukan demo pada 24 Januari lalu, dengan membentangkan poster, memprotes harga pembelian tanah yang dinilai masih murah. (Wahyu Adji/JPRK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;&nbsp;Warga Kota Kediri yang tanahnya terdampak Tol Kediri-Tulungagung terus mendesak pihak-pihak terkait untuk memaparkan secara jelas detail dari penentuan nilai appraisal atas tanah mereka. Diberitakan sebelumnya, pada 24 Januari 2024 kemarin, warga telah melancarkan aksi protes terkait nilai appraisal yang menurut mereka terlalu rendah dari riwayat jual-beli tanah seharusnya di daerah tersebut.&nbsp; Selanjutnya, menindaklanjuti aksi protes tersebut, warga Kota Kediri kembali menggelar audiensi untuk menuntut tim appraisal dari kantor jasa penilai publik (KJPP) supaya membeberkan rincian hasil penaksiran harga di tiap itemnya.&nbsp; Merespon hal tersebut, Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jalan Tol Kediri-Tulungagung Linanda Krisni Susanti mengatakan, sebenarnya permintaan warga itu sangat memungkinkan untuk difasilitasi oleh tim KJPP. Termasuk untuk memaparkan rincian item-item dalam menentukan nilai appraisal. Sebab, hal itu merupakan informasi yang secara kode etik memungkinkan dan diperbolehkan dibuka untuk publik. &ldquo;Kalau memang merasa ada yang perlu disuarakan dari yang belum bisa memuaskan beliau, ya nggak apa-apa. Kami menghormati saja,&rdquo; ucapnya seperti yang dikutip Radar Kediri (JawaPos Grup), pada Jumat (2/2).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014076273/akses-non-tol-menuju-bandara-dhoho-kediri-sudah-rampung-tapi-dianggap-kurang-memadai-ternyata-ini-alasannya">Akses Non-tol Menuju Bandara Dhoho Kediri Sudah Rampung Tapi Dianggap Kurang Memadai, Ternyata Ini Alasannya</a> Kendati demikian, perempuan yang akrab dipanggil Nanda itu tetap berharap, agar warga yang keberatan terhadap penaksiran nilai appraisal tersebut mau menempuh mekanisme yang berlaku. &ldquo;Secara ketentuan bisa mengajukan keberatan ke pengadilan. Tapi warga seperti antipati. Kami menyebut kata pengadilan saja nggak mau. Sementara kami sendiri hanya pelaksana yang pekerjaannya sudah diatur dalam ketentuan,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Terkait nilai appraisal yang dianggap rendah, menurut Nanda hal tersebut memang subjektif. Dalam menentukan penaksiran nilai appraisal tersebut, KJPP juga menilai berdasar potensi masing-masing bidang. Nanda juga tidak begitu khawatir atas aksi protes warga tersebut. Sebab, menurutnya persentase warga yang setuju hingga saat ini masih lebih banyak dibandingkan dengan warga yang menolak. ***

Warga Kota Kediri yang terdampak Tol Kediri-Tulungagung, mendesak untuk memaparkan secara jelas detail dari penentuan nilai appraisal.

KJPP Siap Beberkan Detail Penaksiran Tanah Terdampak Tol Kediri-Tulungagung, Asal Warga Penuhi Syarat Ini

KJPP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KJPP

Berita Terkini

Cegah Kriminalisasi Profesi Penilai, MAPPI Akan Ajukan Judicial Review ke MK

KJPP Sulsel Desak DPRD Seleksi Ulang Calon Komisioner KPID dan Komis Informasi

Warga Terdampak Tol Kediri-Tulungagung Sebagai Akses Ke Bandara Dhoho Menilai KJPP Tidak Transparan dan Tak Kooperatif

Warga Terdampak Tol Ki Agung Desak Transparansi Hasil Penafsiran Aset, KJPP Ajukan Hal Ini

KJPP Siap Beberkan Detail Penaksiran Tanah Terdampak Tol Kediri-Tulungagung, Asal Warga Penuhi Syarat Ini

Download Aplikasi JawaPos.com