<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fakta-sebut-kjp-plus-anies-bisa-digadaikan_m_.jpg" alt="Ilustrasi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar gembira datang bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta pun memastikan pencairan dana KJP Plus dan KJMU Tahap II Tahun 2024 akan dilakukan secara bertahap mulai Jumat (6/12/2024) ini. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 803 dan 804 Tahun 2024, yang mengatur besaran dan penerima bantuan sosial biaya pendidikan untuk pelajar dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Sarjoko meminta maaf lantaran keterlambatan pencairan sebelumnya.&nbsp;"Kami memastikan kesesuaian data penerima bantuan sosial (bansos), sehingga tepat sasaran," ujar Sarjoko, Rabu (4/12/2024). Keterlambatan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 800.1.12.4/5814/SJ, yang menunda penyaluran bansos dari APBD hingga setelah pemungutan suara Pilkada Serentak pada 27 November 2024. Penundaan ini bertujuan untuk menghindari potensi penyalahgunaan bantuan sebagai alat politik. Penerima Manfaat KJP Plus dan KJMU Tahap II Tahun 2024, sebanyak 523.622 pelajar menerima KJP Plus dan 15.648 mahasiswa mendapatkan KJMU.&nbsp; Rinciannya adalah: SD/MI: 242.919 penerima SMP/MTs: 147.341 penerima SMA/MA: 48.876 penerima SMK: 83.403 penerima PKBM: 1.083 penerima &nbsp; Sarjoko menegaskan bahwa dana KJP Plus diberikan sesuai jenjang pendidikan. Sedangkan penerima KJMU mendapatkan bantuan sebesar Rp 9.000.000 per semester. Berikut rincian dana yang diterima penerima KJP Plus berdasarkan jenjang pendidikan: SD/MI: Rp 135.000 (rutin) + Rp 115.000 (berkala) + Rp 130.000 (SPP swasta) SMP/MTs: Rp 185.000 (rutin) + Rp 115.000 (berkala) + Rp 170.000 (SPP swasta) SMA/MA: Rp 235.000 (rutin) + Rp 185.000 (berkala) + Rp 290.000 (SPP swasta) SMK: Rp 235.000 (rutin) + Rp 215.000 (berkala) + Rp 240.000 (SPP swasta) PKBM: Rp 185.000 (rutin) + Rp 115.000 (berkala) Dana pencairan untuk penerima baru dilakukan setelah proses administrasi, seperti pembukaan rekening, cetak buku tabungan, dan pemindahbukuan dana oleh Bank DKI, selesai. Sarjoko menambahkan, bantuan sosial ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Jakarta, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.&nbsp; "Warga Jakarta mendapatkan pendidikan berkualitas untuk membangun Generasi Emas 2045," harapnya. Informasi pencairan dana KJP Plus dan KJMU dapat dipantau melalui situs atau media sosial resmi Disdik DKI Jakarta (@disdikdki) dan P4OP (@upt.p4op). &nbsp;

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Sarjoko meminta maaf lantaran keterlambatan pencairan sebelumnya.

Kabar Gembira: Dana KJP Plus dan KJMU Cair, Cek Jadwal dan Besarannya

<div dir="auto">kjmu <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/02/1000033712-2754515938.jpg" alt="Ilustrasi - Penerima KJMU dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (ANTARA/HO-Dinas Kominfotik DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Penerima KJMU dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (ANTARA/HO-Dinas Kominfotik DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta akan segera mencairkan bantuan sosial (bansos) biaya pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahap II tahun 2024. Penundaan pencairan dilakukan lantaran adanya pelarangan penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pilkada serentak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sesuai Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial. Disdik Provinsi DKI Jakarta pun menunda penyaluran bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga setelah hari pemungutan suara 27 November 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu dilakukan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan bantuan sosial sebagai alat politik. "Untuk itu, kami mohon maaf atas keterlambatan pencairan KJP Plus dan KJMU di DKI Jakarta. Namun kami pastikan anggaran bantuan sosial ini nanti dapat diterima masyarakat yang membutuhkan secara tepat sasaran," jelas Plt. Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Purwosusilo di Jakarta, pada Jumat (29/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Purwosusilo mengatakan, saat ini pihaknya tengah memastikan kesesuaian data penerima bantuan sosial, sehingga penyaluran tepat sasaran. Ia berharap, bantuan sosial bidang pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan para pelajar di Jakarta yang berasal dari keluarga tidak mampu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga warga Jakarta mendapatkan pendidikan berkualitas untuk membangun Generasi Emas 2045. Informasi mengenai bantuan sosial biaya pendidikan dapat dipantau melalui situs dan media sosial resmi Disdik Provinsi DKI Jakarta yaitu @disdikdki atau Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P40P) Disdik Provinsi DKI Jakarta yaitu @upt.p40p.</div>

Purwosusilo mengatakan, saat ini pihaknya tengah memastikan kesesuaian data penerima bantuan sosial, sehingga penyaluran tepat sasaran.

Kabar Gembira, Pemprov DKI Segera Cairkan KJP Plus dan KJMU

<div id=":29b" class="ii gt"> <div id=":29a" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/banggar-dprd-4278972125.jpg" alt="Banggar DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyusun Rancangan KUA-PPAS APBD 2025, di DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/10/2024). (Ryandi zahdomo)" width="100%">
<figcaption>Banggar DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyusun Rancangan KUA-PPAS APBD 2025, di DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/10/2024). (Ryandi zahdomo)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta mulai menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025, di DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/10/2024). Salah satu yang menjadi pembahasan ialah mengenai program sekolah swasta gratis di Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah memastikan program sekolah swasta gratis akan berjalan pada 2025. Program itu telah dianggarkan sebesar Rp 1,1 Triliun pada APBD 2025.&nbsp;"Itu sudah dianggarkan sekitar Rp 1,1 triliun untuk kita coba trial di sekolah-sekolah swasta yang memang kondisinya banyak warga susahnya," ujar Ima usai rapat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ima memastikan, program sekolah swasta gratis itu akan menggantikan program KJP Plus bagi pelajar Jakarta. Opsi itu dipilih lantaran banyak anak-anak kurang mampu yang putus sekolah lantaran tidak mampu membayar sekolah swasta.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah sekarang ini yang ribut adalah anak-anak sekolah negeri yang biasa dapat KJP, kan sebenarnya dia udah dapat (sekolah) gratis. Nah kita mau lebih mengedepankan keadilan sosial aja," terang Ima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, konsekuensi dari program sekolah swasta gratis ialah menghapus program KJP Plus. Hal tersebut telah dibahas dalam rapat bersama Komisi E DPRD DKI periode sebelumnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan saya pikir itu sudah dibahas oleh komisi E saat itu. Bahkan kami diminta membuat pernyataan integritas janji agar sekolah bisa diterapkan," terang Joko.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika nantinya pergantian program tersebut disahkan, masyarakat sudah mulai bisa merasakan manfaat sekolah swasta gratis pada pertengahan tahun 2025. "Jika ini disahkan nanti tahun 2025 bisa kita terapkan di mulai bulan Juli," jelas Joko.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, saat ini Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025 masih terus dibahas. Pembahasan anggaran akan mulai dibedah oleh tiap komisi yang ada di DPRD DKI mulai hari ini (23/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

"Itu sudah dianggarkan sekitar Rp 1,1 triliun untuk kita coba trial di sekolah-sekolah swasta yang memang kondisinya banyak warga susahnya".

Banggar DPRD DKI Jakarta Setujui Program Sekolah Swasta Gratis, Gantikan KJP Plus

KJP Plus 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KJP Plus 2024

Berita Terkini

Kabar Gembira: Dana KJP Plus dan KJMU Cair, Cek Jadwal dan Besarannya

Kabar Gembira, Pemprov DKI Segera Cairkan KJP Plus dan KJMU

Banggar DPRD DKI Jakarta Setujui Program Sekolah Swasta Gratis, Gantikan KJP Plus

Download Aplikasi JawaPos.com