<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1826553211864087113" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/Screenshot_20250314_141103_X-3451542613.jpg" alt="Tangkapan layar video viral petugas Dishub Bekasi diduga palak sopir kendaraan yang mati Kir. (Platform X)." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar video viral petugas Dishub Bekasi diduga palak sopir kendaraan yang mati Kir. (Platform X).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1826553211864087113-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Nggak habis-habis viral yang melibatkan oknum-oknum berseragam. Kali ini giliran petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Bekasi diduga memalak uang sebesar Rp 1,5 juta kepada pengendara mobil niaga yang Kir-nya baru mati tiga hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Video tersebut viral di berbagai platform media sosial, Instagram, TikTok, Facebook dan X. Video viral tersebut memperlihatkan petugas Dishub Bekasi yang diduga meminta uang Rp 1,5 juta kepada sopir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti sudah disinggung di atas, penyebab oknum Dishub Bekasi yang memalak sopir tersebut karena kendaraan yang dibawa sopir telat melakukan uji Kir 3 hari.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Yg lagi viral, Dishub Minta 1,5 juta denda KIR 3 hari. Ancam sopir lansia dibawa ke polisi. Gimana tanggapan kalian?? Dishub Bekasi,"&nbsp;</em>demikian caption video viral tersebut yang diunggah di akun X @bacottetangga__.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam video tersebut terdengar perdebatan antara oknum petugas Dishub dengan sopir mobil. Petugas Dishub yahh diduga meminta uang sebesar Rp 1,5 juta itu marah saat tahu dirinya direkam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan videoin pak ya, nanti sampean saya proses ke Polres ya," ujar oknum petugas tersebut dengan nada tinggi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015763493/viral-gubernur-aceh-muzakir-manaf-minta-semua-toko-tutup-saat-azan-berkumandang">Viral Gubernur Aceh Muzakir Manaf Minta Semua Toko Tutup saat Azan Berkumandang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oknum petugas Dishub tersebut juga mengatakan bahwa sang sopir sudah berumur. Namun tidak memiliki etika, karena merekam video orang lain tanpa izin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampean sudah tua tapi gak beretika. Wartawan aja ada etikanya pak, minta izin! Tau gak sampean? Tau gak undang-undangnya?" tanyanya tampak kesal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sopir mobil tersebut terlihat tenang. Si sopir menjawab bahwa dirinya tidak tahu aturan tersebut, namun, oknum petugas tetap tidak terima dan kembali menegurnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau bapak masih mau dihargain orang, jangan seenaknya sendiri Pak! Sampean udah tua, paham gak? Sampean mau diproses di Polres?" ujar oknum petugas Dishub.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kembali menjawab, si sopir menyatakan kalau dia tidak keberatan diproses di kantor polisi. Hanya saja, dia meminta aturan dan Undang-undang yang jelas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"lya nggak apa-apa, kalo memang ada undang-undangnya, ada hukumnya mau," jawab sang sopir dan jawaban ini justru membuat situasi semakin tegang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Video tersebut kemudian menjadi viral di media sosial. Ribuan netizen telah melihat dan menanggapi video tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, memang Kir yang mati merupakan pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut diatur dalam Pasal 286 Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang LLAJ, dipio dengan pidana kurungan paling lama uaa bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apabila masa berlaku uji Kir kendaraan Anda habis atau mati, Anda akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 persen dari biaya retribusi per bula keterlambatan. Biaya retribusi KIR biasanya sekitar Rp 60.000 untuk kendaraan baru dan Rp 53.000 untuk perpanjangan atau uji berkala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain dapat dikenakan sanksi administratif, kalau Anda mengoperasikan kendaraan dengan Kir yang tidak valid, Anda dapat dikenakan sanksi tambahan seperti peringatan tertulis, pembekuan izin, atau bahkan pencabutan izin operasional kendaraan.</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Nggak habis-habis viral yang melibatkan oknum-oknum berseragam. Kali ini giliran petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Bekasi.

Oknum Berseragam Viral Lagi, Petugas Dishub Diduga Palak Sopir Karena Kir Mati 3 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/09/1000290023-277125089.jpg" alt="Dirlantas Polda Jawa Timur Kombespol Komarudin di Kota Batu, Kamis (9/1). (Ananto Pradana/Antara)" width="100%">
<figcaption>Dirlantas Polda Jawa Timur Kombespol Komarudin di Kota Batu, Kamis (9/1). (Ananto Pradana/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Dirlantas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur Kombespol Komarudin menyatakan, pihaknya menemukan KIR milik bus pariwisata yang mengalami kecelakaan di Kota Batu, Jawa Timur, pada Rabu (8/1) malam, sudah tidak aktif.</p> <p>&rdquo;KIR mati di 15 Desember 2023, Ini fakta sementara yang kami dapati,&rdquo; kata Komarudin seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Kota Batu, Kamis (9/1).</p> <p>Tak hanya KIR, Komarudin juga menyatakan pihaknya turut menemukan surat izin angkutan bus tersebut sudah kedaluwarsa sejak April 2020.</p> <p>&rdquo;Fakta yang kami temukan dari data Kementerian Perhubungan dan melakukan pendalaman, bus dengan nomor polisi DK 7942 GB surat izin angkutnya sudah kedaluwarsa, sejak 26 April 2020,&rdquo; ujar Komarudin.</p> <p>Selain itu, kata dia, pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan <em>traffic accident analysis</em> (TAA) guna mengungkap penyebab sahih kecelakaan antara bus pariwisata dan belasan kendaraan bermotor yang menyebabkan empat orang meninggal dunia serta 10 lainnya menderita luka-luka.</p> <p>Melalui TAA itu bisa melihat secara detail fakta apa yang bisa ditemukan di jalan dan beberapa faktor pemicu kecelakaan, apakah karena <em>human error</em> atau karena faktor kendaraan.</p> <p>&rdquo;Ini yang masih dalam proses penyelidikan melalui <em>scientific investigasi</em>, tentunya dengan teknologi yang kami miliki nanti terlihat berapa kecepatan bus dari meluncur pertama sampai setelah menabrak,&rdquo; ujar Komarudin.</p> <p>Komarudin menambahkan pihaknya sudah melaksanakan upaya pemeriksaan terhadap sopir bus nahas tersebut, termasuk apakah dia mengetahui secara pasti kendaraannya dalam kondisi laik jalan atau tidak.</p> <p>&rdquo;Tentu nanti bisa dibuktikan, sehingga untuk penerapan pasalnya pun antara akibat kelalaian atau karena hal ini. Mudah-mudahan sore ini sudah ada kejelasan,&rdquo; ujar Komarudin.</p> <p>Bus yang mengangkut rombongan pelajar SMK TI Bali Global Badung, Bali, mengalami kecelakaan ketika melaju di Jalan Imam Bonjol, Kota Batu, kemarin (8/1) malam. Bus tersebut diduga mengalami kegagalan fungsi pada sistem pengereman, sehingga ketika melintas di Jalan Imam Bonjol yang memiliki elevasi antara lima sampai tujuh derajat kendaraan bernomor polisi DK 7942 GB diduga meluncur tanpa kendali dan menabrak belasan mobil serta motor.</p> <p class="class-paragraph">Berdasar hasil penyelidikan hari ini, kepolisian mendapatkan ada tujuh titik terjadinya tabrakan, yakni mulai Jalan Imam Bonjol hingga Jalan Patimura dengan panjang 2,3 kilometer.</p>

Polda Jawa Timur menemukan KIR milik bus pariwisata yang mengalami kecelakaan di Kota Batu, pada Rabu (8/1) malam, sudah tidak aktif

Polisi Temukan KIR Bus Pariwisata Kecelakaan di Batu Kedaluwarsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/13_detik_1.jpg" alt="SI PEMICU: Truk yang menabrak puluhan kendaraan di simpang Muara Rapak, Balikpapan, kemarin (21/1). (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)" width="100%">
<figcaption>SI PEMICU: Truk yang menabrak puluhan kendaraan di simpang Muara Rapak, Balikpapan, kemarin (21/1). (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - KIR Truk kontainer yang menabrak sejumlah kendaraan di Simpang Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur, ternyata sudah mati sejak 2019. Sehingga, truk itu secara administrasi sudah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Darat.<br /> <br /> Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Yusuf Sutejo mengatakan KIR truk kontainer telah mati sejak 2019 lalu. Saat ini pihak kepolisian sedang memanggil pemilik truk kontainer tersebut untuk meminta buku KIR.<br /> <br /> "Ya kalau kita temukan di bak truknya iya mati dari 2019, tapi kita belum dapat buku KIR-nya, kartu KIR-nya. Karena barang tersebut dipegang oleh pemilik kendaraan," ujar Yusuf kepada <em>JawaPos.com</em>, Sabtu (22/1).<br /> <br /> Yusuf menuturkan, pemilik kendaraan juga bisa dikenakan saksi jika benar KIR dari truk kontainer tersebut telah mati. Karena itu pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan.<br /> <br /> "Iya itu kan pelanggaran, kalau KIR mati hanya tilang sifatnya, nanti kita berkoordinasi dengan istansi yang mengeluarkan KIR tersebut yaitu Dinas Perhubungan," katanya.<br /> <br /> Adapun, uji KIR kendaraan wajib dilakukan karena sudah diatur di dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur juga di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133/2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.<br /> <br /> Jika uji KIR tidak dilakukan, maka sanksi yang didapatkan adalah cabut izin aktivitas, seperti yang sudah diatur di dalam UU Nomor 22 tahun 2009.<br /> <br /> Diketahui, truk kontainer dengan nomor polisi KT-8534-AJ yang dikendarai M Ali, semula melaju dari arah Jalan Pulau Balang Km 13, Karang Joang, Balikpapan Utara dengan mengangkut 20 ton kapur pembersih air. Barang itu tersimpan dalam 20 kontainer yang diangkut oleh truk.<br /> <br /> Muatan itu hendak diantar ke Kampung Baru Balikpapan Barat. Menurutnya, sopir truk sempat mengurangi porseneling dari 4 ke tiga di depan Rajawali Foto km 0,5 jalur tersebut.<br /> <br /> Hanya saja, kendaraan terus melaju akibat rem yang tak berfungsi dengan baik saat melintas. Truk pun menghantam belasan kendaraan yang terhenti karena menunggu lampu merah. Adapun dari kecelakaan maut tersebut mengakibatkan empat orang meninggal dunia, sebanyak 30 orang mengalami luka-luka akibat peristiwa nahas ini.

Kecelakaan Maut di Balikpapan, Polisi: KIR Truk Kontainer Mati 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenhub-beberkan-isi-aturan-baru-taksi-online-pengganti-pm-108_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menandatangani peraturan menteri perhubungan (permenhub) pengganti peraturan menteri (PM) 108 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Beleid ini hanya tinggal menunggu penomoran saja. Ada beberapa poin baru yang telah diatur dalam PM baru tersebut, apa saja isinya?</p><br /> <p>Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan, ada beberapa kekhususan dalam aturan ini. Pertama, beberapa poin penting yang telah dianulir oleh Mahkamah Agung (MA) tidak akan dimasukkan kembali.</p><br /> <p>"Menyangkut masalah KIR, itu tidak dimasukkan lagi, kemudian stiker, itu karena tidak boleh," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Selasa (18/12).</p><br /> <p>Selain itu terkait aturan Surat Izin Mengemudi (SIM), PM 108 telah mengatur bahwa pengemudi taksi online wajib memiliki SIM khusus yang akan dibuat kepolisian. Aturan itu nantinya tidak akan berlaku lagi di Permen yang baru.</p><br /> <p>"Itu memang domainnya kepolisian, jadi nanti kita harapkan sepanjang menyangkut angkutan uumum, maka SIM nya adalah umum. Maka tidak kita atur (soal SIM khusus)," jelas dia.</p><br /> <p>Selanjutnya, pihaknya juga akan mengatur soal Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri dari lima aspek. Pertama, terkait keamanan. Pemerintah ingin memberikan jaminan perlindungan terhadap pengemudi dan penumpang agar terhindar dari perbuatan kriminal.</p><br /> <p>"Atau kemudian pihak penghehmudi atau penumpang abis nganter itu WA-WAan itu sudah nggak bisa lagi. Kemudian ada tombol panic button yang bisa dipakai pengemudi maupun penumpang yang terancam perbuatan pidana. Caranya gimana, penumpang akan mengakses nomor pengemudi atau share location ke tiga orang terdekat," jelas dia.</p><br /> <p>"Pada aspek keselamatan ini juga diatur menyangkut kenyamanan, pertama harus bersih, pengemudi juga harus berpakaian rapih. Pengemudi juga harus pakai sepatu, kalau nggak dapet nilai jelek. kemudian soal kenyamanan dan peraturan," tambahnya.</p><br /> <p>Nantinya, aturan pengganti PM 108 tersebut akan berlaku enam bulan sejak diterbitkannya. "Itu di bulan kelima (Mei 2019) berlaku dan akan kita sosialisasi terus menerus," tandasnya.</p>

Kemenhub Beberkan Isi Aturan Baru Taksi Online Pengganti PM 108

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-penyebab-bus-pariwisata-masuk-jurang-di-sukabumi_m_.jpg" alt="Bus Pariwisata masuk jurang di Sukabumi, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Bus Pariwisata masuk jurang di Sukabumi, Jawa Barat.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Kapolres Sukabumi, AKBP Nasriadi menyebutkan beberapa penyebab terjadinya kecelakaan di jalur alternatif Cikidang. Manifes sementara yang ia terima, ada kelebihan muatan dan juga KIR kendaraan yang terpasang di badan kendaraan sudah kadaluarsa, yakni pada 2016.</p><br /> <p>&ldquo;Manifes yang kami terima, jumlah muatan sebanyak 26 orang. Sementara jumlah korban yang kami rujuk, itu kurang lebih 30 orang. Ini artinya ada overlap,&rdquo; ujar Nasriadi seperti dikutip <em>Radar Sukabumi.com (Jawa Pos Group),</em> Sabtu (8/9).</p><br /> <p>Selain itu, surat uji kendaraan (KIR) yang ada pada body kendaraan pun sudah kadaluarsa, yakni pada tahun 2016. Namun demikian ia mengaku belum bisa memastikan hal itu, karena bisa saja pemilik kendaraan sudah memperbaharuinya.</p><br /> <p>&ldquo;Kami belum tahu, apakah sudah ada KIR baru atau belum. Namun yang jelas, KIR yang terpasang pada badan kendaraan itu masa berlakunya pada tahun 2016, sementara sekarang kan sudah 2018,&rdquo; pungkasnya.</p><br /> <p>Adapun yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan itu, Nasriadi membeberkan berdasarkan keterangan saksi dan korban, diduga kuat adalah rem kendaraan tidak berfungsi dengan normal.</p><br /> <p>&ldquo;Jadi saat di lokasi, kendaraan masih melaju kencang. Dugaan sementara karena remnya blong,&rdquo; tandasnya</p>

Begini Penyebab Bus Pariwisata Masuk Jurang di Sukabumi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kir

Berita Terkini

Oknum Berseragam Viral Lagi, Petugas Dishub Diduga Palak Sopir Karena Kir Mati 3 Hari

Polisi Temukan KIR Bus Pariwisata Kecelakaan di Batu Kedaluwarsa

Kecelakaan Maut di Balikpapan, Polisi: KIR Truk Kontainer Mati 2019

Kemenhub Beberkan Isi Aturan Baru Taksi Online Pengganti PM 108

Begini Penyebab Bus Pariwisata Masuk Jurang di Sukabumi

Download Aplikasi JawaPos.com