<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/Dy5JL5fJ1XhuUHLO9ZpHAunIUUgIvujxzKYA5ClP-1-3748879290-2517186439.jpg" alt="Ilustrasi barang bukti sitaan hasil penindakan terhadap OPM di Papua. (TNI)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi barang bukti sitaan hasil penindakan terhadap OPM di Papua. (TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Operasi penindakan terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua kembali dilakukan oleh TNI. Kali ini Komando Operasi (Koops) Swasembada Papua yang melakukan serbuan. Berdasar keterangan resmi hari ini (20/10) serbuan tersebut dilakukan pada Minggu (19/10) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Panglima Kodap XV Ngalum Kupel bernama Lamek Alipky Taplo dipastikan tewas. Asintelter Koops Swasembada Papua Letkol Infanteri Renaldy menyampaikan bahwa operasi penyerbuan tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi intelijen. Berdasar informasi intelijen yang diterima oleh Koops Swasembada Papua, ada aktivitas kelompok bersenjata OPM di bawah pimpinan Lamek Taplo di Kiwirok. Kelompok itu selama ini aktif melakukan teror, pemerasan, dan mengintimidasi masyarakat sipil. &rdquo;Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemulihan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan negara, khususnya di Distrik Kiwirok,&rdquo; kata Letkol Renaldy.&nbsp; Dalam keterangan yang sama, perwira menengah TNI AD dengan dua kembang di pundak itu menyatakan bahwa operasi penyerbuan markas OPM di Kiwirok berjalan dengan baik. Dia memastikan, situasi dan kondisi Distrik Kiwirok saat ini sudah berangsur kondusif. Aparat keamanan gabungan dari TNI-Polri juga terus melakukan pengamanan dan patroli di sejumlah titik strategis. Tujuannya untuk mencegah potensi gangguan keamanan lain. &rdquo;Tewasnya Lamek Alipky Taplo merupakan pukulan telak bagi struktur OPM di wilayah Pegunungan Bintang dan juga merupakan tindakan nyata TNI dalam rangka menjamin keamanan masyarakat di perbatasan demi terciptanya Papua yang aman dan damai,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Menurut Renaldy, Koops Swasembada Papua melaksanakan operasi secara terukur dan berkelanjutan demi terciptanya Papua yang aman dan damai. Sebelumnya, TNI juga telah melakukan operasi pembebasan warga di Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya pada Rabu pekan lalu (15/10). Dalam operasi tersebut, Koops Habema TNI menyatakan berhasil menumpas sebanyak 14 anggota OPM. &nbsp; &nbsp;

TNI kembali lakukan operasi penindakan terhadap OPM di Kiwirok, Panglima OPM Lamek Taplo tewas, stabilitas keamanan Papua terjaga.

Satgas Swasembada Papua Serbu Markas OPM di Kiwirok, Panglima Kodap XV Ngalum Kupel dan 3 Anggota OPM Tewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/salmon-3149632355.jpeg" alt="Salmon Tepmul (berseragam sekolah), salah satu warga Distrik Kiwirok yang menjadi korban serangan KKB kini sudah bisa bersekolah lagi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Salmon Tepmul (berseragam sekolah), salah satu warga Distrik Kiwirok yang menjadi korban serangan KKB kini sudah bisa bersekolah lagi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) masih terus meneror Papua. Kebrutalan mereka membuat masyarakat luas di sejumlah distrik terkena dampaknya, mulai dari orang dewasa hingga anak kecil.&nbsp; Salmon Y.I Tepmul adalah salah satu anak yang terkena dampak buruk keganasan KKB. Masih duduk di bangku Sekolah Dasar, Salmon harus putus sekolah selama 2 tahun setelah KKB membakar kampungnya pada 2021 lalu. Tinggal di&nbsp;Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintan, Papua, Salmon terpaksa harus mengungsi setelah kerusuhan di sana pecah akibat serangan KKB. Saat itu, Salmon bersekolah di salah satu SD Negeri dan duduk di kelas 3. Karena kampungnya dibakar, Salmon dan keluarganya terpaksa melarikan diri&nbsp;ke Distrik Oksibil. Mereka berjalan kaki sejauh lebih dari 40 kilometer untuk menghindari KKB. "Ngungsi ke Oksibil, jalan kaki dua hari dua malam,&rdquo; ujar Salmon. Pelarian akhirnya membawa Salmon ke Kota Jayapura bersama ibu angkatnya,&nbsp;Rounne Vallery Walea. Di sana, Rounne berinisiatif menyekolahkan Salmon, namun karena raport dan berkas lainnya hangus terbakar, maka Salmon tidak bisa sekolah. &ldquo;Raport saya terbakar. Jadi sekolah di Jayapura tidak mau terima saya,&rdquo; ujarnya. Nasib Salmon berubah, ketika bertemu seorang prajurit TNI dari Kodam XVII/Cenderawasih pada 9 Agustus 2023. Mereka bertemu secara tak sengaja ketika sang prajurit berteduh dari hujan di kios milik Rounne. Salmon pun menceritakan semua kisah yang dialaminya kepada prajurit TNI tersebut. Mendengar cerita Salmon, hati sang prajurit terketuk&nbsp;untuk membantu. Ia lalu menghubungi&nbsp;Kepala Sekolah Dasar Negeri Holtekamp untuk membantu Salmon agar diterima di sekolah tersebut. Saat ini Salmon duduk di kelas 4 SD. Ia juga mendapat pelajaran tambahan selama satu jam setiap harinya. "Supaya bisa&nbsp;kejar kemampuan membaca agar saya bisa menyesuaikan dengan anak-anak yang lain," kata Salmon. Tak hanya sampai disitu, sang prajurit pun memberikan bantuan berupa perlengkapan alat tulis dan seragam serta bantuan lainnya.

Kebrutalan KKB di Papua membuat masyarakat luas di sejumlah distrik terkena dampaknya, mulai dari orang dewasa hingga anak kecil.

Kampungnya Dibakar KKB, Sempat Putus Sekolah 2 Tahun, Salmon Kini Bisa Lanjutkan Pendidikannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/286-tembakan-1.jpg" alt="Ilustrasi penembakan. Ardika/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penembakan. Ardika/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Baku tembak KKB dengan anggota Batalion Infantri Para Raider 431/SSP, Rabu petang (29/6), di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, menyebabkan seorang prajurit meninggal.  ”Memang benar ada laporan terkait meninggalnya anggota Batalion Infantri PR 431/SSP, yaitu Prajurit Dua Beryl Kholif Al Rohman, di Kiwirok,” kata Komandan Korem 172/PWY Brigadir Jenderal TNI Jo Sihombing, seperti dilansir dari Antara, Rabu (29/6) malam.  Kontak senjata antara personel TNI dengan kelompok bersenjata Papua sudah kerap terjadi. Di antaranya pada 26 Maret. Saat itu, kelompok bersenjata menyerang Pos Marinir Perikanan Quari Bawah, Distrik Kenyam, Nduga.  ”Saat itu satu perwira pertama Korps Marinir TNI AL Letnan Dua Marinir Mohamad Iqbal gugur. Adapun sembilan anggotanya yang lain luka berat dan ringan,” terang Jo Sihombing.  Menjelang akhir 2021, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memberi pernyataan akan mengevaluasi berbagai hal tentang aktivitas TNI di banyak wilayah Tanah Air. Andika Perkasa menyatakan ingin TNI memperlakukan Papua sebagaimana provinsi lain di Indonesia.  ”Saya akan lakukan evaluasi, lakukan perubahan dalam hal bagaimana kita beraktivitas, bukan hanya di Papua, tapi juga di seluruh wilayah NKRI,” kata Jenderal Andika Perkasa saat itu.  Walau begitu, baku tembak antara tentara dengan kelompok bersenjata terjadi juga. Di antaranya di Distrik Sugapa, Intan Jaya, penembakan Kantor Polsek Sugapa, Intan Jaya, serta penembakan di Kabupaten Yahukimo.

Baku Tembak dengan KKB di Kiwirok, Seorang Prajurit Gugur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/evakuasi-nakes.jpg" alt="GUGUR DALAM TUGAS: Jenazah Pratu Ida Bagus Putu S. dievakuasi di Distrik Kiwirok, Pengunungan Bintang, kemarin (21/9). (CENDERAWASIH POS)" width="100%">
<figcaption>GUGUR DALAM TUGAS: Jenazah Pratu Ida Bagus Putu S. dievakuasi di Distrik Kiwirok, Pengunungan Bintang, kemarin (21/9). (CENDERAWASIH POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Proses evakuasi terhadap jenazah tenaga kesehatan (nakes) Gabriella Meilani dari Distrik Kiwirok ke Jayapura, Papua, kemarin (21/9) mendapat gangguan dari kelompok separatis teroris (KST). Akibat insiden itu, seorang prajurit TNI gugur. Pratu Ida Bagus Putu S. meninggal di lokasi kejadian dengan luka tembak di bagian kepala pada pukul 06.53 WIT.  ”Proses evakuasi jenazah Gabriella agak terhambat karena di Kiwirok masih terjadi kontak tembak antara aparat TNI dan KST. Dua jenazah dievakuasi dari Kiwirok ke Jayapura, yakni satu anggota TNI dan suster Gabriella,” jelas Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Arm Reza Nur Patria kepada awak media.  Kepada Jawa Pos, Reza belum bersedia menyebut nama dan asal satuan prajurit TNI yang gugur tersebut. Dia hanya memastikan bahwa jenazahnya sudah dibawa ke Jayapura.  Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Papua Kombespol A.M. Kamal mengakui adanya kontak tembak itu. Menurut dia, saat ini TNI dan Polri masih berupaya menjaga keamanan di Distrik Kiwirok. ”Kami kejar kelompok pimpinan Lamek Taplo itu,” tegas dia.  Terpisah, Dandim 1715/Yahukimo Letkol Inf Christian FR Ireeuw menyampaikan bahwa situasi di Kiwirok belum kondusif dan masih siaga seusai penembakan terhadap seorang anggota TNI. ”Penebalan anggota kami ke Kiwirok diharapkan memperkuat anggota di sana untuk memukul mundur KST pimpinan Lamek Taplo,” terang Christian saat dimintai konfirmasi Cenderawasih Pos.  Dia mengungkapkan, sejak insiden pembakaran fasilitas publik dan penganiayaan terhadap nakes, warga di Kiwirok mengungsi ke pos-pos milik TNI-Polri. Sementara, personel TNI-Polri di Kiwirok tetap berjaga di pos masing-masing.  ”Kelompok Lamek Taplo masih berkeliaran tidak jauh dari pos-pos TNI-Polri di Kiwirok. Mereka masih terus memantau pos TNI-Polri dengan jarak sekitar 300 meter. Mereka juga masih mengganggu proses evakuasi terhadap pengungsi yang hendak diterbangkan ke Jayapura,” jelasnya.  Terkait dengan nakes Gerald Sokoy yang belum ditemukan hingga saat ini, anggota TNI-Polri sedang melakukan upaya pencarian di sekitar Kiwirok. ”Harapan kami, yang bersangkutan masih hidup dan bisa menemukan jalan keluar menuju ke pos TNI-Polri sehingga kita bisa menyelamatkan dia,” tuturnya.  Jumlah anggota KST Lamek Taplo di Kiwirok hingga saat ini mencapai 30 orang. Jumlah tersebut tergabung dengan masyarakat simpatisan di Kiwirok. Mayoritas simpatisan KST berasal dari empat distrik di Pegunungan Bintang. ”Kelompok ini memiliki cukup banyak senjata api. Sekitar 10 pucuk senjata api dengan kualitas terbaik berada di tangan mereka,” ungkapnya.  Sementara itu, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom mengakui bahwa pihaknya bertanggung jawab atas kontak tembak yang terjadi kemarin. Dia pun kembali meminta pemerintah Indonesia mau berunding dengan ditengahi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). ”Selama tidak mau berunding, perang terus dilakukan,” ujar dia.  Bukan hanya itu, Sebby juga mengakui bahwa nakes Gerald Sokoy mereka temukan dan kini berada di markas TPNPB-OPM. Yang bersangkutan masih hidup dan baik-baik saja. ”Nanti diserahkan kepada pemerintah daerah atau pihak keluarga,” katanya tanpa menyebut secara detail waktu dan tempat penyerahan.

Tentara OPM Klaim Gerald Sokoy di Markas Mereka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/lagi.jpg" alt="KESAKSIAN: Marselinus Ola Attanila (dua dari kiri), salah seorang korban selamat dari penyerangan KST di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. (CENDERAWASIH POS)" width="100%">
<figcaption>KESAKSIAN: Marselinus Ola Attanila (dua dari kiri), salah seorang korban selamat dari penyerangan KST di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. (CENDERAWASIH POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kelompok separatis teroris (KST) terus mengganggu keamanan Papua. Kemarin (20/9) personel TNI dan Polri yang sedang berjaga di Distrik Kiwirok dihujani peluru. Kontak senjata pun kembali terjadi.  Kabidhumas Polda Papua Kombespol A.M. Kamal menuturkan, kontak tembak terjadi pukul 09.40. "Petugas memberikan tembakan balasan,” paparnya. Dia memastikan tidak ada korban dari personel TNI dan Polri. Dia juga menegaskan, pasukan gabungan TNI-Polri tidak akan berhenti mengejar KST pimpinan Lamek Taplo. Kelompok tersebut harus mempertanggungjawabkan aksi keji mereka yang menyiksa dan membunuh tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy turut prihatin atas kekerasan yang menimpa nakes di Pegunungan Bintang. Terlebih para nakes yang selama ini melayani masyarakat Papua. ’’Ini sangat memprihatinkan. Apa pun niatnya, apa pun langkahnya, ini sangat tidak terpuji,’’ ucapnya.  Menurut dia, untuk lebih menjamin keamanan nakes, tidak perlu membangun kembali fasilitas layanan kesehatan di dekat markas TNI/Polri. Sebab, selain memerlukan biaya besar, tanah adat dan ulayat juga tidak mudah untuk dibebaskan.  Sebagai gantinya, pos penjagaan bisa didirikan di pusat-pusat pelayanan kesehatan. Jadi, para petugas layanan masyarakat seperti nakes yang berada di daerah rawan bisa leluasa bertugas tanpa merasa terancam. ’’Menurut saya, aparat yang harus mendekat ke pos-pos pelayanan itu,’’ ujarnya.  Soal rencana penarikan nakes di wilayah rawan, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu mengaku keberatan. Dia berharap para nakes bisa tetap bertugas dan melayani masyarakat. Sebab, masyarakat di sana sangat membutuhkan pelayanan publik, terutama kesehatan. "Tentu saja mereka yang jadi korban harus ditarik dan diberi trauma healing. Tapi, kalau ada yang usul (layanan kesehatan) ditarik, saya keberatan," tegasnya.  Dia berpendapat, sejatinya KKB ingin layanan-layanan publik di sana terhenti. Dengan begitu, akan tercipta ketidakpuasan masyarakat hingga akhirnya terjadi pembangkangan.

Lagi, Separatis Teroris Papua Serang TNI-Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Foto-Deputi-V-dan-Gub-Dok.jpg" alt="Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani (kanan) bersama Gubernur Papua Lukas Enembe. ANTARA/HO-Humas Kantor Staf Presiden" width="100%">
<figcaption>Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani (kanan) bersama Gubernur Papua Lukas Enembe. ANTARA/HO-Humas Kantor Staf Presiden</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memperingatkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk segera menghentikan aksi brutal tak berperikemanusiaan kepada masyarakat sipil, serta perusakan fasilitas publik, fasilitas kesehatan, dan pendidikan di Papua.  "KKB harus segera menghentikan tindakan yang sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan ini. Aparat penegak hukum harus bertindak dan melakukan penegakan hukum secara tegas dan tuntas atas serangkaian aksi teror KKB," kata Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM Jaleswari Pramodhawardani dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis malam.  Aksi kekerasan dalam beberapa waktu terakhir yang dilakukan KKB di Papua, menurut KSP, adalah serangan dan pembakaran sejumlah fasilitas pelayanan publik, seperti puskesmas, perumahan para tenaga kesehatan (nakes), gedung SD, SMP, perumahan bagi para guru, serta balai-balai warga kampung. Penyerangan tersebut dilakukan KKB pada Selasa (14/9) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.  Pada Senin (13/9), KKB juga menyerang dan membakar Kantor Kas Bank Papua, pasar, puskesmas, dan SD Inpres di Kiwirok.  Serangkaian aksi yang mengganggu dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat tersebut, kata dia, telah berdampak setidaknya 11 orang nakes, yang di antaranya mengalami luka-luka, hilang, dan meninggal dunia.  ​​​​​​Kabar terakhir yang diterima KSP bahwa salah satu korban meninggal akibat aksi kekerasan KKB di Papua adalah perawat Gabriella Meilani, 22. Sementara itu, seorang nakes lain yang belum ditemukan adalah Gerald Sokoy, 28.  "Kantor Staf Kepresidenan menyatakan dukacita sedalam-dalamnya atas gugurnya pahlawan kemanusiaan, seperti Gabriella Meilani, dan hilangnya Gerald Sokoy yang telah mendedikasikan hidupnya melayani warga masyarakat pedalaman di Papua," kata Jaleswari.  Jaleswari Pramodhawardani juga mengatakan bahwa kekerasan oleh KKB merupakan tindakan pidana serius terhadap warga Papua yang harus segera dihentikan.  Ia juga menyayangkan jatuhnya korban nakes. Saat ini kehadiran nakes sangat dibutuhkan untuk mengatasi pandemi Covid-19 di wilayah-wilayah pedalaman di Papua.  Tindakan kekerasan yang dilakukan KKB kepada nakes, kata Jaleswari, merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Kantor Staf Kepresidenan Peringatkan KKB untuk Hentikan Teror di Papua

kiwirok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kiwirok