<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/bpjs-2039295059.jpg" alt="Mobile JKN mudahkan peserta BPJS Kesejatan mengakses layanan." width="100%">
<figcaption>Mobile JKN mudahkan peserta BPJS Kesejatan mengakses layanan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Memasuki era yang serba digital, akses layanan kesehatan tak lagi menjadi hal yang sulit untuk didapatkan oleh mayoritas masyarakat. Berbagai macam aplikasi digital diluncurkan untuk mempermudah masyarakat dalam berbagai hal. Termasuk BPJS Kesehatan yang turut berpartisipasi dalam melakukan transformasi digital. Salah satu inovasi unggulannya adalah Aplikasi Mobile JKN, yang sudah digunakan oleh sebagian besar peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kemudahan aplikasi tersebut dirasakan pula oleh Agus Budiman Siregar (48), seorang pegawai PNS Daerah di Kota Pematang Siantar. "Aplikasi Mobile JKN itu satu aplikasi yang memiliki banyak manfaat. Berbagai fitur untuk mengakses banyak layanan ada di dalamnya. Seperti mengecek tunggakan, pindah fasilitas kesehatan, perubahan data peserta, cek tagihan peserta, skrining kesehatan secara mandiri dan lain-lain. Aplikasinya juga bisa diunduh secara gratis melalui ponsel kita," ujar Agus pada Kamis (23/11). Agus mengaku pertama kali mengenal Aplikasi Mobile JKN dari media sosial. Selain itu Agus juga mencoba melihat beberapa fitur seperti skrining riwayat kesehatan, perubahan data peserta hanya dengan menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tempat tanggal lahir, nomor ponsel dan sandi yang akan digunakan. "Kemudian tinggal buka Playstore atau AppStore pada ponsel. Ketik Aplikasi Mobile JKN dan klik. Nanti langsung masuk ke menu daftar. Jadi, seperti registrasi ketika buat akun, registrasinya menggunakan NIK. Siapkan password yang gampang diingat. Berikutnya tinggal masuk atau login," jelas Agus. Kunci sukses registrasi Aplikasi Mobile JKN, lanjut Agus, adalah dengan memastikan ketersedian akses internet, dan pulsa ada minimal seribu rupiah, karena ada kode One Time-Password (OTP) atau kode password yang hanya bersifat sementara dan dapat digunakan satu kali saja dikirim melalui pesan singkat. Hal ini diakuinya merupakan informasi tambahan yang dibacanya dari pengguna lain yang sudah pernah mendaftar. "Setelah pendaftaran berhasil, masukkan NIK dan password yang telah dibuat untuk masuk ke dalam aplikasi. Apabila kita sudah berhasil masuk, kita akan langsung disuguhkan dengan berbagai fitur pada tampilan depan, di antaranya info peserta, cek status keaktifan kartu peserta, lokasi fasilitas kesehatan terdekat yang dari rumah atau domisili dan masih banyak lagi. Karena dengan menggunakan aplikasi ini, semua dapat dilakukan secara mandiri dan tidak perlu datang berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat," ungkap Agus. Agus mengungkapkan fitur antrean online dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Digital adalah yang pertama kali digunakan ketika sudah terdaftar sebagai pengguna Aplikasi Mobile JKN. Pada saat itu, Agus tiba-tiba merasa kurang sehat, ia pun pergi memeriksakan diri ke Faskes tingkat pertama yang terdaftar namun dirinya tidak membawa KIS miliknya. "Saat itu saya dilayani dengan baik dengan hanya menunjukkan KIS Digital dari Aplikasi Mobile JKN pada petugas Puskesmas. Sebelumnya datang ke Puskesmas, saya mencoba menggunakan fitur antrean online dan datang sesuai dengan tanggal dan jam yang saya tentukan. Hal ini untuk menghindari berlama-lama menunggu antrean di Puskesmas," tutur Agus. Di samping itu, menurut BPJS Kesehatan telah menghadirkan banyak kemudahan bagi peserta JKN. Karena itu, Agus berpendapat bahwa masyarakat juga harus sadar betapa pentingnya menjadi peserta JKN itu sendiri. Selain prinsip gotong royong membantu sesama, dengan Program JKN ini masyarakat Indonesia juga jadi terlindungi dari ketidakpastian biaya berobat yang kian hari kian mahal. "Kita bisa mendapatkan jaminan layanan kesehatan di mana saja dan kapan saja. Jadi, jangan pada saat sakit baru daftar, tapi ini seperti kita sedia payung sebelum hujan," kata Agus.

Mobile JKN itu satu aplikasi yang memiliki banyak manfaat. Berbagai fitur untuk mengakses banyak layanan ada di dalamnya.

Fitur-fitur Aplikasi Mobile JKN Terbukti Mudahkan Pelayanan Peserta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/JKT_Prabowo-Gibran-mendaftar-Pilpres-2024_Salman-Toyibi5-1132459436.jpg" alt="Bacapres Prabowo Subianto dan bacawapres Gibran Rakabuming Raka menyapa relawan saat menuju Gedung KPU untuk pendaftaran capres dan cawapres di Jakarta, Rabu (25/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Bacapres Prabowo Subianto dan bacawapres Gibran Rakabuming Raka menyapa relawan saat menuju Gedung KPU untuk pendaftaran capres dan cawapres di Jakarta, Rabu (25/10/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Program dana abadi pesantren yang disampaikan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka mendapat tanggapan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain dana abadi pesantren,&nbsp;Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga telah masuk ke dalam program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kedua program itu sebetulnya sudah ada pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga memang anggarannya sudah masuk ke dalam APBN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"APBN 2024 kan sudah diketok. Mengenai apa program-program, mungkin saya enggak sebut populis, tapi yang pemihakan kepada masyarakat. Itu sudah ditetapkan dalam UU APBN," kata Sri Mulyani kepada wartawan, Kamis (26/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan, program kesehatan untuk lansia sebenarnya sudah tercover dalam program KIS saat ini. Dia menjelaskan, untuk lansia dan keluarga tidak mampu itu tercover dalam daftar penerima program keluarga harapan (PKH) atau Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait jaminan kesehatan KIS untuk lansia sebetulnya sebagian besar lansia kalau tidak dalam keluarga mampu sebetulnya sudah tercover, karena lansia di daftar penerima PKH atau sembako jadi dia ada di DTKS," ucap Isa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan, terkait Dana Abadi Pesantren, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Andin Hadiyanto menjelaskan, pada program tersebut sudah masuk dalam Dana Abadi Pendidikan yang tahun ini dianggarkan Rp 106,1 triliun.&nbsp;Dia mengatakan, total dana abadi yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) saat ini sebesar Rp 134,1 triliun. Khusus untuk pesantren, belanja pada 2023 dialokasikan sebesar Rp 250 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengelolaan programnya sendiri itu dikelola oleh Kemenag, jadi nanti yang membiayai LPDP. Prosesnya sedang berjalan, saat ini sedang ada seleksi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas&nbsp; santri dan juga para pembina santri, seperti program persiapan beasiswa, multimedia pesantren, penguatan pengambilan fatwa, dan lain-lain," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dana Abadi Pesantren merupakan mandat dari undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Adapun, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 250 miliar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pesantren pada 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka menjanjikan program dana abadi pesantren jika menang Pilpres 2024 bersama bakal capres Prabowo Subianto. Janji itu disampaikan Gibran ketika keduanya resmi mendeklarasikan sebagai pasangan capres dan cawapres di Indonesia Arena, Kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (25/10).</div>

Andin Hadiyanto mengatakan, total dana abadi yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) saat ini sebesar Rp 134,1 triliun.

Dana Abadi Pesantren dan KIS yang Dijanjikan Gibran Program Lama Pemerintahan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/BPJS-23-A.jpg" alt="BPJS Kesehatan menghadirkan inovasi BPJS SATU! layanan BPJS Kesehatan yang selalu Siap Membantu peserta JKN-KIS di rumah sakit." width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan menghadirkan inovasi BPJS SATU! layanan BPJS Kesehatan yang selalu Siap Membantu peserta JKN-KIS di rumah sakit.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Warga Suku Badui yang dikenal mengisolasi diri dari kesehatan modern kini mulai membuka diri dengan pengobatan-pengobatan yang dilakukan rumah sakit. Hal itu lantaran kisah salah satu anak Badui yang mulai sembuh dari kelumpuhan saat diberikan perawatan rumah sakit modern. <div dir="auto">Suku Badui yang selama ini lebih percaya dengan pengobatan tradisional kemudian tampak penasaran dan mencoba percaya dengan pengobatan yang telah membuat bocah bernama Sardin, 11, itu dapat berlari kembali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sardin yang merupakan salah satu masyarakat Badui Dalam, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Lebak, Banten itu dioperasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di salah satu rumah sakit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulanya, Rahmi Hidayati, seorang pemerhati masyarakat Badui menceritakan kisah Sardin yang mengalami lumpuh total kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia bercerita bahwa Sardin lumpuh selama satu tahun sejak 2020 akhir hingga 2021 akhir.&nbsp;Adapun kelumpuhan itu disebabkan terjatuh saat memikul kayu membantu orang tuanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya foto Sardin yang terkulai lemas karena lumpuh, saya kirim foto itu ke pak Menkes. Saya bilang, 'Kita bisa bantu apa?'&nbsp;Kata pak Menkes, 'Pokoknya diurus sama pak dirjen nanti semua biaya kami tanggung,'" ujar Rahmi menirukan percakapannya dengan Budi, dikutip JawaPos.com, Minggu (11/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah itu, Sardin akhirnya dibawa ke RSUP Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Pada saat proses administrasi, Rahmi diminta mendaftarkan Sardin sebagai peserta JKN PBI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya lapor ke pak Menkes kemudian beliau langsung urus dan menghubungi langsung BPJS Kesehatan Banten. Akhirnya dalam waktu 2 hari itu selesai BPJS nya," ceritanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah menjalani operasi dan perawatan selama 3,5 bulan, perjuangannya berbuah hasil. Bocah itu kini mulai bisa menggerakan kedua tangan dan kakinya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Progres baik itu membuat kakek Sardin yang juga merupakan Jaro atau pimpinan suku Badui meminta warganya didaftarkan sebagai peserta JKN PBI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terus saya bilang ke pak Menkes bahwa warga Badui ingin daftar BPJS Kesehatan dan akhirnya diproses," jelas Rahmi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, kendala lainnya kemudian muncul. Warga Kanekes terkendala pendaftaran lantaran belum punya KTP. Namun, setelah kembali berkoodinasi, para warga pun akhirnya bisa melakukan perekaman terlebih dahulu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lebak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebanyak 200 orang masyarakat Badui dalam dan luar tengah antre melakukan perekaman kependudukan pada Sabtu (10/6) kemarin. Perekaman itu dilakukan hingga Minggu (11/6) di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Lebak, Banten.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perekaman itu bertujuan agar warga Kanekes mendapatkan nomor induk kependudukan (NIK). Sehingga, mereka bisa diusulkan sebagai peserta JKN PBI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Seksi (Kasie) JKN Dinkes Lebak Agus Rifki Hidayat menjelaskan, setelah keluar NIK, Disdukcapil akan menyerahkan data NIK warga ke Dinkes Lebak untuk diusulkan ke BPJS Kesehatan. Jika biaya PBI dari provinsi, maka NIK warga akan diserahkan ke pemerintah provinsi baru ke BPJS Kesehatan. Begitupun jika biaya PBI dari pemerintah pusat, NIK akan diserahkan ke Kemenkes, kemudian ke BPJS Kesehatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Data tahun 2022, dari 5.211 yang tercatat Disdukcapil, sudah ada 3.519 warga Kanekes masuk PBI dengan biaya pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat," tutur Rifki.&nbsp;</div>

Setelah menjalani operasi dan perawatan selama 3,5 bulan, perjuangannya berbuah hasil. Bocah itu kini mulai bisa menggerakan kedua tangannya

Kisah Anak Suku Badui yang Sembuh dari Lumpuh, Bikin Warga Lainnya Berbondong-bondong Daftar JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/KARTU-JKN-KIS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Kota Surabaya, Jawa Timur, pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga saat ini belum bisa terlayani secara gratis di 17 rumah sakit daerah itu, karena belum menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.  "Distribusi KIS di RW se-Surabaya sudah bagus. Rumah sakit yang kerja sama dengan BPJS Kesehatan harus lebih banyak dan baik dalam pelayanannya," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Jumat.  Menurut dia, ada 17 dari 59 rumah sakit di Surabaya yang belum menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga warga Surabaya pemegang KIS tidak bisa terlayani secara gratis di rumah sakit itu.  Kota Surabaya telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta pada 1 April 2021. Jumlah penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan saat itu mencapai 84,4 persen dari total penduduk sebanyak 2,9 juta jiwa.  Untuk itu, Reni berharap kerja sama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan diperbanyak agar kejadian ditahannya surat keterangan lahir (SKL) warga Maospati oleh rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS karena tidak mampu bayar persalinan, tidak terjadi lagi.  Apalagi, kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta yang digagas Wali Kota Surabaya itu membawa beban APBD Surabaya yang besar dan diperkirakan setahun mencapai Rp 400-an miliar untuk iuran JKN BPJS.  Kebijakan UHC, kata dia, hal baik dari wali kota patut diapresiasi dan perlu diimbangi dengan ketercukupan fasilitas kesehatan yang kerja sama dengan BPJS, dan itu leading sektornya ada di dinas kesehatan.  "Saya mendorong makin banyak RS yang kerja sama dengan BPJS agar warga Surabaya lebih banyak pilihan mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas," ujarnya.  Sejumlah rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, di antaranya RSUD Dr Soetomo, RSAL Dr Ramelan. RSJ Menur, RSUD Dr Sowandhi, RSU Haji Surabaya, RS Islam Jemursari, RS Universitas Airlangga, RS Bhayangkara Samsoeri, RS Mata Undaan, RS Mata Masyarakat Surabaya, PHC, RSUD Bhakti Dharma Husada, RS William Booth Surabaya, RS Al Irsyad, RS Islam A Yani, RS Royal.  Selain itu, RS Bhakti Rahayu, RS Paru, RSAD Brawijaya Surabaya, RSIA Pura Raharja, RS Darus Syifa, RS Siloam Hospital, RS Adi Husada Kapasari, RSIA Putri Surabaya, RSIA Nur Ummi Numbi, RS Bedah, RSIA Graha Medika, RSIA Lombok 22 Lontar, RS Gotong Royong, dan RS PKU Muhammadiyah.  Sedangkan klinik yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan, yakni Klinik Utama Dasa Medika, Klinik Mata Java Katarak, Klinik Mata Dr. Syamsu, Klinik Mata Tritiya, Klinik Utama Hemodialisa 3D, Surabaya Eye Klinik, Klinik Utama 3D, Klinik Rawat Inap Usada Buana. (*)

Warga Pemegang KIS Tak Terlayani di 17 Rumah Sakit Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Dengan-KIS-Digital-1.jpeg" alt="Nanik merupakan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN- KIS) sejak awal berdirinya BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program tersebut." width="100%">
<figcaption>Nanik merupakan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN- KIS) sejak awal berdirinya BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program tersebut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Ketinggalan dompet saat berpergian keluar rumah untuk melakukan aktifitas merupakan hal yang lumrah dialami setiap orang. Hal tersebut juga turut dirasakan oleh Nanik Suryani (34) yang memiliki profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) wilayah Jakarta Selatan. Keseharian Nanik membuat dirinya cukup sibuk dengan pekerjaan dan mengungkapkan acap kali ia mengalami lupa membawa barang seperti halnya dompet.  “Salah satu hal yang menurut saya bisa bikin panik dan repot saat berpergian keluar rumah itu ketinggalan dompet, semua barang-barang yang penting rata-rata disimpan disitu, seperti uang, kartu identitas, kartu debit dan kredit dan lain-lain. Mau tidak mau harus ambil dulu pulang kerumah akhirnya menguras banyak waktu,” tutur Nanik, Selasa (01/12).  Nanik merupakan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN- KIS) sejak awal berdirinya BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program tersebut. Dirinya bercerita pengalaman-pengalaman yang pernah dilaluinya selama menjadi peserta Program JKN- KIS. Ia mengaku kagum dengan perkembangan program tersebut yang terus berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada seluruh masyarakat.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/26/11/2020/urusan-jkn-kis-semakin-praktis-dengan-mobile-jkn/">Urusan JKN-KIS Semakin Praktis dengan Mobile JKN</a>  “Sekarang zamannya sudah semakin canggih. Saya pribadi merasa dimudahkan dengan inovasi layanan yang diberikan BPJS Kesehatan, terutama lewat aplikasi Mobile JKN. Disitu tersedia berbagai fitur bermanfaat yang hampir seluruhnya sama dengan yang diberikan pada kantor cabang. Selain itu saya juga pernah tertolong berkat Mobile JKN yang menyediakan fitur KIS digital waktu saya mau berobat dan ternyata saya lupa bawa kartu JKN-KIS cetaknya,” tambahnya.  Dirinya juga mengatakan cara penggunaan KIS digital melalui aplikasi Mobile JKN sangatlah praktis. Cukup membuka aplikasi Mobile JKN di smarthphone dan pilih menu kartu, maka akan muncul tampilan KIS digital dan kemudian tunjukan pada saat melakukan pelayanan kesehatan di puskesmas, klinik ataupun rumah sakit, tentunya dengan tetap mengikuti prosedur yang ada.  “Mulai sekarang tidak perlu risau lagi jika KIS ketinggalan pada saat mau berobat ke fasilitas kesehatan, karena sehari-hari hampir semua orang sudah bisa menggunakan smartphone untuk berkomunikasi, browsing, transaksi online dan masih banyak lagi, pastinya juga bisa mengakses KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Saya pribadi merekomendasikan masyarakat untuk mengunduh Mobile JKN karena banyak manfaat yang disediakan serta lebih praktis,” pungkas Nanik.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YNQWQWaDd7U

Dengan KIS Digital Lakukan Pelayanan Kesehatan Lebih Praktis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/persi-dukung-kemenkes-uji-coba-tarif-baru-layanan-rs-dampaknya-ke-jkn_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mendukung rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menguji coba tarif baru layanan rumah sakit pada akhir 2019. Layanan itu mengacu pada Indonesia Case Based Group's (INA-CBG's). INA-CBG's sendiri merupakan paket tarif rumah sakit yang digunakan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). &ldquo;Persi tentu mendukung upaya penyempurnaan program JKN yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk dalam hal penyesuaian tarif,&rdquo; ujar Humas Persi Anjari Umarjiyanto saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (31/3). Dia menuturkan, evaluasi dan uji coba tarif JKN di rumah sakit sebaiknya memang dilakukan berdasarkan biaya pengeluaran per layanan RS dan faktor-faktor lain. &ldquo;Harapannya dengan tarif baru nanti, RS mendapatkan besaran tarif yang layak sesuai dengan layanan yang diberikan,&rdquo; katanya. &ldquo;Pada intinya, Persi memandang bahwa perlu menyelaraskan kembali kelompok tarif dan besaran tarif. Tapi mari kita tunggu bagaimana penyesuaian tarif layanan JKN di RS yang nanti diujicobakan oleh pemerintah,&rdquo; tambah Anjari. Sementara ini Kemenkes belum dapat memastikan angka tarif layanan yang akan dinaikkan. Sebab, masih dalam tahap perhitungan dengan mempertimbangkan beban pengeluaran rumah sakit dan efeknya terhadap beban biaya yang ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penyusunan tarif baru akan dilakukan melalui kerja sama dengan rumah sakit untuk menghitung rata-rata biaya pengeluaran per layanan atau hospital based rate. Selain itu, kerja sama dengan organisasi profesi kedokteran juga dilakukan untuk menyusun klasifikasi tarif baru. Salah satu hal yang memengaruhi perhitungan tarif adalah adjusment factor yang bisa terdiri atas inflasi, politik, dan fiskal. Tarif INA-CBG's idealnya naik sesuai dengan tingkat inflasi. Adapun besaran tarif tersebut nantinya akan berdampak pada premi yang harus dibayar peserta JKN.

Persi Dukung Kemenkes Uji Coba Tarif Baru Layanan RS, Dampaknya ke JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/rampungkan-data-penerima-kis-dinkes-solo-akan-jemput-bola_m_181560.jpeg" alt="Kepala Dinkes Solo Siti Wahyuningsih." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinkes Solo Siti Wahyuningsih.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menargetkan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dibiayai ABPD tuntas pada Februari 2018. Total data warga yang masuk dalam program JKN-KIS sebanyak 77 ribu jiwa. Sampai saat ini yang sudah masuk program baru 55.284 jiwa. Untuk mengejar target tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Solo akan melakukan jemput bola ke setiap kelurahan. Mengingat sampai saat ini belum ada satu pun kelurahan yang warganya seratus persen masuk sebagai penerima JKN-KIS. &ldquo;Kami punya daftar nama warga yang berhak mendapatkan JKN-KIS. Hanya saja dari warga sendiri juga kurang aktif untuk mendaftarkan dirinya. Jadi nanti kami yang akan mendatanginya satu persatu dan melakukan pendaftaran. Bisa dibilang ini jemput bola,&rdquo; terang Kepala Dinkes Solo Siti Wahyuningsih kepada JawaPos.com, Senin (15/1). Dinkes Solo sebenarnya menginginkan agar program JKN-KIS secepatnya selesai. Karena selama ini, pemkot juga sudah menganggarkan dananya. Tahun ini, anggaran yang sudah diajukan mencapai Rp 13,6 miliar. Persoalannya adalah peran aktif dari masyarakat sendiri masih sangat kurang. Padahal, mereka sudah masuk dalam daftar penerima. &ldquo;Masyarakat itu memang kebiasaan kalau belum mendesak, belum mau mengurus. Itu yang menjadi kendalanya. Padahal dari kami sudah menyediakannya," ucap Siti. Dinkes Solo juga terus berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Berdasarkan data yang ada, sampai saat ini penerima JKN-KIS di setiap kecamatan di Solo belum ada 100 persen. Untuk Kecamatan Laweyan sebanyak 148 Kepala Keluarga (KK) atau 312 jiwa. Kemudian di Kecamatan Serengan ada 74 KK dengan 201 jiwa. Kecamatan Pasarkliwon ada 127 KK dengan 269 jiwa. Kecamatan Jebres ada 355 dengan 803 jiwa. Lalu Kecamatan Banjarsari ada 496 KK dengan 1.024 jiwa.

Rampungkan Data Penerima KIS, Dinkes Solo Akan Jemput Bola

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/data-bps-dianggap-tak-akurat-ribuan-kis-salah-sasaran_m_150923.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Pontianak menuai masalah. Pasalnya, sebanyak seribu anggota KIS tak tepat sasaran. Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Pontianak, Herman Hofi Munawar setelah menerima laporan dari masyarakat, dan diakui petugas Dinas Sosial. Pendataan by name by address selama ini jadi andalan Bappeda perlu dipertanyakan kembali dan mesti ada pendataan ulang warga miskin agar KIS tepat sasaran. "Ada seribu KIS dari anggaran APBD Pontianak tak tepat sasaran. Informasi ini saya dapat juga dari masyarakat. Mereka PNS, ada yang guru juga terima KIS. Mereka tak layak dapat," ungkapnya, Minggu (13/8) sebagaimana dikutip dari Pontianak Pos (Jawa Pos Group). Akibat kesalahan ini, KIS mesti ditarik kembali. Tak mungkin PNS menggunakan KIS karena sudah miliki BPJS Kesehatan. Bagaimana pendataan Bappeda. "Kenapa bisa keliru dalam mendata warga miskin?," tanya dia. Padahal, lanjutnya, Bappeda punya by name by address. Artinya kecil kemungkinan data tersebut salah. Akibat kesalahan ini pendataan ulang harus dilakukan Bappeda. Agar cepat mesti kerja sama dengan Dinsos untuk mengetahui jumlah data warga miskin. Persoalan data ini sambungnya perlu diskusi lanjut. Jika tak tepat sasaran apalagi jumlahnya sampai seribu orang jelas merugikan masyarakat miskin. Informasi ini ia terima dari banyak pihak. Malahan, si penerima heran kenapa bisa mendapat KIS. "Saya sudah konfirmasi ke Dinsos, kepala dinasnya bahkan mengakui terjadi kekeliruan data. Jika keadaan seperti ini maka harus cepat dicabut. Saya harap sebelum akhir tahun ini harus dilakukan pendataan pemegang KIS," katanya. Untuk teknis pemindahan dan diperuntukkan pada yang benar penerima disadari harus menggunakan biaya lagi. Dirinya tak tahu gimana cara pencarian anggaran ulang kembali. Tapi jelas Bappeda harus tanggung jawab karena kekeliruan ini. Sebelumnya, Wali Kota Pontianak, Sutarmidjji mengatakan, persoalan kesenjangan dapat diselesaikan apabila data kependudukan yang dikelola Badan Pusat Statistik digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurutnya terlalu banyak data justru membuat bingung karena kenyataan antara data satu dan lain lembaga berbeda. Di hadapan Menteri Bappenas, Bambang Brojo Negoro, Midji blak-blakan ungkap persoalan data BPS yang menurutnya tak valid. "Saya sarankan BPS di bawah naungan Bappenas saja. Kalau perlu BPS bagian Bappenas. Kalau satu pintu lebih baik. Dengan demikian ke depan Bappenas dapat mandiri soal data tidak lagi tergantung dengan lembaga lain," katanya. Apabila persoalan data telah valid dan akurat dapat menunjang program pemerintah jangka panjang. Soal data jadi persoalan klasik. Di Pontianak contohnya, data kependudukan justru lebih valid yang ada di Disdukcapil. Ia memberikan contoh seperti di Pontianak, data Disdukcapil justru lebih akurat dibanding BPS. Mengenai Kependudukan, harusnya pemerintah dapat menggunakan data Dukcapil dalam menentukan kebijakan. "Data kependudukan Disdukcapil dan BPS Pontianak itu, selisih 60 ribu jumlah penduduk. Capil lebih valid karena dasarnya NIK. Sedangkan BPS dari sensus," jelasnya. Jika ke depan ini bisa disatukan, ia meyakini, persoalan kesenjangan, ketimpangan dapat digenahkan. "Saat ini persoalannya hanya data, data dan data," tutupnya.

Data BPS Dianggap Tak Akurat, Ribuan KIS Salah Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kis-dari-presiden-tak-berlaku-untuk-pengungsi-gunung-sinabung_m_111769.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengungsi erupsi Gunung Sinabung asal Desa Sukanalu Teran, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut) tidak dapat menikmati pelayanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibagikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Erpina br Ginting (39), perwakilan pengungsi mengungkapkan, kini mereka tak bisa lagi berobat gratis karena kartu KIS yang diandalkan selama ini saat berobat. Pasalnya kartu&nbsp; itu sudah diblokir. Pengungsi itu tak tahu mengapa kartu &lsquo;sakti&rsquo; yang menjadi program unggulan Presiden Jokowi itu tak bisa digunakan lagi. "Bagaimanalah nasib kami ini Pak? Kemana lagi kami harus mengadu? Tolonglah kami Pak, banyak warga di sini yang&nbsp; sakit-sakitan, tapi tak bisa berobat gratis lagi. Mohonlah beri kami solusi," lirih Erpina kepada 4 petugas dari Ditjen Kementerian Kesehatan (Kemenkes), seperti dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group), Kamis (23/2). Sayang, harapan mereka mendapat solusi tak membuahkan hasil. Utusan Kemenkes yang diharapkan mampu memberi solusi justru mengaku tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mereka mengaku baru mengetahui permasalahan tersebut. "Kami baru mengetahui masalah ini. Kok bisa tak aktif?" kata pria yang mengenakan rompi cokelat bertuliskan Kementerian Kesehatan RI itu. Bukan itu saja, utusan Kemenkes itu juga menolak berkomentar saat diwawancarai Sumut Pos. "Saya tak bisa memberi komentar. Tugas kami hanya melayani," kata pria yang tak bersedia menyebutkan namanya itu. Dia juga enggan menjawab saat ditanya tujuan mereka datang ke lokasi pengungsian itu. "Maaf ya, saya tak berkompeten memberi keterangan. Tanya Dinas Kesehatan selaku perpanjangan tangan kami di sini," kilahnya dengan nada tinggi. Di pihak lain, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Johanes Sitepu yang dikonfirmasi juga mengelak menanggapi masalah ini. "Masalah itu adalah wewenang Dinas Sosial, kami hanya bertugas sebagai pelayan kesehatan pengungsi,"&nbsp; kilahnya. Johanes berdalih, pihaknya tak memiliki data pengungsi pemegang KIS tersebut.&nbsp; "Kami sudah minta data pengungsi pemegang KIS itu, tapi sampai sekarang pihak Dinas Sosial belum memberikannya. Jadi kita terkendala di data ini. Meski begitu, masalah ini akan kami kordinasikan ke Kementerian Kesehatan," tandasnya. (deo/adz/iil/JPG)

KIS dari Presiden tak Berlaku untuk Pengungsi Gunung Sinabung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kis

Berita Terkini